new member 50 50

situs slot yg bisa deposit 5000 925Jutaan kata 783035Orang-orang telah membaca serialisasi

《new member 50 50》

KPK panggil 2 pejabat Kementan terkait kasus SYL******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Edi Eko Sasmito dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dedy Nursyamsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pegawai Kementan yakni Pegawai Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Setjen Kementan bernama Salam dan Pegawai Biro Umum Kementerian Pertanian Tahun 2001 bernama Karina.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal keterangan apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

KPK pada Jumat (13/10/2023), resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dulu ditahan pada Rabu (11/10/2023).

Baca juga: KPK panggil eks sekjen Kementan Momon Rusmono terkait kasus SYL

Baca juga: KPK periksa empat dirjen Kementan soal pengumpulan uang oleh SYL

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian untuk periode 2019 sampai 2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugaskan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon I, dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 dolar AS sampai 10.000 dolar AS.

Baca juga: SYL dan lima saksi diperiksa di Bareskrim Polri

Baca juga: SYL konfirmasi hadiri pemeriksaan lanjutan di Bareskrim

KPK pun menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap para ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu dilakukan rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex menjabarkan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Bahlil nilai pajak hiburan ganggu iklim investasi******

Belum saya lihat, tapi feeling saya akan berdampak kurang pas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai kenaikan pajak hiburan akan berdampak dan mengganggu iklim investasi. Kenaikan pajak hiburan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKDP), yang menyebutkan bahwa pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. "Rasa-rasanya begitu (mengganggu investasi), tapi buktinya baru akan diterapkan kan. Belum saya lihat, tapi feelingsaya akan berdampak kurang pas," katanya dalam paparan realisasi investasi 2023 di Jakarta, Rabu. Bahlil mengaku penerapan pajak hiburan tentu akan mengganggu minat investasi. Ia pun menyebut telah meminta agar ketentuan tersebut ditunda agar bisa dikaji lebih lanjut. "Menurut saya yang dulu pernah merasakan fasilitas pajak hiburan, mahal juga. Nggak ada orang yang masuk kalau mahal begini," katanya. Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) khususnya pada kategori kesenian dan hiburan dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan tertentu. Namun, karena dinilai memberatkan dan dikeluhkan pelaku usaha, pemerintah memutuskan segera menerbitkan surat edaran yang berisi soal insentif fiskal termasuk keringanan dalam penerapan tarif pajak hiburan khusus sebesar 40-75 persen. "Dapat kami sampaikan bahwa (pemerintah) daerah bisa memberlakukan pajak lebih rendah dari 40 atau 70 persen sesuai dengan daerah masing-masing," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (19/1). Airlangga menjelaskan bahwa tarif pajak hiburan bisa diterapkan lebih rendah karena sejumlah ketentuan dalam pasal-pasal UU HKPD memberi ruang akan pengurangan itu. 
Baca juga: Pemerintah tengah kaji insentif pajak untuk sektor pariwisata
Baca juga: DKI diminta kaji pajak hiburan bagi menengah ke atas
Baca juga: Airlangga: SE Mendagri cukup buat jadi acuan insentif fiskal

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi terima kunjungan Presiden Tanzania di Istana Bogor******

Bogor (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Presiden Republik Persatuan Tanzania Samia Suluhu Hassan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Agenda pertemuan tersebut dimulai dengan upacara penyambutan Presiden Samia beserta rombongan di halaman depan Istana Presiden sekitar pukul 10.30 WIB dengan memperdengarkan lagu kebangsaan dari masing-masing negara.

Kegiatan berlanjut dengan sesi foto dan penandatanganan buku tamu serta Memorandum of Understanding (MoU), serta dilanjutkan dengan agenda Joint Press Statmentdi Gedung Teratai Istana Presiden.

Selanjutnya, masing-masing Kepala Negara saling memperkenalkan tamu yang hadir di kegiatan tersebut.

Agenda pertemuan bilateral itu ditutup dengan penanaman pohon di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor.

Kunjungan Presiden Samia merupakan balasan atas kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Tanzania pada Agustus 2023.

Siaran pers Kementerian Luar Negeri RI menginformasikan pertemuan dua Kepala Negara itu berkaitan dengan tindak lanjut beberapa kerja sama potensial pada bidang perdagangan, investasi, migas, mineral, energi, dan ekonomi biru.

Presiden Samia membawa tiga menteri dan 131 delegasi bisnis yang bergerak pada multisektor.

Para delegasi bisnis ini diagendakan hadir pada Forum Bisnis dan Investasi Tanzania-Indonesia hari ini, bertempat di Hotel Mulia. Forum ini merupakan hasil kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs togel paling aman、cara dapat duit tanpa modal、kopi4d

Terkait：erek erek orang melahirkan 3d、slot slot demo、kode4d、ggbet303、situs 4d tergacor、slot real gacor、situs slot hari ini、yukepo88、togel 74、voucher kosong axis

---

---

bab terbaru：lenterapoker（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26