inipoker

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

Denyut PMI Manufaktur China Melemah ke Level 48 per November******

Biro Statistik Nasional (NBS) Chinamencatat indeks manajer pembelian (PMI) manufakturturun ke posisi 48 pada November 2022 imbas kebijakan zero covid-19 dan melemahnya permintaan global.

Dilansir dari CNA, Rabu (30/11), PMI manufaktur November lebih rendah jika dibandingkan dengan Oktober 2022, yakni 49,2.

Indeks PMI pada November ini juga menjadi yang terendah sejak tujuh bulan terakhir. Sementara itu, para ekonom memperkirakan PMI China akan berada di level 49.

Perekonomian Negeri Tirai Bambu sedang berada di bawah tekanan. Hal ini tercermin dari kemerosotan properti dan melemahnya permintaan global untuk barang-barang China sepanjang Oktober 2022.

Otoritas China pada bulan ini meluncurkan serangkaian kebijakan untuk menopang perekonomian yang sulit. Seperti penyesuaian pengetatan covid-19 hingga pelonggaran pembatasan pembiayaan untuk menyelamatkan sektor properti.

Selain itu, regulator sekuritas awal pekan ini mencabut larangan refinancing ekuitas untuk perusahaan yang terdaftar. Hal ini dilakukan sebagai dukungan terbaru untuk sektor real estate yang kekurangan uang.

Pasar menyambut langkah tersebut. Hal ini terbukti dengan saham dan obligasi perusahaan properti China yang naik.

Di sisi lain, saat ini China tengah diguncang oleh demonstrasi yang memprotes aturan lockdown.

CNN melaporkan bahwa demonstrasi pecah di hampir seluruh kota besar China, seperti Shanghai dan Beijing, pada Minggu (27/11).

Di kota-kota itu, ratusan orang turun ke jalan, menyalakan lilin sebagai tanda berduka atas kematian akibat kebakaran di Xinjiang akibat lockdown yang terlampau ketat.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana menghadapi transformasi

Susi Singgung Program Bagi******

Mantan Menteri Kelalutan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti menyinggung soal rencana Kementerian ESDM dalam program bagi-bagi rice cookergratis untuk masyarakat yang membutuhkan anggaran dana Rp300 miliar.

Dalam akun Twitternya, Susi menilai alih-alih digunakan untuk bagi-bagi rice cooker, sebaiknya alokasi anggaran tersebut bisa digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah dengan 6 ruang kelas baru, atau menggratiskan tagihan listrik masyarakat kurang mampu selama satu tahun.

"Dearest Ibu, Please ask them to change it into building 30 school with 6 new classroom. There are many school building in very bad condition. Or free thousand from one year electricity bill. So they can use their money for something else," tulis Susi dalam akun Twitter resminya @susipudjiastuti, Rabu (30/11).

[Gambas:Twitter]

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan anggaran program bagi-bagi rice cooker senilai Rp300 miliar masih belum disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Dadan mengatakan hal itu menjadi salah satu kendala dalam rencana program bagi-bagi penanak nasi listrik (PNL) atau rice cooker.

"Rp300 miliar pengadaannya, tapi sampai sekarang belum ada itu anggarannya masih usulan dibahas di Komisi VII DPR RI," kata Dadan kepada wartawan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, dikutip dari detikfinance, Selasa (29/11).

Wacana bagi-bagi rice cooker pertama kali terungkap dalam Forum Diskusi Publik yang digelar Jumat (25/11) lalu. Ternyata kebijakan ini masih sebatas pembahasan di Komisi VII DPR RI dan belum disetujui anggarannya.

[Gambas:Video CNN]

Bisikan Penyihir

UMP hingga PHK Bakal Ikut Dibahas Dalam Rapimnas Kadin******

Upah minimum provinsi (UMP) 2023 hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadinyang diselenggarakan pada 1-2 Desember 2022 mendatang.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan PHK dan UMP tidak menjadi topik pembahasan yang utama, namun tidak akan dilewatkan. Terutama PHK yang memang menghantui dan menjadi kekhawatiran sehingga perlu dicari solusinya.

"Ini yang harus kita jawab bersama. Apa yang terjadi hari ini dalam konteks industri punya kompleksitas yang berbeda," ujarnya saat diskusi bersama media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Namun, imbas perang Rusia dan Ukraina, kondisi berbalik seketika. Saat ini, justru industri tersebut yang banyak melakukan PHK, karena orderan yang berkurang dan bahkan banyak yang melakukan pembatalan.

"Awal tahun masih oke, ternyata apa yang terjadi high inflation. Akhirnya di sana permintaan lebih rendah karena saving dulu. Overstock, akhirnya order dicancel, itu terjadi. Ini memang menghadapi sesuatu hal yang boleh dikatakan berubah terus. Ini berbulan-bulan sehingga kita harus cari bagaimana kebijakan yang bisa kita rumuskan," jelasnya.

"Ini diskusi yang terus kita lakukan sejak lama, tidak hanya dalam rapimnas nanti," imbuhnya.

Begitu juga dengan UMP 2023, dalam hal ini yang dibahas adalah bagaimana pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum. Sebab, kenaikan UMP yang berlebihan dinilai akan mengganggu aktivitas industri di Tanah Air.

"Kadin melihat ada ketidakpastian hukum. Waktu pengusaha dagang melakukan gugatan peninjauan uji materi, kami mendukung karena kami melihat perspektif tadi, melihat sisi hukumnya, melihat ketidakpastian, membingungkan investor dan pelaku industri. Ini akan kami terus bahas juga," jelasnya.

Sementara itu, pembahasan utama dalam Rapimnas ini adalah penguatan UMKM di tengah kondisi global yang tak menentu dan ancaman resesi.

"Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah akan terus berupaya untuk mengantisipasi terjadinya dampak dari ancaman tersebut. Salah satunya dengan memperkuat UMKM Indonesia sehingga dapat memperkuat perekonomian nasional maupun daerah," kata Arsjad.

Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dari kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun pada 2021 lalu. UMKM juga menyerap dan memberikan lapangan kerja bagi 97 persen dari total tenaga kerja yang ada atau sekitar 117 juta pekerja.

"Saat ini jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Memajukan UMKM Indonesia agar dapat naik kelas menjadi salah satu fokus Kadin Indonesia, sehingga dapat lebih memperkuat perekonomian Indonesia dan dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata dia.

Rapimnas itu akan menjadi forum untuk berbagi, berkolaborasi dan berdiskusi antara pengusaha nasional dan daerah, pengusaha besar dan kecil terkait dengan pemulihan dunia usaha dan ekonomi Indonesia pasca pandemi, serta mengukur keberhasilan kinerja dan langkah-langkah pemulihan ekonomi yang sudah dijalankan selama setahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Warisan langit berbintang di kota

Harga Emas Menguat ke Posisi Rp981 Ribu per Gram Pagi Ini******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atauAntam berada di posisi Rp981 ribu per gram pada Rabu (30/11). Harga emas tercatat naik Rp4.000 dari Rp977 ribu per gram pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik R4.000, dari Rp881 ribu menjadi Rp885 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp542,9 ribu, 2 gram Rp1,91 juta, 3 gram Rp2,84 juta, 5 gram Rp4,7 juta, 10 gram Rp9,34 juta, 25 gram Rp23,2 juta, dan 50 gram Rp46,4 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sedangkan, pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,05 persen menjadi US.764,6 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot menguat 0,06 persen ke US.750,9 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas berfluktuasi antara titik harga tertinggi dan terendah atau range-bound hari ini. Menurutnya, investor cenderung menantikan pidato Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) Jerome H. Powell terkait kenaikan suku bunga.

"Harga emas diperkirakan akan range-bound dengan investor cenderung wait and see menantikan pidato The Fed Powell malam ini," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, investor juga mengamati secara ketat perkembangan lockdown covid-19 di China dan mengantisipasi pemerintah akan melonggarkan kebijakan zero-covid policy.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.735 per troy ons dan resistance US.765 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Bangkitnya Ninja Kabut

Buruh Kecam Heru Budi soal UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen******

Partai buruhbersama organisasi serikat buruh menolak upah minimumprovinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 yang hanya naik 5,6 persen. Mereka mengecam Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono karena hanya menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp4,9 juta.

"Tidak punya hati pada buruh. Tidak punya rasa empati pada buruh. Kami mengecam keras kebijakan Pj Gubernur DKI," ujar Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam keterangan resmi, Rabu (30/11).

Dalam hal ini, Said menyebut ada beberapa alasan penolakan kenaikan UMP DKI.

Pertama, kenaikan 5,6 persen atau Rp259.944 akan membuat buruh semakin miskin. Apalagi tidak ada kenaikan upah di masa pandemi covid-19, padahal harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) naik. Kondisi itu disebut membuat daya beli buruh turun 30 persen.

Ia menyebut kenaikan UMP 2023 DKI sebesar 5,6 persen berada di bawah tingkat inflasi 2022.

"Kenaikan UMP tersebut menggunakan inflasi year to year, September 2021 - September 2022. Sehingga hal itu tidak bisa mendeteksi kenaikan harga BBM yang yang diputuskan Oktober (2022)," ujarnya.

Kedua, kenaikan UMP DKI lebih kecil dibandingkan dengan daerah sekitar. Misalnya Bogor di mana bupati wilayah tersebut merekomendasikan kenaikan upah sebesar 10 persen, serta daerah lainnya termasuk Subang, Majalengka, dan Cirebon.

Said menilai Heru Budi tidak berhasil meningkatkan daya beli kaum buruh dan masyarakat kecil. Namun justru berpihak pada kelas menengah atas dan pengusaha.

Menurutnya, kebijakan Heru Budi jauh lebih buruk dibandingkan dengan Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan terutama terkait upah minimum dan beberapa kebijakan bagi masyarakat kelas bawah.

Atas dasar itu, buruh akan melakukan aksi besar-besaran di berbagai daerah mulai 1-7 Desember 2022 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Bayi labu saya

Kemendag Akan Perbarui Kebijakan, Bantu Industri Tekstil******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industridalam negeri, khususnya sektor Tekstildan Produk Tekstil (TPT).

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

"Kami terus melakukan workshopdan pertukaran informasi mengenai kebijakan perdagangan untuk mencegah adanya kerugian yang dialami industri tekstil dalam negeri. Selain itu, kami juga memperbarui informasi mengenai kondisi para pelaku usaha sektor TPT dan prosedur penyelidikan trade remedies," ungkap Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (28/11).

Ia mengatakan presiden melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947.

Selanjutnya, untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antarnegara dapat berjalan baik, GATT menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur dan menolak beberapa praktik, seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor (unfair trade).

Kasan mengatakan Kemendag telah membentuk tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Menurutnya, kepentingan nasional yang dimaksud tidak hanya untuk mempertimbangkan eksistensi industri dalam negeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung.

"Tetapi, juga mempertimbangkan kepentingan pengembangan industri nasional, ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional, penurunan pangsa pasar, penyerapan tenaga kerja, kepentingan fiskal dan sebagainya,"ujar Kasan yang juga selaku ketua Tim PKN.

Ia menuturkan upaya pembahasan kepentingan nasional inilah yang menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari penetapan kebijakantrade remedies.

[Gambas:Video CNN]

Hal tersebut, kata Kasan, diharapkan dapat turut mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tim PKN pun telah melakukan survei ke tiga pelaku usaha TPT di Jawa Tengah, yakni PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Dan Liris, dan PT Prima Sejati Sejahtera (PSS).

Hal ini dilakukan untuk memperluas pemanfaatan kebijakantrade remedieskepada pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap investasi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Kabar menurunnya kinerja industri tekstil memang tengah berhembus kencang. Kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.

Hal ini pun memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri TPT yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga sempat menyampaikan dalam acara di Kantor Apindo, Rabu (16/11), data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Data PHK tersebut sangat mungkin bertambah. Sebab, survei diadakan mingguan melalui member asosiasi untuk mendata para karyawan terdampak. Meski, dia menjelaskan ada member yang mau mengisi survei tersebut dan ada juga yang tidak.