slot tergacor terpercaya 169Jutaan kata 604850Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara pinjam uang di gojek》
Menko Airlangga Dorong AWS Dukung Pembangunan SDM di Indonesia******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan persaingan ekonomi dunia ke depan. Salah satunya diupayakan melalui pertemuan dengan delegasi dari Amazon Web Services (AWS) di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11).
Airlangga menilai, pembangunan SDM sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu prioritas. Oleh karena itu, ia pun menyarankan agar AWS dapat membangun pusat pendidikan di Indonesia.
"Dukungan AWS dalam capacity buildingSDM Indonesia tentunya akan membawa manfaat besar bagi kedua pihak," ujar dia dalam keterangannya, Rabu (16/11).
"Pemerintah Indonesia juga menawarkan AWS untuk melakukan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang difokuskan pada ekonomi digital guna mendukung transformasi digital di Indonesia," imbuh Airlangga.
Di sisi lain, Vice President for Global Public Policy AWS, Michael Punke, pun menyambut baik himbauan yang disampaikan oleh Airlangga. Terlebih, beberapa perusahaan di Indonesia telah menggunakan jasa AWS,
"AWS berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital Indonesia dengan membangun dan mengoperasikan Pusat Data di Indonesia (untuk kawasan Asia Pasifik), dengan investasi sebesar US miliar dalam periode 15 tahun ke depan," paparnya.
Turut hadir mendampingi Menko Airlangga antara lain Ketua Komisi I DPR RI, Sesmenko Perekonomian, Ketua Umum KADIN, Wakil Ketua III KADIN Bidang Maritim, Investasi dan Hubungan Internasional, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah.
Sementara Michael Punke didampingi oleh Head of Public Policy Asia Pacific & Japan AWS, dan Head of of Public Policy Indonesia AWS.
(rir/rir)Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******Jakarta, CNN Indonesia--
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).
Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.
"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).
Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.
Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.
"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.
Lihat Juga :PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies |
Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.
"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.
Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.
Lihat Juga :Cadangan Beras Pemerintah Menipis, Cuma Separuh dari Target |
Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.
"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:pinjol pinjaman teman、mahjong ways demo rupiah、slot gacor anti rungkad 2023
Terkait:slot resmi paling gacor、dewa slot 777、halutoto、cara menghasilkan uang tanpa mengganggu kuliah、playstar demo、menghasilkan uang dalam sehari、voucher miniso、1001 mimpi 4d、suhu slot 3、angka jitu org
bab terbaru:situs slot resmi gacor hari ini(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
《cara pinjam uang di gojek》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,dolar508Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara pinjam uang di gojek》bab terbaru。