situs gacor terbaru 2023

Jenderal Dinasti Song

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Pejuang mutlak

Bos Waskita Karya: Butuh 17 Tahun untuk Lunasi Utang Rp41,2 T******

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mencatat utang mencapai Rp41,2 triliun per Desember 2023. Tumpukan utang berasal dari perbankan, penjaminan atas kredit modal kerja (KMK), hingga obligasi non penjaminan.

"Memang ada beberapa komposisi utang yaitu perbankan hampir mencapai Rp26,3 triliun, termasuk ada KMK penjaminan sebesar Rp5,2 triliun, termasuk obligasi non penjaminan sekitar Rp4,7 triliun," kata Direktur Utama Waskita Muhammad Hanagroho dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Dalam paparannya, Waskita Karya membutuhkan waktu 17 tahun hingga 2039 untuk melunasi utang tersebut.

Lihat Juga : Tim Anies Sebut WIKA dan Waskita Buat Negara Rugi: Rp150 T Melayang

Hanugroho juga menyampaikan pihaknya telah melakukan upaya untuk melunasi utang tersebut, di antaranya menegosiasi kepada perbankan maupun pemegang obligasi. Ia menyebut negosiasi kepada perbankan telah mengerucut pada kesepakatan.

"Perlu kami sampaikan target progres restrukturisasi untuk perbankan terutama untuk Master Restructuring Agreement, kita targetkan signingini kita lakukan April 2024," jelas dia.

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Kemnaker Buka Posko Pengaduan THR Mulai Hari Ini******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 1445 H mulai Senin (18/3) ini.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pembukaan posko seiring dengan diterbitkannya Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

Posko THR berada di kantor Kemnaker, Jakarta, serta dapat diakses secara online.

Ida menegaskan pengusaha wajib membayar THR paling lambat H-7 Idulfitri 1445 H atau 3 April 2024 (asumsi 1 Syawal 1445 H jatuh pada 10 April 2024).

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," katanya.

Ia mengatakan sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh di Perusahaan, pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau lebih baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan.

Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Sementara pekerja atau buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

Evergrande Dituduh Manipulasi Laporan Keuangan Rp1.227 T******

Komisi Regulasi Sekuritas China(CSRC) menuduh perusahaan properti raksasaEvergrande Group (EGRNQ) melakukan manipulasi laporan keuangan.

Otoritas menduga Evergrande melakukan penggelembungan pendapatan sebesar US miliar atau sekitar Rp1.227 triliun (asumsi kurs Rp15.731 per dolar AS) selama dua tahun.

CSRC menyebut skandal manipulasi laporan keuangan ini menjadi kasus penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Tiongkok. Sebab, berdasarkan volume penjualannya, Evergrande menempati posisi kedua terbesar di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Selain denda kepada perusahaan, pendiri sekaligus Bos Evergrande Xu Jiayin juga dihukum membayar 47 juta yuan atau sekitar Rp102 miliar. Mantan orang terkaya Tiongkok pun dilarang masuk ke pasar saham seumur hidup.

Nasib buruk itu sudah diprediksi oleh seorang ekonom dunia Diana Choyleva. Menurutnya, Evergrande akan mengalami keterpurukan yang berlanjut.

"Kami memperkirakan akan terjadi likuidasi yang berlarut-larut di Evergrande," kata Choyleva dikutip CNN Business, Rabu (20/3).

Evergrande resmi dinyatakan bangkrut pada kuartal III 2023. Pailit diputuskan usai perusahaan gagal membayar utang 0 miliar atau sekitar Rp5.348 triliun pada 2021 lalu.

Utang raksasa Evergrande menjadi lambang krisis yang telah berkecamuk selama bertahun-tahun di pasar properti China.

Tak lama kemudian, Evergrande diharuskan untuk likuidasi dan diambil paksa oleh pemerintah setempat pada awal 2024.

Kegagalan Evergrande memberikan dampak raksasa bagi negara berkekuatan ekonomi terbesar kedua dunia itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang nasib pemberi pinjaman dari luar negeri dan berpotensi memberikan dampak yang lebih besar terhadap bisnis asing yang beroperasi di Tiongkok.

[Gambas:Video CNN]

Nona Junhuan

Siapa Bertanggung Jawab atas Pembangunan Kembali Jembatan Baltimore?******

Kerugian akibat ambruknya JembatanFrancis Scott Key di Baltimore, Amerika Serikat karena ditabrak kapal kontainerdiperkirakan mencapai miliaran dolar AS.

Analis di Barclays memperkirakan total biaya klaim asuransi akibat insiden ini bisa mencapai US miliar atau Rp47,62 triliun (kurs 15.874 per dolar AS).

Melansir CNN, Kamis (28/3), kerugian itu disebut bisa akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kapal kontainer bernama Dali yang menabrak jembatan itu dimiliki oleh Grace Ocean Private, sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura.

Analis Moody's Brendan Holmes mengatakan sekitar 80 perusahaan reasuransi yang berbeda memberikan perlindungan sekitar US miliar kepada perusahaan asuransi Dali. Ia menambahkan karena kerugian akan tersebar ke banyak perusahaan asuransi.

Jadi, kecil kemungkinannya perusahaan tersebut akan bangkrut atau menyebabkan kenaikan harga asuransi yang besar.

Namun, total biaya untuk membangun kembali jembatan itu masih belum dipastikan. Juru bicara Institut Informasi Asuransi Loretta Worters mengatakan jembatan itu bisa saja bernilai lebih dari US,2 miliar.

"Kemudian hampir pasti akan ada tuntutan pertanggungjawaban yang besar, biaya pengobatan bagi para penyintas, biaya pembersihan, dan banyak lagi," katanya.

Direktur Pusat Hukum Maritim Universitas Tulane Martin Davies mengatakan meskipun Dali dimiliki oleh Grace Ocean Private, ketika menabrak jembatan itu, kapal tersebut disewa oleh raksasa pelayaran Denmark, Maersk.

Namun, semua tanggung jawab katanya ada pada pemilik kapal yakni Grace Ocean Private.

"Maersk, perusahaan Denmark yang memiliki seluruh muatan di kapal tersebut, tidak bertanggung jawab," tambahnya.

Namun ia menambahkan pemilik kapal mempunyai potensi untuk secara signifikan membatasi jumlah tanggung jawabnya dalam kasus ini.

Di lain sisi, Presiden AS Joe Biden mengatakan pemerintah federal akan membayar biaya pembangunan kembali Jembatan Francis Scott Key di Baltimore. Namun belum diketahui pasti dari mana sumber dana tersebut.

"Saya bermaksud agar pemerintah federal membayar seluruh biaya rekonstruksi jembatan itu. Dan saya berharap Kongres mendukung upaya saya," kata Biden.

Beberapa pendanaan diperkirakan mungkin berasal dari Administrasi Jalan Raya Federal, serta Undang-Undang Investasi Infrastruktur dan Ketenagakerjaan yang disahkan di bawah pemerintahan Biden yang memberikan hibah untuk memperbaiki jembatan negara. Namun hal ini juga memerlukan dana tambahan dari Kongres.

Jembatan Francis Scott Key di Baltimore ditabrak kapal kontainer Dali yang tengah berlayar di Sungai Patapsco untuk menuju Sri Lanka. Sekitar pukul 01.24 pagi waktu setempat, kapal itu mengalami mati daya yang mengakibatkan seluruh lampu padam.

Tiga menit setelahnya, kapal menabrak salah satu tiang jembatan Baltimore. Tubrukan itu lantas merobohkan nyaris seluruh bagian jembatan dan membuat kendaraan yang melintas di atasnya jatuh ke sungai.

Kapal Dali kemungkinan menabrak tiang beton utama, yang terletak di tanah di bawah air dan merupakan bagian dari fondasi jembatan.

[Gambas:Video CNN]