petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

tis4d pg soft thailand

erek erek 13 2d 290Jutaan kata 142353Orang-orang telah membaca serialisasi

《tis4d pg soft thailand》

Sosok calon istri Anant Ambani, pengundang Rihanna di pranikah******

Sosok calon istri Anant Ambani, pengundang Rihanna di pranikah
Radhika Merchant (kanan) berfoto bersama calon ayah mertuanya Mukesh Ambani. (ANTARA/Instagram/radhikamerchant_/dokumentasi pribadi)
Jakarta (ANTARA) - Acara pranikah anak taipan India Mukesh Ambani, Anant Ambani menyita perhatian publik lantaran mengundang ratu pop RnB Rihanna di Gujarat.

Selain latar belakang Anant Ambani, yang dikenal berkontribusi pada berbagai acara olahraga, utamanya Liga Utama India, yang tak kalah menarik perhatian yakni calon istri Anant Ambani, Radhika Merchant. Siapakah dia? Bagaimana latar belakangnya?

Menurut laporan yang dikutip dari berbagai sumber, Radhika Merchant berasal dari wilayah Gujarat, dan merupakan anak dari Viren dan Shaila Merchant.

Ayahnya, Viren Merchant merupakan pimpinan Encore Healthcare, dan ibunya adalah seorang pengusaha. Radhika menghabiskan sebagian besar waktunya bersama adik perempuannya, Anjali Merchant.

Baca juga: Rihanna lakukan konser penuh pertama di acara pernikahan di India

Radhika menyelesaikan sekolahnya di Ecole Mondiale World School di Mumbai. Ia memperoleh International Baccalaurate Diploma dari Sekolah Internasional BD Somani.

Diketahui sejak 2016, Radhika menjadi anggota Encore Healthcare dan magang dengan konsultan stategi bisnis. Dia pindah ke Kota New York untuk belajar politik dan ekonomi di Universitas New York.

Setelah itu Radhika bekerja sebagai eksekutif penjualan di jaringan Villa mewah swasta Isprava.

Selama masa kuliahnya ia bertemu dengan Anant Ambani dan mulai dekat satu sama lain. Bahkan setelah pindah di negara bagian lain.

Baca juga: Taipan India datangkan Rihanna pada pesta pranikah Anant-Radhika

Keduanya mengunggah foto satu sama lain di media sosial dan mengonfirmasi hubungan mereka. Radhika menjaga ikatan dengan pasangannya, karena mereka sering pergi ke kuil bersama dan makan malam.

Sejak kecil, Anant Ambani dan Radhika Merchant sering bermain bersama, dan semakin dewasa, mereka bergaul dan menghabiskan sebagian besar waktu bersama. Setelah beberapa tahun, Anant Ambani melamar Radhika dan mempublikasikan foto pertama mereka pada tahun 2018.

Pasangan ini menjadi viral secara daring dan laporan media mulai menjadi heboh, karena hubungan mereka. Radhika juga memberikan dukungannya pada Anant, ketika pernah mengalami masalah obesitas seberat 108 kg.

Pasangan tersebut pada 19 Januari 2023 dilaporkan mengikuti upacara adat Gujarat di Antilia di Mumbai. Tak lama setelah pertunangan mereka Radika kerap menghadiri acara sosial dan kumpul bersama keluarga Ambani.

Di acara pranikah, beberapa selebritas terbang ke Gujarat untuk berpartisipasi dalam perayaan tersebut yang diselenggarakan di Jamnagar. Kabarnya, Anant Ambani dan Radhika Merchant akan siap menikah pada 12 Juli 2024.

Baca juga: Selebritas dunia berkumpul di pernikahan putra orang terkaya India

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Bupati: Pameran JIFFINA perkuat Bantul sebagai kabupaten kreatif kriya******

Bupati: Pameran JIFFINA perkuat Bantul sebagai kabupaten kreatif kriya
Pameran JIFFINA yang digelar mulai 2 sampai dengan 5 Maret 2024 di Jogja Expo Center Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. ANTARA/HO-Kominfo Pemkab Bantul
Event internasional ini sekaligus menunjukkan bahwa Bantul adalah kabupaten kreatif kriya yang kuat di Indonesia.
Bantul (ANTARA) - Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Abdul Halim Muslih mengatakan pameran bertajuk Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia (JIFFINA) yang digelar di Jogja Expo Center Banguntapan, 2-5 Maret 2024, dapat memperkuat daerah ini sebagai kabupaten kreatif kriya di Indonesia.

"Pemerintah Kabupaten Bantul sangat mendukung event internasional ini sekaligus menunjukkan bahwa Bantul adalah kabupaten kreatif kriya yang kuat di Indonesia," kata Bupati Bantul dalam pernyataannya saat mengunjungi pameran JIFFINA, di Bantul, Minggu.

Dia mengatakan, terlebih Kabupaten Bantul sebagai salah satu wilayah yang memiliki pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbanyak di DIY ini turut serta dalam pameran internasional yang digelar setiap beberapa tahun sekali tersebut.

"Pameran furniture dan craft tingkat internasional yang terselenggara pada 2 sampai 5 Maret 2024 diikuti banyak sekali pelaku craft dan mebel, tidak hanya dari Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi juga berbagai daerah di Indonesia," katanya lagi.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, pameran JIFFINA tahun 2024 dengan mengusung tema "The Eco lifestyle Inspiring Forever" tersebut juga sekaligus bagian dari sirkuit pameran furniture negara negara ASEAN.

"Pemkab Bantul mendukung penuh kegiatan JIFFINA, karena sinergi yang dibangun antara pemerintah dengan pelaku ekonomi kreatif dalam ajang pameran dapat mendongkrak UMKM dan pergerakan roda perekonomian yang bersumber dari industri kreatif," katanya lagi.

Bupati juga mengatakan, agenda tahunan skala internasional ini juga ibarat lokomotif yang mampu mengerek perkembangan industri furniture dan craft di Indonesia, sehingga pemerintah bisa melanjutkan kegiatan yang strategis dalam kemajuan industri kreatif.

"Khususnya industri furniture dan craft. Apalagi, JIFFINA ini bisa dikatakan sebagai salah satu lokomotif dalam perkembangan mebel dan kerajinan di Indonesia," katanya pula.
Baca juga: Karnaval kriya Bantul tunjukkan kesiapan menuju Kota Kreatif Dunia
Baca juga: Bantul ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif Indonesia sektor kriya

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai******

Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Pembalap F1 Powerboat Danau Toba 2024 bersiap memulai balapan final di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu (3/3/2024). ANTARA/Donny Aditra/aa.
Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 sudah dimulai dan para pembalap memacu jet air tersebut dan meliuk-liuk untuk menaklukkan lintasan.

Balapan dimulai tepat pukul 11.20 WIB, setelah didahului dengan seremoni pembukaan pada pukul 10.20 WIB.

Tampak sebanyak 18 pembalap tampil trengginas dan melahap lintasan sepanjang 2,218 kilometer.

Aksi saling salip dimulai sejak lap 1, antara Andersson dan Stark yang berada pada posisi pertama dan kedua.

Keduanya saling beradu kencang pada tikungan tajam lintasan di pelabuhan tersebut.

Andersson yang merupakan juara dunia F1 Powerboat musim lalu, tampak tidak mau mengalah ditikung oleh Stark. Andersson dengan perahu berwarna merah dan nomor perahu 1 itu, kembali menikung Stark di lintasan lurus.

Baca juga: Pembukaan F1 Powerboat Danau Toba meriah dengan ratusan penari adat

Pole position dimulai dengan urutan pertama diisi Jonas Andersson dari Team Binh Dinh - Viet Nam.

Di belakang Andersson, pembalap Victory Team, Erik Stark, berada pada posisi kedua dan Rusty Wyatt dari Sharjah Team.

Kemudian, pada posisi keempat ditempati Stefan Arand yang merupakan pembalap debutan dari Team Binh Dinh - Viet Nam.

Pemenang seri Danau Toba tahun lalu, Bartek Marszalek dari Stromoy Racing menempati posisi kelima.

Hingga berita ini dibuat, balapan masih berlangsung dengan kondisi cuaca cerah berawan.

Balapan final tahun ini bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia - F1 Powerboat Danau Toba 2024 dan awalnya direncanakan untuk diikuti sebanyak 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara.

Namun, berdasarkan data dari F1H2O Racing, pembalap Ahmad Al Fahim dari Victory Team tidak mengikuti semua proses balapan di seri Danau Toba tahun ini.

Sementara itu, di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.

Baca juga: H20 Racing: Penyelenggara lain harus belajar dari seri Danau Toba 2024
Baca juga: Stefan Arand: Gelombang air dan cuaca panas Danau Toba jadi tantangan

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara bikin youtuber dapat uang

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
sultan138
tafsir mimpi ikan togel
macaugacor88
dewapoxer
slot demo zeus gacor maxwin
halte4d
aladincash
kode alam 4d abjad
daftar situs slot gacor hari ini
Daftar isi semua bab
Bab 1 pejabat togel
Bab 2 cara verifikasi pembayaran kredivo di tokopedia
Bab 3 kilat77 demo slot
Bab 4 erek erek 52 2d
Bab 5 naga3388
Bab 6 pinjol legal ojk terbaru
Bab 7 bet88 slot
Bab 8 mpo99
Bab 9 rajajp88
Bab 10 dgslot77
Bab 11 link slot luar
Bab 12 daftar slot game
Bab 13 cara dapat limit kredivo 30 juta
Bab 14 pola gacor madame destiny
Bab 15 jam gacor pragmatic
Bab 16 pinjol singa id
Bab 17 gacor hari ini slot
Bab 18 depo slot 888
Bab 19 pinjaman online 24 jam langsung cair
Bab 20 demo caishen
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9770bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Masuk ke filmnya

joyotogel
Rans Nusantara FC bidik tiga poin ketika jamu Persib Bandung
Pesepak bola Rans Nusantara Irfan (kiri) berebut bola dengan pesepak bola Arema FC Bagas Adi (kanan) pada pertandingan Liga 1 di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/foc.
Jakarta (ANTARA) - Pelatih Rans Nusantara FC Francis Wewengkang menegaskan timnya membidik tiga poin ketika menjamu Persib Bandung pada pekan ke-27 Liga 1 Indonesia di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu malam. Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia, Minggu, Francis menegaskan timnya mematok target tinggi meski menyadari Persib Bandung adalah lawan yang sulit. "Besok (hari ini) memang kita akan bertanding melawan salah satu tim terkuat di Liga 1, Persib Bandung. Kita tahu mereka sekarang ada di peringkat kedua, tapi kita tim RANS FC sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan semoga pertandingan berjalan sesuai dengan kemauan kita," tegas Francis. Mantan pemain Persija Jakarta tersebut menjelaskan, kemenangan menjadi target dari Mitsuru Marouka serta kolega yang telah melewati sepuluh pertandingan tanpa torehan tiga poin. RANS hanya meraih empat kali hasil imbang dan enam kali menelan kekalahan dan pada laga terakhir kontra Dewa United FC, The Prestige Phoenix bahkan kalah telak 0-5. Baca juga: Rizky Ridho persembahkan kemenangan Persija untuk The Jakmania

Mengenai kondisi anak-anak asuhnya, Francis memastikan semuanya dalam kondisi siap, meski ada satu pemain yang harus absen karena akumulasi kartu.
"Kondisi pemain, saat ini kami masih ada satu pemain yang terkena akumulasi dan target seperti biasa, setiap pertandingan kita selalu berusaha untuk tiga poin," tegas Francis. "Kita di setiap pertandingan akan selalu berusaha untuk fight dan kita mempersiapkan sebaik mungkin untuk pertandingan besok (nanti)," pungkasnya. Saat ini Rans Nusantara FC menempati posisi ke-12 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan 33 poin dari 26 pertandingan, berjarak lima poin dari zona degradasi.

Baca juga: Pelatih Persija nilai hasil selama Februari tidak baik
Baca juga: Ajak Riak optimistis PSS Sleman mampu rebut tiga poin dari Persebaya

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Pegadaian Lotere Wanjie

cara kredit akulaku tanpa uang muka
Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini usai memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 akan berisiko konflik politik dan legitimasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.

Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024

Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Bertani untuk menyelamatkan dunia

persyaratan kredit hp di akulaku
Kementerian PUPR bangun Bendungan Cibeet-Cijurey atasi banjir Karawang
Foto Arsip - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. ANTARA/HO-Kementerian PUPR
Dua bendungan ini dibangun untuk pengendalian banjir di hilir Sungai Citarum, seperti di Muara Gembong, Bekasi dan Karawang.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) membangun Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mengurangi titik-titik rawan banjir di Kabupaten Bekasi dan Karawang.

"Dua bendungan ini dibangun untuk pengendalian banjir di hilir Sungai Citarum, seperti di Muara Gembong, Bekasi dan Karawang. Kami berharap masyarakat bisa mendukung pembangunan kedua bendungan ini, yang nantinya juga akan diikuti dengan pembangunan sejumlah tanggul di hilirnya," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Minggu.

Pembangunan dua bendungan tersebut, kata Basuki, dapat mengurangi risiko banjir di hilir Sungai Citarum.

Basuki menjelaskan bahwa pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey masing-masing dikerjakan dalam tiga paket berbeda. Biaya pembangunan kedua bendungan menggunakan skema kontrak tahun jamak dengan nilai kontrak untuk Bendungan Cibeet sebesar Rp5,5 triliun, dan Bendungan Cijurey sebesar Rp3,7 triliun.

Menurut data Kementerian PUPR, untuk Paket I Bendungan Cibeet dikerjakan oleh penyedia jasa PT Nindya Karya-PT Adhi Karya-PT Bahagia Bangun Nusa (KSO) yang meliputi pekerjaan urugan kiri bendungan utama dan bangunan pengelak.

Paket II dikerjakan oleh kontraktor PT PP-PT Marfri Jaya Abadi-PT Daya Mulia Turangga (KSO) yang meliputi pekerjaan bendungan utama (kanan), bangunan fasilitas umum, dan jalan akses. Paket III dikerjakan PT Waskita Karya-PT Bumi Karsa-PT KPR (KSO) yang meliputi bendungan utama (tengah), bangunan pelimpah, dan pengambil.

Bendungan Cibeet dibangun di Kecamatan Cariu dengan luas genangan sebesar 735,61 hektare (ha) yang mampu menampung volume efektif sebesar 22,53 juta meter kubik, volume tampung mati sebesar 28,75 juta meter kubik, dan volume tampung total sebesar 97,53 juta meter kubik.

Besarnya tampungan air kedua bendungan ini, menurut data Kementerian PUPR, diproyeksikan dapat memberikan manfaat untuk mengurangi banjir di Sungai Citarum Hilir sebesar 66 persen, dan dimanfaatkan untuk mengairi irigasi baru seluas 1.000 hektare (ha) serta sawah 1.037 ha, menyuplai 5.000 ha lahan irigasi di Saluran Tarum dan menghasilkan air baku sebesar 3,77 meter kubik per detik dan PLTA sebesar 0,25 MW.

Selanjutnya pekerjaan pembangunan Bendungan Cijurey terbagi ke dalam 3 paket, meliputi Paket I oleh PT Brantas Abripraya-PT Minarta-PT Raya (KSO) mencakup bendungan utama, bangunan fasilitas pendukung, dan pekerjaan mekanikal elektrikal, Paket II oleh kontraktor PT Hutama Karya-PT Sacna (KSO) meliputi pekerjaan bendungan utama, jalan akses, dan bangunan pengendali sedimen, dan Paket III dikerjakan oleh PT Wijaya Karya-PT Jaya Konstruksi (KSO) meliputi bangunan pelimpah, jalan akses, hidro mekanikal elektrikal, dan fasilitas penunjang.

Bendungan Cijurey direncanakan untuk memiliki volume tampung efektif 9,76 juta meter kubik. Bendungan yang secara administratif terletak di Kecamatan Sukamakmur, Cariu, dan Tanjungsari ini diproyeksikan dapat mereduksi banjir dari hulu Sungai Cihoe sebesar 59,33 persen, dan dimanfaatkan untuk mengairi irigasi seluas 561 hektare. Selain itu, untuk menghasilkan air baku sebesar 0,71 m3/detik dan PLTA sebesar 2x0,5 MW.
Baca juga: PUPR targetkan konstruksi bendungan Cibeet dan Cijurey dimulai 2021
Baca juga: Menter PUPR: Proyek Bendungan Cibeet dan Cijurey rampung pada 2028
 

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Tiba di pegadaian besar atas nama menjadi yang terkuat

gates of olympus maxwin
Kota Bogor bentuk Tim Orange perbaiki jalan rusak
Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Rena Da Frina. (ANTARA/Shabrina Zakaria)
Setiap hari 12 tim kita turunkan ke lapangan untuk menangani perbaikan jalan
Kota Bogor (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Jawa Barat, membentuk Tim Orange yang bertugas untuk mendata dan memperbaiki jalan rusak yang ada di wilayahnya.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Rena Da Frina di Bogor, Minggu, mengatakan tim ini dibentuk karena pihaknya menerima banyak laporan jalan rusak. Saat ini, Dinas PUPR telah menyiapkan 12 Tim Orange yang akan turun ke jalan-jalan di Kota Bogor.

“Setiap hari 12 tim kita turunkan ke lapangan untuk menangani perbaikan jalan,” katanya.

Ia menjelaskan meskipun Dinas PUPR sudah menyusun jadwal perbaikan jalan, pihaknya juga tetap mengantisipasi pada kerusakan di jalan Kota Bogor, seperti penutupan lubang atau penambalan jalan secara rutin.

Tim Orange yang akan diterjunkan pada bulan ini dapat beroperasi secara optimal dalam menangani perbaikan infrastruktur jalan di Kota Bogor.

Baca juga: Jalan TB Falak Kota Bogor dibuka setelah perbaikan jembatan amblas

“Mereka setiap hari keliling, tetapi kalau misalnya lokasi yang padat ya berarti mereka kerja lembur sampai malam. Insya Allah di Maret timnya sudah bisa maksimal,” ujar dia.

Pada bulan ini, Rena mengatakan Dinas PUPR juga akan menambah alat untuk memperlancar pekerjaan penambalan jalan. Alat itu ditambah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja.

“Insya Allah nanti di Maret kita ada penambahan alat untukpatchingsehingga akan lebih maksimal 12 tim itu untuk bergerak lebih cepat,” ucapnya.

Ia menyebutkan alat kerja yang ditambah ialah jack hammer  diyakini dapat mendukung kinerja tim dalam perbaikan jalan.

“Selama ini alat kita cuma dua, jadi cuma dua tim yang maksimal untuk patching, kita ada penambahan jack hammer,” ujarnya.

Baca juga: Jabar diminta prioritaskan perbaikan jalan Bekasi-Bogor

Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

kegunaan voucher google play
Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat
Tangkapan layar - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN DPR RI bersama para pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023). (ANTARA/YouTube TVR Parlemen.)
Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyebut masih mengkaji angka batas parlemen yang tepat untuk diterapkan pada Pemilu 2029.
"PKB masih terus mengkaji soal ini karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan," kata legislator PKB Yanuar Prihatin saat dihubungi dari Jakarta, Minggu. Yanuar menjelaskan saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan aspek derajat proporsionalitas maupun aspek pembatasan multipartai agar tidak mengarah pada multipartai ekstrem. "Aspek lain yang harus dipertimbangkan adalah derajat proporsionalitas antara hak suara yang sah dengan derajat keterwakilan di parlemen," ujarnya. Selain itu, Yanuar mengatakan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan aspek kedaulatan rakyat agar suara rakyat nantinya tidak terbuang. "Iya betul, salah satu ciri bahwa pemilu itu menegakkan kedaulatan rakyat adalah semakin sedikitnya suara yang terbuang. Secara matematis tentu harus dihitung dulu supaya bisa ketemu angka toleransi yang membuat jarak antara suara terbuang dengan kursi parpol lebih proporsional," tuturnya. Yanuar menjelaskan semakin sedikit suara yang terbuang, maka semakin demokratis pelaksanaan dari pemilu itu. "Dan di sini salah satu kunci penting penegakan kedaulatan rakyat. Suara rakyat ada representasinya di parlemen, tidak terbuang," kata Yanuar.
 Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut. Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.
“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Era Abadi

dapat saldo dana cepat
KPU ancang-ancang gelar pesta demokrasi sesuai jadwal UU Pilkada
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dijadwalkan 27 November mendatang. ANTARA/Ilustrator/Kliwon
Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.


Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024