situs slot gacor 2022

Sistem lotere paling kuat

BPJS Ketenagakerjaan Tambah Perlindungan bagi PMI, Besaran Iuran Tetap******

BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Adapun inti dari Permenaker yang telah ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beberapa waktu lalu adalah besaran iuran yang tetap dengan peningkatan manfaat. Ida mengatakan, aturan tersebut merupakan jawaban pemerintah atas isu jaminan sosial yang selama ini dialami oleh para PMI.

"Karena bekerja itu adalah hak (warga negara), maka kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah, adalah memastikan perlindungan kepada mereka, mulai dari sebelum berangkat, ketika bekerja dan setelah kembali bekerja," ujar Ida.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia menjelaskan, besaran iuran untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tetap Rp370 ribu untuk PMI yang memiliki perjanjian kerja 24 bulan.

Selain kedua program tersebut, PMI juga dapat mempersiapkan tabungan hari esok melalui program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan iuran tambahan mulai Rp50 ribu hingga Rp600 ribu.

"Sekarang PMI dapat lebih fleksibel memilih masa perlindungannya sesuai dengan masa kontrak kerja. Sehingga PMI yang bekerja di bawah 24 bulan tidak lagi merasa dirugikan," kata Roswita.

Peningkatan Manfaat Jaminan Sosial

Permenaker 4 tahun 2023 turut meningkatkan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI dari 14 menjadi 21. Total, ada 7 manfaat baru dan 9 manfaat yang nilainya bertambah seperti berikut.

1. Penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara penempatan sebesar maksimal Rp50 juta
2. Homecare selama 1 tahun dengan biaya maksimal Rp20 juta
3. Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp2,5 juta
4. Penggantian kacamata maksimal Rp1 juta
5. Bantuan PHK sepihak Rp1,5 juta
6. Bantuan PMI yang ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebesar Rp25 juta dan penggantian biaya transportasi maksimal Rp15 juta
7. Bantuan uang bagi PMI yang mengalami pemerkosaan sebesar Rp50 juta.

Adapun untuk manfaat dengan tambahan nilai, yaitu santunan kematian, santunan berkala karena cacat total tetap, santunan karena gagal berangkat, santunan karena gagal ditempatkan, biaya pemulangan PMI bermasalah, biaya pemulangan PMI yang mengalami kecelakaan kerja, biaya penggantian gigi tiruan, dan beasiswa untuk anak PMI.

Selain itu, batas kadaluarsa klaim untuk manfaat JKK diperpanjang dari 2 tahun menjadi 5 tahun.

Roswita menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan fitur eklaim pada laman eklaim-pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id yang memudahkan peserta maupun keluarga untuk melakukan klaim dan memperpanjang kepesertaan di mana dan kapan saja, bahkan di negara penempatan.

Lebih lanjut, Roswita mengimbau kepada seluruh PMI untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Saat ini, baik proses pendaftaran, perpanjangan kepesertaan, maupun pembayaran iuran dapat dilakukan dari luar negeri melalui kanal online www.bpjsketenagakerjaan.go.id/migran.

"Semoga dengan kenaikan manfaat dan beragam kemudahan layanan ini dapat meningkatkan kesejahteraan para PMI yang selama ini menjadi cita-cita dari pemerintah," kata Roswita.

Informasi lebih lanjut terkait perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses melalui website resmi www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau menghubungi call center 175.

Tahta Dewa Darah Asli

Buruh Geruduk Kemnaker Hari Ini Tolak Aturan Potong Upah 25 Persen******

Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan dalam rangka menolak aturan pemotongan upah25 persen.

Aturan pemotongan upah buruh itu sebelumnya tertuang dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

"Buruh menolak keras Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 dan akan melakukan perlawanan yang sekuat-kuatnya," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (21/3).

Ia merinci empat alasan utama penolakan ini. Pertama, buruh menganggap Ida melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Said menuding Ida tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan Jokowi ketika mengeluarkan aturan kontroversial tersebut.

Sambil mengacu pada Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Said mengatakan pengusaha tidak boleh upah buruh di bawah upah minimum. Said pun menuding jajaran Kemnaker tidak paham hukum.

"Sikap menteri yang melawan Presiden (Jokowi) berbahaya. Ini terjadi untuk yang kesekian kalinya. Beberapa waktu lalu Menaker (Ida) sempat mengeluarkan permenaker terkait JHT yang bertentangan dengan PP 45 yang ditandatangani Presiden. Menaker dan jajarannya benar-benar tidak memahami dunia ketenagakerjaan, tidak mengerti hukum," tegas Said.

Kedua, buruh menolak pemotongan upah 25 persen karena bisa menurunkan daya beli. Jika daya beli turun, buruh mengatakan tidak bisa membeli barang yang diproduksi pengusaha dan akan menghantam lebih banyak kelompok.

Ketiga,terjadi diskriminasi upah. Said mengatakan diskriminasi tergambar ketika hanya perusahaan padat karya orientasi ekspor yang diperbolehkan memotong upah buruh.

Keempat,Said mengklaim perusahaan padat karya sudah mendapatkan beragam kompensasi. Ia menyebut industri padat karya orientasi ekspor akan tetap untung meski oder produksinya berkurang.

Ia mengatakan perusahaan sudah menerimatax holiday, keringanan bunga bank, tax amnesty,dan berbagai kemudahan lain. Atas dasar itu, Said heran mengapa pengusaha masih diperbolehkan memotong upah buruh.

"Sebenarnya menteri ini HRD-nya perusahaan atau menterinya pemerintah? Itu seperti manajer personalia perusahaan," sindir Said ke Menaker Ida.

[Gambas:Video CNN]

Said menegaskan seharusnya pemerintah memberi keringanan insentif bagi perusahaan padat karya maupun padat modal yang mengalami kesulitan. Ia tidak setuju dengan sikap potong upah sana-sini seperti HRD perusahaan.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menolak keras aturan pemotongan upah 25 persen tersebut. Ia menuntut pemerintah mencabut pemberlakuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Tidak boleh ada pemotongan upah di sektor industri manapun karena pemotongan upah sejatinya merupakan pelanggaran berat dan ini tindak pidana kejahatan," tegas Mirah.

Versi lengkap novel Jueji

550 Pegawai 'Fraud' Kemenkeu Kena Sanksi Berat sejak 2017******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghukum 550 pegawainya yang terbukti melakukan fraud dengan menjatuhkan sanksi berat sejak 2017.

Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo menjelaskan ada sistem di kementeriannya yang dapat mendeteksi indikasi pelanggaran pegawai, baik itu disiplin, kode etik, hingga fraud seperti suap dan pemerasan. Nantinya, data tersebut bakal ditindak Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.

"Tidak hanya perpajakan dan bea cukai, tapi bisa sektor lain di Kemenkeu. Jika ada indikasi dan terbukti, maka dilakukan tindak lanjut, yakni administratif (hukuman disiplin) dan pidana (diserahkan ke aparat penegak hukum)," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/3).

Kemudian, 482 pengaduan pada 2018 dengan 118 pegawai dihukum, 445 pengaduan pada 2019 dengan 83 pegawai dihukum, 446 pengaduan pada 2020 dengan 71 pegawai dihukum. Lalu, 599 pengaduan pada 2021 dengan 114 pegawai dihukum serta 805 pengaduan dengan 98 pegawai dihukum pada 2022.

Jika ditotal, ada 550 pegawai Kemenkeu yang terkena hukuman disiplin imbas kasus fraud sejak 2017. Prastowo menegaskan hukuman untuk kasus fraudadalah hukuman disiplin berat, seperti yang tercantum dalam PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"(Hukuman disiplin) ada di PP 94/2021. Iya, fraud hukuman disiplin berat," tegas Prastowo.

Hukuman disiplin yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirinci dalam pasal 8 PP Nomor 94 tahun 2021, di mana terbagi menjadi tiga, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Khusus untuk hukuman disiplin berat ada di pasal 8 ayat 4.

"Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," tulis pasal 8 ayat 4 beleid tersebut.

Di lain sisi, Prastowo juga menjelaskan statistik hukuman disiplin yang sudah dijatuhkan Kemenkeu kepada para pegawainya yang nakal.

"Sejak 2006 sampai dengan 2023, total hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pejabat/pegawai Kemenkeu adalah sebagai berikut: hukuman disiplin ringan 237, hukuman disiplin sedang 217, dan hukuman disiplin berat 597," tutup Prastowo.

[Gambas:Video CNN]

Kode Istri Militer

Kemenkeu: PUPR Minta Tambahan Anggaran IKN hingga Rp8 T******

Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal membengkak tahun ini. Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran untuk mega proyek itu.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan anggaran IKN pada pagu 2023 sebenarnya ditetapkan sebesar Rp23 triliun. 

"Tambahannya ya kira-kira yang mereka (PUPR) sudah minta sejauh ini sekitar Rp7 triliun-Rp8 triliun," ujar Isa dalam media gathering, Selasa (21/3).

Anggaran tambahan ini rencananya akan digunakan untuk pembebasan lahan yang nantinya disediakan bagi pengembang.

"Kan pak presiden minta tanah untuk disiapkan untuk para investor disiapin. Nah itu nanti perlu (dana)land development," imbuhnya.

Namun, ia menekankan tambahan anggaran tersebut belum final. Kemenkeu masih melihat apakah anggaran tersebut mencukupi atau perlu ditambah lagi.

"Tapi masih diperkirakan akan bertambah apa nggak, belum final," pungkas Isa.

[Gambas:Video CNN]

Aliansi mitos saya

Sambut Nyepi, Penyeberangan Jawa******

PTASDP Indonesia Ferry (Persero) akan menutup sementara layanan penyeberangan dari dan menuju kePulau Bali, yakni lintasan Ketapang-Gilimanuk dan Lembar-Padangbai dalam rangka memperingati Hari Raya NyepiTahun Saka 1945 mulai Selasa (21/3).

Penutupan sementara ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Bali dan surat imbauan Balai Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) XI Jawa Timur serta BPTD XII Bali & NTB.

"Untuk menghormati umat Hindu di Pulau Bali yang sedang melaksanakan catur brata Nyepi pada Rabu (22/3), maka akan dilakukan penutupan sementara layanan operasional penyeberangan di dua lintasan yang menghubungkan wilayah Jawa, Bali dan Lombok," kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan resmi, Senin (20/3).

Penutupan juga dilakukan dari Pelabuhan Padangbai, Bali, dan Pelabuhan Lembar, Lombok, pada Rabu (22/3) mulai pukul 06.00 WITA hingga Kamis (23/3) pukul 06.00 WITA.

Sementara itu, jadwal kapal keberangkatan terakhir pada hari Rabu (22/3) pukul 03.00 WITA dari Pelabuhan Padangbai, Bali, sedangkan jadwal kapal keberangkatan pertama pada hari Kamis (23/3) pukul 09.00 WITA.

Sementara dari Pelabuhan Lembar, Bali, jadwal kapal keberangkatan terakhir pada hari Selasa (21/3) pukul 19.30 WITA dan jadwal kapal keberangkatan pertama pada hari Kamis (23/3) pukul 04.30 WITA.

Lihat Juga : Sri Mulyani Blak-blakan soal Transaksi Janggal Pegawai Kemenkeu

Shelvy menuturkan penutupan sementara operasional di lintasan yang menghubungkan Jawa, Bali dan Lombok akan dilakukan mulai Selasa (21/3) selama kurang lebih 29 jam, dan akan kembali beroperasi normal pada Kamis (23/3).

"Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jasa agar mengatur jadwal perjalanannya dengan baik, dan pastikan agar tetap mematuhi syarat perjalanan yang ditetapkan dan menjaga protokol kesehatan dengan ketat," ujarnya.

Ia juga menjelaskan beberapa hal perlu diketahui oleh calon penumpang, khususnya di lintas Ketapang - Gilimanuk. Pertama, tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Tiket dibeli dari via Aplikasi Ferizy.

Lihat Juga : Sri Mulyani Sebut Transaksi Mencurigakan Rp74 T Libatkan Aparat Hukum

"Kedua, tiket bisa dipesan sejak H-60 keberangkatan. Kemudian ketiga, calon penumpang wajib bertiket setidaknya 24 jam sebelum keberangkatan," ucapnya.

ASDP juga mengantisipasi lonjakan kendaraan di Ketapang-Gilimanuk dengan menyiagakan armada secara maksimal, serta pengaturan waktu berlayar dan sandar. Untuk dua lintasan ini, perseroan mengoperasikan sekitar 28 unit kapal per harinya dari total 52 unit kapal yang disiagakan.

"Antisipasi juga dilakukan di Pelabuhan Padangbai, dimana tetap disiagakan 3 unit kapal untuk pelayanan darurat dari total 26 kapal yang beroperasi di lintasan Padangbai - Lembar," ungkapnya.

Manajer usaha PT. ASDP Pelabuhan Gilimanuk Djumadi membenarkan pelabuhan Gilimanuk, Padangbai, Ketapang Banyuwangi dan Lembar NTB akan dihentikan sementara saat Nyepi. Kapal-kapal Pelabuhan

"Itu hasil kesepakatan sudah selesai dan habis rapat," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Menurutnya, saat ini situasi kondisi di lapangan di Pelabuhan Gilimanuk sepi dan setiap kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang, tidak pernah penuh.

"Jadi kapal setiap berangkat tidak ada yang penuh, mengalir sepi bukan mengalir padat. Kalau bicara per hari, melihat situasi dan kondisi normal padat dan sangat padat. Kalau normal itu bisa 1.600 kendaraan pribadi itu 24 jam," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu-satunya Dewa Dharma

Pemerintah Ingin Penerima KUR Juga Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan******

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saat ini ada 64,2 juta UMKM lebih.

Dari jumlah UMKM tersebut mampu menyumbang 61,9 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Capaian positif ini terus didorong pemerintah melalui berbagai cara, salah satunya lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain memberikan kemudahan dalam mengakses modal, pemerintah juga ingin memastikan para penerima KUR bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang ditemui saat pembukaan KUR Festival mengatakan bahwa diperlukan sinergi antar lembaga di dalam mendorong penyaluran KUR 2023.

Hal itu tentunya bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menghadapi berbagai tantangan perekonomian. Selain itu pemerintah juga sekaligus ingin mendorong pelaksanaan program-program lain, yang juga saling terkait, salah satunya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Harapan pemerintah tersebut langsung diwujudkan lewat penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para penerima KUR oleh bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin dalam kegiatan KUR Festival yang digelar di Bandung, Sabtu (18/3).

Zainudin merasa, semangat pemerintah tersebut sejalan dengan fokus BPJS Ketenagakerjaan di 2023 yaitu perluasan kepesertaan pada ekosistem UMKM dan e-commerce

"Kami mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pelaku UMKM," kata Zainudin.

Hal ini, kata dia, tentu menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha dan pekerja. Kata dia, ini kolaborasi yang baik antara Menko Perekonomian, Kementerian Koperasi, Pemda dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami siap menghadirkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh debitur KUR. Sejak tahun lalu kami sudah mulai untuk melindungi teman-teman KUR, dan tadi sudah kita saksikan juga beberapa debitur yang sudah merasakan manfaatnya," kata Zainudin.

Antusiasme para debitur untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat besar. Menurut data terdapat 61 ribuan debitur KUR yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Zainudin menjelaskan, dengan iuran yang sangat terjangkau yaitu mulai dari Rp16.800 per bulan, peserta dapat memperoleh perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Jika dibanding dengan iurannya, manfaat yang didapatkan jauh lebih besar, yaitu perawatan tanpa batas biaya, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat total tetap, serta layanan home care.

Sedangkan jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar Rp42 juta serta beasiswa pendidikan untuk dua orang anak dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, maksimal Rp174 juta.

Selain dua program tersebut, peserta juga dapat mempersiapkan tabungan masa tuanya dengan mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT). Peserta hanya cukup membayar iuran tambahan minimal Rp20 ribu.

Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kemudahan layanan bagi para pelaku UMKM untuk mendaftar sebagai peserta lewat berbagai pilihan kanal daftar dan bayar iuran.

"Ini merupakan upaya kita bersama untuk mewujudkan cita-cita pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM," kata dia.

"Karena dengan memiliki perlindungan jaminan sosial pelaku UMKM dapat lebih bekerja keras untuk mengembangkan produknya tanpa rasa cemas jika terjadi risiko. Seperti kampanye yang tengah diusung BPJS Ketenagakerjaan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas,"ujar Zainudin.