paling gacor malam ini

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

Bos Wika Mengadu ke DPR, Butuh Modal Negara Rp6 T dan Sulit Utang Bank******

Bos PT Wijaya Karya(Persero) Tbk mengeluh ke DPRRI; butuh penyertaan modal negara (PMN) Rp6 triliun hingga sudah tak bisa utangke perbankan.

Keluh kesah itu disampaikan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko WIKA Adityo Kusumo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (20/9). Ia menggantikan Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito yang berhalangan hadir karena sang mertua meninggal dunia dini hari tadi.

Adityo mengatakan WIKA adalah salah satu motor utama pembangunan infrastruktur pemerintah. Namun, ia mengatakan perseroan kini sedang dalam fase restrukturisasi utang.

"Namun, di satu sisi Wijaya Karya sedang dalam proses menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN). Ada 41 proyek, 37 PSN dan 4 proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Di mana dengan kondisi restrukturisasi, maka perbankan tidak lagi bersedia memberi modal kerja penyelesaian proyek kepada perseroan," sambungnya.

Adityo merinci 41 proyek garapan WIKA tersebut menghabiskan dana Rp33,3 triliun. Oleh karena itu, mereka mengaku butuh suntikan modal negara Rp6 triliun tersebut untuk menuntaskan seluruh tanggung jawab perusahaan.

Ia memperkirakan PMN tersebut bisa berkontribusi terhadap pajak ke negara sebesar Rp2,5 triliun, alokasi belanja ke mitra proyek Rp5,2 triliun, dan alokasi upah tenaga kerja proyek Rp3,8 triliun. Adityo juga berharap suntikan Rp6 triliun itu bisa menyerap 21 ribu tenaga kerja setiap tahunnya.

"Kondisi finansial terkini, aset secara terkonsolidasi Rp72,1 triliun, liabilitas Rp56,7 triliun, dan ekuitas Rp15,47 triliun. Namun, memang di 2023 khususnya semester I kami mengalami kerugian Rp2 triliun," jelasnya.

"Tingginya tingkat utang yang timbul dari periode-periode sebelumnya, memang kami secara terpaksa untuk mengambil langkah restrukturisasi kepada para kreditur," sambung Adityo sebelum diinterupsi anggota Komisi XI DPR yang meminta RDP dilanjutkan secara tertutup.

Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo mengatakan pendalaman terhadap WIKA selaku perusahaan terbuka bisa mempengaruhi gerak pasar. Oleh karena itu, DPR sepakat melanjutkan pembahasan secara tertutup.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan duit Rp6 triliun dibutuhkan WIKA untuk menyelesaikan masalah pertumbuhan aset imbas peningkatan liabilitas perusahaan pada 2014-2022.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi mostlymemang peningkatan asetnya berdasarkan pembiayaan, pinjaman, atau utang. Selain itu, memang ada implikasi terhadap kondisi keuangan ketika WIKA bertindak sebagai investor maupun kontraktor proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Oleh karena itu, diperlukan PMN untuk memperkuat struktur permodalan WIKA," jelas Rionald.

Rio, sapaan akrabnya, juga membeberkan perbedaan kondisi keuangan WIKA dengan dan tanpa suntikan modal negara. Ia mengatakan keuangan perusahaan pelat merah tersebut akan lebih cepat pulih di 2039 dari proyeksi awal pada 2043 jika tanpa tambahan duit Rp6 triliun.

"Dengan PMN, maka di 2024 debt equity ratio-dnya (DER) dari 6,5 turun menjadi 2,7 dan ke depan ini akan lebih memperkecil DER-nya," tutupnya.

harapan yang tak ada habisnya

Jokowi Targetkan Jalan Tol Balikpapan******

Presiden Jokowi mengungkap jalan tol Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mulai dibangun. Ia menyebut proses pembangunan sudah masuk ke konstruksi dan ditargetkan rampung pada Juli 2024.

"Tadi Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) menyampaikan kepada saya sudah tembus. Artinya akan segera masuk ke konstruksinya. Akan selesai kapan Pak Menteri PU? Juli 2024 akan sudah selesai jalannya," kata dia saat memberikan sambutan groundbreaking pembangunan Hotel Nusantara di IKN, Kamis (21/9).

Jokowi mengklaim kehadiran Jalan Tol Balikpapan-Nusantara dapat mempersingkat jarak tempuh dari yang normalnya 1,5 jam sampai 2 jam menjadi hanya 30 menit.

"Bandara juga segera dimulai. Kalau bandara nanti di sini selesai, bapak ibu akan turun di sini hanya kira-kira 15 menit dari bandara menuju ke sini," imbuhnya.

Sama seperti Jalan Tol Balikpapan-Nusantara, bandara di IKN juga diharapkan bisa selesai pada Juli 2024 atau maksimal di awal Agustus 2024.

Ketika seluruh proyek infrastruktur di IKN selesai, Jokowi yakin akan ada semakin banyak investor dalam negeri dan luar negeri yang tertarik untuk menanamkan modal di IKN.

"Ini menjadi kunci. Kalau ini selesai, saya meyakini, bukan ini belum selesai saja sudah berbondong-bondong, apalagi dua ini selesai, akan lebih berbondong-bondong lagi investor yang akan menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara," tutur dia.

Jokowi juga mengungkapkan pembangunan kawasan inti IKN dimulai sejak 2022, yakni Istana Presiden dan Wakil Presiden, bersama infrastruktur dasar dan gedung kementerian.

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Luhut Bakal Ajak PM China Jajal Kereta Cepat Siang Ini******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan bakal mengajak Perdana Menteri China Li Qiang menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) siang ini pukul 13.00 WIB.

"Nanti siang ini saya coba, jam 1 (13.00 WIB)," katanya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Namun, saat ditanya soal rute uji coba apakah akan sampai Stasiun KCJB Tegalluar, Luhut menyebut tidak akan sejauh itu.

Akan tetapi, Luhut tidak memastikan apakah uji coba bersama PM China itu akan sampai stasiun mana. Apakah hanya sampai Stasiun KCJB Karawang atau Padalarang.

Rencana uji coba ini sudah dibongkar Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan Roeslani. Namun, ia mengatakan waktunya masih tentatif.

Sementara itu, KCJB rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Oktober 2023.

Sebelum peresmian, uji coba memang terus dilakukan sampai akhir bulan ini. Ini dilakukan untuk memastikan saat pengoperasian bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan harga tiketnya sekitar Rp250 ribu sampai Rp350 ribu untuk sekali perjalanan. Kendati, sampai saat ini hal tersebut masih sebatas wacana yang belum difinalkan.

Pemerintah masih menghitung harga yang tepat untuk tiket KCJB. Diharapkan harga yang nanti dipatok tidak terlalu memberatkan masyarakat maupun APBN.

[Gambas:Video CNN]

Bintang ramalan

BPS Bongkar Biang Kerok Harga Beras Melonjak******

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan lonjakan harga beras disebabkan kenaikan harga gabah kering giling (GKG) dan gabah kering panen (GKP).

"Kenaikan beras memang sudah terdeteksi di tingkat produsennya yaitu adanya kenaikan harga gabah baik GKP maupun GKG. Di antaranya fenomena yang diperoleh adalah adanya persaingan penawaran harga oleh pembeli gabah itu sendiri baik kepada petani maupun penggilingan," kata Pudji dalam konferensi pers, Jumat (1/9).

Sementara produksi beras saat ini cenderung turun karena sudah melewati masa panen pada Juli lalu. Menurut data BPS, luas panen di Agustus 2023 turun 1,55 persen dibanding bulan sebelumnya.

BPS mencatat harga beras eceran naik 1,43 persen secara month to month (mtm) atau 13,76 persen secara year on year (yoy) pada Agustus 2023.

Pudji mengatakan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di tingkat eceran, melainkan juga di level grosir dan penggilingan.

"Harga beras grosir pada Agustus 2023 meningkat sebesar 1,02 persen secara mtm dan 16,24 secara yoy," ujarnya.

Sementara itu, kenaikan harga beras tertinggi terjadi di tingkat penggilingan mencapai 2,59 persen secara bulanan dan meroket 20,27 persen secara tahunan.

Harga gabah di tingkat petani juga meningkat pada Agustus 2023. Harga gabah kering panen (GKP) naik 3,62 persen secara bulanan dan naik 19,88 persen secara tahunan.

Harga gabah kering giling (GKG) juga naik 5,82 persen secara bulanan dan naik 23,03 persen secara tahunan.

[Gambas:Video CNN]

pengamat alam

Luhut Bakal Ajak PM China Jajal Kereta Cepat Siang Ini******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan bakal mengajak Perdana Menteri China Li Qiang menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) siang ini pukul 13.00 WIB.

"Nanti siang ini saya coba, jam 1 (13.00 WIB)," katanya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Namun, saat ditanya soal rute uji coba apakah akan sampai Stasiun KCJB Tegalluar, Luhut menyebut tidak akan sejauh itu.

Akan tetapi, Luhut tidak memastikan apakah uji coba bersama PM China itu akan sampai stasiun mana. Apakah hanya sampai Stasiun KCJB Karawang atau Padalarang.

Rencana uji coba ini sudah dibongkar Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan Roeslani. Namun, ia mengatakan waktunya masih tentatif.

Sementara itu, KCJB rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Oktober 2023.

Sebelum peresmian, uji coba memang terus dilakukan sampai akhir bulan ini. Ini dilakukan untuk memastikan saat pengoperasian bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan harga tiketnya sekitar Rp250 ribu sampai Rp350 ribu untuk sekali perjalanan. Kendati, sampai saat ini hal tersebut masih sebatas wacana yang belum difinalkan.

Pemerintah masih menghitung harga yang tepat untuk tiket KCJB. Diharapkan harga yang nanti dipatok tidak terlalu memberatkan masyarakat maupun APBN.

[Gambas:Video CNN]

latihan kecil

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.