slot online terpercaya 2022

Buku keinginan

5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan berhenti menjual minyak gorenglantaran pemerintah tak kunjung membayar utangsebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara buka puasa bersama, Kamis (13/4).

1. Asal Utang dari Selisih Harga Migor

Roy menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas Roy.

2. Utang Belum Dibayar Karena Aturan Dicabut

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan ada beberapa pendapat yang muncul bahwa jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.

Maka dari itu, pemerintah bersikap hati-hati terkait utang itu.

3. Kemendag Tunggu Pendapat Hukum Kejagung

Isy mengatakan Kemendag tengah meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait utang pemerintah ke pengusaha ritel. Pasalnya, Permendag No 3 tahun 2022 telah dicabut.

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi

Kronik Penyihir

Sumut Ekspor Tepung Larva Kali Pertama, Beratnya Hingga 17,8 Ton******

Balai Besar Karantina Pertanian Belawan memfasilitasi ekspor tepung larva sebanyak 17,8 ton ke Amerika Serikat. Larva lalat yang diolah menjadi tepung ini merupakan komoditas sub sektor peternakan asal Sumatera Utara (Sumut) yang baru pertama kalinya diekspor.

"Larva lalat ini diolah menjadi tepung ini digunakan sebagai food additifuntuk pakan hewan, seperti anjing, kucing, ikan, udang, ayam, burung dan unggas lainnya," kata Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan, Lenny Hartati Harahap, Sabtu (15/4).

Menurut Lenny 17,8 ton tepung larva senilai Rp692,6 miliar ini milik PT. BI yang juga merupakan eksportir baru, sehingga menambah daftar pelaku usaha agribisnis baru di Sumut.

Dia menyebutkan tepung larva ini telah dikemas dalam karung goni ukuran 25kg/karung sesuai dengan permintaan negara tujuan. Tentunya sebelum diekspor, tepung larva ini harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

"Hal ini merupakan salah satu langkah keseriusan Karantina Pertanian Belawan dalam memfasilitasi komoditas ekspor maupun impor dan antar area," kata Lenny.

Secara terpisah, Kepala Baratan Bambang menyampaikan bahwa setiap komoditas yang dikirim dari pelabuhan dan udara, wajib diperiksa oleh Balai Besar Karantina Pertanian Belawan.

"Mulai dari hasil pertanian ataupun hewani. Pemeriksaan di laboratorium atau kasat mata," ujar Bambang. "

Agar dapat diterima dengan baik oleh negara pengimpor. Tepung larva yang diekspor ke Amerika ini, cukup unik karena memiliki banyak manfaat untuk pakan ternak."

Cahaya Suci Wilayah Bintang

Bea Cukai Bantah Turis Taiwan 'Dipalak' Saat Berlibur di Bali******

Direktorat JenderalBea Cukai Kementerian Keuangan membantah petugasnya memeras salah seorang turis asal Taiwan yang tengah berlibur ke Bali akhir pekan lalu. 

Sebelumnya, dilansir dari portal berita CTS, Kamis (13/4), turis asal Taiwan mengaku diperas oknum Bea Cukai usai mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto dan mengabari sopir yang akan membawa rombongan mereka. 

"Rasanya seperti mengeksploitasi turis. (Dengan cara ini) orang takut pergi, harus ada kantor Taiwan untuk mencari bantuan jika menghadapi situasi seperti ini," kata turis tersebut.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana menegaskan pengambilan foto di area terbatas bandara yang diatur peraturan Permenhub Nomor PM 80/2017 bukan bagian dari kewenangan Bea Cukai.

Hatta menyebut kewenangan untuk melakukan repatriasi juga bukan merupakan kewenangan Bea Cukai.

"Dari keterangan tersebut, kami meyakini bahwa kejadian tersebut tidak terjadi di Bea Cukai karena kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perekaman sidik jari dan stempel/cap pada paspor," ujar Hatta melalui pernyataan tertulis.

"Namun, demikian kami tetap akan berusaha berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kemudian dapat mencari tahu duduk persoalan yang sebenarnya dan berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Dapat kami sampaikan pula, saat ini kami dalam proses berkoordinasi dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei," imbuhnya.

Ketika diinterogasi dan dilakukan berbagai pemeriksaan, turis itu sudah mencoba menjelaskan alasannya mengeluarkan ponsel dan mengambil gambar. Meski demikian, oknum Bea Cukai menolak penjelasan sang turis.

[Gambas:Video CNN]

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

Kemendag Gandeng Kejagung Bahas Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait utang pengadaan minyak goreng satu harga ke pengusaha ritel sebesar Rp344 miliar.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isyi Karim mengungkapkan utang itu berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Begitu sudah keluar pendapat hukumnya, apakah nanti dibayar atau tidak nanti keputusan setelah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung," ujar Isyi di Kementerian Perdagangan, Jumat (14/4).

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Dalam Permendag Nomor 3 tahun 2022 disebut pengecer wajib melakukan penjualan minyak goreng kemasan kepada konsumen dengan HET Rp14 ribu per liter.

Pasal 7 beleid itu menyebut pelaku usaha akan mendapatkan dana untuk menutupi selisih harga jual dengan harga keekonomian minyak goreng dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3/2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

Atas dasar itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang tersebut.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu belum juga dibayarkan.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4) kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Berasal dari negeri asing

Kemenhub Buka Posko Angkutan Lebaran Mulai Hari Ini******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka posko angkutan Lebaran terpadu 2023 pada Jumat (14/4). Posko angkutan Lebaran terpadu tersebut dibuka hingga 2 Mei 2023.

 Adapun posko tersebut terletak di Ruang Mataram, Kantor Kemenhub.

"Saya menyatakan dengan ini posko angkutan Lebaran terpadu dibuka," ujarnya di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat.

Posko ini diikuti oleh berbagai instansi seperti Kemenhub, Korps Lalu Lintas Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS).

Lalu, PT PELNI, PT Angkasa Pura, dan PT ASDP Indonesia Ferry, PT Jasa Marga (Persero), PT Jasa Raharja, PT Pertamina (Persero), hingga PT Kereta Api Indonesia.

Pembukaan posko angkutan Lebaran terpadu 2023 ini juga bersamaan dengan rapat koordinasi persiapan mudik lebaran. Dalam kesempatan tersebut, Budi pun menimbau TNI-Polri agar dapat mengawal dan melayani pemudik dengan lebih humanis.

"Sama minta TNI dan Polri sebagai garda terdepan, saya ucapkan terima kasih, tapi saat mengawasi saya harapkan berjalan dengan humanis," kaya Budi.

Kemenhub sendiri memprediksi 123 juta orang akan mudik pada Idulfitri tahun ini. Angka tersebut naik signifikan dibanding arus mudik 2022 lalu. Prediksi jumlah pemudik Idulfitri 2023 diperoleh Kemenhub lewat sejumlah survei dan penelitian.

"Kementerian Perhubungan itu melakukan research, dan research yang kita lakukan, jumlah yang sekarang ini naik signifikan, dari 85 juta menjadi 123 juta, sangat tinggi," kata Budi beberapa waktu lalu.

Ratusan juta pemudik itu umumnya akan menuju ke wilayah Timur dan Barat Pulau Jawa. Oleh karena itu, segala infrastruktur dan sarana penunjangnya bakal dipersiapkan sejak jauh hari.

Budi memastikan pemerintah berkomitmen memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang akan pulang kampung saat Idulfitri.

"Dari 123 juta itu didominasi oleh angkutan darat, roda empat dan roda dua. Kami koordinasi dengan gubernur, Korlantas, dan beberapa Dirut BUMN, InshaAllah apa yang dilakukan disini jauh lebih baik dibanding tahun lalu," terangnya.

Setidaknya ada dua titik yang menjadi perhatian pemerintah pusat, yakni jalur ke Timur Pulau Jawa berada di Tol Cipali. Kemudian ke arah Barat Pulau Jawa, jalur hingga Pelabuhan Merak yang menghubungkan dengan Pulau Sumatera.

Infrastruktur akan dipersiapkan dengan baik, seperti kondisi jalan arteri, jalan tol, lampu penerangan, hingga sisi keamanannya.

"Memang ada dua tempat yang menjadi poin paling erat dalam mudik, satu disini, di Merak dan di Cipali, atau Jakarta ke Semarang," jelas Budi.

[Gambas:Video CNN]

Tentara Pembebasan Alien

Jokowi Tunjuk Luhut Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Penunjukan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Keppres itu sekaligus menetapkan pembentukan Satgas

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Di susunan pengarah, Luhut ditunjuk menjadi ketua. Lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD masing-masing ditunjuk sebagai wakil ketua I dan wakil ketua II.

Pengarah salah satunya bertugas memberi arahan kepada Pelaksana terkait kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.

Lihat Juga : DMO Sawit Naik 50 Persen, Luhut Sebut Hak Ekspor Produsen 'Dideposito'

Sementara di susunan pelaksana, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ditunjuk menjadi ketua. Lalu ada Wakil Menteri Agraria Ruang dan Tata Ruang/Wakil Kepala Pertanahan Nasional sebagai Wakil Ketua I dan Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua II.

"Satuan Tugas melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Pengarah paling sedikit 1 kali setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan," dikutip dari Pasal 12 Keppres tersebut.