sizi99 731Jutaan kata 400199Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot yang aman》
Kapolda: Masih 545 TPS di Tanah Papua belum pemungutan suara******Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan bahwa dari laporan yang diterimanya masih terdapat 545 tempat pemungutan suara (TPS) di Tanah Papua yang belum melakukan pemungutan suara pemilu 2024.
"Ke 545 TPS itu tersebar di Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Mudah-mudahan jumlah itu terus berkurang karena masih ada yang melakukan pemungutan suara susulan," kata Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Jumat.
Baca juga: Kapolda: 1.297 TPS di Tanah Papua belum mencoblos
Dia mengungkapkan bahwa jumlah TPS terbanyak yang belum melakukan pemungutan suara, yakni di Provinsi Papua Tengah tercatat 387 TPS yang tersebar di Kabupaten Paniai sebanyak 92 TPS dan di Kabupaten Intan Jaya 295 TPS.
Baca juga: Kapolda: Kamtibmas kondusif saat pemungutan suara di Tanah Papua
Selanjutnya, di Provinsi Papua Pegunungan tercatat 118 TPS yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya empat TPS dan Tolikara 118 TPS, sedangkan di Provinsi Papua ada 40 TPS yang tersebar di Kabupaten Mamberamo Raya 19 TPS dan Kabupaten Waropen 21 TPS.
Banyaknya TPS yang belum melakukan pemungutan suara itu, kata dia, disebabkan beberapa faktor, di antaranya faktor cuaca yang menyulitkan pengiriman logistik pemilu.
Baca juga: Pj Gubernur PBD dan Kapolda PB pantau distribusi logistik di Sorong
Walaupun demikian, kata Fakhiri, pihaknya berharap jumlah tersebut akan terus berkurang setelah dilaksanakannya pemungutan suara susulan.
Wilayah hukum Polda Papua meliputi empat provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.
Baca juga: Bawaslu Mamberamo Raya harap rekomendasi coblosan susulan di 20 TPS
Pewarta: Evarukdijati
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Prabowo minta restu Habib Ali Kwitang agar bisa bertugas untuk rakyat******
"Saya datang untuk sowan mengucapkan terima kasih minta doa lagi juga untuk pekerjaan kita ke depan baik untuk rakyat,"Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden RI Prabowo Subianto mengaku meminta doa restu Pengasuh Majelis Taklim Al-Habsyi Kwitang Jakarta Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi agar dirinya dan jajaran pemerintahan selanjutnya bisa bertugas dengan maksimal untuk rakyat.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif******Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumumkan secara resmi penghentian penomoran telekomunikasi, baik oleh badan usaha maupun penyelenggara telekomunikasi karena nomor terkait tidak lagi aktif digunakan.
Penghentian penomoran telekomunikasi itu dilakukan oleh Direktorat Telekomunikasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo.
"Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi dapat mencabut penetapan penomoran yang telah diberikan kepada pengguna nomor jika tidak digunakan dalam waktu enam bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri," demikian bunyi keterangan resmi Kemenkominfo yang diterima, Sabtu.
Baca juga: Kemenkominfo terima 57.459 laporan dari aduannomor.id
Baca juga: Google bakal hapus aplikasi yang minta akses ke SMS dan telepon
Adapun penomoran telekomunikasi merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang pengaturannya mengacu kepada aturan internasional yang didelegasikan kepada masing-masing negara.
Maka dari itu, negara perlu mengaturnya bagi pelaku usaha dan penyelenggara telekomunikasi sebagai bagian dari Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).
Adapun penghentian penomoran telekomunikasi yang tidak lagi aktif digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat terkait, pengguna yang tidak memenuhi ketentuan penggunaan penomoran telekomunikasi dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan penomoran telekomunikasi.
Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi tentunya dapat mengakibatkan turut dicabutnya penetapan Penomoran Telekomunikasi yang terkait dengan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dimaksud.
"Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Usaha dimaksud tidak dapat lagi menggunakan penomoran," demikian pernyataan Kemenkominfo.
Baca juga: Medsos dibatasi, SMS dan telepon tetap jalan
Baca juga: BRTI buka aduan SMS dan telepon penipuan
Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen penetapan penomoran terhadap penomoran-penomoran sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pengumuman ini, maka penetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pengumuman lengkap tentang penghentian penomoran telekomunikasi ini dapat dilihat di sini.
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Label:m qq1221、demo slot kilat77、slotrtp666
Terkait:slot terpercaya gacor、slot gampang maxwin、urabet88、dewa69 slot、slot terkenal di dunia、situs gacor hari ini、situs mudah menang、cara agar bisa kredit di akulaku、halte4d、main slot terpercaya
bab terbaru:slot paling gacor sekarang(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《situs slot yang aman》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,nenektogelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot yang aman》bab terbaru。