singawin

panduan tuhan

Sempat Bernilai Rp714 T, WeWork Kini Terancam Bangkrut******

Harga saham startup WeWork nyaris mendekati nol usai peringatan kebangkrutan.

Padahal, perusahaan asal Amerika (AS) tersebut sebelumnya bernilai US miliar atau Rp714,40 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

Mengutip Reuters pada Kamis (10/8), perusahaan yang didukung SoftBank telah kacau sejak rencana go public pada 2019 lalu gagal karena investor memilih mundur dari kerugian besar.

Rupanya, tekanan yang dihadapi WeWork tak kunjung mereda setelah bertahun-tahun. Meski akhirnya berhasil go publicpada 2021 lalu, tapi nilai yang diharapkan jauh lebih rendah, sehingga tidak menghasilkan keuntungan.

Bahkan, SoftBank selaku investor utama telah menggelontorkan dana puluhan miliar untuk menopang perusahaan rintisan tersebut, tetapi terus merugi.

"WeWork mungkin adalah startup yang paling overhypeddalam beberapa tahun terakhir," kata Steve Clayton, kepala dana ekuitas di Hargreaves Lansdown.

Saham WeWork memang telah diperdagangkan di bawah US sejak beberapa bulan lalu. Sehingga, startup tersebut hampir kehilangan semua asetnya yang sebelumnya begitu besar.

Lihat Juga : ANALISISBisakah RI Nikmati Kentungan Hilirisasi Nikel Lebih dari 10 Persen?

Pada Rabu (9/8), nilai aset WeWork diperkirakan mungkin hanya tertinggal US0 juta atau di bawah kapitalisasi pasar sebesar US0 juta. Kondisi ini membuat banyak eksekutif perusahaan memilih hengkang termasuk CEO Sandeep Mathrani pada Mei lalu dan tiga anggota dewan pada minggu ini.

"Pencarian CEO baru sedang berlangsung," kata WeWork pada Selasa (8/8).

Model bisnis perusahaan dalam penyewaan ruangan jangka panjang dan pendek ini memang berkembang pesat selama bertahun-tahun. Namun, pandemi telah membuat ruang kantor bersama atau co-workingspace menjadi kurang menarik.

Kurangnya peminat atau penyewa membuat WeWork terus merugi. SoftBank yang telah berinvestasi ke perusahaan selama beberapa tahun terakhir telah kehilangan dananya hingga miliaran dolar.

Pendiri SoftBank Masayoshi Son yang sebelumnya mendukung Neumann dan membeli WeWork pada 2019 seharga US miliar setelah IPO yang gagal menyatakan menyesal atas dukungannya.

"Penilaiannya buruk dalam banyak hal dan saya banyak merenungkannya," kata Son.

Pada Maret lalu, WeWork mencapai kesepakatan untuk memangkas utang sekitar US,5 miliar dan memperpanjang beberapa tanggal jatuh tempo untuk menghemat uang.

Langkah tersebut berhasil membuat WeWork melaporkan kerugian bersih yang lebih kecil sebesar US9 juta pada kuartal kedua dari sebelumnya US7 juta tahun lalu.

WeWork mengatakan berencana untuk menopang likuiditas dengan memotong biaya sewa dan mengendalikan biaya lainnya serta mengurangi pegawai. Sementara, divisi perusahaan India mengatakan peringatan kebangkrutan tidak akan mempengaruhi unit tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Jungler hutan super di kota

Erick Thohir Merasa Banyak Utang Budi ke Basuki Hadimuljono******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengaku banyak utang budi ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Dengan PUPR saya banyak utang budi. Karena saat Asian Games (2018) ketika kita mau dicabut (status tuan rumah) dipindahkan ke China, Pak Basuki (Menteri PUPR) ini figur sentral yang menjanjikan, 'Jangan, Indonesia bisa!" ungkap Erick dalam Akad Massal Serentak KPR BTN di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten, Selasa (8/8).

"Akhirnya membangun Wisma Atlet dalam 9 bulan. Alhamdulillah Wisma Atlet juga pada saat covid digunakan sebagai rumah sakit covid terbesar saya rasa di Asia Tenggara," sambungnya.

Iwan membacakan naskah sambutan Menteri PUPR Basuki. Dalam teks sambutannya, Basuki mengingatkan pentingnya memberantas backlog alias kepemilikan rumah yang masih kurang dari kebutuhan.

"Dalam data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2021, backlog ada 12,7 juta dengan pertumbuhan keluarga baru mencapai 700-800 keluarga per tahun," kata Iwan membacakan teks sambutan Basuki.

Sementara itu, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditargetkan rumah layak huni bisa terus meningkat. Kementerian PUPR menargetkan 70 persen akses rumah layak huni dicapai pada 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila vs. Yun Fei

Tarif Tol Jagorawi dan Sedyatmo Naik Mulai 20 Agustus 2023******

Tarif Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Tol Jagorawi) dan Sedyatmo bakal naik sekitar Rp500 mulai 20 Agustus 2023.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja menjelaskan kenaikan tarif tersebut menyesuaikan faktor inflasi. Selain itu, kenaikan tarif juga merupakan hak dari para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) selaku operator jalan.

"Penyesuaiannya kan hanya naik Rp 500, itu juga karena inflasi toh. Itu memang haknya BUJT, PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol). Jadi saya kira nggak besar," kata Endra seperti dikutip dari detik finance, Rabu (9/8).

Adapun kebijakan soal kenaikan tarif tol yang dimaksud ini adalah Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 854/KPTS/M/2023 untuk Tol Jagorawi, serta Kepmen PUPR Nomor 855/KPTS/M/2023 untuk Tol Sedyatmo. Kedua kebijakan itu dikeluarkan pada 31 Juli 2023 lalu.

Berdasarkan aturan tersebut, berikut rincian tarif baru yang akan diterapkan di kedua ruas tersebut per 20 Agustus 2023.

1. Tol Jagorawi
• Golongan I: dari Rp7.000 menjadi Rp7.500
• Golongan II dan III: dari Rp11.500 menjadi Rp12 ribu
• Golongan IV dan V: dari Rp16 ribu menjadi Rp17 ribu

2. Tol Sedyatmo
• Golongan I: dari Rp8.000 menjadi Rp8.500
• Golongan II dan III: dari Rp10.500 menjadi Rp11 ribu
• Golongan IV dan V: dari Rp11.500 menjadi Rp12 ribu

[Gambas:Video CNN]

mitos horor

Tarif Tol Jagorawi dan Sedyatmo Naik Mulai 20 Agustus 2023******

Tarif Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Tol Jagorawi) dan Sedyatmo bakal naik sekitar Rp500 mulai 20 Agustus 2023.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja menjelaskan kenaikan tarif tersebut menyesuaikan faktor inflasi. Selain itu, kenaikan tarif juga merupakan hak dari para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) selaku operator jalan.

"Penyesuaiannya kan hanya naik Rp 500, itu juga karena inflasi toh. Itu memang haknya BUJT, PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol). Jadi saya kira nggak besar," kata Endra seperti dikutip dari detik finance, Rabu (9/8).

Adapun kebijakan soal kenaikan tarif tol yang dimaksud ini adalah Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 854/KPTS/M/2023 untuk Tol Jagorawi, serta Kepmen PUPR Nomor 855/KPTS/M/2023 untuk Tol Sedyatmo. Kedua kebijakan itu dikeluarkan pada 31 Juli 2023 lalu.

Berdasarkan aturan tersebut, berikut rincian tarif baru yang akan diterapkan di kedua ruas tersebut per 20 Agustus 2023.

1. Tol Jagorawi
• Golongan I: dari Rp7.000 menjadi Rp7.500
• Golongan II dan III: dari Rp11.500 menjadi Rp12 ribu
• Golongan IV dan V: dari Rp16 ribu menjadi Rp17 ribu

2. Tol Sedyatmo
• Golongan I: dari Rp8.000 menjadi Rp8.500
• Golongan II dan III: dari Rp10.500 menjadi Rp11 ribu
• Golongan IV dan V: dari Rp11.500 menjadi Rp12 ribu

[Gambas:Video CNN]

Alam Dewa Kegelapan

Pemerintah Dorong Penciptaan Startup Berkualitas untuk Indonesia Maju******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, penciptaan usaha rintisan (startup) yang berkualitas, inovatif, dan berwawasan teknologi mempercepat Indonesia mewujudkan diri menjadi negara maju.

"Oleh karena itu, hal ini menjadi prioritas Pemerintah agar dapat mendorong potensi ekonomi digital Indonesia menuju negara maju di tahun 2045," kata Teten dikutip Sabtu (12/8).

Menurut Teten, hal ini bisa terwujud dengan adanya kolaborasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga. Untuk itu, Kemenkop UKM saat ini tengah aktif bekerja sama dengan semua pihak, K/L, para inkubator swasta dan kampus, dalam menciptakan usaha-usaha rintisan baru.

Pembukaan acara Road To Indonesia Startup Ecosystem Summit 2023 (ISES 2023) dihadiri oleh Menkop UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, serta Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Teten melanjutkan, salah satu pendorong lahirnya startup berkualitas adalah dengan menghubungkannya ke modal ventura. Ia menyebut, Korea Selatan (Korsel) dan Jepang sudah membuka peluang kerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan startup.

"Kita juga buka pintu. Saya optimistis dengan kebijakan substitusi impor dan hilirisasi bisa menjadi peluang besar yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha termasuk start-up. Karena itu startup potensial kita koneksikan dengan investor asing," katanya.

Untuk itu kata Menteri Teten, inkubator kampus harus bisa melahirkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi. Apalagi saat ini Indonesia sudah diserbu produk luar yang harganya di bawah standar, sehingga sulit bagi pelaku usaha dalam negeri untuk berkompetisi.

"Padahal ekonomi nasional itu sebesar 53 persennya didorong oleh konsumsi rumah tangga. Kalau produksi belanja lokal kita terus diperkuat, maka ekonomi dalam negeri juga ikut kuat. Jadi harus diproteksi dan disiapkan produk UMKM yang berkualitas," ujarnya.

Diakui Teten, masalah utama pertumbuhan usaha startup adalah pembiayaan. Untuk itu, pihaknya terus mempromosikan kepada perbankan menerapkancredit scoring, sehingga para pelaku usaha rintisan ini tidak lagi dipusingkan soal agunan saat akan mengakses pembiayaan.

"Jadi bukan aset yang dijadikan jaminan, tetapi track recorddigital mengenai kesehatan usaha yang menjadi penilaian. Kami akan terus berkoordinasi dengan OJK dan BI untuk kepentingan ini. Jadi yang harus didorong adalah inovasi perbankan yang masih jadul," kata Teten.

Hadir secara virtual, Menteri Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan memberikan dukungan dan apresiasi dalam upaya Kemenkop UKM yang terus mendorong lahirnya UMKM dan startup berkualitas.

Luhut menyampaikan, keberadaan startup harus didukung Pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan perhatian besar bagi upaya pengembangan startup agar kelak bisa berkembang menjadi unicorn bahkan decacorn. Dan hal dimulai dengan dukungan dari sisi permodalan dan akses pasar.

"Indonesia yang menempati posisi keenam terbesar jumlah startup-nya menjadi hal yang perlu kita banggakan. Hal ini tidak terlepas dari 76,8 persen oleh penyediaan internet. Presiden yakin jumlah tersebut bisa terus tumbuh," kata Luhut.

Senada, Mendag Zulkifli Hasan yang hadir di acara tersebut juga mendukung lahirnya startup. Kemendag membuka akses pasar dengan memanfaatkan 45 kantor perwakilan dagang di 45 negara yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM Indonesia.

"Kami juga memiliki tool way terkait hambatan ekspor. Indonesia memiliki 30 perjanjian dagang utamanya di ASEAN, termasuk dengan Timur Tengah, Amerika Latin. Kami juga mengembangkan pasar tradisional tapi nontradisional juga yang potensinya besar sekali," katanya.

Zulhas menyebut, ada empat pilar transformasi perdagangan digital yang terus disasar kementeriannya. Yakni, ritel modern, UMKM, Marketplace, dan Lembaga Pembiayaan.

Di mana UMKM harus terbuka dengan perubahan, inovatif, dan memiliki kemampuan berkembang. Selanjutnya marketplace, harus bersinergi dengan UMKM melalui rangkaian pelatihan seperti agregasi barang dengan marketplace dan ekspor.

Infrastruktur Digital

Dukungan infrastruktur dalam melahirkan usaha/startup berkualitas juga perlu ditingkatkan agar Indonesia tak ketinggalan. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, ekosistem digital itu harus ditopang oleh infrastruktur digital yang juga berkualitas.

Berdasarkan data, kecepatan internet Indonesia baru 21,7 mbps, termasuk 100 terbawah dunia. Di ASEAN memang menang, namun hanya dari Laos saja. sementara Thailand itu sudah 100 mbps.

Ekosistem digital khususnya internet kata Menkominfo, masih memiliki problem sendiri. Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara lainnya, mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas.

"Yang pasti bahwa infrastruktur kita memang harus dibenahi. Banyak Pekerjaan Rumah (PR) bersama, Kominfo akan sangat mendukung dari mulai infrastruktur ke depan," ujarnya.

"Dalam kemajuan digital, hanya dua kata kuncinya, yaitu transformasi dan inovasi. Kita harus yakin tidak akan tertinggal dengan berbagai dinamika yang ada," katanya.

Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, tak hanya pembenahan dari sisi infrastruktur digital, dalam mewujudkan sistem ekonomi digital yang berkualitas juga dibutuhkan 9 juta talenta digital ekonomi, agar mendukung ekonomi kreatif Indonesia yang kini menjadi terbesar ke-3 di dunia.

"Kita hanya ketinggalan dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Total angka kita nggak kalah. Jika Indonesia fokus dalam menciptakan talenta digital setidaknya potensi 120 miliar dolar AS bisa kita cetak. Saat ini Indonesia memiliki 2 decacorn dan 13 unicorn," ujar Sandiaga.

"Kalau kita fokus dengan pengembangan tersebut, Indonesia bukan hanya menjadi negara tujuan investasi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru," ucapnya.

otoritas maksimal

Ironi BUMN Karya: Tulang Punggung Pembangunan dan Utang Rp46,21 T******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya tak henti-hentinya diterpa angin. Perusahaan-perusahaan pelat merah itu terus-menerus dihadapkan dengan masalah.

Lihat saja, belakangan PT Waskita Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) atau Wika dituding manipulasi laporan keuangan.

Saham Waskita juga ditangguhkan di pasar modal, bahkan hengkang dari indeks IDX BUMN 20 atau kumpulan saham-saham perusahaan pelat merah pilihan.

Terbaru, BUMN Karya ternyata memiliki utang segudang kepada perbankan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Ia menyebut perbankan memberikan utang sebesar Rp46,21 triliun kepada sejumlah BUMN Karya.

"Untuk pinjaman bank-bank kepada BUMN Karya, menurut catatan yang kami miliki, secara total kredit seluruh bank kepada BUMN Karya adalah Rp46,21 triliun," katanya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Menara Radius Prawiro OJK, Jakarta Pusat, Selasa (1/8).

Kendati demikian, Mahendra enggan merinci berapa BUMN Karya yang mendapat pinjaman sebesar itu dan porsinya. Ia berdalih data tersebut terlalu teknis.

Secara terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah berencana membatasi kredit yang disalurkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada BUMN karya. Ia mengaku rencana ini tengah menjadi pembicaraan antara pimpinan bank pelat merah dan BUMN karya.

Demi membatasi pinjaman BUMN Karya, ke depan pemberian kredit akan dilakukan berdasarkan proyek alias tidak berdasarkan korporasi.

"Kami akan dukung (pinjaman) BUMN Karya lagi, tetapi tidak berdasarkan korporasi, tapi berdasarkan proyek based. Karena (pinjaman) itu kan dibayarkan secara multiyears, itu kami coba inisiasi," ucapnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (7/8).

Erick menilai langkah tersebut juga dilakukan demi mencegah penyalahgunaan pinjaman seperti yang sudah lama terjadi. Maklum, penyalahgunaan tersebut pada akhirnya membuat kinerja keuangan BUMN Karya buruk.

"Jangan sampai di aksi korporasi di atas kita bantu, (tapi) nanti ada penyelewengan. Mestinya buat proyek, ini (malah) beli tanah, beli gedung. Itu problem lho di Karya, dan ini kembali bukan problem hari ini, ini problem beberapa tahun yang lalu," tuturnya.

Lantas, apa yang memicu BUMN Karya memiliki utang menggunung kepada perbankan?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan sejak infrastruktur menjadi sektor andalan pemerintah, BUMN Karya menjadi tulang punggungnya di tataran lapangan. BUMN Karya mendapat misi khusus atau penugasan dari pemerintah untuk membangun berbagai macam infrastruktur.

Masalahnya, tak semua proyek yang ditugaskan oleh pemerintah itu memiliki Return of Investment(ROI) yang baik. Bahkan, kata Ronny, boleh jadi sebagian dari proyek-proyek tersebut kurang layak secara bisnis. BUMN Karyanya justru mengalami rugi setelah mengerjakannya.

BUMN Karya hanya mengandalkan dukungan penuh pemerintah, dengan asumsi jika terjadi hal-hal di luar perhitungan. Dengan kata lain, jika ada proyek yang membebani keuangan perusahaan, maka pemerintah diasumsikan akan ikut turun tangan membantu.

Tak pelak, perpaduan ketidaklayakan proyek dan asumsi didukung pemerintah juga melahirkan moral hazard. Ronny menilai hal ini sangat berpeluang untuk melahirkan berbagai tindakan malapraktik, mulai dari perencanaan sampai pengerjaan proyek.

"Walhasil, proyek-proyek yang dikerjakan BUMN-BUMN Karya tersebut memang akhirnya membebani keuangan perusahaan. Bahkan sebagian malah tak mampu membayar tagihan surat utang yang telah mereka terbitkan," jelas Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Bersambung ke halaman berikutnya...

BUMN Perlu Privatisasi