seribu mimpi 3d bergambar

ivoji ojk 379Jutaan kata 593337Orang-orang telah membaca serialisasi

《seribu mimpi 3d bergambar》

Spanyol sediakan dana bantuan darurat Rp59 miliar untuk UNRWA******

Madrid (ANTARA) - Pemerintah Spanyol pada Senin (5/2) mengumumkan bantuan darurat senilai 3,5 juta Euro (sekitar Rp59,2 miliar) bagi Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyusul keputusan sejumlah negara yang menangguhkan pendanaan dampak tuduhan Israel terhadap staf UNRWA.

Peran dan kemampuan UNRWA untuk melakukan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah terancam, termasuk dan khususnya di Jalur Gaza.

Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan darurat tambahan sebesar Rp59,2 miliar agar dalam jangka waktu pendek, UNRWA dapat terus memberikan bantuan kemanusiaan yang berkualitas.

“Perkembangan UNRWA sangat memprihatinkan dan terdapat ancaman serius bahwa kegiatan kemanusiaan UNRWA di Gaza akan lumpuh dalam beberapa pekan,” kata Albares di hadapan anggota parlemen di Madrid.

Pada 2 Februari Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa UNRWA berada di ambang kehancuran finansial, menyerukan agar negara-negara donor memikul tanggung jawab mereka sekaligus mendukung UNRWA untuk memenuhi mandatnya terhadap pengungsi Palestina.

Lebih lanjut sekjen menekankan bahwa UNRWA adalah "tulang punggung" dari seluruh tanggapan bantuan kemanusiaan di Gaza.

“Dana yang ditangguhkan sebesar lebih dari 440 juta dolar AS (sekitar Rp6,9 triliun), hampir separuh dari proyeksi pendapatan UNRWA pada 2024, sehingga mengancam eksistensi mereka,” kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell pada Minggu (4/2).

Baca juga: Retno: EU harus konsisten hormati hukum internasional dalam isu Gaza
Baca juga: Dunia harus sadar ajakan Israel akan perparah kelaparan di Gaza

Sumber: WAFA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran******

Jakarta (ANTARA) - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu soal pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya tidak memengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, kata pakar hukum tata negara.

"Secara hukum putusan KPU soal pencalonan Gibran tidak terpengaruh dengan keluarnya putusan DKPP," kata pakar hukum tata negara Universitas Borobudur Jakarta Prof. Faisal Santiago mengemukakan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin, menanggapi putusan DKPP.

Menurut Faisal, tidak ada yang salah dengan ketua KPU RI karena hanya menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan capres dan cawapres. "Karena putusan MK adalah final dan mengikat sehingga KPU hanya menjalankan dari putusan tersebut," tambahnya.

"Bahwa setelah putusan MK tersebut terbit, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap Ketua MK Anwar Usman karena dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres, tidak ada pengaruhnya dengan putusan KPU soal pencalonan Gibran," jelas Faisal.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran

Ia menimpali, "Sama seperti putusan MK, di mana Anwar Usman, mantan Ketua MK, dikenakan pelanggaran berat, tetapi tahapan pendaftaran capres dan cawapres tetap berjalan sebagaimana mestinya."

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketua DKPP: Pelanggaran kode etik KPU tak pengaruhi pencalonan Gibran

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. "Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambahnya.

Selain Hasyim, enam orang anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP
Baca juga: Ganjar sebut putusan DKPP jadi pelajaran untuk demokrasi
Baca juga: Di Solo, Muhaimin tanggapi putusan DKPP soal Gibran

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：jam gacor higgs domino hari ini、cara pinjam uang di akulaku ke dana、jepe138

Terkait：slot dana 66、bri4d、shio mimpi 2d、jawara777、belanja akulaku、bola388、pinjol tanpa selfie wajah、persyaratan pengajuan kredivo、situs judi resmi、cara dapat uang tanpa bekerja

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：cara meminjam uang ke bank bri（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

agen89

pinjam duit cepat

link slot resmi 2023

kredit hp bunga kecil

tempat slot terbaik

buku mimpi orang meninggal

cara pinjam uang di shopee pinjam

cara agar di acc kredivo

ultra voucher indomaret

kotaBacaan TerkaitMore+

Berbahagialah para gadis petani

pinjol ilegal limit besar

Komunitas akademik Undip sampaikan sikap terkait situasi politik******

Keprihatinan itu ... diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Semarang (ANTARA) - Komunitas akademik Universitas Diponegoro Semarang, yang terdiri atas guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi politik terkini di tanah air menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan sikap itu disampaikan dalam aksi bertajuk "Indonesia Dalam Darurat Demokrasi" yang berlangsung di Taman Inspirasi Undip, depan Gedung Widya Puraya, Undip, Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

"(Aksi) Hari ini terjadi (sebagai) bentuk dari sepenuhnya keprihatinan dari teman-teman guru besar, dosen, dan terutama mahasiswa, didukung bersama alumni," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip Prof. Suradi Wijaya Saputra mewakili peserta aksi.

Tampak pula sejumlah guru besar Undip yang ikut dalam aksi tersebut ialah Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Prof. Muhammad Nur, DEA dan Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Prof. Lita Tyesta.

Setidaknya, ada lima poin pernyataan sikap dari komunitas akademik Undip.

Baca juga: Pengamat harapkan penyelenggara pemilu tegas respons petisi akademisi

Pertama, mengembalikan tujuan dibentuknya hukum, sebab hukum sejatinya dibuat sebagai alat mencapai tujuan negara dan bukan untuk mencapai kekuasaan.

Kedua, memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai, serta tanpa intimidasi dan ketakutan, sesuai dengan koridor kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Ketiga, mendesak penyelenggara negara untuk menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi Pancasila, seiring kehidupan demokrasi dewasa ini yang berjalan tidak sesuai dan mengalami kemunduran.

Keempat, mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kembali etika dan moral dalam berdemokrasi guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari kerusakan yang lebih parah.

Kelima, mengimbau seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan negara untuk bersama-sama menjadi garda terdepan dalam mengawal kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara.

Baca juga: Akademisi: Capres jangan cuma obral janji hapus disparitas guru-dosen

"Keprihatinan itu, terutama diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diikuti pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi," kata Suradi.

Melalui seruan itu, civitas akademicaUndip berharap jangan sampai ada pelanggaran etika dalam berdemokrasi diwariskan kepada generasi muda, apalagi dianggap sebagai sesuatu yang baik.

"Mohon betul menjadi catatan kita bersama, jangan dibudayakan, jangan dilestarikan, harus kita putus sampai hari ini. Harus diwujudkan dalam kita ikut mengambil keputusan terserah hari nurani dan pikiran kita bersama dalam menilai.Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan (politik, red.), tapi kami hanya punya kepentingan bahwa nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi," tegas Suradi dengan diamini para peserta aksi.

Aksi tersebut diikuti sekitar 30 guru besar, dosen, dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Undip guna menyadarkan generasi muda dalam mengawal proses demokrasi di tanah air.

Baca juga: Akademisi: Presiden harus ciptakan pemilu berkualitas

"Kami mewakili civitas akademica, tidak atas nama lembaga, tetapi kami sebagai anggota masyarakat di kampus Undip. Kami garisbawahi, adanya kewajiban sebagai civitas academicamelakukan pemilihan yang baik sesuai hati nurani masing-masing," katanya.

Selain itu, Suradi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya hingga tahap akhir agar demokrasi berjalan dengan semestinya.

Sebelumnya, civitas akademicadari berbagai perguruan tinggi juga menyampaikan pernyataan sikap, seperti UGM, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Baca juga: Sudirman Said sebut kritik dari perguruan tinggi tidak boleh diabaikan

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

makhluk abadi

goltogel 168

Komunitas akademik Undip sampaikan sikap terkait situasi politik******

Keprihatinan itu ... diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

tafsir mimpi 75

Prabowo sebut aktivis berperan penting bagi pekerja migran Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan, bahwa aktivis berperan penting dalam membela hak-hak pekerja migran Indonesia di luar negeri.

“Peran aktivis-aktivis sangat penting di bidang pembelaan hak-hak pekerja kita di luar negeri. Mereka adalah pahlawan,” ujar Prabowo pada segmen ketiga debat pamungkas antarcalon presiden di Balai Sidang Jakarta di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu.

Baca juga: Prabowo: Pemerintah perlu turun tangan lestarikan warisan budaya

Ia mencontohkan bahwa ia pernah mendapat informasi dari aktivis perempuan untuk membantu pekerja migran perempuan Indonesia di Malaysia yang terlibat permasalahan.

“Saya pernah diberi tahu oleh seorang aktivis, seorang perempuan, tentang seorang pekerja perempuan di Malaysia yang dua minggu lagi mau digantung. Kalau tidak ada berita dari aktivis seperti ini, kita tidak bisa bantu dan intervensi,” kata dia.

Baca juga: Prabowo: Negara harus berpihak kepada penyandang disabilitas

Menurut dia, peran aktivis bisa membantu kantor kedutaan Indonesia di luar negeri dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran.

“Ada berapa kedutaan kita di beberapa negara kewalahan, masalahnya terlalu banyak,” ujar dia.

Pernyataan itu merupakan respons dia terhadap jawaban calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo atas pertanyaan “Bagaimana strategi pasangan calon menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia?”.

Baca juga: KPU ingatkan 10 hari lagi pemungutan suara Pilpres 2024

KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Baca juga: Anies tersenyum lebar tanggapi pertanyaan Ganjar soal pembagian bansos

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

slot gacor terbaru

Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu karena proses hukum berada di bawah pengadilan.

"Mereka hanya menilai tindakan maupun kebijakan yang dikeluarkan penyelenggara pemilu itu etis atau tidak. Tentu ada proses hukum berikutnya," ucap Feri saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Proses hukum tersebut, kata dia, yang akan menentukan kelanjutan dari vonis DKPP. Misalnya, jika vonis tersebut diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau sidang sengketa administrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun DKPP memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Feri menuturkan, pihak yang merasa dirugikan dari pelanggaran KPU tersebut bisa mengajukan gugatan ke PTUN maupun Bawaslu.

Ia menjelaskan, jika dalam sengketa administrasi Bawaslu melihat ada pelanggaran, maka lembaga pengawas penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut bisa memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi serta membatalkan proses administrasi atau terdaftarnya Gibran sebagai salah satu cawapres pemilu tahun ini.

"Jadi tidak serta-merta vonis DKPP membatalkan pendaftaran Gibran begitu saja," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan bahwa Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Bawaslu mengawasi putusan itu.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal
Baca juga: Dekan FH Unair: Putusan DKPP tak pengaruhi pencalonan Gibran
Baca juga: Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran

Langit Fantasi Sembilan Warna

waktu jam gacor slot olympus

Banjir kepung Sidoarjo, BPBD Jatim bantu dan evakuasi warga terdampak******

Merespon kondisi itu Tim BPBD Jatim langsung gerak ke lokasi untuk membantu evakuasi warga, utamanya kelompok lansia dan anak-anak, ke mushala dan masjid terdekat

Sidoarjo (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur (Jatim) membantu pengungsian warga terdampak banjir di Kecamatan Waru, Sidoarjo menyusul meluapnya Kali Buntung disertai dengan tingginya curah hujan di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto diwakili Analis Kebencanaan Bidang Pencegahan Dadang Iqwandy di Sidoarjo, Rabu, mengatakan pihaknya bersama sejumlah Organisasi Perangkat Desa (OPD) Pemprov Jatim telah melakukan mitigasi banjir dengan melakukan bersih-bersih di sejumlah sungai, termasuk Kali Buntung Waru.

Namun karena volume air hujan yang sangat besar dalam beberapa hari terakhir membuat daya tampung sungai meluap. "Sesuai arahan Bapak Kalaksa, kami langsung bantu proses evakuasi warga, siapkan tempat pengungsian di Masjid Al-Matin, dan siapkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik warga terdampak," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Khofifah bersih-bersih sungai antipasi musim hujan dan banjir Selain itu banjir juga melanda Desa Bungurasih, Desa Sawotratap, Desa Pepelegi, Desa Kedungrejo, dan sejumlah desa lain di Waru dan sejumlah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Akibatnya, genangan air yang sebelumnya telah membanjiri jalan Desa Waru, ketinggiannya semakin meningkat hingga mencapai 30-60 cm. Rumah-rumah warga pun banyak yang tergenang hingga setinggi mata kaki, bahkan selutut orang dewasa. "Merespon kondisi itu Tim BPBD Jatim langsung gerak ke lokasi untuk membantu evakuasi warga, utamanya kelompok lansia dan anak-anak, ke mushala dan masjid terdekat," ujarnya. Selain membantu proses evakuasi warga dengan menggunakan perahu karet dan mobil ambulans, pihaknya juga membuka dapur lapangan untuk menyiapkan kebutuhan makan para pengungsi dan menyerahkan bantuan matras serta selimut. "Sejumlah relawan juga turut bergabung memberikan pelayanan mulai dari pengiriman logistik pengungsi hingga pemeriksaan kesehatan," katanya.

Baca juga: Pemkab Sidoarjo buat sudetan guna tangani banjir Tanggulangin Salah satu warga Perumahan Taman Pondok Legi, Narno Purnomo mengatakan di kawasan itu tidak banjir, tetapi akses jalan menuju perumahan banjirnya luar biasa. "Taman Pondok Legi III tidak banjir. Tapi akses jalan menuju ke sini, banjirnya luar biasa. Bahkan di Jalan Joyoboyo, Medaeng, Yos Sudarso, itu banjirnya sangat dalam. Banyak kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, sampai berhenti karena mesin mati kena banjir," ujarnya. Ia menyebutkan di kawasan Jalan S Parman, Pepelegi, bahkan hingga kawasan Ispatindo, yang merupakan akses jalan menuju ke Perumahan Taman Pondok Legi III, juga mengalami hal yang sama. "Saya tadi malam (Selasa, 6/2) pulang dari kawasan Gresik ke Waru, terjebak kemacetan parah karena banjir. Mulai dari Ispatindo, banjir sudah tinggi. Kemudian saya berputar jalur ke jalan Yos Sudarso, Joyoboyo, Medaeng, ternyata sudah lumpuh total, karena banjir sangat tinggi. Pikir saya bisa lewat ke Waru arah Pepelegi. Ternyata sampai di Waru, mulai dari flyover Waru sampai ke Pepelegi, saya harus menempuh perjalanan 1 jam 20 menit karena macet total dan banjir," ujarnya.

Baca juga: Pemkab Sidoarjo genjot normalisasi sungai antisipasi banjir

Jalan menuju keabadian itu sulit

mediaslot88

Ketum Projo minta sukarelawan cabut laporan polisi terhadap Butet******

Jangan bikin ramai di publik, saya yang jadi sasaran omongan Pak Butet saja tidak mengadukan ke polisi, kok.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Projo Budi Arie meminta sukarelawan pendukung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencabut laporan terhadap budayawan Butet Kertaredjasa ke kepolisian.

Budi Arie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo secara khusus meminta Projo agar mencabut pelaporan Butet di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Jangan bikin ramai di publik, saya yang jadi sasaran omongan Pak Butet saja tidak mengadukan ke polisi, kok. Apalagi Pak Butet itu 'kan kawan sendiri," kata Budi Arie mengulangi penjelasan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Butet Kertaredjasa dilaporkan ke Polda DIY atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315.

Pelaporan tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/114/1/2024/SPKT Polda DIY tertanggal 30 Januari 2024. Berkas laporan ditandatangani Kasiaga II SPKT Polda DIY Kompol Sugiarta.

Pelaporan terhadap Butet oleh sejumlah organisasi sukarelawan pendukung Jokowi seperti PROJO DIY, Sedulur Jokowi, dan Relawan Arus Bawah Jokowi. Pelaporan tersebut didampingi Tim TKD Prabowo-Gibran.

Baca juga: Istana sebut Presiden Jokowi tak terganggu dengan sindiran Butet
Baca juga: Komunitas Advokat nilai pernyataan Butet Kartaredjasa sudutkan Polri

《seribu mimpi 3d bergambar》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，link bocoran slot gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《seribu mimpi 3d bergambar》bab terbaru。