petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara mendapatkan uang untuk dana

cara kredit hp di kredivo shopee 824Jutaan kata 386509Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara mendapatkan uang untuk dana》

Mengintip Progres Pembangunan Stasiun Halim untuk Kereta Cepat******

Progres pembangunan Stasiun Halim untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah mencapai 92 persen.
Progres pembangunan Stasiun Halim untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah mencapai 92 persen. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia--

Progres pembangunan Stasiun Halim untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung(KCJB) sudah mencapai 92 persen.

Pembangunan stasiun ini mau tak mau harus dikebut menjelang uji coba kereta cepat pada 18 Agustus mendatang. Pengerjaannya pun dilakukan 24 jam dengan pergantian shift pekerja siang dan malam.

Pantauan CNNIndonesia.com, Rabu (14/6), pekerja konstruksi nampak sangat sibuk sedari pagi. Beberapa mengendalikan alat berat seperti excavatordancraneuntuk pengerjaan di area luar gedung. Lainnya, mengerjakan pembangunan bagian dalam stasiun.

Sementara di bagian dalam gedung stasiun, suasana ramai oleh pekerja. Alat penyangga yang berguna membantu pekerja menggapai ketinggian, berdiri di sana sini.

Pekerja yang mayoritas adalah orang Indonesia ini sesekali berinteraksi dengan pekerja lain yang berasal dari China.

Saat, ini semua lantai sudah rampung dipasangi keramik. Hanya dinding dinding-dinding kaca dan instalasi lampu yang belum terpasang sepenuhnya.

Stasiun ini memiliki tiga lantai. Lantai pertama diperuntukkan area masuk penumpang. Lantai kedua, adalah area ruang tunggu dan tenant. Serta lantai tiga merupakan main stasiun atau tempat naik turun penumpang.

Walaupun memiliki tiga lantai, penumpang tak perlu khawatir akan kelelahan naik-turun. Pasalnya, gedung stasiun ini memiliki delapan lift dan 13 unit eskalator.

General Manager Property & Non Farebox PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Devin Pranata menuturkan pembangunan Stasiun Halim rupanya tak hanya soal kereta saja.

Stasiun ini, tuturnya, juga akan menyediakan fasilitas lain seperti tenant produk ritel, restoran, hingga UMKM. Bahkan ia mengatakan akan ada tenant kelas internasional.

Lihat Juga :
Daftar Empat Stasiun yang Dilewati Kereta Cepat Jakarta Bandung

"Sekarang bisa merangkul 50 tenant tapi yang sudah minat 79 tenant dan diseleksi sehingga yang masuk tenant yang bisa pas," ucapnya.

Devin mengatakan tenant-tenant tersebut nanti akan tersebar di area lantai dua stasiun.

Sementara itu, Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti optimis stasiun tersebut bisa rampung sebelum Agustus kala kereta cepat akan diluncurkan.

"Kalau (Stasiun Halim) ini sih kelihatannya sudah siap, kan sekarang Juni, Juli, Agustus siap," ucapnya.

Tak hanya di Stasiun Halim, Emir juga menuturkan saat ini pembangunan Stasiun Karawang dan Tegalluar sudah mencapai 93 persen. Sedangkan, pembangunan Stasiun Padalarang 63 persen.

Sementara, untuk keseluruhan proyek KCJB, progres pembangunannya sudah mencapai 91 persen.

Emir memastikan 11 rangkaian kereta sudah berada di Indonesia. Sebanyak 8 rangkaian di antaranya sudah berada di depo, sedangkan 3 sisanya masih di Pelabuhan Tanjung Priok dan dalam proses pengiriman ke Depo Tegalluar.

Ia merinci satu rangkaian terdiri dari delapan kereta. Adapun satu rangkaian bisa mengangkut 601 penumpang.

Emir pun mengonfirmasi masyarakat bisa menjajal KCJB mulai Agustus 2023 mendatang. Ia mengatakan masyarakat akan diajak naik kereta cepat dengan tarif yang spesial bahkan gratis sebelum dioperasikan secara komersial pada Oktober.

Meski demikian ia tak berani berjanji uji coba akan diberikan secara cuma-cuma untuk masyarakat. Pasalnya, pihaknya juga tengah menunggu hasil kajian dari skema pembelian tiket.

"(Agustus) masyarakat sudah bisa coba. Tata cara dan skemanya itu belum ditetapkan, masih dibahas," ucapnya.

Selama uji coba pada Agustus, lanjutnya, masyarakat bisa naik kereta cepat dari Stasiun Halim, Jakarta menuju Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dari Stasiun Padalarang, masyarakat langsung bisa naik KA Feeder menuju Stasiun Bandung.

Tarif untuk KA Feeder ini sudah termasuk dalam tiket KCJB, sehingga penumpang tidak perlu membayar lagi.

Adapun kereta cepat ini akan memiliki tiga kelas yaitu premium ekonomi, second class, danfirst class.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/dzu)

Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Bodong Tembus Rp126 T 2018******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sudah tembus Rp126 triliun. Kerugian tercatat sejak 2018 hingga 2022.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sudah tembus Rp126 triliun. Kerugian tercatat sejak 2018 hingga 2022. (REUTERS/WILLY KURNIAWAN).
Jakarta, CNN Indonesia--

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan kerugian masyarakat akibat investasi ilegalsudah tembus Rp126 triliun. Kerugian tercatat sejak 2018 hingga 2022.

"Bahkan kemungkinan angkanya lebih besar lagi, karena masih ada juga korban yang tidak melaporkan atau merupakansilent victim," kata Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito seperti dikutip dari Antara, Senin (12/6).

Ia memerinci kerugian tersebut terdiri dari senilai Rp1,4 triliun pada 2018, Rp4 triliun pada 2019, sebanyak Rp5,9 triliun pada 2020,  Rp2,54 triliun pada 2021, serta senilai Rp112,2 triliun pada 2022.

Celakanya, di tengah masalah itu, pemahaman masyarakat masih rendah. 

Oleh karena itu, agar korban investasi ilegal bisa ditekan, Sarjito membeberkan lima ciri investasi ilegal. Pertama, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat.

Kedua, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru (member get member). Ketiga, memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau figur publik untuk menarik minat berinvestasi.

Ciri keempatyakni klaim tanpa risiko. Kelima, legalitas yang tidak jelas seperti tidak memiliki izin usaha, memiliki izin kelembagaan seperti PT, koperasi, CV, yayasan, dan lainnya tetapi tidak punya izin usaha, serta memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya.

"Maka dari itu, masyarakat juga harus cerdas karena ini bukan hanya masalah literasi. Jika pinjol maupun investasi tersebut tidak memiliki izin OJK, sudah tinggalkan saja," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]



(antara/agt)

Gelar Employee Reward 2023, PNM Terbangkan 64 Karyawan ke Korsel******

PNM mengirimkan 64 karyawan terbaiknya ke Korea Selatan sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab perusahaan melalui program Employee Reward 2023.
Suasana pelepasan karyawan PNM yang diberangkatkan ke Korea Selatan. (Foto: Arsip PNM)
Jakarta, CNN Indonesia--

PNM kembali mengadakan Employee Reward 2023 dengan mengirimkan 64 karyawan terbaik mereka ke Korea Selatan (Korsel). Hal ini membuktikan bahwa PNM percaya pada hasil kerja keras dan dedikasi yang diberikan dalam bekerja.

Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi Good Corporate Governance(GCG), memberikan penghargaan merupakan salah satu tanggung jawab PNM dalam mengembangkan kemampuan karyawan mereka.

Direktur Operasional PNM, Sunar Basuki, menyampaikan melalui Employee Reward 2023, PNM berharap dapat memberikan penghargaan yang berkesan kepada para karyawan dengan perjalanan gratis ke beberapa destinasi.

"Perjalanan ini bukan hanya sekadar liburan gratis atau jalan-jalan biasa, tetapi juga memberikan pengalaman baru kepada teman-teman dengan melihat apa yang ada di luar sana. Banyak perbedaan, berbagai budaya, dan hal-hal yang dapat kita pelajari dari mereka di luar sana," imbuh Sunar.

Antusiasme terasa begitu kemeriahan acara ini dimulai dengan sapaan ala Korea, 'Annyeonghaseo'. Karyawan PNM Cabang Padang, Rani, menggambarkan kegembiraannya yang luar biasa dan kekagumannya atas kesempatan langka ini untuk mengunjungi Korea Selatan.

"Pasti bersyukur dan senengbanget pasdengerke Korea. Ya Allah, rasanya kayakmimpi," ucapnya.

Meskipun sedang hamil, dirinya mengaku tetap bersemangat untuk pergi ke Korea.

"Jadwal kepulangan saya dari Korea ternyata sejalan dengan perkiraan tanggal kelahiran saya. Terima kasih, PNM!" seru Rani.

Rombongan yang berangkat pada Selasa (13/6) ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lebih dari 69.000 karyawan PNM lainnya yang belum mendapatkan kesempatan serupa.

(rir/rir)




bab terbaru:situs togel terpercaya bbfs 10 digit

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
slot ngasih terus
up togel
mantap slot
bunga paylater lazada
slot gacor jp terus
mamen123
erek94
rtp wtobet
gladiatorslot
Daftar isi semua bab
Bab 1 pinjol bunga rendah ojk 2022
Bab 2 oskurototo
Bab 3 qqvictory
Bab 4 tempat kredit barang
Bab 5 link alternatif tmarket2
Bab 6 erek2 24
Bab 7 mmbet
Bab 8 liga228
Bab 9 indosport99
Bab 10 bonus member baru 100 di depan
Bab 11 slot paling gacor sekarang
Bab 12 slot pasti menang hari ini
Bab 13 link slot malam ini
Bab 14 tahun4d
Bab 15 slotgacor 889
Bab 16 raider slot
Bab 17 bo slot gacor
Bab 18 turbo max slot
Bab 19 rtg slot demo
Bab 20 ninjaslot77
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9640bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

orang yang tidak bermoral

jiwaspin
Proyek pengembangan Kawasan Mandalika berutang sebesar Rp4,6 triliun. InJourney mengaku kesulitan membayar utang jangka pendek Rp1,2 triliun sehingga minta PMN.
Proyek pengembangan Kawasan Mandalika berutang sebesar Rp4,6 triliun. InJourney mengaku kesulitan membayar utang jangka pendek Rp1,2 triliun sehingga minta PMN. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama)
Jakarta, CNN Indonesia--

Proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun. Utangtersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.

Akibat kondisi ini, holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah lantaran kesulitan membayar utang tersebut.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan dari total Rp1,19 triliun PMN yang diajukan, sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang pengembangan kawasan pariwisata terpadu itu.

Menurut Dony, PMN adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.

Selain membayar sebagian utang, suntikan PMN rencananya digunakan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur sebesar Rp143 miliar. Salah satunya untuk pembangunan convention center.

"Total PMN yang kami ajukan sebesar Rp143 miliar dari total pengembangan yang dilakukan sendiri oleh korporasi sebesar Rp1,7 triliun. Ditambah dengan investasi yang kami raih dari KEK Sanur ini Rp1 miliar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Gadis biasa yang mencari keabadian

situs slot judi terpercaya
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memprediksi harga bawang putih akan turun menjadi di bawah Rp36 ribu per kilogram dalam satu hingga dua bulan mendatang.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memprediksi harga bawang putih akan turun menjadi di bawah Rp36 ribu per kilogram dalam satu hingga dua bulan mendatang. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)Arief Prasetyo Adi memprediksi harga bawang putih akan turun menjadi di bawah Rp36 ribu per kilogram (kg) dalam satu hingga dua bulan mendatang.

Penurunan harga komoditas tersebut seiring dengan masuknya bawang putih impor dari China.

Selain itu, harga jual bawang putih di China juga turun dari US.300 per ton menjadi US0 per ton.

"Kemungkinan besar dalam waktu dekat akan mulai masuk (bawang impor). Harga di China mulai turun. Jadi harga bawang putih dalam satu dua bulan ini akan turun," katanya di Gedung DPR, Selasa (13/6).

Pada kesempatan itu, Arief mengatakan pasokan bawang putih saat ini sudah minus 617 ribu ton berdasarkan data BPS, Kementerian Pertanian dan diolah oleh Badan Pangan Nasional.

Sebab itu, pihaknya akan mengimpor bawang putih sebanyak 504.088 ton pada Mei hingga Desember 2023.

Lihat Juga :
Kementan Bidik Produksi Padi Tahun Depan Capai 55,4 Juta Ton

"Sementara realisasi impor dari Januari sampai April 103.414 ton," kata Arief.

Arief membeberkan pasokan bawang putih pada awal 2023 mencapai 143.621 ton, dan perkiraan produksi sebanyak 23.337 ton.

Sehingga, jika total, proyeksi ketersediaan bawang putih akan mencapai Rp774.460 ton pada akhir 2023 dengan kebutuhan yang mencapai 669.354 ton sepanjang tahun ini.

Mengutip panel harga Badan Pangan Nasional, harga bawang putih dibanderol Rp39.350 per kg per 13 Juni, naik dari Rp39.250 per kg pada 6 Juni. Harga bawang putih terendah ada di Lampung yaitu Rp32.500 per kg, dan termahal di Maluku Utara Rp51.250 per kg.

[Gambas:Video CNN]



(fby/dzu)

Sistem Dewa Dharma

game slot mudah jp
PB HMI mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan RUU Kesehatan karena tidak berpihak pada rakyat, dan dijamin konstitusi.
PB HMI mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan RUU Kesehatan. (Foto: Arsip Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia--

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

(rir/rir)

Dewa Pedang Kekacauan

sumo777
Menteri BUMN Erick Thohir mengakui beberapa kegiatan atau acara di Sirkuit Mandalika, seperti WSBK memang memberatan dan karena itu akan dibicarakan ulang.
Menteri BUMN Erick Thohir mengakui beberapa kegiatan atau acara di Sirkuit Mandalika, seperti WSBK memang memberatan dan karena itu akan dibicarakan ulang. ( (Dok.PSSI).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMNErick Thohir akhirnya buka suara soal kerugian Sirkuit Mandalika akibat World Superbike (WSBK).

Ia mengakui ada beberapa eventyang dilaksanakan di Sirkuit Mandalika cukup memberatkan operasional dan karena itu perlu di negosiasikan ulang.

"Ada beberapa eventyang saya rasa memang misalnya memberatkan ya kita negosiasi ulang. Ya itu hal yang biasa," katanya di Gedung DPR, Kamis (15/6).

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian terbesar Sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan WSBK. Ajang ini tidak menarik bagi investor untuk masuk menjadi sponsor.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Ia pede jika nantinya penyelenggaraan WSBK dihilangkan, beban InJourney bisa berkurang banyak sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak makin besar tiap tahunnya dibandingkan bila eventtersebut dipertahankan.

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," jelasnya.

Selain event WSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP. Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.

Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

Meski masih merugikan, Erick menyatakan MotoGP masih akan tetap dipertahankan.

"Karena itu positif untuk branding sebuah negara," katanya. 

[Gambas:Video CNN]



(mrh/agt)

Saya Vardy

baywin88
Holding BUMN pariwisata InJourney mengungkapkan kerugian Sirkuit Mandalika dari penyelenggaraan event MotoGP mencapai Rp50 miliar.
Holding BUMN pariwisata InJourney mengungkapkan kerugian Sirkuit Mandalika dari penyelenggaraan event MotoGP mencapai Rp50 miliar. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama).
Jakarta, CNN Indonesia--

HoldingBUMN pariwisataInJourney mengatakan ada banyak penyebab kerugian yang dialami oleh perusahaan. Salah satunya, penyelenggaraan event MotoGP.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian Sirkuit Mandalika dari penyelenggaraan event MotoGP mencapai Rp50 miliar. Hal tersebut disebabkan pengeluaran acara lebih besar dibandingkan pemasukan.

Namun, karena cukup menarik sponsor, gelaran balap motor ini tetap dilaksanakan.

Sementara, penyebab kerugian terbesar Sirkuit Mandalika adalah berasal dari penyelenggaraan event World Superbike (WSBK). Dari perhitungan, kerugiannya mencapai Rp100 miliar.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah, kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Menurut Dony, jika nantinya penyelenggaraan WSBK dihilangkan, maka bisa membantu menurunkan beban perusahaan. Sehingga, kerugian yang ditimbulkan tidak makin besar tiap tahunnya dibandingkan bila event tersebut dipertahankan.

Apalagi, event WSBK memang kurang menarik bagi investor untuk beriklan. Sehingga, menghapus acara tersebut dinilai menjadi langkah paling tepat.

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya eventnya tidak menarik secara sponsorship," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/sfr)

Setelah kiamat, semua manusia menjadi titik pengalaman

kings asia slot
PB HMI mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan RUU Kesehatan karena tidak berpihak pada rakyat, dan dijamin konstitusi.
PB HMI mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan RUU Kesehatan. (Foto: Arsip Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia--

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

(rir/rir)