pola gacor anti rungkad

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

Bisnis Restoran dan Kafe di Bali Moncer Jelang G20******

Bisnis kafedan restorandi Bali moncer memasuki kuartal keempat tahun ini. Bahkan, pertumbuhannya mencapai 100 persen jelang pelaksanaan KTT G20.

"Diperkirakan, kafe, restoran, hingga beach club di sekitar Bali Selatan, bisa mengantongi omzet mulai dari Rp3 juta hingga Rp1 miliar per hari, membuat bisnis kafe dan restoran tumbuh 100 persen," imbuh Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Kamis (3/11).

Menurut Adnyana, pertumbuhan tersebut tak terlepas dari meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Bali, termasuk delegasi untuk KTT G20.

"Pemilik modal sudah berani membuka restoran hingga kafe, mereka sudah percaya bahwa Bali telah bangkit," katanya.

Tak hanya restoran dan kafe, ia melanjutkan tingkat hunian kamar hotel dan villa juga terus membaik. Pemesanan vila di daerah Ubud, misalnya, meningkat sejak Agustus 2022.

"Bagi kami, November biasanya bulan mati. Tapi dengan gelaran G20, menjadi berkah bagi kami," tutur Gede Dananjaya Siadja, Pemilik Siadja Gallery, Tanamas Villas dan Restoran Ocin.

Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Bali I Made Mendra Astawa mengatakan peningkatan bisnis restoran dan kafe, berimbas pada naiknya permintaan hasil pertanian, seperti aneka buah dan sayuran. Namun, karena curah hujan yang tinggi, hasil panen dari Bali menjadi tidak optimal.

"Tetapi, demi memenuhi besarnya kebutuhan dan permintaan pasokan tambahan, kini diambil dari Jawa," jelas Astawa.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), perekonomian Provinsi Bali ditopang oleh sektor akomodasi, makanan dan minuman termasuk di dalamnya bisnis perhotelan dan restoran.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho menuturkan Presidensi G20 2022 memberi dampak positif bagi perekonomian Bali sejak Januari. Pertemuan G20 banyak digelar di pulau dewata termasuk puncak KTT G20 pada tengah November ini.

''G20 menjadi pendorong utama bagi bangkitnya Bali, saat pandemi terjadi ada banyak bisnis yang tutup termasuk restoran dan kafe karena sepi pembeli jadi mereka harus mengurangi beban biaya,'' tandas Trisno.

[Gambas:Video CNN]

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

Bappebti Targetkan Bursa Kripto Diluncurkan Akhir Tahun******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus mengejar peluncuran bursa kripto yang ditargetkan rilis akhir 2022.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan pihaknya sedang mengupayakan realisasi bursa kripto dalam waktu dekat, paling tidak sebelum pengawasan beralih ke OJK.

"Saya tidak bisa jawab dengan pasti (kapan kepastian bursa kripto rilis). Jadi dengan adanya RUU PPSK ini saya juga harus melihat kondisi-kondisinya, tetapi arahan dari Pak Menteri kita akan segerakan bursa kripto ini," kata Didid kepada awak media, Rabu (2/11).

Didid menegaskan, absennya bursa kripto membuat Bappebti harus bekerja dua hingga tiga kali lebih keras. Oleh karena itu, kehadiran bursa kripto sangat diharapkan. Namun, pihaknya masih harus melihat situasi dan kondisi saat ini.

"Gak ada bursa, kami kerjanya jadi 2-3 kali lebih keras. Dengan adanya bursa itu sudah setengah kerjaan kami sudah akan (selesai). Artinya kami berkeingan keras tapi harus bisa melihat situasi kondisi ini harus diperhitungkan," katanya.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya juga mengamini rencana perilisan bursa kripto tersebut.

"Terkait bursa (kripto), kita harapannya dalam waktu dekat tahun ini bursa kripto sudah diterbitkan. Karena memang dalam sistem kita sebenarnya sudah ada dan kita terus memperbaiki dan mengecek ini," katanya.

Tirta menjelaskan, untuk mewujudkan bursa kripto perlu adanya perampungan revisi Peraturan Bappebti (Perba) 8/2021.

"Kesiapan sistem kemarin harusnya kita cek lagi karena ada beberapa perubahan, terutama dari revisi Perba 8/2021 harus menyesuaikan lagi," kata Tirta.

Revisi Perba 8/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka diharapkan selesai November ini. Jika sudah selesai, barulah bursa kripto diharapkan rilis akhir 2022.

Di lain sisi, kripto saat ini masuk dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias RUU PPSK.

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]

Jiehou tidak untuk dijual

BPS Sebut Inflasi di Sulsel Capai 6,12 Persen******

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatanmenyebutinflasitahunan di 5 daerah provinsi itu mencapai 6,12 persen pada Oktober 2022.

Kepala BPS Suntono mengatakan Kota Parepare menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 7,66 persen dibandingkan dengan empat kota lainnya.

Sedangkan inflasi daerah lainnya, seperti Kabupaten Bulukumba sebesar 4,70 persen, Bone sebesar 6,21 persen, Makassar sebesar 6,06, dan Palopo sebesar 5,86 persen.

Suntono menjelaskan lonjakan inflasi disumbang oleh kenaikan harga BBM, tarif angkutan udara, minyak goreng, telur ayam ras, rokok kretek filter, angkutan dalam kota dan cabai rawit.

Secara detil, inflasi juga dipicu oleh kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran, seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,74 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,03 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,77 persen.

Kemudian, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,96 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,53 persen, kelompok transportasi sebesar 19,17 persen, kelompok rekreasi, budaya dan olahraga sebesar 3,13 persen, kelompok pendidikan sebesar 2,47 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,33 persen, dan kelompok perawatan pribadi serta jasa lainnya sebesar 5,44 persen.

"Kalau tingkat inflasi month to month Oktober 2022 tercatat deflasi 0,18 persen dan tingkat inflasi year to datesebesar 4,76 persen," bebernya.

Suntono mengungkapkan dampak kemiskinan selalu ada di setiap kenaikan harga BBM, berkaca pada 2013 dan 2014 lalu.

"Setiap ada kenaikan harga BBM selalu diikuti dengan kemiskinan. Jika kemiskinan tidak meningkat, akan membawa pengaruh pada komponen kemiskinan sama dengan tahun 2013 lalu. Pasca kenaikan BBM inflasi akan mengalami kenaikan. Ini akan berkolerasi positif dengan jumlah kemiskinan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

Menhub Sebut Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabayasebagai rencana jangka panjang alias tidak dilakukan dalam waktu dekat.

Menurutnya, saat ini pemerintah masih fokus pada pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar bisa beroperasi pada 2023 mendatang.

"Seperti halnya pembangunan angkutan massal lainnya seperti MRT, yang pembangunannya dilakukan secara jangka panjang dan bertahap. Begitu juga kereta cepat tentu membutuhkan jangka waktu panjang," ujarnya dikutip Antara, Jumat (4/11).

Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya, seperti Kementerian PUPR untuk infrastruktur, dan Kementerian Keuangan dari sisi dana.

Apalagi untuk proyek yang memiliki tingkat komersialitas yang tinggi seperti kereta cepat, APBN saja tentu tidak akan bisa memenuhi anggarannya. Oleh karena itu, pemerintah harus memanfaatkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), baik BUMN atau swasta nasional maupun asing.

"Di tengah keterbatasan kemampuan APBN, kami harus mencari alternatif melalui pendanaan kreatif, sehingga tidak mengganggu APBN yang diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendasar," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga harus bisa menghubungkan rute kereta cepat ini dengan sejumlah fasilitas umum yang dimiliki agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

"Kami juga memiliki rencana bahwa kereta cepat ini akan dihubungkan dengan sejumlah simpul transportasi misalnya dengan Bandara Kertajati. Diproyeksikan jika Tol Cisumdawu telah selesai, maka Bandara Kertajati akan semakin ramai," katanya.

Sebagai informasi, kereta cepat Jakarta-Surabaya ini direncanakan akan melewati sejumlah kota yakni, Jakarta - Karawang - Bandung - Kertajati - Purwokerto - Yogyakarta - Solo - Madiun - Surabaya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Kebijaksanaan

Bisnis Restoran dan Kafe di Bali Moncer Jelang G20******

Bisnis kafedan restorandi Bali moncer memasuki kuartal keempat tahun ini. Bahkan, pertumbuhannya mencapai 100 persen jelang pelaksanaan KTT G20.

"Diperkirakan, kafe, restoran, hingga beach club di sekitar Bali Selatan, bisa mengantongi omzet mulai dari Rp3 juta hingga Rp1 miliar per hari, membuat bisnis kafe dan restoran tumbuh 100 persen," imbuh Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Kamis (3/11).

Menurut Adnyana, pertumbuhan tersebut tak terlepas dari meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Bali, termasuk delegasi untuk KTT G20.

"Pemilik modal sudah berani membuka restoran hingga kafe, mereka sudah percaya bahwa Bali telah bangkit," katanya.

Tak hanya restoran dan kafe, ia melanjutkan tingkat hunian kamar hotel dan villa juga terus membaik. Pemesanan vila di daerah Ubud, misalnya, meningkat sejak Agustus 2022.

"Bagi kami, November biasanya bulan mati. Tapi dengan gelaran G20, menjadi berkah bagi kami," tutur Gede Dananjaya Siadja, Pemilik Siadja Gallery, Tanamas Villas dan Restoran Ocin.

Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Bali I Made Mendra Astawa mengatakan peningkatan bisnis restoran dan kafe, berimbas pada naiknya permintaan hasil pertanian, seperti aneka buah dan sayuran. Namun, karena curah hujan yang tinggi, hasil panen dari Bali menjadi tidak optimal.

"Tetapi, demi memenuhi besarnya kebutuhan dan permintaan pasokan tambahan, kini diambil dari Jawa," jelas Astawa.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), perekonomian Provinsi Bali ditopang oleh sektor akomodasi, makanan dan minuman termasuk di dalamnya bisnis perhotelan dan restoran.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho menuturkan Presidensi G20 2022 memberi dampak positif bagi perekonomian Bali sejak Januari. Pertemuan G20 banyak digelar di pulau dewata termasuk puncak KTT G20 pada tengah November ini.

''G20 menjadi pendorong utama bagi bangkitnya Bali, saat pandemi terjadi ada banyak bisnis yang tutup termasuk restoran dan kafe karena sepi pembeli jadi mereka harus mengurangi beban biaya,'' tandas Trisno.

[Gambas:Video CNN]

penguasa sungai

Kemendag: Seharusnya BPOM Tahu Produsen yang Pakai PEG dan PG******

Direktur ImporKementerian Perdagangan (Kemendag) Sihard Hadjopan Pohan mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya tahu siapa saja produsen farmasi yang menggunakan propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) pada obat sirop.

Respons mereka berikan usai BPOM menyeret kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam urusan importasi senyawa kimia seperti propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) ke dalam Indonesia.

PG dan PEG sendiri merupakan bahan baku pemicu gagal ginjal akut yang umumnya terjadi pada anak.

"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Pohan menambahkan karena bahan baku tersebut tidak termasuk lartas jadi hanya perlu angka pengenalan impor (API), baik API-U untuk umum atau API-P untuk produsen.

Lebih lanjut, ia menginformasikan Kemendag telah melakukan rapat dengan Bea Cukai pada Selasa (1/11) terkait impor barang tersebut ke depannya. Ada dua opsi yang ditawarkan, apakah ingin diluruskan atau sistem cross border.

"Kalau mau lartas, larangan pembatasan, berarti ada usulan ke Kemendag lalu dibahas di Kemenko. Nanti baru dibuatkan Permendag tentang lartas terhadap itu," jelas Pohan.

Jika memilih opsi cross border, maka data surat keterangan impor (SKI) dari BPOM diperlukan. Karena BPOM yang tahu siapa saja perusahaan farmasi yang akan menggunakan produk PG dan PEG tersebut.

"Barang itu (PG dan PEG) kan untuk melarutkan, yang tahu siapa? Ya BPOM lah. Berapa besar untuk dilarutkan, untuk adukannya, dan seterusnya. Kita dari Kemendag kan gak paham," tegas Pohan.

"Kalau yang digunakan industri, kan ada industri lain selain farmasi, nanti Kemenperin yang akan merekomendasikan ke kami berapa banyaknya yang boleh diimpor," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, BPOM menyeret kewenangan Kemendag dalam urusan importasi senyawa kimia seperti PG dan PEG ke dalam Indonesia.

Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan dalam hal pengawasan, BPOM hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical grade yang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas).

Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM melalui Surat Keterangan Impor (SKI) sebelum didatangkan ke Indonesia.

"Bahan baku pada umumnya masuk melalui SKI BPOM. Khusus untuk pelarut PG dan PEG ini masuknya tidak melalui SKI BPOM, tapi melalui Kementerian Perdagangan, non-lartas," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX.

Penny lantas menyebut BPOM telah mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.