pinjol e wallet

Sembilan putaran sangat indah

Inflasi Tembus 5,71 Persen per Oktober 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasitahunan sebesar 5,71 persen pada Oktober 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Tingkat inflasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni 5,95 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto menyebut penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), beras, hingga tarif angkutan umum.

"Penyumbang inflasi tertinggi secara year on year ini beberapa komoditas, seperti bensin, tarif angkutan dalam kota, beras, solar, termasuk tarif angkutan antar kota, tarif kendaraan online, termasuk bahan bakar rumah tangga," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/11).

Disusul oleh makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 6,76 (yoy) dan memberikan andil pada inflasi sebesar 1,72 persen. Selanjutnya, inflasi perawatan pribadi dan jasa lainnya mencapai 5,41 persen dengan andil 0,34 persen.

Adapun inflasi perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mencapai 5,08 persen dan memberikan andil sebesar 0,31 persen.

Berdasarkan sebarannya, inflasi Oktober tertinggi di Sumatera adalah di Padang. Tercatat, inflasi di wilayah tersebut mencapai 7,92 persen (yoy).

Sementara, di Jawa inflasi tertinggi terjadi di Kota Serang, yaitu sebesar 7,54 persen. Lalu, di Bali Nusra inflasi tertinggi adalah di Kota Kupang, 8,06 persen. Di Kalimantan inflasi tertinggi adalah di Tanjung Selor, 9,11 persen.

Kemudian, di Sulawesi inflasi tertinggi di Kota Konawe, yakni 7,66 persen. Sedangkan di Maluku Papua inflasi tertinggi berada di Kota Jayapura, yakni 7,43 persen.

[Gambas:Video CNN]

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Bulog Siapkan Aturan Demi Jalankan Titah Jokowi Kuasai 11 Bahan Pokok******

Perum Bulogtengah menyiapkan aturan teknis demi merealisasikan titah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah (CPP).

"Meski perpres ini (Perpres 125/2022) sudah menjelaskan penyelenggaraan CPP melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyalurannya, namun diperlukan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan turunan untuk menjadi dasar operasional bagi penugasan kepada Bulog", ujar Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto dalam keterangan resmi, Jumat (28/10).

Ia menyambut baik perpres tersebut terkait penugasan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kepada Bulog.

Untuk tahap berikutnya, penyelenggaraan CPP akan ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional.

Perpres 125/2022 itu juga menjelaskan kebijakan dari hulu ke hilir dalam pengelolaan pangan, mulai dari menjamin harga dan pasar bagi petani, menjaga ketersediaan pasokan bagi produsen berbahan baku pangan, penyimpanan sejumlah stok untuk cadangan, dan penyaluran untuk pemanfaatan cadangan.

Jokowi meneken Perpres 125/2022 pada 24 Oktober lalu. Dalam beleid itu, cadangan 11 komoditas pangan akan diatur oleh negara demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga, bencana alam, bencana sosial, maupun keadaan darurat lainnya.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut.

Berikut daftar 11 bahan pangan pokok yang cadangannya diatur negara:

a. beras
b. Jagung
c. Kedelai
d. Bawang
e. Cabai
f. Daging Unggas
g. Telur Unggas
h. Daging Ruminansia
i. Gula konsumsi
j. Minyak goreng
k. Ikan

[Gambas:Video CNN]

Raja Bela Diri Abadi

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Tao yang fana

Luhut soal Kepastian Investasi Elon Musk di RI: Nanti Dengar di G20******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kepastian investasi Teslamilik pengusaha Elon Muskdi RI akan diketahui saat agenda Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali.

"Ya, nanti akan Anda dengar beritanya sekitaran pada G20," ujar Luhut setelah menghadiri agenda #DemiIndonesia di Ciputra Artpreneur Theatre Jakarta, Sabtu (29/10).

Luhut tak menjawab tegas terkait pertemuan berikutnya dengan Elon Musk selaku bos Tesla. Ia menyampaikan Indonesia kini sudah memiliki non disclosure agreement(NDA) dengan Tesla mengenai perkembangan rencana investasi.

Sebelumnya, Luhut sempat memberi kepastian bahwa investasi Tesla di Indonesia tidak pernah bicara mengenai pembangunan pabrik mobil.

Kata dia, Tesla tertarik ke Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia yang menjadi bahan utama baterai EV.

Adapun Tesla menyampaikan minat untuk masuk ke Indonesia, namun investasi itu belum kunjung terwujud. Harapan pabrikan mobil listrik itu masuk ke Indonesia kembali mengemuka setelah pertemuan Elon Musk dengan Presiden Jokowi pada Mei lalu.

Lihat Juga : Gedung Putih Bantah Isu Keamanan Nasional Elon Musk-Twitter

Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, minat perusahaan dan pabrikan otomotif dunia ke Indonesia untuk ikut membangun ekosistem baterai kendaraan listrik sangat tinggi.

Ia menuturkan investor tersebut di antaranya LG dari Korea Selatan, CATL dari China, Foxconn dari Taiwan, BritishVolt dari Inggris, hingga BASF dan VW dari Jerman.

Di sisi lain, Bahlil juga sudah melakukan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal AS, Ford, untuk menjajaki kerja sama di sektor serupa.

Invasi Raja Iblis

Wamenaker Pastikan UMP Naik Tahun Depan******

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan upah minimumprovinsi (UMP) pasti naik di tahun depan. Nilai besarannya akan disesuaikan dengan inflasi. 

Menurutnya, besaran kenaikan akan sejalan dengan inflasi dan kondisi perekonomian yang kemungkinan terjadi di tahun depan. Selain itu, juga mempertimbangkan kondisi pelaku usaha.

"Pasti ada kenaikan dong, tapi persentasenya sesuai dengan inflasi. Karena keuangan negara juga, artinya pemerintah swasta dan lain-lain ini berdampak pada krisis yang sekarang gitu," ujarnya dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional di JCC, Jumat (28/10).

Namun, ia berharap para pekerja bisa menerima keputusan pemerintah terkait dengan UMP 2023. Sebab, kenaikan tarif yang nantinya dirilis adalah hasil pembahasan dengan buruh dan pengusaha.

"Jadi saya berharap ini, terutama para pekerja juga mengerti keadaan kita juga. Jangan mau memaksakan kehendak juga gitu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan pembahasan UMP 2023 sudah berlangsung dengan pengusaha dan buruh. Perhitungan UMP 2023 dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, sama seperti tahun ini.

Dalam pasal 26 aturan itu, nilai upah minimum 2023 ditetapkan berada di antara batas atas dan bawah pada wilayah yang bersangkutan.

"Saya kira ini adalah tahun kedua kita menerapkan penetapan upah berdasarkan PP 36/2021. Sebelumnya di 2022 ini kita sudah menetapkan dengan menggunakan formula ini," ujarnya dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/8).

Sementara, untuk kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum, maka dapat memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan pemerintah dalam menetapkan upah.

Pertama, berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut selama tiga tahun terakhir. Dengan catatan, pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Kedua, bisa juga menggunakan perhitungan berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi di kabupaten/kota bersangkutan dalam tiga tahun terakhir. Dengan catatan, nilai ekonominya selalu positif atau lebih tinggi dari provinsi.

[Gambas:Video CNN]

Pistol Tuhan menangis darah

Luhut soal Kepastian Investasi Elon Musk di RI: Nanti Dengar di G20******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kepastian investasi Teslamilik pengusaha Elon Muskdi RI akan diketahui saat agenda Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali.

"Ya, nanti akan Anda dengar beritanya sekitaran pada G20," ujar Luhut setelah menghadiri agenda #DemiIndonesia di Ciputra Artpreneur Theatre Jakarta, Sabtu (29/10).

Luhut tak menjawab tegas terkait pertemuan berikutnya dengan Elon Musk selaku bos Tesla. Ia menyampaikan Indonesia kini sudah memiliki non disclosure agreement(NDA) dengan Tesla mengenai perkembangan rencana investasi.

Sebelumnya, Luhut sempat memberi kepastian bahwa investasi Tesla di Indonesia tidak pernah bicara mengenai pembangunan pabrik mobil.

Kata dia, Tesla tertarik ke Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia yang menjadi bahan utama baterai EV.

Adapun Tesla menyampaikan minat untuk masuk ke Indonesia, namun investasi itu belum kunjung terwujud. Harapan pabrikan mobil listrik itu masuk ke Indonesia kembali mengemuka setelah pertemuan Elon Musk dengan Presiden Jokowi pada Mei lalu.

Lihat Juga : Gedung Putih Bantah Isu Keamanan Nasional Elon Musk-Twitter

Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, minat perusahaan dan pabrikan otomotif dunia ke Indonesia untuk ikut membangun ekosistem baterai kendaraan listrik sangat tinggi.

Ia menuturkan investor tersebut di antaranya LG dari Korea Selatan, CATL dari China, Foxconn dari Taiwan, BritishVolt dari Inggris, hingga BASF dan VW dari Jerman.

Di sisi lain, Bahlil juga sudah melakukan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal AS, Ford, untuk menjajaki kerja sama di sektor serupa.