pinjaman produktif easycash

akun judi slot online 287Jutaan kata 557804Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjaman produktif easycash》

Tito ingatkan kepala daerah bantu distribusi logistik Pemilu 2024******

Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar membantu distribusi logistik Pemilu 2024 dan menyiagakan fasilitas kesehatan bagi petugas saat pemungutan suara berlangsung.

Berdasarkan keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, Tito mengatakan upaya ini penting dilakukan mengingat pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Dukungan distribusi tersebut diperlukan terutama di daerah-daerah yang sulit diakses.

"Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah," ucap Tito.

Menurutnya, hal ini seperti di pulau-pulau dengan ombak yang besar, daerah terpencil, daerah yang berada di atas gunung atau hutan, termasuk daerah yang tengah dilanda bencana.

Selain itu, lanjut dia, langkah menyiagakan fasilitas kesehatan seperti klinik dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) penting untuk menghindari adanya korban dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kondisi itu berkaca dari Pemilu 2019 yang diwarnai banyaknya petugas yang menjadi korban akibat kelelahan dan penyakit bawaan.

Meski saat ini sudah diberlakukan syarat batas usia petugas untuk menghindari adanya korban, upaya preventif tetap harus dilakukan.

"Setelah petugas-nya selesai mencoblos tolong petugas kesehatannya stand by, sehingga ketika memerlukan bantuan ketika ada yang kelelahan ini akan bisa diberikan bantuan cepat, jangan sampai fasilitas kesehatan ini tutup, terutama yang di garis depan, yang Puskesmas, poliklinik, klinik, dan lain-lain, ini harus disiagakan semua untuk membantu," jelasnya.

Baca juga: KPU Yapen distribusi logistik gunakan kapal kayu dan perahu motor

Baca juga: KPU Belitung distribusikan logistik Pemilu 2024 ke pulau terpencil

Dia menuturkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah menginstruksikan dukungan fasilitas kesehatan tersebut. Namun, Menkes tidak memiliki jaringan hingga ke kabupaten/kota seperti kepala daerah.

"Yang punya kewenangan adalah kepala daerah, oleh karena itu kepala daerah sekali lagi tolong siagakan jejaring kesehatan yang di garis depan terutama, poliklinik, Puskesmas, dan lain-lain," ujar Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung pentingnya pemda membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara pemilu. Dirinya mengaku kerap mengimbau pemda agar memberikan dukungan tersebut kepada penyelenggara.

Dia mencontohkan dengan meminjamkan gedung untuk kantor KPU dan Bawaslu daerah, termasuk untuk gudang penyimpanan logistik. "Saya hanya mengingatkan kembali karena tinggal dua hari lagi," ucapnya.

Di lain sisi, Tito juga mengimbau Pemda agar menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini penting karena semakin tinggi partisipasi pemilih akan memberikan legitimasi yang kuat kepada yang terpilih, baik kepala negara maupun legislatif.

"Sekali lagi sosialisasi untuk menggunakan hak pilih karena bersifat sukarela, ini perlu disampaikan kepada masyarakat, kewajiban kita semua untuk kesuksesan pesta demokrasi dan juga untuk indikator demokrasi Indonesia," pungkas Tito.

Baca juga: KPU: Distribusi logistik pakai helikopter ke enam desa di Seram Utara

Baca juga: Polri dan TNI kawal ketat distribusi logistik pemilu ke daerah 3T

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pemkab Kudus mencatat korban banjir Demak yang mengungsi 2.804 jiwa******

Melonjaknya jumlah pengungsi tersebut, karena berjalannya tim pendataan di lapangan untuk mendata warga yang mengungsi di rumah-rumah penduduk

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat jumlah warga Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang terdampak banjir dan mengungsi di Kabupaten Kudus bertambah menjadi 2.804 jiwa. "Data pengungsi per hari ini, Minggu (11/2) pukul 17.00 WIB, termasuk yang mengungsi di rumah-rumah penduduk mencapai 2.804 jiwa dari jumlah sebelumnya tanggal 10 Februari 2024 hanya 1.292 jiwa," kata Camat Jati Kabupaten Kudus Fiza Akbar di Kudus, Minggu. Ia mengungkapkan melonjaknya jumlah pengungsi tersebut, karena berjalannya tim pendataan di lapangan untuk mendata warga yang mengungsi di rumah-rumah penduduk. Dengan adanya pendataan tersebut, tentunya kebutuhan makan sehari-harinya juga akan dipenuhi oleh dapur umum yang tersedia di Terminal Induk Jati Kudus. Awalnya, tempat pengungsian yang disediakan, di antaranya di atas Jembatan Tanggulangin, Terminal Jati Kudus, Balai Desa Jati Wetan, DPRD Kudus, dan kantor Koramil Jati. Dengan jumlah pengungsi sekitar seribuan jiwa per Sabtu (10/2).

Baca juga: Polres Kudus hibur anak-anak di pengungsian dengan berikan mainan Selain lima tempat pengungsian, terdapat pula 13 tempat pengungsian lain yang sebagian besar di rumah warga dan pondok pesantren. "Meskipun hanya menempati rumah warga, ternyata jumlah pengungsinya ada yang mencapai seratusan orang," ujarnya. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum para pengungsi, di Terminal Induk Jati Kudus disediakan dapur umum. Dalam pengoperasian dapur umum tersebut, melibatkan anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari berbagai kabupaten/kota di Jateng, selain dari Kabupaten Kudus. Bahkan, Pemkab Kudus bersama jajaran terjun langsung membantu korban banjir yang mengungsi di Kabupaten Kudus, termasuk dalam menyediakan makan sehari-hari hingga kebutuhan lain yang mereka butuhkan.

Baca juga: Calon TPS di Demak kebanjiran, dicarikan lokasi lain
Baca juga: Pemkab Demak pastikan pemenuhan kebutuhan pengungsi terdampak banjir

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Label：game gacor hari ini、erek erek kucing kawin、ada 777 slot gacor

Terkait：ygg slot online、slot jp malam ini、slot bonus freebet new member tanpa deposit、link slot new member 100 to kecil、game slot terbaru、slot 4d bonus 100、erek erek mimpi hamil、pandora188、boswin168、slot yang paling gacor

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：pinjaman online yang sudah terdaftar di ojk（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

slot yang gacor hari ini

cara bayar kta kilat

situs slot game terbaru

pvjbet

link slot gacor thailand

cara rebahan menghasilkan uang

simulasi pinjaman di kredivo

5 situs slot terbaik

rajaolx

sejarahBacaan TerkaitMore+

Daratan Doufu

slot kampung jp

KPU: Pembersihan APK tanggung jawab peserta pemilu******

Surabaya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum mengingatkan pembersihan alat peraga kampanye atau APK di ruang publik merupakan tanggung jawab dari masing-masing peserta pemilihan umum.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam menjelaskan tahapan Pemilu 2024 mulai hari Minggu ini pukul 00.01 WIB telah memasuki masa tenang.

"Selama masa tenang, peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun. Itu untuk memberi kesempatan pemilih melakukan perenungan siapa yang akan dipilih," katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu pagi.

Baca juga: Bawaslu pimpin penertiban APK saat masa tenang di Kota Bandung

Selama masa tenang pemilu yang berlangsung 11 hingga 13 Februari 2024, APK yang selama masa kampanye didirikan di ruang publik harus dibersihkan.

"Pembersihan APK selama masa tenang sebenarnya merupakan tanggung jawab peserta pemilu, tetapi kami selaku penyelenggara pemilu berkewajiban mengoordinasi pembersihan," ujar Anam.

Maka tepat memasuki tanggal 11 Februari 2024, sejak pukul 00.01 dini hari tadi, KPU Jawa Timur bersama Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah provinsi setempat, langsung bergerak melakukan pembersihan APK dari ruang publik.

Tampak pembersihan APK oleh penyelenggara Pemilu Jawa Timur di wilayah Kota Surabaya yang berlangsung Minggu dini hari juga diikuti sejumlah perwakilan partai politik peserta pemilu.

Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta

Choirul Anam memastikan koordinasi pembersihan APK bersama para pemangku kepentingan tersebut berlangsung serentak sampai di wilayah kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan maupun desa di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, tidak ada sanksi bagi peserta pemilu yang tidak melakukan pembersihan APK dari ruang publik selama masa tenang.

Peserta pemilu yang APK-nya dibersihkan oleh petugas bisa mengambilnya di Kantor Bawaslu atau Satpol PP setempat.

Targetnya ruang publik harus bersih dari APK sebelum hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024.

"Jadi, APK tidak harus bersih dari ruang publik hari ini. Bisa sampai besok atau lusa. Targetnya saat pemilu berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 sudah harus bersih total dari APK," ucapnya.

Baca juga: Pemkot Medan dukung Bawaslu tertibkan APK di masa tenang

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Raja Naga datang ke dunia

slot max win terus

Hotman: Pelaku hoaks Mirage 2000******

Yang jelas sudah saya bilang tadi cara menerjemahkan-nya kepada isi video kelihatan benar itu orang Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Pengacara Hotman Paris Hutapea curiga pelaku penyebaran kabar bohong (hoaks) suap pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan RI merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Hotman, yang per hari ini resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Kemhan RI terkait kasus itu, menjelaskan hasil pengamatannya terhadap tayangan hoaks tersebut memperkuat keyakinannya video itu dibuat oleh orang Indonesia.

"Yang jelas sudah saya bilang tadi cara menerjemahkan-nya kepada isi video kelihatan benar itu orang Indonesia," kata Hotman saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Senin.

Tidak hanya itu, pengacara itu juga menyinggung DPP NCW yang namanya tercantum dalam beberapa video hoaks tersebut. "Jelas-jelas di video itu ada tulisan DPP NCW di penutupnya pun ada kata-kata dia," ucap Hotman.

DPP NCW yang disebut Hotman saat jumpa pers merujuk pada Dewan Pimpinan Pusat National Corruption Watch yang pernah menuding Raffi Ahmad terlibat kasus pencucian uang. Menurut Hotman, tuduhan DPP NCW terhadap Raffi sampai hari ini pun tidak terbukti.

Walaupun demikian, Hotman masih menunggu masa tenang berakhir sebelum memutuskan langkah hukum seperti apa yang akan ditempuh Kemhan RI. Dia membuka kemungkinan kasus itu dilaporkan ke Polri.

"Bisa juga, tetapi nanti tergantung dari putusan pimpinan Kemhan. Belum bisa (ada) putusan final sekarang, tetapi yang jelas bahwa video yang saya pamerkan benar-benar hoaks," tutur Hotman setelah menunjukkan video hoaks yang dia maksud saat jumpa pers.

Tidak hanya terkait pembelian Mirage, Hotman juga berbicara mengenai hoaks yang menyebut PT TMI mengatur kontrak-kontrak pengadaan alutsista di Kemhan RI, terutama selama kementerian itu dipimpin oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.

Baca juga: Kemhan tunjuk Hotman Paris sebagai penasihat hukum kasus hoaks Mirage

Baca juga: Raffi Ahmad: Belum ada rencana laporkan NCW ke polisi

"Tuduhan PT TMI dapat komisi-komisi dari pengadaan pesawat itu bohong," ujar Hotman.

Dalam jumpa pers yang sama, Juru Bicara Menhan Dahnil Ahzar Simanjuntak meluruskan kabar miring terkait PT TMI. "PT TMI ini tidak pernah ada kontrak atau membuat kontrak dengan Kementerian Pertahanan. Jadi, tidak ada kontrak apalagi transaksi dan tidak pernah terlibat jual beli atau apapun itu dengan Kementerian Pertahanan," imbuh Dahnil.

Dalam beberapa hari terakhir, Kemhan RI dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diisukan terlibat suap pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar.

Menhan Prabowo juga disebut berkolusi dengan politikus Yunani yang juga anggota Parlemen Eropa Eva Kaili.

Eva saat ini masih menghadapi skandal korupsi yang melibatkan beberapa pejabat dari Qatar. Kasus itu kemudian dikenal dengan "Qatargate".

Dalam jumpa pers itu, Dahnil pun menegaskan Menhan Prabowo, Kemhan, dan pemerintah Indonesia tidak kenal Eva, apalagi berkomunikasi dengannya.

"Tidak tahu dia siapa," kata Dahnil saat ditanya kemungkinan pernah ada komunikasi dengan Eva selama pembelian alutsista.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Bintang Bumi

100 new member slot

NATO dan Dewan Eropa kecam komentar Trump soal NATO******

Brussels (ANTARA) - Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel pada Minggu menanggapi pernyataan mantan presiden AS Donald Trump bahwa dia tidak akan mengintervensi serangan Rusia terhadap sekutu yang tidak memenuhi kewajiban keuangan kepada NATO.

Dalam sebuah wawancara dengan saluran Norwegia TV2, Stoltenberg mengatakan: "Setiap saran yang menyatakan bahwa sekutu tidak saling membela akan melemahkan keamanan kita."

"Saya berharap AS tetap menjadi sekutu NATO yang kuat dan setia, siapapun yang memenangkan pemilihan presiden," tambahnya.

Sementara itu, Michel berkata di X: "Pernyataan ceroboh mengenai keamanan NATO dan solidaritas Pasal 5 hanya menguntungkan kepentingan (Presiden Rusia Vladimir) Putin. Pernyataan itu tidak akan mendorong keamanan yang lebih kuat maupun perdamaian bagi dunia."

"Sebaliknya, pernyataan semacam itu menekankan perlunya (Uni Eropa) untuk segera mengembangkan otonomi strategisnya dan berinvestasi pada pertahanannya. Dan untuk menjaga Aliansi kita tetap kuat," tambahnya.

Pada Sabtu, Trump mengatakan dalam pidatonya di negara bagian AS South Carolina bahwa ketika dirinya menjadi presiden, dia memperingatkan bahwa dia tidak akan mengintervensi jika ada serangan Rusia terhadap sekutu yang tidak memenuhi kewajiban keuangan mereka kepada NATO.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Gedung Putih kecam keras komentar Trump soal NATO
Baca juga: Menhan Denmark: Rusia bisa serang negara NATO dalam 3-5 tahun
Baca juga: NATO tampik ancaman militer Rusia terhadap aliansi tersebut

Sistem yang akan diperbaiki

lampu merah 2d togel

Jokowi teken keppres berhentikan Khofifah dan angkat pj gubernur Jatim******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, sekaligus mengangkat sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur sebagai penjabat (pj) gubernur.

"Presiden telah menandatangani keppres pemberhentian Khofifah Indar Parawansa sebagai gubernur Jatim dan Emil Dardak sebagai wagub Jatim, sekaligus mengangkat (Sekretaris Daerah Provinsi Jatim) Adhy Karyono sebagai pj gubernur Jatim," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa.

Masa jabatan Khofifah dan Emil Dardak sebagai pasangan kepala daerah Provinsi Jawa Timur selesai pada tanggal 13 Februari 2024.

Baca juga: Gubernur Khofifah pimpin apel terakhir di Pemprov Jatim

Ari menyampaikan berdasarkan informasi, pj gubernur Jatim akan dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian pada Jumat (16/2).

"Sampai dilantiknya pj gubernur, maka ditunjuk Sekda Jatim Adhy Karyono sebagai plh. (pelaksana harian) gubernur Jatim," jelas Ari.

Sebelumnya, Senin (12/2), Khofifah memastikan Tito Karnavian telah menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono untuk melaksanakan tugas harian sebagai gubernur.

"Tadi sore, saya telah menerima radiogram dari Kementerian Dalam Negeri terkait penunjukan Sekdaprov Adhy Karyono sebagai pelaksana harian gubernur Jatim," kata Khofifah usai acara Silaturahim dan Pelepasan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Senin malam.

Baca juga: Sehari sebelum jabatan berakhir, Khofifah resmikan bantuan PLTS Atap

Roh Kudus kelas satu

bonus288

Jokowi terbitkan perpres baru naikkan tunjangan pegawai Setjen Bawaslu******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam lembar salinan perpres yang dilansir dari laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Selasa, besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan, mulai dari sebesar Rp1.968.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp29.085.000 untuk kelas jabatan 17.

"Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku," demikian petikan Pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tersebut.

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (12/2). Perpres tersebut dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Baca juga: Bawaslu Maluku: Temuan dugaan pelanggaran Gibran di Ambon tak terbukti

Ketentuan itu sekaligus mencabut Perpres Nomor 122 Tahun 2O17 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sebelumnya berlaku per 15 Desember 2017.

Dalam perpres yang lama, nilai tunjangan kinerja lebih rendah dari perpres terbaru, yakni dengan besaran nominal mulai dari Rp1.766.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp24.930.000 untuk kelas jabatan 17.

"Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian petikan Pasal 13 pada perpres terbaru.

Baca juga: Soal putusan DKPP, Bawaslu sebut pencalonan Gibran tidak bermasalah

Setelah kelahiran kembali, saya menjadi seorang maniak yang melindungi suami

ibet

Puskepi: Revisi Aturan PLTS Atap jaga tarif listrik terjangkau******

Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai persetujuan Presiden Joko Widodo terkait revisi aturan main penggunaan PLTS Atap merupakan keberpihakan negara dalam menjaga keterjangkauan tarif listrik.

"Persetujuan atas revisi Permen ESDM No 26/2021 tentang PLTS Atap tersebut, lanjutnya, sangat bagus karena telah mengembalikan kedaulatan energi, terutama soal tarif ketenagalistrikan di Tanah Air.

"Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Pengendalian tarif listrik oleh negara tersebut, tambahnya, karena pasal terkait dengan jual-beli (ekspor-impor) kelebihan daya PLTS Atap ke jaringan dan transmisi milik negara telah dihapus.

Dengan tidak adanya klausul jual-beli tersebut, menurut dia, maka negara lebih mudah menentukan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

"Negara akan lebih mudah menentukan tarif karena daya yang dialirkan adalah daya hasil pembangkitan yang dikelola oleh negara tanpa campur tangan swasta," ujarnya.

Sofyano memastikan, negara tidak akan membiarkan tarif listrik menjadi mahal hanya karena campur tangan swasta atau dalam hal ini pengusaha PLTS Atap.

"Di sini negara hadir dan saya nilai berpihak kepada masyarakat kecil. Rata-rata yang mampu memasang PLTS Atap adalah orang dengan golongan ekonomi menengah ke atas," katanya.

Selain itu, katanya, keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Keuangan negara akan tergerus saat harus membeli listrik dari PLTS atap.

Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, menurut dia, klausul jual beli listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara dihapus.

Revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum tersebut, tetap memberikan izin bagi masyarakat konsumen Rumah Tangga dan industri untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap sesuai dengan syarat yang berlaku.

"Negara tetap membolehkan masyarakat membangun PLTS Atap, namun hanya untuk penggunaan secara pribadi. Tidak untuk diperjualbelikan," katanya.

Kemudahan lain, pengguna PLTS Atap juga masih bisa menikmati listrik dengan menggunakan jaringan listrik milik PLN.

Pada kesempatan itu, Sofyano juga menyatakan Pemerintah perlu cermat terhadap konsep power wheeling yang direncanakan untuk dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Menurut dia penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi masyarakat maupun pemerintah jika dijalankan.

"Terutama untuk penetapan tarif listrik yang harus terjangkau bagi masyarakat. Negara akan susah mengendalikan tarif listrik jika ada power wheeling," katanya.

Baca juga: YLKI: Revisi aturan PLTS Atap merupakan "win-win solution"
Baca juga: IRESS: Revisi PLTS Atap tegaskan pemerintah ciptakan keadilan energi

《pinjaman produktif easycash》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，raja bet slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjaman produktif easycash》bab terbaru。