situs judi khusus slot

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

Temuan KemenkopUKM: KUR Dipakai Beli Mobil hingga Renovasi Rumah******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) membeberkan sejumlah temuan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan monitor dan evaluasi (monev) di 23 provinsi, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengungkapkan penyaluran dana KUR tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha. Bahkan, dana tersebut ada yang digunakan untuk merenovasi rumah hingga membeli kendaraan.

"Secara garis besar masih terdapat beberapa temuan. Salah satunya, dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha. Ada sebagian yang digunakan juga untuk keperluan lainnya, seperti merenovasi rumah, beli kendaraan dan lainnya," ujar Yulius di KemenkopUKM seperti dikutip Detik pada Selasa (21/11).

"Ya kita akan kita tingkatkan monitoring dan pengawasannya. Jadi ini nakal nih orang pinjam untuk usaha ternyata malah renovasi rumah," tambahnya.

Ia juga berharap monev tersebut dapat membantu memastikan penyaluran KUR tepat sasaran sehingga berdampak pada UMKM.

Kendati demikian, Yulius membantah saat ditanya soal bank yang meloloskan dana KUR kepada debitur nakal demi mengejar target debitur baru. Menurut Yulius, hal ini bisa terjadi karena kesalahan dari debitur.

"Itu kan sebuah kesalahan. Makanya dengan acara ini kita akan melakukan kebijakan berikutnya atau tindakan atau apa gitu," imbuhnya.

Hasil survei terhadap 1.047 debitur, menunjukkan sebanyak 6 persen responden menggunakan dana KUR untuk investasi, seperti membeli tanah atau lahan, membuka kios atau cabang baru, dan tambahan tabungan.

Sedangkan sebanyak 1 persen atau sekitar 15 orang mempergunakan KUR untuk keperluan lain, seperti melahirkan, meminjamkan kepada saudara, dan kebutuhan harian lainnya.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi KUR hingga 10 November tercatat Rp 207,7 triliun. Angka itu setara 69,9 persen dari target Rp297 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Tuan kekaisaran terkuat

UMK Bandar Lampung 2024 Naik Jadi Rp3,1 Juta******

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampungmenaikkan upahminimum kota (UMK) 2024 sebesar 3,75 persen atau Rp112.282 dari Rp2.991.349 menjadi Rp3.103.631.

"UMK Bandar Lampung 2024 naik Rp112.282, sehingga 2024 mendatang UMK di kota ini sebesar Rp3.103.631," kata Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana seperti dikutip dari Antara,Rabu (22/11).

Ia menjelaskan perhitungan UMK 2024 sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan telah dibicarakan dengan berbagai pemangku, seperti pengusaha, buruh, hingga dewan pengupahan.

"Apalagi sekarang kan bahan pokok mahal, pembayaran apa-apa naik. Misal kita bangun rumah kan semua bahan-bahannya juga mahal, maka dari itu kami ambil persentase kenaikan UMK yang tertinggi," kata dia.

Ia pun mengimbau agar perusahaan dapat menerapkan dan mengupah pegawainya sesuai dengan UMK mulai Januari 2024.

Eva mengingatkan apabila terdapat perusahaan yang tidak sesuai membayarkan gaji karyawannya sesuai UMK, maka pemkot akan melakukan peninjauan.

"Mereka (perusahaan) harus ada alasan dulu kenapa bayar tidak sesuai UMK, kalau pendapatannya masih kecil, masih bisa dipertimbangkan, akan tetapi kalau yang besar ya harus sesuaikan. Karena ini bukan maunya kami, tapi maunya Pemerintah Pusat," kata dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Kota Yanwardi mengatakan bahwa hasil penetapan UMK di Bandar Lampung ini segera diajukan ke Pemprov Lampung untuk disetujui.

"Untuk faktornya itu, melihat barang-barang mahal dan juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat, itu pertimbangan Wali Kota Bandar Lampung mengambil persentase tertinggi. Namun begitu, pengambilan keputusan kenaikan UMK tidak keluar dari PP 51 Tahun 2023 tentang pengupahan," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Raja Film, apakah kamu ingin wajah?

Teten Ungkap Kredit Macet 421 Pelaku UMKM Tembus Rp22 T******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)Teten Masduki mencatat kredit macetpelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai Rp22,9 triliun.

Adapun jumlah pelaku UMKM yang kreditnya bermasalah tersebut sebanyak 421 ribu orang.

"Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program restrukturisasi UMKM, total kredit yang bermasalah adalah sebesar Rp22,9 triliun yang mencakup 421 ribu pelaku UMKM," ungkap Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/11).

Teten menambahkan atas hasil evaluasi tersebut, terdapat tiga arahan presiden yang disampaikan di dalam rapat kabinet.

Pertama, mencari solusi dan evaluasi atas permasalahan kredit UMKM yang berpihak kepada pelaku UMKM. Kedua, meningkatkan porsi kredit UMKM dari 25 persen pada 2023 menjadi 30 persen pada 2024.

Ketiga, menyelesaikan hal-hal yang terkait kriteria hapus buku dan hapus tagih serta restrukturisasi UMKM kurang dari satu bulan.

Teten merinci sejumlah aturan yang menjadi alas hukum hapus tagih, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Lihat Juga : Pertamina Selidiki Sumur Keluar Minyak Pertalite di Sintang Kalbar

"Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa kredit macet adalah salah satunya dapat diselesaikan dengan restrukturisasi kredit," ucap Teten.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap total jumlah kredit UMKM seluruh Indonesia mencapai Rp1.376 triliun per Mei 2023. Sementara, total kredit macetnya mencapai Rp53,81 triliun.

Jika dilihat jumlah kredit dan kredit macet UMKM ini terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Lihat saja, pada 2018 jumlah kredit UMKM mencapai Rp969 triliun, sedangkan jumlah kredit macetnya mencapai Rp32,42 triliun.

Angka tersebut kemudian meningkat pada 2019. Pada tahun itu, jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.044 triliun, sementara jumlah kredit macetnya mencapai Rp36,21 triliun.

Pada 2020, jumlah kredit UMKM kembali naik menjadi Rp1.088 triliun. Adapun jumlah kredit macetnya mencapai Rp43,11 triliun.

Jumlah kredit UMKM kembali naik pada 2021, yakni Rp1.221 triliun. Sementara, jumlah kredit macetnya mencapai Rp46,75 triliun.

Selanjutnya, kredit UMKM naik lagi menjadi Rp1.348 triliun per Desember 2022. Sedangkan jumlah kredit macetnya mencapai Rp46,8 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Planet terbelah menjadi dua

151 Perusahaan Akhirnya Parkir Devisa Hasil Ekspor Rp34 T di RI******

Bank Indonesia (BI) mencatat sudah ada 151 perusahaan yang menaati kebijakan devisahasil ekspor (DHE) di Indonesia dengan memarkirkan dolar bernilai US,2 miliar atau setara Rp34,2 triliun (asumsi kurs Rp15.554 per dolar AS) di dalam negeri.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan term deposit DHE (TD DHE)kini sedang dalam tren peningkatan.

"Jadi kalau bulan lalu Oktober (2023) saya sampaikan posisi outstandingTD DHE kita US,8 miliar, sekarang ini sudah berada di level US,2 miliar. Komposisinya itu kalau bulan lalu tenor 3 bulan masih 84 persen, sekarang sudah 96 persen," rinci Destry dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/11).

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan TD DHE hingga supply demandvaluta asing sangat berpengaruh terhadap lalu lintas devisa. Pada akhirnya, ini akan mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Di lain sisi, ia merinci posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2023 ada di level US3,1 miliar. Ini setara pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor, pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan bakal mengevaluasi kebijakan wajib parkir dolar AS bagi para eksportir. Ia menyinggung soal ketidakpastian global yang mempengaruhi nilai ekspor dan impor Indonesia.

"Kami akan lakukan evaluasi devisa hasil ekspor karena DHE belum maksimal dalam 3 bulan ini. Kita masih melihat potensi US miliar dari devisa ini masih parkir di tempat lain," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Aturan parkir dolar ini diterbitkan Presiden Joko Widodo melalui PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2023. Beleid ini mencabut kedudukan PP Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan para eksportir menyimpan DHE sebesar 30 persen selama tiga bulan.

Pengusaha yang diwajibkan menyimpan DHE sumber daya alam (SDA) adalah mereka yang punya nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, eksportir tak diwajibkan memarkir DHE di perbankan.

Akan tetapi, pengusaha dengan nilai ekspor di bawah US0 bisa tetap sukarela menempatkan DHE tersebut di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lain.

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Basuki Tak Masalah Rangka Baja Tol MBZ: Tak Ada Risiko, Sudah Diuji******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjamin perubahan rangka Tol MBZ dari beton menjadi baja demi korupsi proyek tersebut tak akan menimbulkan risiko pada konstruksi jalan bebas hambatan tersebut.

Jaminan diberikan Basuki karena dari sisi kekuatan rangka baja tak jauh berbeda dengan beton. Rangka baja yang digunakan sekarang juga sudah diuji sertifikasi.

"Kalau baja, yang (Tol) Tomang itu baja. Jadi enggak ada masalah antara baja dengan beton. Di Tomang itu baja, mana lagi? Cikunir? Baja kan?" kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi loli dan mainkan game

Mahfud Ungkap Alasan Investor Bisa Kuasai Lahan IKN hingga 190 Tahun******

Calon wakil presiden nomor urut 3Mahfud MD mengungkap alasan pemerintah memberikan izin penggunaan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaradi Kalimantan Timur mencapai 190 tahun.

Mahfud mengatakan kebijakan ini ditetapkan demi mempermudah investasi ke tanah air, khususnya ke IKN. Ia pun menyinggung bahwa kebijakan tersebut sudah banyak dilakukan sejak zaman Presiden Suharto.

"HGU (hak guna usaha), HGB (hak guna bangunan), itu 190 tahun diberikan. Kalau dulu pernah 35 tahun, terus naik 90 tahun gitu zaman Pak Harto itu. Lalu untuk mempermudah investasi, pemerintah ini menawarkan atau sudah memberi peluang untuk 190 tahun," kata Mahfud dalam acara dialog Ganjar-Mahfud dengan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11).

Pasalnya, kebijakan tersebut bisa saja diberikan secara bertahap dan tak langsung 190 tahun.

Syarat khusus yang bisa diberikan misalnya penambahan keterlibatan tenaga kerja dan lain-lain, yang akan menguntungkan Tanah Air.

"Lahan itu tidak akan, tidak akan langsung dimiliki dengan sesukanya tentu saja oleh investor," sambung dia.

Mahfud menyebut kebijakan ini bisa direvisi atau diubah, tergantung dengan perkembangan kondisi riil yang ada.

"Karena itu merupakan pancingan atau insentif agar investor mau masuk lalu dibuatlah kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Itu tentu saja bisa bisa dievaluasi ulang, bisa dihitung ulang relevansinya dengan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Mahfud.

Berdasarkan salinan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Pasal 16 A mengatur soal hak atas tanah investor di IKN.

Untuk hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor mendapatkan hak kelolaan yang cukup panjang; mencapai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama,jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus keduadengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk HGB dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

[Gambas:Video CNN]