bola138

Kotak peralatan dewa super

Bos PT Timah Bersuara soal Rugi RI Rp271 T di Kasus Suami Sandra Dewi******

Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal merespons kerugian yang disebabkan dugaankorupsitata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan(IUP) PT Timah Tbk 2015-2022. Ia menyerahkan temuan itu ke para ahli.

"Itu kita serahkan ke ahlinya, kan Rp271 triliun," katanya di Gedung DPR, Selasa (4/2).

Ia mengatakan saat ini perusahaan fokus memperbaiki kinerja.

Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah. Mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.

Kerugian ekologis yang disebabkan atas korupsi itu mencapai Rp271 triliun.

Angka itu berasal dari hasil perhitungan ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo.

[Gambas:Video CNN]

"Berdasarkan keterangan ahli lingkungan sekaligus akademisi dari IPB Bambang Hero Saharjo, nilai kerugian ekologis atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dalam perkara ini yaitu senilai Rp271.069.688.018.700," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2) lalu.

Kendati demikian, Kuntadi menegaskan bahwa nilai kerugian tersebut masih belum bersifat final. Ia menyebut saat ini penyidik masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi itu.

[Gambas:Video CNN]

kegelapan ekstrem

Astra Tol Cipali******

PT Lintas Marga Sedaya (Astra Tol Cipali) bersama Korlantas Polri meresmikan Command CenterKM 188 di ex Kantor Gerbang Palimanan. Command centeritu bertujuan sebagai lokasi pusat kendali operasional arus lalu lintas di wilayah Jawa Barat.

"Penggunaan kembali ex Kantor Gerbang Tol Palimanan ini merupakan salah satu bentuk sinergi ASTRA Tol Cipali dengan Korlantas Polri dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jalan. Dengan keberadaan Command Center di KM 188 Palimanan ini, kami harapkan informasi lalu lintas di Ruas Tol Cipali bisa ter-capturesecara real time," ungkap Direktur Operasional ASTRA Tol Cipali Rinaldi dalam keterangan resmi, Senin (1/4).

Penguatan sistem informasi melalui command center yang di inisiasi langsung oleh Korlantas Polri pada Nataru 2023 lalu ini disambut baik oleh perusahaan.

Astra Tol Cipali memastikan Command Center KM 188 tak hanya siap digunakan dari sisi prasarana saja untuk mendukung fungsinya sebagai pusat komunikasi dan koordinasi lalu lintas.

Dari sisi visual, pemantauan lalu lintas dapat terlihat melalui 9 wall yang berisikan CCTV Ruas Tol Cipali, CCTV Ruas Tol Cisumdawu, CCTV Ruas Tol Jasamarga, hingga dashboard informasi Remote Traffic Microwave Sensor (RTMS) serta Monitoring Lalu Lintas Per Jam (MLPJ).

Sedangkan dari sisi komunikasi, Command Center KM 188 dilengkapi dengan meja operator radio oleh Polda Jabar yang berfungsi sebagai alat komunikasi utama antara petugas di Command Center dengan petugas yang berada di lapangan.

"Dengan fasilitas pendukung yang telah siap, ASTRA Tol Cipali yakin koordinasi pengaturan lalu lintas bersama dengan Korlantas Polri akan semakin optimal," tutup Rinaldi.

Agar perjalanan selama arus mudik dan balik lebaran 2024 berjalan lancar, perusahaan mengimbau pengguna jalan untuk memastikan pastikan kondisi kendaraan dan fisik pengemudi dalam kondisi yang prima.

Apabila kondisi fisik lelah dan telah mengemudi lebih dari 4 jam, segera beristirahat di 7 Rest Area Tol Cipali atau keluar gerbang tol terdekat untuk menikmati ragam kuliner dan fasilitas SPBU di 5 wilayah Tol Cipali tanpa tambahan biaya tol.

Bila pengguna jalan mengalami hambatan di sepanjang Ruas Tol Cipali, pengguna jalan dapat menghubungi petugas Traffic Monitoring Center (TMC) yang siap melayani pengguna jalan selama 24 jam melalui nomor +62-260-7600-600 atau 081 1234 7600. Pengguna jalan juga dapat mengetahui informasi terbaru mengenai lalu lintas melalui Instagram official Astra Tol Cipali (@astratolcipali).

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan super

Bareskrim gerebek pabrik ekstasi jaringan Fredy Pratama di Sunter******

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

penguasa sungai

Kepala BP2MI Guyon Negara Pelit ke TKI******

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan keluhan yang dirasakan para pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

Salah satunya soal biaya penempatan yang ditanggung PMI. Padahal, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, biaya penempatan tidak boleh dibebankan ke pekerja.

Atas dasar itu, ia menyebut negara pelit terhadap PMI.

Benny membeberkan selama ini PMI masih dibebankan berbagai jenis biaya seperti untuk mengurus paspor, visa, medical checkup, pelatihan, hingga tes psikologi. Semua biaya itu katanya sangat membebani para PMI.

Padahal, Benny mengatakan PMI memberikan devisa sebesar Rp159,6 triliun per tahun ke negara. Sementara negara hanya menggelontorkan Rp8,2 triliun untuk biaya penempatan 270 ribu PMI per tahun.

"Negara belum mampu mewujudkan perintah UU yaitu PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Semoga tahun berikutnya pemerintah konsisten terhadap perintah UU untuk membebaskan biaya penempatan PMI," katanya.

Tak hanya soal biaya penempatan, Benny juga meminta pemerintah mengalokasikan dana abadi bagi PMI.

"Mereka boleh bekerja di luar negeri tapi negara harus menjamin tidak ada masalah sosial yang dihadapi keluarga PMI dan tidak ada masalah pendidikan terputus yang dialami anak-anak PMI," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir terhebat di dunia sihir

Indef Ungkap 4 Masalah Krusial Ekonomi Syariah******

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.

Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).

Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.

Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.

Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.

Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.

Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.

"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.

Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.

Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.

"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.

Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

Kejagung tetapkan suami Sandra Dewi jadi tersangka pencucian uang ******

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024