singa id pinjol

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

UMP Papua Tengah Naik Rp150 Ribu Jadi Rp4,02 Juta******

Pemerintah ProvinsiPapua Tengah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 naik 4,13 persen menjadi Rp4.024.270.

Adapun UMP 2023 sebesar Rp3.864.700. Artinya, UMP 2024 Papua Tengah naik sekitar Rp150 ribu.

"Berdasarkan peraturan gubernur, UMP mengalami kenaikan sebesar Rp4.024.270. Dari Rp3.864.700 naik sebanyak Rp.159.578 atau sebesar 4,13 persen," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Tengah Frits James Boray, dilaporkan Antara, Rabu (22/11).

"Provinsi Papua Tengah masih mengacu pada provinsi induk, karena sampai saat ini kami belum mempunyai kantor statistik atau belum adanya dewan pengupahan di daerah ini," ujarnya.

Ia menjelaskan kenaikan tersebut ditentukan dari tiga hal, di antaranya kemampuan nilai beli oleh masyarakat secara umum, pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Kami menilai berdasarkan tingkat kesulitan di wilayah Papua Tengah, dengan kenaikan UMP dinilai masih ideal," katanya lagi.

Frits mengimbau pihak swasta atau perusahaan harus segera menyesuaikan upah bagi karyawannya. Apabila ada yang tidak melaksanakan, akan ada sanksi berat.

"Sebenarnya angka tersebut sudah ideal, karena kami pikir di masa akan datang kembali hitung lagi sesuaikan dengan tingkat pendapatan Provinsi Papua Tengah," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya kembali dari ruang dewa utama

UMK Bandar Lampung 2024 Naik Jadi Rp3,1 Juta******

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampungmenaikkan upahminimum kota (UMK) 2024 sebesar 3,75 persen atau Rp112.282 dari Rp2.991.349 menjadi Rp3.103.631.

"UMK Bandar Lampung 2024 naik Rp112.282, sehingga 2024 mendatang UMK di kota ini sebesar Rp3.103.631," kata Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana seperti dikutip dari Antara,Rabu (22/11).

Ia menjelaskan perhitungan UMK 2024 sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan telah dibicarakan dengan berbagai pemangku, seperti pengusaha, buruh, hingga dewan pengupahan.

"Apalagi sekarang kan bahan pokok mahal, pembayaran apa-apa naik. Misal kita bangun rumah kan semua bahan-bahannya juga mahal, maka dari itu kami ambil persentase kenaikan UMK yang tertinggi," kata dia.

Ia pun mengimbau agar perusahaan dapat menerapkan dan mengupah pegawainya sesuai dengan UMK mulai Januari 2024.

Eva mengingatkan apabila terdapat perusahaan yang tidak sesuai membayarkan gaji karyawannya sesuai UMK, maka pemkot akan melakukan peninjauan.

"Mereka (perusahaan) harus ada alasan dulu kenapa bayar tidak sesuai UMK, kalau pendapatannya masih kecil, masih bisa dipertimbangkan, akan tetapi kalau yang besar ya harus sesuaikan. Karena ini bukan maunya kami, tapi maunya Pemerintah Pusat," kata dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Kota Yanwardi mengatakan bahwa hasil penetapan UMK di Bandar Lampung ini segera diajukan ke Pemprov Lampung untuk disetujui.

"Untuk faktornya itu, melihat barang-barang mahal dan juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat, itu pertimbangan Wali Kota Bandar Lampung mengambil persentase tertinggi. Namun begitu, pengambilan keputusan kenaikan UMK tidak keluar dari PP 51 Tahun 2023 tentang pengupahan," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Yi Feng Luo Lanxue

Buruh soal Rencana Mogok Nasional: Tunggu Putusan Kenaikan UMK******

Ketua Umum Kongres Aliansi SerikatBuruhIndonesia (KASBI) Unang Sunarno mengatakan aksi mogok nasional akan dilaksanakan setelah putusan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dikeluarkan.

"Kalau mogok nasional akan dievaluasi dari hasil putusan kenaikan UMK-nya," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat juga mengatakan rencana aksi mogok nasional tengah dikonsolidasikan. Namun, rencana mogok nasional diperkirakan akan dimulai pada 30 November 2023.

"Untuk demo puluhan ribu. Untuk mogok jutaan," ungkapnya.

Serikat buruh sempat mengancam mogok nasional lantaran menilai pemerintah membuat formulasi upah murah dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2024.

Sunarno menuding pemerintah gagal membuat konsep pengupahan di Indonesia. KASBI menegaskan PP Nomor 51 Tahun 2023 adalah aturan yang hanya melanggengkan upah murah untuk buruh.

Buruh menolak kenaikan upah dihitung dengan tiga variabel, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Sunarno menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah membuat rumus misterius yang tak mengakomodasi kebutuhan riil buruh.

"Pemerintah memaksakan pemberlakuan upah murah menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023. Maka, dalam waktu dekat ini menjelang penetapan UMK kota/kabupaten kami, kaum buruh anggota KASBI, di berbagai daerah akan bergerak turun ke jalan sampai ada kenaikan upah mengacu pada kebutuhan hidup riil kaum buruh sesuai survei kebutuhan hidup layak (KHL)," jelasnya, Rabu (22/11).

"Pemogokan sangat tergantung aliansi dari berbagai serikat buruh di daerah. Saat ini pun kami sedang banyak konsolidasi aliansi untuk mendorong terjadinya pemogokan nasional, serentak di berbagai daerah," tegas Sunarno.

Ia menyebut KASBI sudah melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Ada di tiga daerah Jawa Barat, yakni Karawang, Subang, dan Cimahi.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal berjanji akan menggelar mogok massal dalam waktu dekat. Ia akan mengerahkan para buruh anggotanya untuk turun ke jalan.

Ia menyebut mogok nasional akan diselenggarakan antara 30 November 2023 hingga 13 Desember 2023. Kendati, Iqbal belum memastikan kapan aksi mogok nasional ini digelar.

Iqbal hanya menjanjikan mogok nasional akan melibatkan 5 juta buruh di 100 ribu lebih perusahaan di Indonesia.

Penetapan UMP 2024 di beberapa daerah sudah diumumkan. Namun kenaikan upah tak sesuai tuntutan buruh, yakni sebesar 15 persen.

Tak sedikit kenaikan upah buruh di beberapa daerah kurang dari Rp50 ribu. Sebut saja di Aceh yang hanya naik Rp47 ribu hingga buruh Gorontalo dengan kenaikan Rp35 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi Loli

Argentina Batal Gabung BRICS******

Argentina batal bergabung dengan BRICS. Sinyal pembatalan muncul usai presiden yang baru terpilih, Javier Milei, tampak tak tertarik dengan blok ekonomi negara-negara berkembang tersebut.

BRICS merupakan akronim dari lima negara yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelimanya membuat blok ekonomi baru dengan tujuan mempromosikan dialog dan kerja sama antarnegara-negara berkembang.

Argentina termasuk di antara enam negara yang diundang untuk menjadi anggota baru BRICS pada pertemuan puncak, yang diadakan di Afrika Selatan pada Agustus lalu.

"Kami belum paham apa manfaatnya (bergabung dengan BRICS) bagi Argentina saat ini. Kalau nanti ternyata ada manfaatnya, kami akan analisa," ujarnya kepada kantor berita Rusia RIA, dikutip Reuters, Selasa (21/11).

Namun, China belum mengetahui putusan Argentina tersebut.

"Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mekanisme kerja sama BRICS merupakan platform penting bagi pasar negara berkembang dan untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama serta menjunjung kepentingan bersama," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning.

China dan Rusia mendorong perluasan kelompok BRICS untuk melawan dominasi ekonomi Barat.

Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir dan Uni Emirat Arab adalah lima negara lainnya yang diundang pada KTT bulan Agustus untuk bergabung dengan BRICS.

[Gambas:Video CNN]

Setengah kebahagiaan seumur hidup

Basuki Bersuara soal Beton Diganti Baja di Kasus Korupsi Tol MBZ******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono buka suara terkait pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton, namun diubah menjadi rangka baja.

Basuki mengatakan bahwa penggunaan rangka baja tak akan menimbulkan risiko dan tak jauh berbeda dengan rangka beton. Pasalnya, kata dia, rangka baja yang digunakan sekarang sudah diuji sertifikasi.

"Kalau baja, yang (Tol) Tomang itu baja. Jadi enggak ada masalah antara baja dengan beton. Di Tomang itu baja, mana lagi? Cikunir? Baja kan?" kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul artikel berita ini sudah diubah pada Rabu (22/11) pukul 20.00 setelah mendapatkan penjelasan dari pemangku kepentingan terkait.

Legenda Pembunuh Setan

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah