slot gacor mudah menang

Melbourne, andalkan cinta

Kemenhub Sebut KCIC Belum Beri Data Lengkap soal Konsesi Kereta Cepat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan data PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum lengkap untuk mengajukan perpanjangan masa konsesi kereta cepatJakarta Bandung (KCJB) menjadi 80 tahun.

"Belum lengkap. Kami masih menghimpun juga terhadap data-data juga kenapa bisa nambah, apa masalah konsesinya," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal di Stasiun Gambir, Kamis (22/12), dikutip dari detikcom.

Risal mengatakan Kemenhub masih harus mempelajari pengajuan penambahan masa konsesi kereta cepat yang diajukan KCIC.

"Kembali lagi pada data yang mereka kirim. Kalau mereka (KCIC) belum kirim data untuk kami bisa menghitung ulang, mungkin tidak jadi konsesikan tambah waktu 80 tahun, ya kami menunggu itu," jelasnya.

Sebelumnya, KCIC meminta Kemenhub memperpanjang konsesi KCJB dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Permohonan perpanjangan konsesi ini telah dilayangkan KCIC lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 ke Kementerian Perhubungan.

Di lain sisi, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah.

Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek KCJB mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Dwiyana juga menyinggung revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Penyumbang revenue sebelumnya berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

[Gambas:Video CNN]

Monster Apartemen Sehari-hari

Harga Daging Sapi Naik Jelang Tahun Baru 2023******

Harga daging sapi di DKI Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia melonjak saat masa liburan Natal 2022 dan menjelang Tahun Baru 2023. Bahkan, harga daging sapidi Kalimantan Barat tembus di level Rp159 ribu per kg.

Mengutip data pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) nasional, Senin (26/12), kenaikan harga daging sapi ini merata di seluruh wilayah Indonesia.

Rata-rata harga nasional, untuk daging sapi kualitas 1 tercatat naik 0,25 persen alias Rp350 per kg menjadi Rp138.250 per kg.

Sementara itu, daging sapi kualitas 2 naik rata-rata hingga 0,55 persen atau Rp700 menjadi Rp128.250 per kg.

Daging sapi kualitas 2 termurah dijajakan di Kepulauan Riau seharga Rp88 ribu per kg dan termahal ada di Kalimantan Tengah Rp152.500 per kg.

Untuk wilayah DKI Jakarta, mengutip info pangan Jakarta, rata-rata harga daging sapi murni atau semur mencapai Rp141.750 per kg, namun daging sapi has atau paha belakang turun menjadi Rp146.250 per kg.

Jika dirinci, harga daging sapi murni atau semur di kawasan Jakarta Pusat naik Rp3.333 per kg dibandingkan hari sebelumnya menjadi Rp143.333 per kg.

Kemudian, di kawasan pasar di Jakarta Timur naik Rp1.364 menjadi Rp142.273 per kg.

Sedangkan harga daging sapi murni di pasar Jakarta Selatan naik dari Rp140.500 per kg menjadi Rp140.556 per kg.

Sementara untuk harga daging sapi has atau paha belakang di Jakarta Pusat naik dari dari Rp150.625 per kg menjadi Rp150.833 per kg. Begitu pula di kawasan pasar Jakarta Timur, daging sapi has naik Rp455 menjadi Rp147.273 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

RK soal Argo Parahyangan vs Kereta Cepat: Dahulukan yang Lebih Cepat******

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menegaskan dukungan penuh Pemprov Jabar terhadap operasional Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Bahkan, Ridwan mengaku akan mendahulukan kereta cepat lantaran melayani masyarakat lebih cepat dibandingkan KA Argo Parahyangan.

"Itu kan dua urusan yang sama, urusan mengangkut penumpang Jakarta ke Bandung. Itu jadi ada dua pilihan. Tentu kita dahulukan proyek baru yang memang melayani masyarakat dengan lebih cepat," ungkap Ridwan saat ditemui di Hotel Fairmont, seperti dikutip dari Detik, Selasa (20/12).

"Jadi semua keputusan ini harus dievaluasi plus minusnya. Harusnya jangan kebanyakan dikritisi dulu sekarang karena belum dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan KA Argo Parahyangan masih akan tetap beroperasi meski kereta cepat meluncur. Pasalnya, kedua moda memiliki jalur dan target penumpang yang berbeda.

"Kalau Argo Parahyangan kami dalam waktu dekat belum ada konsep untuk memberhentikan itu pak. Masih berjalan Argo Parahyangan," ujar Risal dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Kamis (8/12) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Kementan Pastikan Stok Cabai Aman Selama Libur Natal dan Tahun Baru******

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok cabai dan bawang merah masih tercukupi selama momen Hari Raya Natal 2022dan Tahun Baru 2023.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengklaim dari hasil pemantauan yang telah dilakukan kedua bahan pangan itu masih terkendali baik di wilayah Jawa maupun Luar Jawa.

"Dari hasil laporan Tim Pemantauan, pasokan aneka cabai dari wilayah sentra produksi ke Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) aman dan terkendali," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/12).

Prihasto menyebut dari hasil koordinasi dengan champion cabai di berbagai daerah sentra, pasokan ke PIKJ dari Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) mencapai 4-5 ton per hari, Sulawesi Selatan sekitar 2 ton per hari, dan Magelang (Jawa Tengah) mencapai 4 ton per hari.

Manager Unit Pasar Besar PIKJ Mardiyanto memastikan pasokan aneka cabai ke Pasar Induk Kramat Jati juga masih lancar.

Ia menuturkan per Sabtu (24/12), pasokan cabai merah keriting (CMK) mencapai 41 ton, cabai rawit merah (CRM) 30 ton, cabai merah besar (CMB) 19 ton, dan cabai rawit hijau (CRH) 12 ton.

"Pasokan dari lokasi sentra produksi ke PIKJ menjelang Nataru ini lancar. Harga juga tidak ada pergolakan. Aman," jelasnya.

Lihat Juga : H-1 Jelang Nataru, 28 Ribu Orang Menyeberang dari Jawa ke Sumatra

Sangat mendominasi

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]

tukang sampah pesawat

Resesi Mengintai, Ekonom Minta Pemerintah Tunda Subsidi Mobil Listrik******

Ekonom meminta pemerintah mengkaji ulang rencana subsidi kendaraan listrikdi tengah ancaman resesi globalpada tahun depan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut anggaran subsidi perlu ditinjau ulang karena APBN tahun depan masih membutuhkan anggaran untuk antisipasi resesi, misalnya untuk meningkatkan dana ketahanan pangan dan perlindungan sosial.

"Ruang fiskal makin sempit terlebih besaran defisit APBN tidak boleh di atas 3 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/12).

"Itu lebih berguna bagi masyarakat sekaligus mengurangi emisi karbon," kata Bhima.

Bhima juga khawatir jika mobil dan motor listrik disubsidi bisa menambah kemacetan terutama di kota kota besar. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor disebut sudah tembus 150,7 juta unit, artinya lebih dari setengah total mempunyai kendaraan bermotor.

Sebelum menyalurkan subsidi kendaraan listrik, Bhima juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan efek dari banjirnya impor komponen dan kendaraan listrik jadi. Saat ini, banyak mobil dan motor listrik berasal dari impor, begitu juga suku cadangnya.

Maka dari itu, besaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai kategori subsidi kendaraan listrik perlu ditekankan. Ia menekankan jangan sampai pemerintah menyubsidi barang impor menggunakan dana APBN.

"Karena masih lempar wacana, sebaiknya dikaji dulu bentuk subsidi yang ideal tanpa jadi beban APBN sekaligus tepat sasaran ke transisi energi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mempertanyakan dasar yang digunakan pemerintah dalam menentukan kriteria penerima subsidi mobil dan motor listrik. Ia mengatakan harga kendaraan listrik sangat mahal, sehingga yang menikmati subsidi bisa saja hanya orang kaya..

"Kalau masyarakat yang kelas menengah ke bawah enggak bisa beli, apalagi untuk roda empat yang harganya hanya orang kaya yang mampu membeli," ujar Mamit.

[Gambas:Video CNN]