nyicil di shopee

Putri tertua dari keluarga terkenal

Menaker Resmi Rilis Aturan THR Buruh, Ini Isinya******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi merilis aturan soal kewajiban pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2024 paling lambat H-7 Idulfitri 1445 H atau 3 April 2024 (asumsi 1 Syawal 1445 H jatuh pada 10 April 2024).

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Beleid ini diterbitkan pada 15 Maret 2024.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan," tulis Poin 2 SE Menaker 2/2024, dikutip Senin (18/3).

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

"Bagi pekerja/ buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan," tulis Poin 5.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Ida sebelumnya menegaskan THR wajib dibayarkan oleh pengusaha.

"Saya kira semua sudah tahu ya THR itu adalah kewajiban pengusaha yang harus diberikan kepada pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan Lebaran," kata Ida di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

Sederet Bisnis Ahmad Dhani, Pentolan Dewa 19 yang Lolos ke Senayan******

Ahmad Dhani dipastikan lolos menjadi anggota DPRRI periode 2024-2029 setelah menang di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur I dari Partai Gerindra.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI, pentolan band Dewa 19 itu memperoleh 134.227 suara.

Selain dikenal sebagai musisi ngetop, Dhani juga memiliki sejumlah bisnis lain yang menjadi sumber cuannya.

Melansir The Mirror, Ahmad Dhani ditaksir bisa mengantongi hingga Rp450 juta untuk sekali tampil bersama Dewa 19.

Selain memiliki label rekaman, Dhani juga merambah bisnis fesyen. Ia memiliki brand pakaian bernama Proshop Original yang menjual berbagai merchandise Dewa 19, seperti kaos, jaket, tas, dompet, topi, dan sandal.

Harga yang disematkan untuk barang-barang ini berkisar antara Rp50 ribu hingga Rp395 ribu. Produk-produknya dijual melalui platform jual-beli online seperti Tokopedia dan Shopee.

Sumber pendapatan Dhani lainnya adalah dari akademi musik Ahmad Dhani School of Rock yang tersebar di berbagai kota, serta royalti dari lagu-lagu ciptaannya.

Ia pun mendapat gaji sebagai juri ajang pencarian bakat di sebuah stasiun TV.

Politisi anyar ini juga mendapat pendapatan dari channel Youtube miliknya, VIDEO LEGEND. Channel ini memiliki 1 juta subscribers dan aktif menampilkan berbagai video tentang musik, politik, dan kehidupan pribadi Ahmad Dhani. Melansir Socialblade, channel ini bisa menghasilkan minimal Rp21 juta per bulan.

Bisnis kuliner dicaplok juga. Mantan suami Maia Estianty ini punya restoran Wisma Dewa 19 Restography. Restoran ini terletak di rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Menu yang dijual diberi nama-nama unik, seperti Sate Ayam Estianty, Lidah Goreng Jamilah, dan Steak Mulan Jameela.

Ia sempat dikabarkan memiliki usaha karaoke bernama Ahmad Dhani's Masterpiece Karaoke, yang kemudian berganti nama menjadi Masterpiece Signature Family Karaoke. Belakangan, perusahaan karaoke tersebut menegaskan Dhani bukan pemilik usaha hiburan itu, tetapi hanya brand ambassador saja.

[Gambas:Video CNN]

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

Menaker Resmi Rilis Aturan THR Buruh, Ini Isinya******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi merilis aturan soal kewajiban pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2024 paling lambat H-7 Idulfitri 1445 H atau 3 April 2024 (asumsi 1 Syawal 1445 H jatuh pada 10 April 2024).

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Beleid ini diterbitkan pada 15 Maret 2024.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan," tulis Poin 2 SE Menaker 2/2024, dikutip Senin (18/3).

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

"Bagi pekerja/ buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan," tulis Poin 5.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Ida sebelumnya menegaskan THR wajib dibayarkan oleh pengusaha.

"Saya kira semua sudah tahu ya THR itu adalah kewajiban pengusaha yang harus diberikan kepada pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan Lebaran," kata Ida di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Dewa Kota

19 Perusahaan Baru Melantai di Bursa Sampai 1 Maret, Raih Dana Rp3 T******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 19 perusahaan melantai di bursa atau melakukan pencatatan perdana sahamatau Initial Public Offering (IPO) di pasar modalIndonesia sampai dengan 1 Maret kemarin.

Dari aksi korporasi itu, BEI menyatakan total dana Rp3,45 triliun berhasil dihimpun.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan selain 19 itu, masih ada 17 perusahaan yang antre IPO.

Berdasarkan sektor, ia menjelaskan lima perusahaan sektor industri, empat perusahaan sektor barang konsumen primer, tiga perusahaan sektor teknologi, dua perusahaan sektor barang baku, dua perusahaan sektor barang konsumen non primer, serta satu perusahaan sektor infrastruktur.

Untuk penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS), ia mengungkapkan selama tahun ini telah diterbitkan sebanyak 15 emisi dari 13 penerbit EBUS dengan dana dihimpun mencapai Rp15,3 triliun.

Sehingga, total EBUS tercatat di BEI saat ini sejumlah 549 emisi, dengan outstanding senilai Rp467,34 triliun dan 32,362 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang diterbitkan oleh 128 perusahaan.

Adapun, untuk Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI sejumlah 186 seri, dengan nominal mencapai Rp5.810,39 triliun dan 502,10 juta dolar AS, ditambah Efek Beragun Aset (EBA) sebanyak 10 emisi senilai Rp3,25 triliun.

Lebih lanjut, Nyoman menjelaskan terdapat empat perusahaan tercatat yang telah menerbitkan right issue selama tahun ini, dengan total nilai sebesar Rp3,08 triliun.

"Masih terdapat 24 perusahaan tercatat dalam antrean right issue BEI," ujar Nyoman.

[Gambas:Video CNN]

Arena Manju

Unilever Akan Pecat 7.500 Karyawan Demi Bisnis Es Krim******

Perusahaan raksasa dunia Unileverakan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 7.500 karyawan demi bisnis es krim.

Unilever sedang bersiap memisahkan bisnis es krim mereka. Oleh karena itu, mereka memecat karyawan agar punya dana operasional lebih

"Bisnis es krim ini dalam proses pindah ke kantor pusat terpisah di Amsterdam," kata Unilever, dikutip Reuters.

Lihat Juga : Alasan Unilever PHK Massal 7.500 Karyawan

Nelson Peltz, aktivis investor sekaligus anggota dewan dana, juga menyambut baik langkah Unilever. Sambutan baik juga datang dari pemegang saham Unilever Aviva.

Unilever adalah produsen sejumlah merek es krim ternama. Beberapa di antaranya Magnum dan Ben & Jerry's.

Es krim menyumbang 16 persen dari total penjualan produk-produk Unilever di seluruh dunia. Bahkan, penjualan es krim menyumbang pendapatan Unilever hingga 40 persen di beberapa negara.

sistem logistik perkotaan

Respons Ketua Driver Ojol soal Pernyataan Grab******

Perkumpulan Armada Sewa Indonesia (PAS Indonesia) merespons pernyataan Gojekdan Grab Indonesiayang menegaskan hanya akan memberikan insentif kepada driverojek online(ojol) alih-alih tunjangan hari raya (THR).

Ketua Umum PAS Indonesia Wiwit Sudarsono mengatakan pihaknya sudah tidak kaget dengan pernyataan perusahaan aplikator itu. Ia sudah memprediksi aplikator tidak akan mengikuti imbauan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membayarkan THR kepada driver.

"Aplikator pasti akan berkelit dari imbauan Kemenaker tersebut," ujar Wiwit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/3).

Adapun terkait pemberian insentif kepadadriverojol, Wiwit mengatakan hal itu memang lumrah diberikan aplikator saat Lebaran. Namun, untuk mendapat insentif tersebut driver harus bekerja saat hari H dan H+1 Idul Fitri.

Oleh karenanya, Wiwit mendesak Kemnaker untuk menerbitkan surat keputusan (SK) yang isinya mewajibkan perusahaan membayar THR kepada driverojol. Dengan begitu, Kemnaker tidak hanya memberikan imbauan saja.

"Seharusnya Kemenaker menerbitkan SK berikut petunjuk teknisnya yang mewajibkan aplikator memberikan THR kepadadriverojol dan taksionline. Kalau hanya sekadar imbauan, pasti tidak akan dilaksanakan oleh aplikator," tutur Wiwit.

Setali tiga uang, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat juga sudah menduga kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan aplikator.

Menurutnya, hal itu diambil oleh perusahaan karena status driverojol yang merupakan mitra. Sementara, THR sendiri biasanya diberikan kepada pegawai kontrak atau tetap sesuai dengan besaran gaji yang diterima.

"Nah, persoalannya driver onlinedan kurir ini tidak dapat upah. Artinya, tergantung aplikasi yang menggunakan," ucap Mirah.

Ia pun menyayangkan langkah Kemnaker yang dengan mudah mengimbau perusahaan membayar THR kepada driverojol dan disamakan dengan pegawai kontrak ataupun tetap.

"Kami menyayangkan Kemnaker terlalu terburu-buru kalau menurut saya dalam memberikan statemen karena di tahun-tahun sebelumnya tidak dapat imbauan seperti ini," ujarnya.

Di sisi lain, pembayaran THR kepada driver ojol juga belum memiliki aturan teknis yang jelas. Di tengah kondisi itu, kata Mirah, fakta di lapangan banyak driverojol yang memiliki lebih dari satu akun aplikator.

Artinya, satu orang driverbisa saja menggunakan aplikasi dari Gojek maupun Grab secara bersamaan.

Oleh karena itu, Mirah menilai Kemnaker seharusnya mengajak diskusi semua pemangku kepentingan sebelum membuat statemen.

"Jadi ini harus dievaluasi. Kemudian diperbaiki lagi, ketika (menerbitkan) regulasinya harus mengajak stakeholder terkait, duduk bersama baik dengan aplikator maupun perwakilan driver," kata Mirah.

Kemnaker mengimbau aplikator untuk memberikan THR kepada driver ojol.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

[Gambas:Video CNN]

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Gojek dan Grab Indonesia buka suara soal imbauan itu. Gojek misalnya, menghormati imbauan itu. Melalui SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo, mereka akan mengikuti peraturan pemerintah dan regulasi yang berlaku.

Namun, ia mengatakan hubungan antara perusahaan dengan driverbukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan, melainkan hanya sebagai mitra.

"Berdasarkan ketentuan Permenaker 5 Tahun 2021 Pasal 31 dan Permenhub 12/2019 Pasal 15, kami memahami bahwa hubungan perusahaan aplikasi dan ojol adalah hubungan kemitraan, dan bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerja seperti perjanjian kerja dengan waktu tertentu (PKWT), PKWTT, dan hubungan kerja lainnya," ujar Rubi dalam keterangan resmi, Rabu (20/3).

Meski demikian, Rubi menjelaskan pihaknya memiliki program khusus saat hari raya bagi para driver, salah satunya adalah program Swadaya.

Swadaya merupakan program Gojek dalam memberikan akses manfaat tambahan khusus untuk mitra driver dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Menurut Rubi, program ini ditujukan untuk meringankan biaya operasional mitra driver dan juga sudah dinikmati oleh jutaan driver di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan di tahun ini, program Gojek Swadaya menyalurkan program Swadaya Mudik berupa potongan harga bagi kebutuhan persiapan mudik mitra driver seperti pulsa, perawatan kendaraan, pengecekan kesehatan, dan lainnya.

Senada, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy juga menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan Grab Indonesia hanya akan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja konvensional dalam bentuk PKWT dan PKWTT.

"Namun dalam semangat kekeluargaan di bulan yang baik ini, Grab menyediakan insentif khusus Hari Raya Idul Fitri yang akan diberikan kepada para mitra di hari pertama dan kedua Lebaran," kata.