petir77

mpored 605Jutaan kata 217989Orang-orang telah membaca serialisasi

《petir77》

Di Jakarta, harga beras turun Rp2 ribu per kilogram******

Jakarta (ANTARA) - Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa harga beras di Pasar Induk Cipinang turun sebesar Rp2 ribu per kilogram (kg) dalam dua pekan terakhir.

"Hari ini turun Rp200," kata Ketua Perpadi DKI Jakarta Nellys Soekidi kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Nellys menuturkan saat ini harga beras medium di Pasar Induk Rp12.300 per kg. Sedangkan beras premium dibanderol Rp14 ribu per kg.

Harga ini semakin turun jika dibandingkan dengan Selasa (20/2) saat harga beras di Pasar Induk Cipinang mengalami penurunan mencapai Rp1.000 per kg. Penurunan harga terjadi di semua jenis beras mulai dari medium hingga premium di kisaran Rp700-1.000 per kg.

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan pemantauan stok, harga dan mutu beras di Jakarta secara rutin menjelang bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah.

Baca juga: Satgas Pangan DKI terus pantau stok harga beras jelang Ramadhan 1445 H
Baca juga: BPS DKI catat Inflasi tahunan Februari DKI Jakarta capai 2,12 persen

Pemprov DKI Jakarta juga mengendalikan inflasi melalui kegiatan sembako murah. Yakni masyarakat membeli paket sembako seharga Rp100 ribu terdiri dari beras lima kg, gula pasir satu kg, tepung terigu satu kg serta minyak goreng dua liter.

Pemprov DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Perum Bulog dan ID Food juga melakukan upaya pengendalian harga.

Hal itu diwujudkan melalui penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) kualitas medium ke masyarakat dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp54.500 per kantong berisi lima kg di toko-toko beras dan pasar moderen.

Ia mengatakan bahwa harga beras turun karena panen raya akan berlangsung Maret ini. Karena itu diharapkan masyarakat tak perlu khawatir.

Meski begitu, ia berharap harga gabah basah tidak anjlok ketika panen raya tiba. "Petani jangan sampai rugi," katanya yang menyebutkan bahwa saat ini stok beras di Cipinang sebanyak 32.000 ton.
 

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa putra Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK), M. Thoriq Kasuba, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga memeriksa Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif sebagai saksi dalam perkara yang sama.

"M. Thoriq Kasuba dan Muhaimin Syarif masih menjalani pemeriksaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Penyidik KPK hari ini juga turut memeriksa dua saksi lainnya terkait perkara tersebut yakni pegawai negeri sipil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Maluku Utara Arafat Talaba dan mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Elang Kusnandar Prijadikusuma.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Baca juga: KPK masih periksa sejumlah ASN terkait OTT gubernur Malut nonaktif
Baca juga: KPK geledah kediaman Gubernur Malut di Ternate
Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot 2022 resmi、prediksi togel keluar hari ini、menara368

Terkait：slot gacor maxwin hari ini、cara dapat uang dengan cepat、pinjaman online yang bunga rendah、voucher diskon grabfood、link slot tergacor di dunia、trik main slot pemula、ingatbola88、pembayaran kredivo di tokopedia、slot deposit dana bonus 100、situs slot skywind

---

---

bab terbaru：angkajitutoto（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08