tokopedia pakai kredivo 789Jutaan kata 498660Orang-orang telah membaca serialisasi
《ratucasino88》
Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU******
karena masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. "Besok Insyaallah baru masuk TKN," katanya. Ketika ditanya soal imbauan kepada warga NU untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran, dirinya menegaskan tidak ada imbauan kepada warga NU. "Kalau imbauan enggaklah karena organisasi itu kan gak punya hak pilih, yang punya hak pilih warganya," katanya.
Baca juga: Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke-78 di GBK
Khofifah Indar Parawansa telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, Khofifah Indar Parawansa harus nonaktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam TKN Prabowo-Gibran. "Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/1).
Baca juga: Dishub DKI juga siapkan rekayasa lalu lintas untuk Harlah NU Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain. "Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya. Secara lembaga, kata dia, keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Namun secara pribadi, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi. "Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka******
Djuhandhani mengatakan daftar pemilih tetap dan data pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan loby-loby dengan perwakilan Partai Politik. Dengan telah ditetapkannya tujuh orang tersangka, kata Djuhandhani, pihaknya segera menyelesaikan berkas perkara dengan sisa waktu enam hari kerja. "Dengan waktu tinggal 6 hari kami harus selesaikan berkas perkara karena penanganan Tindak Pidana Pemilu hanya 14 hari. Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN
Baca juga: Bawaslu RI sebut salah satu eks PPLN Kuala Lumpur melanggar pidana
Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Label:supercuan、gacor 305、bisnis cepat menghasilkan uang
Terkait:shio88 login、cara dapat uang di neo+、bcaplay、cara kredit hp di akulaku dengan dp、51 togel、slot 4d gacor、slot mansion88、tempat kredit hp online terpercaya、prediksi for togel、idnscore rtp
bab terbaru:kredivo untuk mahasiswa(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
Yang paling penting ini dampaknya. Jadi pemerintah, Presiden (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelitCirebon (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dioptimalkan untuk memudahkan warga setempat dalam mengurus berbagai keperluan pada fasilitas itu. “Hari ini sengaja saya datang mendadak. Memang saya lihat ini belum optimal. Oleh karena itu harapan saya, sayang pemerintah daerah (pemda) kalau tidak mengoptimalkannya,” kata Azwar Anas setelah menggelar inspeksi mendadak di MPP Kabupaten Cirebon, Senin.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
《ratucasino88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cicilan barang tanpa kartu kreditHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《ratucasino88》bab terbaru。