kingkoi88

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

bintaro88

Citigroup PHK Lagi, Kali Ini Sasar Level Manajer******

Jakarta, CNN Indonesia--

CEO Citigroup Jane Fraser membahas rencana perombakan besar-besaran perusahaan dengan para direktur pelaksana. Salah satu poin yang dibahas adalah rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah posisi pimpinan.

Dilansir dari Reuters, Jumat (19/1), sumber yang mengetahui rencana ini menyebut rencana ini merupakan tindak lanjut dari rencana PHK 20 ribu karyawan dalam dua tahun ke depan yang diumumkan pekan lalu.

Dalam pembicaraan terpisah, manajer di bagian pasar, risiko, dan perbankan investasi menyebut bakal diberhentikan sebagai bagian dari reorganisasi.

Sayangnya hingga kini pihak Citigroup masih menolak untuk memberikan komentar.

Di tengah reorganisasi perusahaan, sebanyak tiga eksekutif senior pun dikabarkan hengkang dari Citigroup.

Para eksekutif tersebut di antaranya Tim Gately, kepala penjualan ekuitas AS; Thomas Lynch, kepala global penjualan layanan utama; dan Matt Brady, kepala penjualan Delta One di Amerika.

Ketiga eksekutif juga tak segera memberikan tanggapan yang meminta komentar terkait hal ini.

Citigroup juga dikabarkan bakal memberhentikan sekitar 20 peneliti ekuitas di Asia Pasifik sebagai bagian dari perombakan globalnya.

Lihat Juga : Curhat Ahok soal Risiko Kerja di BUMN: Salah Sedikit Masuk Penjara

Menurut seorang sumber yang mengetahui perihal ini, dua orang peneliti di Hong Kong akan terkena dampaknya. Sementara pengurangan jumlah karyawan lainnya akan dilakukan di Jepang, Australia, dan Korea.

Kata sumber itu, pemangkasan ini akan mengurangi tenaga kerja riset regional bank Wall Street yang memiliki beberapa ratus karyawan yang berbasis di berbagai pasar.

Citigroup sebelumnya mengatakan bakal memangkas 20 ribu karyawan selama dua tahun ke depan usai membukukan kerugian sekitar US,8 miliar atau setara Rp28,14 triliun (asumsi kurs Rp15.637 per dolar AS) pada kuartal terakhir.

Menurut sumber, jumlah karyawan akan dikurangi sebanyak 5.000 orang dalam organisasi saat ini, sementara 5.000 karyawan lainnya akan diberhentikan dari bisnis yang dijual.

Kendati Citigroup telah memberikan informasi terbaru secara berkala terkait pemangkasan ini, para investor dan pekerja tetap mengamati dengan seksama waktu dan rincian ihwal perubahan organisasi ini.

Sumber tersebut menambahkan bahwa 10 ribu staf akan diberhentikan dari divisi-divisi pendukung seperti teknologi dan operasional.

Rencana pemangkasan sekitar 8 persen dari pegawai Citigroup merupakan salah satu PHK terbesar di Wall Street dalam beberapa tahun terakhir. Perombakan ini merupakan bagian penting dari upaya Fraser untuk merampingkan bank dan meningkatkan imbal hasil dan harga sahamnya.

Bank terbesar ketiga di AS ini juga tengah menghadapi perintah persetujuan dari regulator pada 2020 yang menuntut perbaikan atas beberapa "kekurangan yang sudah berlangsung lama" dalam pengendalian internalnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Saya seorang pemain besar

deposit 30k bonus 30k to kecil

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Reinkarnasi pesawat

jokerroma

MAKI gugat Polda Metro Jaya terkait kasus Firli******

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap 
Polda Metro Jaya terkait belum ditahannya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

"Padahal penetapan tersangka terhadap Firli sudah berlangsung cukup lama, yaitu lebih dari tiga bulan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada pers di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri (FB) oleh Polda Metro Jaya sudah didaftarkan pada Jumat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Menurut dia, gugatan tersebut diajukan untuk melawan termohon satu Kapolda Metro Jaya, termohon dua Kapolri dan termohon tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Boyamin menuturkan, pokok permohonan gugatan praperadilan yang diajukan, yaitu bahwa Kapolda dan Kapolri telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Pokok permohonan lainnya, yaitu untuk dipatuhi putusan ini oleh para termohon maka diperlukan perintah hakim kepada para termohon melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

"Selain itu para termohon seharusnya segera melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik," tuturnya.

Sementara itu, untuk petitum atau permintaan kepada hakim, yaitu bahwa pemohon sah pihak ketiga berkepentingan mengajukan praperadilan "a quo". PN Jakarta Selatan (Jaksel) berwenang menyidangkan.

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Kemudian menyatakan termohon satu dan termohon dua telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Selanjutnya memerintahkan para termohon melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri. 
Lalu memerintahkan para termohon untuk melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI Jakarta.

"Memerintahkan termohon dua untuk membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah komando langsung dari Kapolri," katanya.

Selain MAKI, gugatan praperadilan serupa juga dilayangkan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Hanya seorang pendeta Tao

cara pinjam uang di lazada paylater

MAKI gugat Polda Metro Jaya terkait kasus Firli******

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap 
Polda Metro Jaya terkait belum ditahannya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

"Padahal penetapan tersangka terhadap Firli sudah berlangsung cukup lama, yaitu lebih dari tiga bulan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada pers di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri (FB) oleh Polda Metro Jaya sudah didaftarkan pada Jumat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Menurut dia, gugatan tersebut diajukan untuk melawan termohon satu Kapolda Metro Jaya, termohon dua Kapolri dan termohon tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Boyamin menuturkan, pokok permohonan gugatan praperadilan yang diajukan, yaitu bahwa Kapolda dan Kapolri telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Pokok permohonan lainnya, yaitu untuk dipatuhi putusan ini oleh para termohon maka diperlukan perintah hakim kepada para termohon melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

"Selain itu para termohon seharusnya segera melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik," tuturnya.

Sementara itu, untuk petitum atau permintaan kepada hakim, yaitu bahwa pemohon sah pihak ketiga berkepentingan mengajukan praperadilan "a quo". PN Jakarta Selatan (Jaksel) berwenang menyidangkan.

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Kemudian menyatakan termohon satu dan termohon dua telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Selanjutnya memerintahkan para termohon melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri. 
Lalu memerintahkan para termohon untuk melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI Jakarta.

"Memerintahkan termohon dua untuk membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah komando langsung dari Kapolri," katanya.

Selain MAKI, gugatan praperadilan serupa juga dilayangkan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Kisah promosi Tiandao

website judi gacor

Pesantren (Digipreneur Al******

Surabaya (ANTARA) - Tidak jauh dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS) dan Kantor PWNU Jawa Timur, tepatnya 200-an meter di sisi utara atau di Jalan Pagesangan Baru VIII/17, Surabaya, ada Pesantren Digipreneur Al Yasmin, yang peletakan batu pertamanya dilakukan Gubernur Jatim periode 2019-2024 Hj Khofifah Indar Parawansa, Kamis (29/2/2024).

Biasanya, pesantren itu berbasis kitab, tapi pesantren yang pembangunannya diperkirakan selesai dalam hitungan bulan itu memiliki "nilai plus" berbasis era digital. Pesantren dengan konsep digipreneur itu mencakup dua hal sekaligus, yakni digital dan entrepreneurship.

Pesantren itu adalah lembaga pendidikan era digital yang berikhtiar menjawab tantangan era kekinian yang banyak dibanjiri gosip, sekaligus mengubah atau memanfaatkan era digital untuk hal positif secara keilmuan dan kemandirian. Jadi, ada perpaduan ilmu agama, ilmu digital, dan kemandirian dalam talenta digital.

"Pesantren yang kami rintis sejak 2021, dengan keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0014731.AH.01.04 (Yayasan Santri Milenial Indonesia/ Yasmin), itu merupakan cita-cita lama sejak 20-an tahun lalu atas spirit yang ditanamkan almaghfurlah KHA Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU 2000-2010)," kata inisiator Pesantren Digipreneur Al Yasmin, H Helmy M Noor, dalam perbincangan dengan ANTARA.

Dia mengaku mendapat inspirasi tentang digitalisasi dari almarhum KHA Hasyim Muzadi, bahkan pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Malang, itu mengenalkan dirinya dengan dunia digitalisasi sejak muda.

DIa pernah diajak Kiai Hasyim Muzadi ke sebuah kampus di India yang memiliki studio cukup besar, yang melahirkan aktor-aktris dunia dari Hollywod. Kiai Hasyim Muzadi mengamanati Helmy untuk bisa membuat hal serupa, tapi berbasis pesantren/Islami, mengingat kelompok radikal juga masif di dunia digital.

Meski belum memiliki bangunan berwujud pesantren secara fisik, namun dirinya sejak mendapatkan keputusan MenkumHAM pada tahun 2021 itu telah mengadakan serangkaian kegiatan, seperti ngaji kitab "Nisa'u Ahlil Jannah", santunan anak yatim, pelatihan dakwah digital, dan bantuan kamera profesional ke beberapa pesantren.

Kini, Humas Masjid Al Akbar Surabaya itu bersama tim menyiapkan pembangunan pondok, dengan harapan ke depan akan dikembangkan tiga program, yakni pesantren mahasiswa, pesantren tematik, dan pesantren tahfidz/TPQ.

Program pesantren mahasiswa itu memang untuk santri yang menjadi mahasiswa, namun mahasiswa bertalenta khusus, seperti public speaking, desain grafis, musik, dan talenta kewirausahaan lainnya. Targetnya, santri menempa hobi untuk menjadi profesi.

Untuk program pesantren tematik lebih bersifat "pesantren kilat", yang mengemas pembelajaran tematik, seperti digital marketing, pertanian digital, konten kreator, media, advertisingdigital, dan ketrampilan khusus bertema digital lainnya.

Untuk program pesantren tahfidz/TPQ dikhususkan pada anak-anak untuk membelajari dasar-dasar Dinul Islam, sekaligus memahami Al-Quran pada usia dini, dengan suasana belajar yang tematik dan menyenangkan.

Dari tiga program itu, pesantren ingin mencetak santri era kekinian dengan dua kemampuan, yakni talenta digital (mahasiswa-intelektual-praktisi-kemandirian-tematik) dan kesalehan digital (dakwah digital-dinul Islam).

Selain talenta digital, agaknya tematik dakwah, dalam konteks kesalehan digital juga tematik dakwah yang penting dan bahkan relevan menyauti "bangkitnya" para mantan anggota HTI, meski HTI telah resmi dibubarkan pada 19 Juli 2017 (Perppu Nomor 2 Tahun 2017).

Buktinya, para mantan anggota HTI menggelar acara Isra' Mikraj di TMII Jakarta pada 17 Februari 2024, yang berkedok nama "one ummah" untuk membangkitkan kembali HTI dengan misi "khilafah" (negara Islam) ala mereka.


Kesalehan digital

Khusus talenta digital (intelektual-praktisi-kemandirian) untuk santri dan mahasiswa di pesantren itu mendapat apresiasi dari Gubernur Jatim periode 2019-2024 Hj Khofifah Indar Parawansa saat peletakan batu pertama pesantren.

Khofifah yang juga Pembina Pesantren Digipreneur Al Yasmin menilai lembaga itu akan menjadi "kafetaria sistem" dalam penguatan dakwah bil mal atau harta, karena akan mencetak mahasiswa santri (mahasantri) dengan talenta digital yang profesional.

Menurut Khofifah, tampilnya peran pesantren itu didukung dengan berkembangnya kalangan profesional yang sangat luar biasa di lingkungan NU, sehingga dakwah lisan dan dakwah berbasis kitab akan berkembang lebih efektif, karena talenta mereka lebih riil dibandingkan dengan pola ceramah.

Dikatakan sebagai kafetaria sistem dalam dakwah "bil mal", karena pesantren itu akan menjadi pertemuan pemikiran yang berlanjut dalam pertemuan programatik, lalu berkembang menjadi pertemuan jejaring dalam pengembangan ekonomi.

Bahkan, pertemuan jejaring itu akan mampu menata pengembangan UMKM menjadi kelas tengah, menjadi besar dan menjadi potensi pasar. 

Selain talenta digital, agaknya kesalehan digital dalam konteks dakwah digital itu penting, mengingat radikalisasi lewat dunia digital juga didakwahkan para aktivis dan simpatisan kelompok radikal, meski ada yang berkedok nama "one ummah" untuk mengecoh masyarakat dan aparat.

Dakwah digital bukan sekadar viral, melainkan materi dakwah yang bermanfaat, karena dunia digital memang merupakan dunia yang merombak struktur komunikasi antarmanusia, dari komunikasi nyata menjadi komunikasi maya, yang bila tidak diberi konten yang benar dan baik justru akan menjadi "bumerang".

Jadi, sikap yang tidak bijak itulah yang bisa menjadi "mesin pembunuh" karakter. Ibaratnya, teknologi semakin maju, namun manusia semakin purbakala, karena karakter "menghalalkan" segala cara, seperti bukan manusia yang maju saja, melalui hoaks, framing, scam (penipuan), hack (retas), dan sebagainya.

Lebih dari itu, jebakan digital yang lebih gawat dari sekadar hoaks dan tindak kriminalitas bermodus digital adalah justru radikalisasi lewat dunia digital, seperti yang dilakukan kelompok tertentu yang terus mennggalang kader hingga berani tampil di depan pbulik.

Dosen UINSA M Ainur Rofiq Al Amin dalam buku "Kontra Narasi Melawan Kaum Radikal/Khilafers" menyebut ada pihak yang membenturkan Islam dengan Pancasila, dengan tema pertanyaan, "mana yang paling baik antara Islam dan Pancasila?" Tentu, kaum milenial yang awam akan menjawab Islam, kemudian ada ajak untuk memakai Islam dan meninggalkan Pancasila.

Padahal, "logika" itu salah besar, karena Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Tentu tidak pas membandingkan agama dengan ideologi, karena seharusnya agama dibandingkan dengan agama, dan ideologi dibandingkan dengan ideologi.

Oleh karena itu, alangkah indahnya bila Pesantren Digipreneur Al-Yasmin tidak hanya menyiapkan talenta digital, namun juga mencetak santri yang mahir bersikap saleh di dunia digital dan paham dengan jebakan dunia digital, serta tidak sekadar mementingkan viral dengan mengorbankan karakter.

Dengan begitu, alumni pesantren itu akan menjadi santri yang memiliki talenta digital yang kreatif, sekaligus mengembangkan kesalehan digital sebagai program tematik dalam dakwah digital yang disukai Generasi Z Islami (GenZI), tapi juga saleh dan dalam bingkai ajaran "Islam yang rahmatan lil alamin".
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

pencuri ganda

kakek zeus vector

CAAC sebut nilai low******

Beijing (ANTARA) - Administrasi Penerbangan Sipil China (Civil Aviation Administration of China/CAAC) menyebut skala ekonomi ketinggian rendah (low-altitude economy) China pada akhir 2023  diperkirakan mencapai lebih dari 500 miliar yuan atau sekitar 70 miliar dolar AS dan diprediksi skala tersebut akan terus meningkat hingga 2 triliun yuan per 2030 mendatang.

Dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (28/2), Wakil Kepala CAAC Han Jun menyampaikan bahwa sebagai sebuah industri strategis yang sedang berkembang, low-altitude economymemiliki rantai industri yang panjang.

Rantai ekonomi itu mencakup berbagai sektor seperti penelitian dan pengembangan (litbang) dan manufaktur pesawat, pembangunan dan pengoperasian infrastruktur penerbangan ketinggian rendah, serta layanan penerbangan.

Han menuturkan bahwa CAAC mendorong pembangunan sistem layanan penerbangan ketinggian rendah dan berupaya menyederhanakan prosedur aplikasi dan persetujuan untuk rencana penerbangan ketinggian rendah.

CAAC juga akan menyediakan dukungan bagi perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan proyek percontohan distribusi logistik drone di sejumlah provinsi termasuk Jiangxi, Guangdong, Shaanxi, dan Sichuan.

Low-altitude economymerupakan konsep ekonomi yang mengandalkan wilayah udara berketinggian rendah, dengan sektor penerbangan umum memainkan peran yang dominan.

Konsep itu melibatkan berbagai sektor ekonomi, seperti penerbangan ketinggian rendah, pariwisata udara, transportasi penumpang, layanan penerbangan umum, penelitian ilmiah, pendidikan, dan sebagainya.

Menurut data CAAC, hingga akhir 2023, jumlah perusahaan penerbangan umum di China mencapai 689, dengan 3.173 unit pesawat penerbangan umum telah terdaftar dan 451 bandar udara penerbangan umum telah didirikan.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024