slot bonus new member 500 di awal

hero4d 878Jutaan kata 743247Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot bonus new member 500 di awal》

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

Lihat Juga : Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

Lihat Juga : Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa?

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Hari kedua Inacraft, UMKM binaan Pertamina raih transaksi Rp1,3 miliar******

Jakarta (ANTARA) - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan PT Pertamina (Persero) meraih transaksi penjualan Rp1,3 miliar pada hari kedua gelaran Inacraft 2024 atau 29 Februari 2024.

"Pertamina akan terus melibatkan UMKM binaannya untuk mengikuti pameran yang diselenggarakan baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini bertujuan agar produk-produk lokal bisa mendapatkan tempat di pasar global, sekaligus memberikan multiplier effectterhadap perekonomian masyarakat dan menggerakkan ekonomi nasional," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, keikutsertaan 29 UMKM binaan Pertamina dalam Inacraft 2024 merupakan langkah penting dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal, agar produk UMKM semakin berkembang dan berdaya saing, serta go globalke pasar internasional.

Salah satu UMKM, yang produknya diminati pengunjung luar negeri adalah Menday Craft. Eva Harliah, pemilik Menday Craft, mengungkapkan produk unggulannya berupa tikar anyaman pandan menjadi produk terlaris.

Tikar pandan tersebut merupakan produk buatan tangan dari pandan laut pesisir Pantai Cermin, sekitar 30 kilometer dari pusat Kota Medan, Sumut. Selain tikar pandan, produk lainnya seperti tas, dompet, dan sandal.

"Saya terharu atas respons pengunjung Inacraft 2024 khususnya pengunjung luar negeri. Produk tikar pandan menjadi rebutan pengunjung mancanegara karena keunikan anyaman tangan langsung tanpa sentuhan mesin," ujar Eva.

Sementara itu, Yuli Astuti, pemilik Muria Batik Kudus, mengatakan batik klasik dan kain bordir yang menjadi produk unggulan banyak diminati pengunjung.

Salah satunya, pembeli asal Malaysia yang memesan kain bordir dengan warna-warna pastel, yang rencananya dipesan untuk jumlah besar.

"Kain bordir harus saya produksi terlebih dahulu, sesuai dengan warna yang diminta, dalam waktu dekat sebanyak lima lembar kain bordir akan dikirim ke Malaysia sebagai sampel," ungkapnya.

Begitu juga UMKM Joglo Ayu Tenan asal Yogyakarta, yang dikunjungi banyak pembeli termasuk diaspora dari Beijing, Tiongkok.

Mereka tertarik dengan produk Totebag Benaru (natural dye batik), headband batik tulis, dan perhiasan etnik yang merupakan produk ramah lingkungan.

"Alhamdulillah, produk-produk kami diminati owner Warisan Roemah Indonesia, Vini Dharmawan, buyerdiaspora asal Beijing. Kami segera mengirimkan sampel produk dan kami juga diundang mengikuti pameran di Beijing," kata Rahayu, pemilik Joglo Ayu Tenan.

Warisan Roemah Indonesia merupakan restoran sekaligus galeri yang menampilkan produk Indonesia dan berlokasi di Beijing.

Ketertarikan diaspora Vini terhadap produk Joglo Ayu Tenan selain ramah lingkungan, juga karena dibuat tangan terampil perempuan sekitar rumah produksi dan penyandang disabilitas.

Inacraft yang merupakan pameran kerajinan terbesar di kawasan Asia Tenggara ini dilaksanakan selama 5 hari sejak 28 Februari 2024 hingga 3 Maret 2024 dan ditargetkan dihadiri 10 ribu pengunjung.

Baca juga: UMKM binaan Pertamina incar omzet Rp3 miliar di ajang Inacraft 2024

Baca juga: Pertamina hadirkan 29 UMKM unggulan di ajang Inacraft 2024

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Respons KKP Soal Petinggi Diduga Terima Suap dari Perusahaan TI Jerman******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait dokumen putusan pengadilan ASyang menyebut pejabatnya menerima suap dari perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jermansehubungan dengan berbagai kontrak perusahaan dengan kementerian/lembaga.

Juru bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi menegaskan pihaknya tak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Terlebih, proses suap berlangsung di era pemerintahan menteri sebelumnya.

"Kami tidak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Kalau menurut artikel tersebut terjadi pada 2015-2018. Kami tidak dalam posisi menjawab karena di luar era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/1).

"Tapi prinsipnya silahkan aja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini," lanjut dia.

Berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.

Pihak Bakti Kominfo juga langsung merespons pemberitaan soal dugaan keterlibatan pejabatnya yang disebut-sebut Kementerian Kehakiman AS.

"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, yang dijatuhi denda oleh U.S. Justice Department and the Securities and Exchange Commission (SEC), di mana Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) disebutkan di dalamnya, dapat kami informasikan sebagai berikut," demikian keterangan Kepala Divisi Umas dan SDM Bakti Kominfo Sudarmanto dalam keterangan tertulis.

"Pada 2018, BP3TI berubah menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI," lanjut keterangan tersebut.

Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis pada 2018, ia menerangkan, Badan Layanan Umum (BLU) Bakti menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp12,6 Milyar. Kontrak tersebut dilakukan melalui suatu proses perencanaan dan pengadaan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku, ungkapnya lagi.

"Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, Bakti berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi."

[Gambas:Video CNN]

(del/ldy)

---

Label：bandar togel、agen slot88、mahoni88

Terkait：qqtopwin、panen138 rtp、web judi slot、piala888、rtp roma77、armada888、promo lazada、tafsir mimpi 3d terlengkap、situs slot gacor 2022 terbaru、situs resmi slot gacor

---

---

bab terbaru：situs slot paling gacor terbaru（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09