situs slot tampilan terbaru

cara agar di acc pinjol 872Jutaan kata 376782Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot tampilan terbaru》

Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******

Satgas UU Cipta Kerja mendorong pelaku usaha agar secara aktif memberi masukan terhadap berbagai kebijakan yang ada saat ini. — Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta. (Foto: Arsip Satgas UU Cipta Kerja)

Jakarta, CNN Indonesia--

Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.

Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).

Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.

"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.

"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.

Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.

Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.

"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.

Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.

Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.

Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.

"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]

KPK tegaskan penetapan mantan Wamenkumham sudah sah menurut hukum******

Penetapan pemohon sebagai tersangka sah berdasarkan hukum dan serta mempunyai kekuatan mengikat

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penetapan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej sudah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan mengikat.

"Kami memberikan jawaban atas permohonan yang disampaikan pihak Edward Omar Sharif Hiariej pada sidang lanjutan praperadilan Senin (18/12)," kata Anggota Biro Hukum KPK Togi Sirait di Jakarta, Selasa.

Togi menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK kepada pemohon berdasarkan surat Perintah Penyidikan Sprin.Dik/147/DIK.00/01/11/2023, atas nama Edward Omar Sharif, selanjutnya Sprin.Dik/149/DIK.00/01/11/2023, atas nama Yogie Arie Rukmana dan Sprin.Dik/148/DIK.00/01/11/2023, atas nama Yosi Andika Mulyadi pada 24 November 2023 adalah sah.

"Penetapan pemohon sebagai tersangka sah berdasarkan hukum dan serta mempunyai kekuatan mengikat," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan tindakan KPK dalam melakukan pemblokiran rekening, penggeledahan, penyitaan, dan larangan bepergian ke luar negeri terhadap pemohon juga sah.

"Seluruh tindakan KPK dalam penyelidikan dan penyidikan perkara a quo berdasarkan hukum sah serta mempunyai kekuatan mengikat," katanya.

Togi menjelaskan Penetapan tersangka oleh KPK yang dianggap pemohon tidak sah karena tidak didahului proses pemanggilan serta permintaan keterangan kepada ketiga klien mereka itu tidak benar dan keliru.

"Kami memohon kepada hakim praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan ini dengan seadil-adilnya," tutur Togi.

Sebelumnya, pihak kuasa hukum mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, Muhammad Luthfie meminta hakim membatalkan penetapan tersangka klien mereka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/12).

Luthfie mengatakan alasan pengajuan permohonan pemeriksaan praperadilan tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap penetapan status sebagai tersangka yang tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Penetapan tersangka oleh KPK tidak sah karena tidak didahului proses pemanggilan serta permintaan keterangan kepada ketiga kliennya," katanya.Baca juga: KPK panggil Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahardian
Baca juga: Kuasa hukum minta hakim batalkan penetapan tersangka eks Wamenkumham
Baca juga: Jokowi belum putuskan wamenkumham baru pengganti Eddy Hiariej

Pewarta: Bayu Pratama Syahputra
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023

Label：tata4d、kredivo vs、slot putri

Terkait：gacor situs slot、sering wd、dpbola、pragmatik88、masterbet111 slot、wajikslot、pargoy88、web yang bisa menghasilkan uang、daftar situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1、temanjp

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：bo slot gampang maxwin（2024-06-30）

Perbarui waktu：2024-06-30

Daftar bab terbaru

rtp rasa4d

19dewa slot

alat prediksi togel

voucher belanja sodexo

tafsir mimpi bergambar 3d

sejarahBacaan TerkaitMore+

maniak kecepatan

menara368

THR 2024 Cair Full, PNS Ini Bakal Kantongi Rp123 Juta******

Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo merupakan PNS yang menerima THR terbesar yakni Rp123 juta pada Lebaran besok. (Foto: CNNIndonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah memutuskan kembali memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) pada 2024 secara penuh 100 persen.

Sejak 2020, pembayaran THR PNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pencairan THR secara penuh dengan tukin 100 persen adalah titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, besaran THR yang diterima masing-masing abdi negara ini akan berbeda antara satu dengan lainnya. Pasalnya, jumlah THR ini sangat bergantung dari golongan, nilai tunjangan, hingga instansi tempat mereka bekerja.

PNS yang menerima THR terbesar tentu erat kaitannya dengan mereka yang memiliki pendapatan terbesar.

Lantas siapa PNS yang bakal menerima THR terbesar?

Lihat Juga :

Melihat Dahsyat Perputaran Uang dari Konser Taylor Swift di Singapura

Jika THR PNS diberikan penuh, maka hitungannya akan sama dengan penghasilan take home pay (THP) yang diterima PNS setiap bulannya, yakni gaji pokok plus tunjangan kinerja (tukin).

Gaji pokok PNS saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Untuk gaji pokok terendah, ada pada golongan 1a sebesar Rp1.685.700-Rp2.522.600 per bulan, sedangkan tertinggi golongan IVe Rp3.880.400-Rp6.373.200 per bulan.

Soal tunjangan, selama ini para PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan adalah penerima tukin terbesar.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tukin untuk PNS DJP berkisar antara Rp5,361 juta sampai dengan Rp117 juta.

Adapun dalam aturan itu besaran tukin terendah Rp5,361 juta adalah untuk level jabatan pelaksana.

Sedangkan besaran tukin tertinggi Rp117 juta untuk pemimpin tertinggi instansi, yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Pejabat eselon 1 dengan pangkat tertinggi di DJP ini masuk dalam golongan IVe.

Saat ini, posisi dirjen pajak dijabat Suryo Utomo. Dengan begitu, Suryo menjadi PNS dengan besaran THR tertinggi, yakni sekitar Rp123,7 juta. Angka ini berasal dari gaji pokok PNS golongan IVe sebesar Rp6,3 juta ditambah tukin Rp117 juta.

Namun, nilai THR ini belum termasuk komponen tunjangan melekat yang diterima para PNS seperti tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji pokoknya. Ada pula tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Ujung pedang

erek 55

Lembaga sensor akan ubah batas usia penonton film dewasa, bukan 17 tahun lagi******

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Sensor Film (LSF) sedang dalam upaya mengubah batas usia minimum kategori dewasa untuk menyaksikan film, dari semula 17 tahun ke atas (17+) menjadi 18 tahun ke atas (18+).

“Kami sudah membentuk tim untuk itu, dan kami sudah menyusun narasi-narasi berdasarkan dasar-dasar akademik yang ada, hari ini memang sudah masuk di Prolegnas (Program legislasi Nasional),” ujar Wakil Ketua LSF Ervan Ismail kepada ANTARA pada jumpa pers di Jakarta, Senin.

Perubahan tersebut dilakukan atas dasar penelitian terbaru LSF dengan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) berjudul "Perfilman, Kriteria Penyensoran dan Budaya Sensor Mandiri" yang menemukan bahwa publik menginginkan LSF untuk mengubah kategori batas usia tersebut menjadi minimum 18 tahun.

Baca juga: Sebagian besar pengaduan ke LSF soal konten film

Selain itu, sebelumnya usia minimum kategori dewasa yang ditetapkan LSF (17 tahun) berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan ini, Ervan mengatakan LSF berupaya untuk menyeragamkan batasan kategori usia dewasa dengan undang-undang yang berlaku.

“Kami lihat dari hasil-hasil penelitian dan diskusi, bahwa ada anak-anak yang sekarang itu masih belum sanggup menalar adegan-adegan dewasa, jadi ini menjadi pilihan yang cukup rasional, karena ini juga diadopsi oleh teman-teman di Komisi Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga negara yang lain,” Ervan menambahkan.

Ervan mengatakan hingga saat ini proses dokumen pengajuan perubahan kategori batas usia minimum film tersebut sedang diperiksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan telah masuk dalam Prolegnas.

Namun, dia menyebut, memerlukan waktu beberapa tahun ke depan untuk akhirnya batas usia tersebut resmi ditetapkan, mengingat pengajuan masuk daftar Prolegnas urutan ke-100.

Hingga saat ini, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, ada empat klasifikasi usia penonton untuk film. Keempatnya adalah semua umur (SU), 13+ (di atas 13 tahun), 17+ (dewasa di atas 17 tahun), dan 21+ (dewasa di atas 21 tahun).

Baca juga: LSF luncurkan Bioskop Sadar Sensor Mandiri

Baca juga: LSF sebut sensor film tidak kekang kreativitas

Baca juga: Sineas perlu atur waktu syuting jika libatkan anak

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2023

Sistem yang akan diperbaiki

kode alam 2d