bonanza178

penjelajah bintang

game slot penghasil dana

Polda Sumut: 37 sopir "shuttle" bus di F1 Powerboat jalani tes urine******

Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara telah melakukan tes urine kepada 37 sopir "shuttle" bus di kejuaraan ajang balap perahu motor internasional F1 Powerboat di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dan hasilnya dinyatakan negatif atau bebas narkoba.

"Pengecekan urine sopir 'shuttle' bus itu dilakukan oleh pihak Polres Toba untuk memastikan bahwa sopir yang membawa wisatawan maupun pengunjung itu bebas dari narkoba," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi di Balige, Sumut, Sabtu.

Hadi melanjutkan pengecekan urine pada Jumat tersebut juga bertujuan untuk menghindari kecelakaan agar sopir dan penumpang selamat sampai ke tujuan.

"Titik 'shuttle' bus itu dari Lumban Pea atau Lapangan Don Bosco menuju bundaran mendekati venueF1 Powebuat," ucapnya.

Jadi, Hadi mengatakan "shuttle" bus sebanyak 30 itu yang berasal dari Dinas Perhubungan Pemprov Sumut dan Pemerintah Kabupaten Toba tersebut tetap ada selama kejuaraan ini berlangsung.

"Karena jarak bus untuk menunggu paling lama 10 menit, untuk itu diimbau kepada pengunjung maupun wisatawan gunakan 'shuttle' bus tersebut," ucapnya.

Selain itu, Polda Sumut juga mengamankan jalan raya yang berkaitan dengan arus lalu lintas menuju kawasan venue Bontean Balige, Di antaranya jalan raya yang akan masuk ke Balige, Jalan Gereja, jalan by pass Tambunan dan Longat.

Ketiga jalur akses itu merupakan penghubung dengan sentra parkir dengan fokus pada arus kedatangan penonton dan mengantisipasi potensi kemacetan.

Ditlantas Polda Sumut juga selalu memberikan imbauan secara humanis kepada masyarakat dan para penonton yang ingin menyaksikan ajang F1 Powerboat di Balige agar parkir pada kantong kantong parkir yang telah disediakan.
 

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Sekilas tentang melampaui

situs slot yang sering ngasih maxwin

Polres Ternate bersinergi cegah tawuran antar pelajar******

Ternate (ANTARA) - SatBinmas Polres Ternate, Maluku Utara (Malut) menggelar koordinasi dengan pihak sekolah dan kesiswaan SMA Negeri 1 Ternate dalam upaya mencegah terjadinya tawuran antar pelajar.

KBO Satbinmas Polres Tenate, Ipda Jafar Ahmad di Ternate, Sabtu, mengatakan sebagai respons terhadap kejadian tawuran pelajar di jalan siswa pada 26 Februari lalu.

Koordinasi ini tidak hanya untuk memperkuat komunikasi antara satuan Binmas dan sekolah, tetapi juga sebagai langkah kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.

Selain itu, tujuan utamanya adalah agar pihak sekolah memberikan sanksi internal yang tegas kepada pelajar yang terlibat dalam tawuran serta melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas siswa di area sekolah.

Selain berfokus pada aspek sanksi dan pengawasan, kunjungan Binmas ke SMA Negeri 1 Ternate juga melibatkan pertemuan langsung dengan kepala sekolah Mustamin Lila, S.pd, M.Pd.

Sehingga, melalui pertemuan ini, diharapkan dapat diantisipasi kemungkinan kejadian serupa yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di sekitar lingkungan sekolah.

Dia menambahkan, upaya kolaboratif ini menjadi langkah konkret dalam membangun komunikasi efektif antara satuan Binmas dan sekolah, menjaga keamanan di lingkungan pendidikan, serta mencegah terjadinya insiden yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas di sekitar sekolah.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pengubah kehidupan perkotaan

bigbos4d

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Lihat Juga : Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga : Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Lihat Juga : Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga : Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Permainan online Raja Fajar

87 togel

Penyesuaian tarif baru Tol Pasuruan******

Jakarta (ANTARA) - PT Waskita Toll Road (WTR) sebagai anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui cucu usahanya PT Transjawa Paspro Jalan Tol (TPJT) memberlakukan penyesuaian tarif pada Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo (Paspro) Seksi Grati – Probolinggo Timur dan penerapan tarif baru pada Seksi Probolinggo Timur – Gending mulai 3 Maret 2024 pukul 00.00 WIB.

“Tol Paspro hadir sebagai bagian dari Tol Trans Jawa yang menyambungkan Pasuruan menuju Probolinggo. Dengan adanya peningkatan konektivitas ini, diharapkan dapat memperlancar distribusi barang, jasa serta kegiatan industri dan logistik di Jawa Timur. Serta menjadi katalis positif dalam mendukung peningkatan perekonomian setempat dan dapat memberikan dampak positif terhadap taraf hidup Masyarakat,” ujar Presiden Direktur WTR Daniel Fitzgerald Liman di Jakarta, Sabtu.

Daniel mengatakan bahwa dengan adanya penyesuaian tarif ini, diharapkan dapat mendukung TPJT untuk meningkatkan kualitas pelayanan tol. Sehingga kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol saat melewati tol Paspro dapat terjaga.

Penyesuaian tarif dan penerapan tarif baru ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 418/KPTS/M/2024. Adapun sebelumnya Seksi Probolinggo Timur – Gending telah beroperasi tanpa tarif selama lebih dari 6 bulan sejak 17 Agustus 2023, sedangkan Seksi Grati – Probolinggo Timur telah beroperasi penuh sejak tahun 2019.

Penyesuaian tarif dan penerapan tarif baru ini berlaku untuk semua golongan kendaraan dengan tarif beragam, sesuai dengan tujuan pengguna jalan.

Dengan adanya penyesuaian tarif pada Seksi Grati – Probolinggo Timur, maka pengguna jalan tol dengan kendaraan golongan I dari Grati menuju Tongas, Probolinggo Barat dan Probolinggo Timur akan dikenakan tarif masing – masing sebesar Rp17.000, Rp26.000 dan Rp40.000.

Untuk pengguna jalan tol dengan kendaraan golongan II dan III dari asal dan tujuan yang sama, akan dikenakan tarif Rp25.500, Rp39.000 dan Rp60.000. Lalu, bagi pengguna jalan tol dengan kendaraan golongan IV dan V akan dikenakan tarif sebesar Rp34.000, Rp52.500 dan Rp80.000.

Sementara itu, dengan penerapan tarif baru pada Seksi Probolinggo Timur – Gending, maka dari pengguna jalan tol dengan kendaraan golongan I Grati menuju Gending dikenakan tarif Rp52.000. Pengguna jalan tol Golongan II & III dengan rute yang sama akan dikenakan tarif baru yaitu Rp78.000 sedangkan Golongan IV & V dikenakan tarif Rp104.000.

Dengan diberlakukannya secara resmi penyesuaian tarif jalan tol Paspro, Direktur Utama TPJT Mulya Setiawan berkomitmen untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas dari dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan demi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol.

“Kedepannya kami akan menambah Tempat Istirahat dan Pelayanan (“TIP”) tipe A di KM 844A dan KM 844B dengan fasilitas seperti toilet, musholla, minimarket/swalayan, gerai UMKM, tempat parkir dan SPBU. Diharapkan dengan bertambahnya TIP milik TPJT ini, maka pengguna jalan akan merasa lebih nyaman dan aman saat melewati jalan tol Paspro serta dengan adanya gerai UMKM dapat meningkatkan perekonomian di sekitar jalan tol,” kata Mulya.

Baca juga: Hutama Karya: Tarif tol Indralaya-Prabumulih Rp85.000
Baca juga: Tol Serpong-Cinere akan diberlakukan penyesuaian dan penetapan tarif
Baca juga: Tarif Tol Surabaya-Gresik naik mulai 4 Februari 2024

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Pria sebelah suka menggoda orang

arwana89

Rincian Tarif Tol Indralaya******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih akan dikenakan tarif mulai Selasa (20/2) pukul 12.00 WIB. Tol tersebut sebelumnya dioperasikan gratis sejak 30 Agustus 2023.

PT Hutama Karya (Persero) mengatakan penetapan tarif tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Tarif Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan sosialisasi kepada pengguna jalan telah dilakukan selama lima bulan saat tol beroperasi gratis. Sosialisasi, katanya, dilakukan melalui media sosial, media luar ruang (spanduk, baliho, VMS), siaran pers perusahaan, hingga iklan radio.

"Dikarenakan tol ini merupakan sambungan dari Tol Palembang-Indralaya, pengguna jalan diimbau untuk memastikan terlebih dahulu kecukupan saldo uang elektronik sebelum melintasi jalan tol untuk menghindari penumpukan antrian di gerbang tol," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, dikutip detikcom, Senin (19/2).

Berdasarkan, SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 berikut tarif pada Tol Simpang Indralaya - Prabumulih:

Indralaya-Prabumulih

Golongab I: Rp85.000

Golongan II: Rp127.500

Golongan III: Rp170.000

Prabumulih-Indralaya

Golongan I : Rp85.000

Golongan II: Rp127.500

Golongan III: Rp170.000

Sementara itu, akumulasi tarif Golongan I dari Palembang menuju Prabumulih dan sebaliknya sebesar Rp105.500 yang akan dilakukan transaksi di Gerbang Tol (GT) di Tol Palembang-Indralaya dan Tol Indralaya-Prabumulih.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

situs slot demo gratis

Dua Rumah Menteri di IKN Sudah Jadi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Rumah menteri yang dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah jadi. Namun, baru dua bangunan saja dan selebihnya masih dalam progres pengerjaan.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan dua rumah tersebut sudah layak huni karena telah dilengkapi beserta furniturenya.

"Iya ada 2 (rumah menteri) yang sudah jadi sampai dengan interiornya," ujarnya kepada detikcom, Kamis (22/2).

Rumah para menteri ini dibangun di atas bukit. Jika dilihat dari interiornya, rumah tersebut tampak sangat mewah karena didominasi oleh material marmer dan kayu mengikuti tren perumahan masa kini.

Konsepnya, pada lantai basement diperuntukkan kamar tidur supir, kamar mandi, dan ruang jaga. Pada lantai pertama merupakan area kedinasan, sedangkan lantai kedua merupakan area privat keluarga.

Pemerintah berencana membangun 36 rumah menteri di IKN. Saat ini sudah 2 rumah yang selesai, maka artinya masih ada 34 rumah lagi dalam proses pembangunan.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)