winslot777

Yaozei

Kunjungi Pasar Raya Bima, Mendag Bersyukur Harga Bawang Lebih Murah******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau Pasar Raya Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (10/12). Dalam kesempatan itu, pria yang sering disapa Zulhas itu mengecek harga-harga bahan pokok di pasar tersebut.

Zulhas bersyukur mendapati harga-harga kebutuhan pokok di Bima ada yang lebih murah daripada di Pulau Jawa. Misalnya harga bawang merah dan bawang putih.

"Jadi di sini alhamdullilah di Bima harga-harga jauh lebih murah dari di Pulau Jawa bawang merah Rp20 ribu, bawang putih Rp30 ribu jadi di sini murah-murah lah harganya," kata Zulhas.

Selain mengecek harga-harga bahan pokok, Zulhas turut memborong dan mempromosikan sejumlah dagangan para pedagang. Dagangan yang dibeli pun dibagikan kembali ke pada warga sekitar.

"Ini saya belanja. Ini saya promosikan ikan teri Bima itu, teri nomor satu se-Indonesia saingannya teri Medan. Jadi saya ke sini belanja yahh," tuturnya

Menurutnya, langkah itu dilakukan agar membantu para pedagang menghabiskan jualannya, sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan bahan pokok.

"Ke pasar kalau nggak belanja nanti pedagang marah (karena) dagangan terganggu," ungkapnya.

Adapun dalam kunjungan ke Bima ini, Zulhas juga memuji pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Saya tidak mengira pembangunan di Bima bagus sekali. Saya kira kita harus berterima kasih ke Pak Jokowi. Dulu ke sini belum ada bandara seperti itu sekarang sudah ada, jalan 2 arah, pantai udah ditata," tutup Zulhas.

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Harga Cabai Rawit Melambung, Tembus Rp130 Ribu per Kg di Jakbar******

Harga cabai rawitkian melambung dan tembus hingga Rp130 ribu per kilogram (Kg) di Jakarta Barat dan Rp135.630 per Kg di Kota Pangkal Pinang pada Senin (11/12) kemarin.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional yang dikutip Selasa (12/12), harga rata-rata cabai rawit merah Rp86.370 per kg jelang liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan biasanya yang di bawah Rp50 ribu per kg.

Kemudian harga cabai di Kabupaten Merangin juga tinggi Rp110 ribu per kg dan di Kepulauan Bangka Belitung tembus Rp114.230 per kg. Lalu di Kabupaten Bangka Barat tebus Rp112.500 per dan di Bangka Tengah dan Bangka Selatan masing-masing Rp120 per kg.

Sedangkan harga cabai terendah ada di Kabupaten Rote Ndao Rp30 ribu per kg dan Kabupaten Timor Tengah Utara Rp40 ribu per kg serta di Kabupaten Tulang Bawang Barat Rp43 ribu per kg.

Berdasarkan PIHPS yang dikelola Bank Indonesia, rata-rata harga cabai rawit merah Rp99.500 per kg.

Secara detail di beberapa wilayah sudah tembus di atas Rp100 ribu per kg.

Misalnya, di Pasar Agung dan Pasar Cisalak Depok masing-masing tembus Rp120 ribu per kg dan Rp102.500 per kg. Hal yang sama terjadi di Pasar Kramatjati dan Pasar Jatinegara yang tembus Rp120 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Keseharian saya

Wakil Kepala Otorita IKN Jadi Komut PTPP******

Wakil Kepala OtoritaIKN Dhony Rahajoe resmi diangkat menjadi komisaris utama PT PP(Persero) Tbk.

Bos Otorita IKN itu ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dhony menggantikan posisi Andi Gani Nena Wea yang resign usai merapat ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Penggantinya adalah Bapak Dhony Rahajoe sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen," kata Corporate Secretary PT PP Bakhtiyar Efendi, dikutip dari detikfinance, Rabu (13/12).

Selain itu, RUPSLB perusahaan pelat merah ini menetapkan Komisaris Independen PT PP Jaya Kusuma. Ia menggantikan posisi Ayodhia GL Kalake yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu.

Ayodhia pernah menjadi anak buah Luhut Binsar Panjaitan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ia menjabat sebagai sekretaris menteri sebelum ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi penjabat gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Untuk selanjutnya, tidak ada perubahan dalam posisi dewan komisaris," tandas Efendi.

[Gambas:Video CNN]

Susunan terbaru komisaris PT PP:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Dhony Rahajoe
Komisaris Independen: Istiono
Komisaris: Ernadhi Sudarmanto
Komisaris: Hedy Rahadian
Komisaris: Loso Judijanto
Komisaris Independen: Jaya Kusuma

Dewa Badai

Otorita IKN Bantah Anies soal Nusantara Hanya untuk ASN******

OtoritaIKN menjawab calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dinilai hanya menguntungkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menegaskan pemikiran tersebut keliru. Ia menekankan fasilitas yang ada di IKN bukan hanya untuk ASN, tetapi masyarakat lainnya, bahkan warga dari kota lain.

"Jelas IKN ini nanti pasti akan ada warga yang tinggal dan bekerja di sana. Bekerja di rumah sakit (RS), hotel, dan shopping mall. Kita juga akan siapkan fasilitas untuk itu. Jadi, IKN bukan kota ASN. IKN itu kota baru untuk pertumbuhan ekonomi ke depan," katanya di sela-sela Workshop Financial Center IKN di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (11/12).

"Ini bukan anggaran negara sepenuhnya, justru anggaran swasta," ujarnya.

Ia lantas menjelaskan manfaat pembangunan sederet fasilitas kesehatan di IKN. Menurutnya, sejumlah RS yang dibangun di ibu kota baru Indonesia tersebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Agung mengatakan Kemenkes ingin rumah sakit di IKN bisa menjawab kebutuhan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan di Indonesia. Ia menyebut saat ini rasio tempat tidur di RS dengan jumlah penduduk di Indonesia hanya 1 berbanding 1,8.

"Ini kita mau buat jadi 1 banding 3. Jadi, di IKN tersedia tiga kali lebih banyak tempat tidur dibandingkan di wilayah lain," harap Agung.

Selain kuantitas, Agung menekankan rumah sakit di IKN akan mengejar standar kualitas. Ia menuturkan RS pemerintah dengan swasta bisa berbagi peran terkait penanganan penyakit yang diberikan.

Kualitas RS di IKN Nusantara juga diharapkan bisa dicicipi oleh warga di bagian di wilayah lainnya, seperti Balikpapan hingga Samarinda. Bahkan, Agung menyebut rumah sakit di IKN diharapkan bisa menurunkan banyaknya warga lokal yang berobat ke luar negeri.

"Layanan ini (fasilitas kesehatan) nanti bisa menarik bukan hanya ASN di IKN, tapi juga dari Balikpapan dan Samarinda. Balikpapan kan tolnya nyambung tahun depan, 50 menit. Kalau layanan di IKN ini lebih bagus, bisa menarik warga di luar IKN," jelasnya.

"Dan bahkan, ini visi ke depan bagaimana bisa membuat masyarakat Indonesia tidak lagi harus berobat ke luar negeri. Untuk berobat bisa datang ke IKN. Itu visi ke depan," tandas Agung.

Anies mengkritik pembangunan IKN karena hanya bermanfaat untuk beberapa kalangan, yakni para aparatur negara. Kicauan ini disampaikan dalam diskusi bertajuk 'Indonesia and the World: 1 Jam Bersama Anies' di Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023).

Ia menilai pembangunan ibu kota baru di Indonesia itu belum terlalu penting, selama pemenuhan infrastruktur mendasar belum merata di seluruh daerah.

"Karena, kalau kami lihat manfaat dari fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi kalau di sini (IKN), dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara," kritik Anies, dikutip dari detikcom.

"Simpel sekali, tetapi itu sama seperti pertanyaan tadi, dalam situasi masih harus menyelesaikan beberapa PR yang penting. Nampaknya, itu yang harus kami prioritaskan. Jadi, kalau saya melihat konteksnya internasional, maka dukungan internasional lebih baik untuk membangun fasilitas kesehatan yang baik di seluruh Indonesia," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi:

Judul berita ini diubah pada Rabu (13/12) pukul 11.49 WIB setelah mendapatkan penjelasan dari narasumber yang bersangkutan.

Peramal Tai Chi

Alasan Hasbro Kembali PHK Ratusan Karyawan******

Perusahaan mainan anak Hasbro lagi-lagi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 900 pekerja secara global. Angka itu setara 15 persen dari total karyawan di seluruh dunia.

Berdasarkan Reuters,Selasa (12/12), keputusan itu diambil lantaran pendapatan perusahaan turun di tengah lesunya penjualan.

Rencana pemangkasan sebenarnya sudah diumumkan oleh Hasbro pada Januari lalu. Di mana, setahun lalu dikatakan sekitar 1.000 pekerja tetap yang kena PHK.

Pada akhir 2022, Hasbro mempekerjakan sekitar 6.490 orang di seluruh dunia. PHK yang diumumkan pada Senin lalu menjadikan total PHK menjadi 1.900 atau 29 persen dari tenaga kerjanya.

Saham perusahaan turun sekitar 6 persen dalam perdagangan yang diperpanjang. Sementara pembuat Barbie Mattel (MAT.O) juga tergelincir lebih dari 1 persen.

Konsumen di seluruh dunia masih berjuang untuk mengatasi inflasi yang terus-menerus tinggi, sehingga memaksa perusahaan untuk mengurangi pengeluaran yang bersifat diskresi, termasuk mainan, dan lebih fokus pada pembelian kebutuhan pokok.

Pada Oktober lalu, perusahaan tersebut bergabung dengan rivalnya Mattel dalam memperingatkan lemahnya musim liburan dan mengindikasikan bahwa konsumen memilih berhemat menjelang periode paling penting bagi peritel yakni masa liburan akhir tahun.

Perusahaan juga memperkirakan hambatan masih akan menghadang pada 2024.

Pembuat action figure "Transformers" dan Monopoli itu mengatakan bahwa sebagian besar karyawannya akan diberi tahu selama enam bulan ke depan, sedangkan sisanya bakal mendapatkan informasi pada tahun depan.

Lebih lanjut, perusahaan juga telah memutuskan untuk keluar dari kantornya yang ada di Providence, Rhode Island pada akhir masa sewa Januari 2025 karena tidak digunakan secara maksimal.

Perusahaan menaksir seluruh kebijakannya dapat menghemat pengeluaran tahunan sekitar US0 juta hingga US0 juta pada akhir 2025, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar US0 juta hingga US0 juta.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix tidak akan kembali

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.