amanqq

Novel Qin Feng dan Lin Xue

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal

Warisan serba profesional dari dunia lain

Pedagang Pasar Induk Cipinang: Stok Beras Tinggal 25 Ribu Ton******

Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KKPIBC) Zulkifli Rasyid blak-blakan soal stok berasdi pasar. Menurut perkiraannya, stok beras di gudang Pasar Cipinang sekarang cuma 25 ribu ton.

"Perkiraan saya stok beras di Pasar Induk (Cipinang) saat ini lebih kurang 20 ribu atau 25 ribu ton. Lebih kurang (sisanya 25 ribu ton). Gak ada lagi (masuk beras daerah), walaupun ada biasanya kan masuk ratusan truk. Sekarang masuk 5-10 truk saja sudah boleh dikatakan tidak ada," kata Zulkifli dalam RDPU bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (7/12).

Zulkifli menjelaskan selama hampir sebulan terakhir, beras dari semua lini daerah tidak ada yang masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Padahal, biasanya ada beras yang keluar masuk sebesar 2.500-3.000 ton per hari.

Saat ini, Zulkifli mengatakan beras yang masuk adalah pasokan dari Bulog. Lebih rinci, beras yang masuk untuk Bulog adalah beras Sulawesi Selatan (Sulses) karena beras Lampung, NTB, dan Jawa Barat sudah habis stoknya.

Sebagai pelaku pasar, Zulkifli mengaku yang paling penting adalah keberadaan beras. Ia bahkan mengaku jika harganya mahal.

KKPIBC menegaskan bahwa orang pasar tidak perlu data, yang penting fakta keberadaan beras tersebut.

"Kalau beras tidak ada, apa yang harus kami jual. Sekarang lagi kosong, silakan berkunjung. Demi Allah stok pasar sangat menipis, sedangkan permintaan banyak. Kami harus menunggu beras yang kami harus tebus dari Dolog untuk kami bisa kasih ke anggota-anggota kami," tegas Zulkifli kepada Anggota Komisi IV DPR RI.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah memberi izin impor sebanyak 500 ribu ton beras kepada Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir tahun.

[Gambas:Video CNN]

Karena beras itu tidak ada, kata dia, Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi pun memutuskan menambah cadangan beras untuk Bulog dengan cara impor.

"Saya diminta mendampingi Mentan (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) untuk membeli beras itu, enam hari kerja belum dapat, kami tambah lagi enam hari kerja, belum dapat, ditambah lagi enam hari kerja belum dapat, stok kita lama-lama menipis," kata Zulkifli di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku tak mempermasalahkan soal impor beras. Namun, pemerintah sedang berupaya untuk menjaga harganya tetap terjangkau.

Kaisar Agung

Buwas Jamin Tak Akan Krisis Pangan Meski Cadangan Beras Menipis******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas menjamin Indonesia tidak akan mengalami krisis pangan, meskipun cadangan beraspemerintah (CBP) tidak terpenuhi hingga akhir tahun ini.

CBP yang dikelola Bulog ditargetkan mencapai 1 juta-1,2 juta ton pada akhir tahun ini. Sedangkan, CBP saat ini hanya 295,3 ribu ton.

Buwas mengatakan meskipun cadangan beras pemerintah memadai, cadangan yang ada di masyarakat masih memadai. Hal itu ditunjukkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

Buwas menerangkan CBP tetap perlu dipenuhi karena akan digunakan untuk menjaga stabilitas harga beras, termasuk dengan operasi murah. Jika tidak bisa mendapatkan pasokan beras dari dalam negeri, maka beras harus diimpor.

Namun, dia menilai impor beras juga tidak mudah saat ini karena banyak negara yang membatasi sampai menutup pintu ekspor mereka. Bahkan, ada salah satu negara yang awalnya setuju untuk mengekspor beras ke Indonesia, namun dibatalkan karena tidak siap dalam waktu yang singkat.

Ia mengatakan target CBP minimal 1 juta ton rencananya dipenuhi dari beras dalam negeri 500 ribu ton dan beras impor 500 ribu ton. Namun, Bulog hanya bisa mendapatkan 166 ribu ton beras dalam negeri.

Sedangkan beras impor masih diupayakan minimal 200 ribu ton di bulan ini.

"Sampai dengan Desember ini kita harusnya mendatangkan 500 ribu ton, tapi sangat tidak mungkin. Jadi yang paling mungkin dengan segala upaya paling hebat 200 ribu ton, sisanya kita liat situasi," kata Buwas.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

Harga Emas Antam Tembus Rp1,003 Juta per Gram******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,003 juta per gram pada Jumat (9/12). Harga emastercatat naik Rp4.000 dibanding Rp999 ribu per gram pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp4.000 dari Rp897 ribu menjadi Rp901 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp544,4 ribu, 2 gram Rp1,91 juta, 3 gram Rp2,84 juta, 5 gram Rp4,7 juta, 10 gram Rp9,37 juta, 25 gram Rp23,3 juta, dan 50 gram Rp46,5 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan, pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,03 persen menjadi US.800 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot melemah 0,01 persen ke US.788,8 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas diperkirakan menguat terbatas hari ini. Hal itu terjadi karena dolar AS yang masih defensif atau melemah.

Selain itu, investor juga cenderung wait and see menjelang pertemuan The Federal Open Market Committee (FOMC) bak sentral AS (The Fed) Minggu depan. Pertemuan ini akan menjadi petunjuk lebih lanjut terkait kebijakan suku bunga oleh the Fed.

"Walau The Fed diperkirakan mulai menurunkan tingkat kenaikan suku bunga pada pertemuan Desember, namun investor mulai ragu menyusul beberapa data ekonomi yang kuat dari AS belakangan ini," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.765 per troy ons dan resistance US.800 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Otak paling kuat dalam hiburan

36 Rumah Menteri Seluas 580 Meter Persegi Mulai Dibangun di IKN******

Kementerian PUPR mulai membangun rumahjabatan menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Setidaknya ada 36 unit rumah jabatan menteri yang dibangun.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan rumah itu dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN).

"Mulai 7 Desember 2022 proses pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di KIPP IKN secara resmi dimulai dan diawali dengan penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR dengan penyedia jasa," ujarnya seperti dikutip dariAntara, Rabu (8/12).

Rumah dibangun dengan dua tipe desain; downslopedan upslope. Luas bangunan rumah 580 meter persegi dan lahan 1.000 meter persegi.

"Pembangunan kontruksi rumah juga dilaksanakan secara pararel dengan landscape. Kami juga akan menanam pohon agar kondisi lokasi pembangunan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni," katanya.

Ia merinci penyedia jasa yang membangun rumah menteri di IKN itu adalah; PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang bekerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant.

Sedangkan paket manajemen konstruksi pembangunan rumah menteri akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Surya Perkasa Raya KSO.

Ia menambahkan pembangunan akan dilakukan dalam waktu 550 hari kalender.

"Dan pekerjaan sudah selesai pada Juni 2024 mendatang. Jadi semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai jadwal dan dilaksanakan sebaik mungkin di lapangan," katanya.

Lebih lanjut, Iwan menyatakan seluruh proses pembangunan rumah tapak jabatan tersebut akan disampaikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]

Cang Lei Zhi Yu

Kemenkop UKM: Kalau Ada yang Mengaku Koperasi Pinjol, Itu Ilegal******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menegaskan hingga saat ini tidak ada koperasi yang menjalankan usaha pinjaman daring (pinjol) secara legal.

"Sampai sekarang belum ada koperasi pinjol. Jadi kalau ada yang mengaku koperasi pinjol itu pasti ilegal," ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Hal itu ia ungkap setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan belum ada satu pun badan hukum koperasi yang mengajukan izin untuk menyelenggarakan pinjol.

Dalam ruu itu, koperasi bisa bergerak di semua sektor usaha jasa keuangan selama memenuhi regulasi di sektor terkait, termasuk masalah perizinan dan pengawasan.

"Kan boleh koperasi menjalankan usaha pinjol asal legal. Itu izin dan pengawasannya di bawah OJK," terangnya.

Selanjutnya, Zabadi mengimbau masyarakat untuk memilih koperasi yang terpercaya. Sebelum bergabung menjadi anggota koperasi, sebaiknya masyarakat mengecek profil koperasi tersebut melalui online data system (ODS) Kemenkop UKM.

"ODS bisa menjadi rujukan awal untuk melihat profil koperasi," ujarnya.

Terdapat beberapa grade yang dapat disematkan ke koperasi. Grade A artinya koperasi telah melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 tahun buku terakhir berturut-turut.

Grade B berarti, koperasi telah melaporkan hasil RAT minimal 2 kali tahun buku dalam 3 tahun terakhir. Lalu, Grade C1 artinya koperasi yang baru berdiri dalam 3 tahun terakhir dan melaporkan 1 kali RAT dalam 3 tahun terakhir.

Grade C2 artinya koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan. Terakhir, Grade D berarti koperasi belum pernah melaporkan RAT dalam 3 tahun buku terakhir.

"Kalau dia bukan grade A atau b sebaiknya pertimbangkan betul untuk bergabung ke sana. Kalau tidak mengenal dengan baik, misalnya grade C atau D, sebaiknya jangan," ujarnya.

Pada saat yang sama, pihaknya juga sedang memperbaiki sistem pengawasan yang lebih kuat. Terlebih, saat ini sedang disusun RUU Perkoperasian yang mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi (OPK) secara independen.

[Gambas:Video CNN]