nama slot yang gacor

Pedang Peri dan Berita Aneh

dewa judi 4d slot

China terus permudah layanan pembayaran seluler bagi warga asing******

Beijing (ANTARA) - China kembali menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi layanan pembayaran seluler (mobile payment) bagi warga asing, sebuah langkah yang menunjukkan tekad negara itu dalam meningkatkan keterbukaan tingkat tinggi.

Wakil Gubernur People's Bank of China (PBOC) Zhang Qingsong mengatakan bahwa bank sentral China tersebut akan memandu platform-platform pembayaran, seperti Alipay dan Tenpay, untuk menaikkan limit transaksi tunggal bagi pelancong luar negeri yang menggunakan layanan pembayaran seluler dari 1.000 dolar AS (1 dolar AS = Rp15.715) menjadi 5.000 dolar AS, dan batas transaksi kumulatif tahunan akan dinaikkan dari 10.000 dolar AS menjadi 50.000 dolar AS.

Sejumlah upaya akan dilakukan untuk menyederhanakan verifikasi identitas serta memberikan akses yang lebih mudah bagi pelancong asing dalam mengelola berbagai proses transaksi, seperti fitur card binding, ujar Zhang.

Zhang mengungkapkan bahwa PBOC juga akan memandu lembaga-lembaga pembayaran untuk memperkenalkan serangkaian langkah mudah yang dapat "membuat produk pembayaran seluler semakin memuaskan dan menyenangkan untuk digunakan oleh teman-teman warga asing."

Setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan pesat, China kini menjadi yang terdepan dalam hal layanan pembayaran seluler.

Tingkat penetrasi pembayaran seluler di negara tersebut mencapai 86 persen, tercatat sebagai yang tertinggi di dunia, pada akhir 2023.

Namun, meluasnya penggunaan layanan pembayaran seluler juga menimbulkan hambatan bagi pelancong yang baru pertama kali mengunjungi China.

Pengunjung asing yang mengandalkan kartu bank dan uang tunai kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam proses pembayaran, karena pedagang kaki lima atau penyedia layanan skala kecil kerap lebih memilih pembayaran seluler ketimbang uang tunai atau kartu kredit internasional.

Ketidaknyamanan yang dialami oleh sebagian pengunjung asing tersebut sebagian besar dapat dikaitkan dengan perbedaan praktik pembayaran antara China dan negara-negara lain, ujar Xu Hong, Dekan Fakultas Manajemen Pariwisata dan Pelayanan di Universitas Nankai.

"Sangat penting untuk mengembangkan alat pembayaran yang terdiversifikasi serta menyediakan layanan yang nyaman dan disesuaikan bagi pengunjung asing guna memenuhi permintaan layanan pembayaran mereka," imbuh Xu.

Pemerintah China telah meluncurkan berbagai langkah untuk membantu warga asing menikmati lingkungan pembayaran yang mudah di China, serupa dengan yang dinikmati oleh penduduk setempat.

Sementara itu, bank-bank di China juga secara aktif berupaya memperluas penerimaan kartu bank luar negeri dan memfasilitasi penggunaan uang tunai negara lain di China. Lembaga-lembaga pembayaran terkemuka didorong untuk mendiversifikasi jenis produk pembayaran seluler serta mengembangkan solusi yuan digital guna memenuhi kebutuhan warga asing akan layanan pembayaran seluler.

Alipay dan WeChat Pay, dua aplikasi pembayaran terkemuka di China, kini memungkinkan warga asing untuk menghubungkan kartu kredit internasional mereka, termasuk Visa dan Mastercard, ke platform Alipay dan WeChat Pay, sehingga sangat mempermudah proses pembayaran.

Berbagai upaya juga sedang dilakukan untuk memperkuat regulasi terkait layanan pembayaran seluler. China telah mengeluarkan peraturan tentang pengawasan dan administrasi lembaga-lembaga pembayaran nonbank untuk mengatasi kekhawatiran terkait perlindungan privasi.

Zhu Keli, seorang peneliti di China Institute of New Economy, mengatakan bahwa peningkatan layanan pembayaran dapat merangsang konsumsi warga asing di China dan imbasnya memacu perkembangan industri-industri terkait.

Sementara itu, lingkungan pembayaran juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan citra China di kancah global, ucap Zhu.

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

wd 138 slot

Fun Sport meriahkan perayaan HUT Ke******

Jakarta (ANTARA) - Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut (AL) menggelar kegiatan Fun Sport (olahraga menggembirakan), untuk memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Kopaska pada 31 Maret 2024.

Fun Sport yang dipusatkan di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu, terdiri dari tiga jenis perlombaan yakni Fun Run, Fun Bike serta Fun Walk yang diikuti 1.500 peserta dari personel TNI/Polri dan masyarakat umum.

Fun Run memiliki jarak tempuh sejauh tujuh kilometer dengan dua titik water station serta 2 titik spring, sedangkan untuk Fun Bike ditempuh dengan jarak 17 kilometer dan Fun Walk dengan jarak dua kilometer.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), didampingi Panglima Koarmada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto melepas salah satu cabang perlombaan yakni Fun Run.

"Saya senang berbahagia dan bangga, hari ini bisa hadir secara langsung bersama Pangkoarmada RI dan keluarga besar Kopaska," kata AHY.

Dia berharap kegiatan kegiatan itu dapat meleburkan kebersamaan antara prajurit TNI khususnya Angkatan Laut dan masyarakat DKI Jakarta.

"Kopaska sebagai pasukan elit TNI AL, semoga semakin sukses, semakin jaya di darat, laut dan udara. Semoga terus menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia," harap AHY.

Selain Fun Sport, juga digelar seiumlah acara menarik seperti panggung hiburan, senam aerobik dan doorprize yang berhadiah sepeda motor, sepeda listrik, sepeda gunung, berbagai hadiah hiburan, hingga uang tunai puluhan juta rupiah.

Kegiatan itu diselenggarakan atas keria sama antara TNI Angkatan Laut dengan Federasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), Indonesia Cycling Federation (ICF), Federasi Triathlon Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta.

Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) adalah salah satu komponen penting sebagai pasukan elit TNI AL yang mempunyai spesialisasi khusus, yaitu peperangan laut khusus. Kopaska TNI AL didirikan oleh Presiden Soekarno pada 31 Maret 1962, dengan semboyan "Tan Hana Wighna Tan Sirna" yang artinya "Tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi".

Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Sekolah sihirku

slot demo kakek zeus 1000

BMKG: Jumlah titik panas di Kaltim kembali menurun, hanya 16 titik******

Sebanyak 26 titik panas pada Sabtu (2/3) kemarin, terpantau mulai pukul 01.00 hingga 24.00 Wita

Balikpapan (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan mendeteksi penurunan kembali jumlah titik panas di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dari 95 titik pada Kamis (29/2) menjadi 64 titik pada Jumat (1/3), turun lagi jadi 26 pada Sabtu (2/3).

"Sebanyak 26 titik panas pada Sabtu (2/3) kemarin, terpantau mulai pukul 01.00 hingga 24.00 Wita," ujar Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan BMKG Balikpapan Diyan Novrida di Balikpapan, Minggu.

Penurunan jumlah titik panas terjadi akibat beberapa hal, kata dia, antara lain peningkatan kesadaran masyarakat tidak sembarangan melakukan pembakaran seiring masifnya pihak terkait melakukan sosialisasi pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebaran 26 titik panas ini, lanjutnya,  telah disampaikan ke pihak terkait seperti Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar dapat dilakukan tindakan lebih lanjut.

Baca juga: BMKG: Jumlah titik panas di Kaltim terus menurun dalam 4 hari terakhir

Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, namun ia tetap mengimbau semua pihak selalu waspada dan mencegah karhutla, seperti tidak melakukan pembakaran di hutan maupun lahan, agar tidak terjadi penambahan maupun perluasan titik panas.

Kewaspadaan perlu dilakukan karena sejumlah kawasan masih mengalami cuaca panas dalam beberapa hari berturut-turut. Cuaca seperti itu, kata dia, dapat menyebabkan ranting dan daun mengering yang rawan karhutla saat terkena api maupun bara.

Diyan mengatakan sebanyak 64 titik yang terdeteksi Jumat (1/3) tersebar di satu kota dan tiga kabupaten yakni Kota Bontang (3), Kabupaten Kutai Barat (2), Kutai Timur (9), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (50).

Sedangkan 26 titik yang terdeteksi kemarin (2/3) tersebar di satu kota dan empat kabupaten, yakni Kota Samarinda (1), Kabupaten Paser (1) Kutai Barat (2), Kutai Timur (10), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (12).

Baca juga: Jumlah titik panas di Kaltim turun dari 181 menjadi 76

Adapun rinciannya di Samarinda ada di Kecamatan Samarinda Utara, di Paser berada di Kecamatan Batu Engau, sedangkan di Kutai Barat berada di Kecamatan Penyinggahan, semuanya memiliki tingkat kepercayaan menengah.

Sementara di Kabupaten Kutai Timur tersebar pada enam kecamatan yakni Sangatta Utara (1), Bengalon (5), Kaliorang (1), Rantau Pulung (1), dan Teluk Pandan (1) dengan tingkat kepercayaan menengah.

"Kabupaten Kutai Kartanegara yang terpantau 12 titik tersebar di lima kecamatan yakni Kembang Janggut (2), Anggana (4), Loa Janan (1), Marangkayu (4), dan Kecamatan Muara Jawa (1) dengan tingkat kepercayaan menengah 11 titik dan yang rendah satu titik," katanya.

Baca juga: BMKG: Waspada titik panas di Kaltim meningkat, capai 181 lokasi

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Apartemen Zhutian Shinhwa

olympus belanda maxwin

Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 akan berisiko konflik politik dan legitimasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.

Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024

Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

keyakinan abadi

kredit lazada

Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas******

Jakarta (ANTARA) - Muhammad Imaduddin, warga Kota Bogor, Jawa Barat, meyakini keterbukaan dalam penghitungan suara hasil Pemilu 2024 merupakan hal krusial dalam pesta demokrasi di Indonesia. Didorong oleh keyakinan itulah, ia turut aktif mengawal suara hasil Pemilu meskipun dari lingkup kecil saja, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungannya.

Ada juga Sasa, warga Kota Depok, Jawa Barat, yang ikut mengawal suara hasil Pemilu 2024 karena dirinya sempat cemas melihat ketidaksesuaian Formulir Model C-1 Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Dia juga menilai keterbukaan hasil Pemilu 2024 merupakan hal penting untuk memenuhi hak setiap warga negara, disamping sebagai wujud komitmen dan integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara pemilu.

Imaduddin dan Sasa merupakan bagian dari gerakan masyarakat untuk mengawal suara hasil Pemilu di berbagai wilayah di Indonesia.

Yang dilakukan oleh warga untuk mengawal suara tersebut adalah dengan memfoto hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) di TPS masing-masing.

Seperti yang terjadi di TPS 053, Jalan Kebagusan IV Dalam, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta, pada hari pencoblosan 14 Februari lalu.

Warga secara bergiliran memfoto hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024, dua jam setelah pemungutan suara berakhir dengan terlebih dahulu menghitung surat suara Pilpres. Mereka begitu antusias sehingga harus diingatkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 053 untuk kembali ke tempat masing-masing, sebab penghitungan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) akan dimulai.

Belum sempat hari berganti, foto Formulir Model C-1 Plano dari TPS 053 tersebut telah diunggah dalam laman https://kawalpemilu.org/. Sebuah laman yang merupakan inisiatif urun daya (crowdsourcing) warganet Indonesia PRO DATA, yang telah berdiri sejak 2014 dengan tujuan untuk menjaga suara rakyat dalam pemilu.

Masyarakat dapat memfoto hasil Pilpres dan Pileg dari TPS dan masuk ke laman KawalPemilu. Kemudian, masyarakat dapat mengunggah foto hasil dan moderator akan meninjau ulang foto, hasil suara, dan lokasi TPS yang diunggah masyarakat.

Gerakan mengawal suara rakyat

Co-Founder KawalPemilu.org, Elina Ciptadi mengatakan bahwa kehadiran pihaknya pada Pemilu 2024 mempertimbangkan peluang satu atau dua putaran berada dalam margin of error (toleransi kesalahan) karena pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga survei pada Januari 2024 menunjukkan angka mendekati 50 persen.

Kemudian, hasil survei dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memiliki perbedaan tipis dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, juga perlu dikawal bila terjadi putaran dua dalam Pilpres 2024.

Oleh sebab itu, gerakan KawalPemilu kembali menjaring partisipasi masyarakat untuk mengawal suara rakyat agar Pemilu 2024 berjalan sukses.

Elina mengaku kaget dengan tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi mengawal suara di TPS masing-masing. Hingga Jumat (16/2) malam atau dua hari pasca-pemungutan suara, gerakan KawalPemilu telah meninjau ulang foto dari sekitar 220 ribu TPS di seluruh Indonesia atau sekitar 26 persen dibanding jumlah TPS secara keseluruhan. Adapun jumlah foto yang harus ditinjau ulang mencapai 90 ribu foto Formulir Model C1 Plano. 

Foto tersebut berasal dari setiap provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, termasuk dari daerah-daerah yang sebelumnya diperkirakan mengalami kesulitan koneksi internet.

Tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan KawalPemilu pada akhirnya mengakibatkan melambungnya biaya server. Platform Kitabisa.com lalu membuat kampanye untuk urun dana membiayai gerakan KawalPemilu pada Kamis (15/2). Dalam tempo tiga jam terkumpul dana lebih dari Rp200 juta donasi dari 4.600 orang sehingga kampanye kemudian ditutup.

Partisipasi masyarakat yang tinggi untuk menyukseskan pemilu juga tercermin hingga hari ke-18 pasca-pemungutan suara atau delapan hari pasca-pemungutan suara ulang, lanjutan, atau susulan, yakni pada Minggu, 3 Maret 2024.

Berdasarkan laman KawalPemilu pada Minggu, pukul 10:02 WIB, gerakan tersebut telah meninjau ulang foto hasil sebanyak 510.823 TPS dari total 823.366 TPS Pemilu 2024 atau dengan kata lain 62,04 persen dibanding keseluruhan.

Angka tersebut meningkat dibandingkan 2019 yang hanya mendapatkan foto hasil dari 15 persen TPS seluruh Indonesia atau sekitar 100 ribu lebih TPS.

Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengawal Pemilu di 2024 menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap haknya untuk memotret hasil hitung di masing-masing TPS sudah semakin baik. 

Walaupun demikian, gerakan KawalPemilu tetap mengapresiasi komitmen KPU yang membuka foto C.Hasil dari tiap TPS kepada publik melalui Sirekap atau laman https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Sehingga, masyarakat dapat mengawal suara mereka dengan membandingkan hasil di TPS dalam sistem KPU dan hasil di situs tabulasi, yang juga kemudian bisa dibandingkan dengan hasil rekap berjenjang.

Dukungan penyelenggara Pemilu dan akademisi

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengapresiasi adanya gerakan mengawal suara rakyat dalam Pemilu 2024.

Ia berpendapat bahwa partisipasi masyarakat untuk memastikan pengawalan Pemilu 2024, seperti KawalPemilu, merupakan hal yang positif dan menunjukkan kualitas dan kesadaran masyarakat terhadap kondisi Indonesia.

Partisipasi masyarakat untuk mengawal suara dalam gerakan tersebut juga dinilai sebagai bentuk peningkatan kesadaran untuk mengawal proses berdemokrasi di Indonesia.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa gerakan pengawasan pemilu yang independen, seperti KawalPemilu, dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan proses pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Adanya gerakan tersebut juga dinilai dapat menjadi data pembanding untuk menciptakan legitimasi Pemilu 2024 sehingga pemilu menjadi lebih berkualitas.

Senada dengan Cecep, pengamat politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina berpendapat bahwa gerakan berbasis masyarakat menjadi sangat penting untuk mengawal penyelenggaraan pemilu agar tetap luber jurdil, berintegritas, dan hasilnya sah.

Selain itu, gerakan mengawal suara rakyat dinilai sebagai bentuk kontrol publik terhadap penggunaan anggaran yang amat besar untuk memilih pemimpin secara demokratis.

Oleh sebab itu, penyelenggara pemilu sebaiknya memperhatikan suara-suara publik dari gerakan masyarakat untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu.

Sirekap dan keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi hasil Pemilu juga menjadi komitmen KPU. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengaku bersyukur dengan hadirnya Sirekap membuat penghitungan suara di TPS dapat diketahui masyarakat luas.

Keberadaan Sirekap dinilai membuat data penghitungan suara lebih transparan. Terlebih, data yang dipublikasikan ditampilkan apa adanya, sehingga masyarakat dapat memonitor jika terdapat kesalahan.

Bahkan, masyarakat dapat tahu bila Sirekap tidak bekerja ataupun melaporkan kepada penyelenggara pemilu jika terdapat kesalahan data.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Dalam prosesnya, petugas KPPS memfoto Formulir C Hasil Pemilu 2024 secara langsung dengan disaksikan saksi, pengawas, dan masyarakat.

Kemudian, petugas mengirimkan data tersebut ke server KPU melalui Sirekap. Sistem tersebut lalu mengkonversi gambar menjadi data digital.

Sementara itu, KPU melakukan mitigasi terhadap kesalahan konversi yang terjadi di beberapa TPS dan segera melakukan koreksi data.

Melalui Sirekap, KPU berharap pesta demokrasi berlangsung jujur dan adil melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Oleh sebab itu, KPU menegaskan tidak akan menghentikan tayangan data perolehan suara di Sirekap demi transparansi penyelenggaraan pemilu terhadap publik.

Meski demikian aplikasi Sirekap bukanlah hasil resmi dari Pemilu 2024. Rekapitulasi manual yang berjenjang tetap digunakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu secara resmi.

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel
Baca juga: Bawaslu Karawang temukan pergeseran suara caleg saat pleno
Baca juga: PSI sebut kader dan saksi efektif kawal penghitungan suara

Editor: Sri Haryati
Copyright © ANTARA 2024

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

voucher blu bca

Hamas yakin tidak ada halangan untuk bentuk pemerintah bersama******

Moskow (ANTARA) - Hamas yakin tidak ada perbedaan antara pihaknya dengan faksi Palestina lainnya yang menghalangi pembentukan pemerintah bersama, demikian ungkap wakil kepala biro politik kelompok itu Mousa Abu Marzok kepada Sputnik setelah pertemuan inter-Palestina di Rusia.

Sejumlah faksi Palestina mengadakan pertemuan di Moskow mulai Kamis hingga Jumat, dimana pihak-pihak mengeluarkan komunike bersama.

Pejabat senior Hamas itu mengatakan formasi pemerintah bersama telah dibahas dalam pertemuan itu, namun hal itu memunculkan "beberapa perbedaan" antara pihak-pihak Palestina dan ditunda untuk memberi mereka waktu untuk menyepakati “modalitas dan bagaimana hal itu dapat dilakukan dalam perdamaian dalam waktu dekat.

“Tidak, tentu saja [perbedaan itu] dapat diatasi dan kami berharap kami dapat mengatasi semua kesulitan. Masalah utamanya adalah campur tangan eksternal Amerika Serikat dan Israel dalam urusan Palestina dan semua tujuan yang tidak dapat dicapai dalam perundingan kami justru karena hal ini,” kata Marzouk.

Dia melanjutkan bahwa kekuatan politik Palestina setuju untuk melanjutkan negosiasi pada pertemuan di Moskow, menambahkan bahwa pertemuan selanjutnya kemungkinan dilaksanakan di Moskow kembali dengan fokus pada "mekanisme pembentukan pemerintahan dan tanggung jawabnya."

“Kami akan melanjutkan perundingan ini untuk membentuk pemerintahan nasional dan sudah menangani masalah-masalah lainnya yang memerlukan perhatian dan diskusi. Jadi pembentukan pemerintahan akan dibahas pada pertemuan berikutnya,” kata Marzouk, seraya menambahkan bahwa pertemuan diharapkan akan segera diadakan.


Sumber: Sputnik

Baca juga: Hamas tegaskan Rusia harus jadi aktor penyelesaian konflik Jalur Gaza
Baca juga: Dubes Palestina yakin Hamas-Israel capai gencatan senjata saat Ramadan
Baca juga: Jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza hampir 30.000 orang

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024