buku mimpi 3d abjad az bergambar

Rahasia seni bela diri

Luhut Bantah Keruk dan Ekspor Pasir Laut Merusak Lingkungan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengerukan dan izin ekspor pasir lautbakal merusak lingkungan.

"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

"Sekarang kalau harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," sambung Luhut.

"Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Restu Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Ini adalah greenwashing ala pemerintah," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).

Lihat Juga : 130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini

"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki," imbuhnya.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu.

Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan.

Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan berjudul Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde tahun 2020.

Laporan tersebut disusun oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde.

Afdillah berpendapat PP 26/2023 itu menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Dengan dikeluarkannya beleid itu, dia juga memandang pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas.

"Sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia," ucap Afdillah.

[Gambas:Video CNN]

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

3 Jurus KAI Commuter Urai Kepadatan Penumpang di Stasiun Manggarai******

KAI Commuter menyiapkan tiga langkah untuk mengurai kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan hingga Mei 2023 volume penumpang yang transit di stasiun tersebut mencapai 21,55 juta orang.

Sementara, volume penumpang yang transit per hari itu berada di angka 150 ribu hingga 200 ribu orang. Adapun jumlah rata-rata penumpang di jam-jam sibuk sekitar 180 ribu orang.

"Ada tangga-tangga alternatif seperti menuju peron 5 dan 6 juga 7 dan 8, kami sudah siapkan supaya orang tidak menumpuk di tengah tapi bisa mengisi ujung-ujung peron yang ada di Stasiun Manggarai," jelas Anne.

Kedua, menyiapkan switch over 7. Meski demikian, Anne mengatakan opsi ini masih dikaji lebih dalam dan hanya akan digunakan jika kepadatan penumpang sudah parah.

Lihat Juga : Vietnam Bakal Kurangi Ekspor Beras hingga 44 Persen Pada 2030

Ketiga, penambahan feeder atau kereta penumpang. Anne mengatakan feeder pada pagi akan bertambah 13 perjalanan. Sedangkan, pada sore akan bertambah 17 perjalanan.

"Kami masih menggunakan feeder untuk perjalanan dari Manggarai ke Tanah Abang-Duri dan sebaliknya. Sehingga kami dapat mengantisipasi kepadatan yang ada di Stasiun Manggarai," kata Anne.

[Gambas:Video CNN]

Qihua Yushu

Mentan Klaim Stok Aman Meski Vietnam Pangkas Ekspor Beras 44 Persen******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan pasokan berasIndonesia aman meskipun Vietnam berencana memangkasekspor berasnya hingga 44 persen mulai 2030 mendatang.

Syahrul mengklaim produksi beras RI sudah mencukupi.

"Beras kita cukup banyak. Coba lihat data BPS. Stoknya juga cukup dan kemarin juga sudah ada yang masuk," ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5).

Menurutnya, data beras Kementerian Pertanian (Kementan) mengacu pada tiga sumber yakni BPS, data standing crop dari satelit dengan kecerdasan buatan (AI), serta laporan manual dari daerah. Dari ketiganya, ia melihat tak ada permasalahan mengenai stok.

"Kementan buat tiga data, data BPS, data standing crop dari satelit melalui AI, semua dunia pakai sekarang seperti ini, kemudian laporan manual daerah. Semua menunjukkan hal yang sangat positif," ungkapnya.

Vietnam bakal memangkas ekspor beras tahunannya hingga 44 persen mulai 2030 mendatang. Artinya, ekspor yang biasanya 7,1 ton hanya menjadi 4 juta ton per tahun.

Lihat Juga : Jokowi Beri Kewenangan Khusus Otorita IKN

Hal ini disampaikan pemerintah setempat dalam sebuah dokumen yang dikutip dari CNA.com, Senin (29/5). Hal ini tentu mengejutkan negara pengimpor beras, apalagi Vietnam adalah eksportir beras terbesar ketiga setelah India dan Thailand.

Berdasarkan dokumen pemerintah Vietnam tersebut, pengurangan ekspor dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan di dalam negerinya dalam menghadapi perubahan iklim yang tak menentu.

Dengan kebijakan ini, maka ekspor beras Vietnam diperkirakan bakal turun menjadi US,62 miliar per tahun pada 2030, dari sebelumnya mencapai US,45 miliar pada 2022.

"Meskipun lahan pertanian padi Vietnam menyusut akibat perubahan iklim dan beberapa petani beralih menanam tanaman lain dan beternak udang, strategi tersebut tampaknya terlalu agresif," kata seorang pedagang beras yang berbasis di Kota Ho Chi Minh.

Pedagang itu mengatakan beberapa petani padi di Delta Mekong mengubah sebagian ladang mereka menjadi kebun buah-buahan dengan menanam mangga, jeruk bali, nangka, dan durian, tetapi sebagian besar masih bergantung pada beras.

Kecenderungan membudidayakan udang telah terjadi di daerah tersebut selama bertahun-tahun karena kenaikan air laut yang dipicu oleh perubahan iklim membawa peningkatan salinitas yang signifikan di wilayah Delta Mekong.

Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh mengatakan kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada pertemuan regional di Indonesia bulan ini, bahwa Vietnam bersedia memasok beras ke Filipina untuk jangka panjang dengan harga yang wajar.

Pada 2025, 60 persen ekspor beras Vietnam akan dikirim ke pasar Asia, 22 persen ke Afrika, 7 persen ke Amerika, 4 persen ke Timur Tengah, dan 3 persen ke Eropa, kata dokumen tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Jun dari Surga Liar dan Alam Abadi

Daftar Terbaru Startup Berstatus Unicorn di Indonesia******

Jumlah perusahaan rintisan (startup) berstatus unicorndi Indonesia kian bertambah. Kali ini startup agritech, eFishery menjadi salah satu perusahaan yang masuk daftar.

Unicorn sendiri adalah istilah yang diberikan kepada startup digital yang sudah memiliki kapitalisasi pasar (market capital) minimal US miliar.

Berikut daftar startup yang berstatus unicorn di Indonesia:

Mengutip Techinasia, Jumat (26/5), putaran terbaru ini dipimpin oleh 42xfund dan melibatkan investor existing seperti Northstar Group dan SoftBank Vision Fund II.

Gojek

Perusahaan ride-hailing ini digawangi oleh Nadiem Makariem sekitar 2010. Gojek menjadi unicorn pertama yang 'lahir' di Indonesia pada 2016 lalu.

Gojek menjadi unicorn tepat saat usianya menginjak 6 tahun. Saat itu, Gojek menerima pendanaan senilai 0 juta dari konsorsium 8 investor yang digawangi oleh Sequoia Capital.

Tokopedia

Beranjak ke Tokopedia. E-Commerce yang didirikan oleh William Tanuwijaya ini hadir satu tahun sebelum Gojek, tepatnya pada 2009. Tokopedia berhasil menjadi unicorn kedua di Indonesia pada 17 Agustus 2017 setelah mendapatkan pendanaan dari Alibaba.

Traveloka

Traveloka atau platform perpesanan tiket online tersebut digawangi oleh Ferry Unardi dan dua rekannya. Traveloka lahir pada 2012 dan mengukuhkan posisinya sebagai unicorn pada 2017.

Traveloka menjadi unicorn setelah mendapatkan pendanaan dari perusahaan sejenis milik asing yakni Expedia.

Bukalapak

Terakhir, yang baru-baru ini mengundang kontroversi yakni Bukalapak. Platform e-commerce ini berdiri pada 2010 digawangi oleh Achmad Zaky. Saat ini Bukalapak menjadi unicorn keempat yang ada di Indonesia.

OVO

OVO menjadi unicorn kelima asal Indonesia dengan perkiraan valuasi mencapai US,9 miliar atau setara dengan Rp41 triliun (dengan asumsi kurs Rp14.146/US$) pada 2019.

Xendit

Layanan pembayaran business-to-business (B2B) Xendit menyandang status unicorn pada 2021. Saat itu, Xendit pun mendeklarasikan diri sebagai layanan pembayaran B2B pertama yang menyandang status unicorn di RI.

Xendit menjadi unicorn setelah mendapatkan pendanaan US0 juta dari Tiger Global Management, Accel, Amasia dan Justin Kan's Goat Capital. Pendanaan, ini meningkatkan valuasi perusahaan menjadi US miliar.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Kopi Kenangan hingga Dana

Dewa laki-laki yang galak tidak memahami cinta

Luhut Minta Jangan Terlalu Banyak Doa Biar RI Tak Kalah dari China******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi(Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan menyebut Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan doa jika ingin mengalahkan China.

"Saya titip ke Anda yang lebih muda, gunakan nurani untuk bekerja. Jangan berdoa-berdoa saja," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

Luhut menegaskan ritual-ritual tidak terlalu penting jika tak dibarengi perbuatan baik. Menurutnya, semua orang harus berkontribusi sesuai porsinya demi kemajuan bangsa.

Ia pun kerap menyampaikan kritik tersebut di gereja tempatnya beribadah. Menurutnya, berbuat baik jauh lebih penting ketimbang hanya berdoa saja.

Luhut juga menitipkan pesan agar bangsa Indonesia bersatu. Ia mengklaim masyarakat China tidak punya waktu luang untuk berpikir hal-hal tidak penting, di luar urusan pekerjaan.

"Saya bilang di gereja saya, berdoa, berdoa, tapi tidak berbuat sesuatu yang baik, untuk apa? What's the value? Do something, good thing for your environment," ungkapnya.

"Kita kadang suka lupa, terlalu banyak ritual yang kita lakukan. Maaf, di gereja saya bilang saya nggak terlalu suka gitu. Do something,doa yang terbaik adalah berbuat baik. Itu menurut saya," tandas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Sejarah Hotel Sultan yang Kini Diambil Alih Pemerintah******

Pemerintah resmi ambil alih pengelolaan Hotel Sultanyang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama pada Maret 2023 lalu. Menurutnya, pengelolaan jatuh ke tangan pemerintah setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco.

Satya menjelaskan, bahkan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.

Dengan putusan ini, maka menandai kepemilikan baru Hotel Sultan adalah pemerintah setelah selama ini dimiliki oleh pihak swasta.

Awal Mula Pembangunan Hotel Sultan hingga Dikuasai Swasta

Berdasarkan CNBCIndonesia yang mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga Sutowo. Di mana, pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Awal mulanya, Hotel Sultan dibangun dengan tujuan untuk menjamu para tamu konferensi pariwisata se-Asia Pasifik pada 1971 silam yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang. Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah tapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu.

Karenanya, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang saat itu menjabat mengajukan surat kepada Pertamina untuk membangun hotel untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).

Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan tengah banyak uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.

Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuild Co.

Dalam kesaksian Ali Sadikin, berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuild Co milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuild Co bukan milik BUMN tersebut.

"Saya baru tahu Indobuild Co itu bukan Pertamina. Iya, saya tertipu," kata Ali Sadikin.

Berdasarkan buku Kiprah Keluarga Ibnu Sutowo oleh Tempo, hotel itu memiliki 1.104 kamar, sembilan ruang banquet dan satu ballroom, fasilitas olahraga dan rekreasi, serta beragam fasilitas hotel lima lainnya.

Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.

Dari sinilah kontroversi hotel yang kini bernama Hotel Sultan itu berawal. Pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Bahkan, PT Indobuild Co diberi HGB selama 30 tahun.

PT Indobuild Co sendiri adalah milik keluarga Ibnu Sutowo, tepatnya dikelola langsung oleh anaknya, Pontjo Sutowo. Dengan kata lain, hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo.

Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya saat ini pemerintah berhasil memenangkan hak kelola Hotel Sultan tersebut.

[Gambas:Video CNN]