ultra voucher gift card

Kaisar Crape Myrtle Yunani

Biaya Perawatan Covid China Melonjak Capai Rp3.783 T******

Biaya perawatancovid-19 di Chinamelonjak 13 persen hingga mencapai Rp1,75 triliun yuan atau setara dengan US5 miliar atau Rp3.783 triliun (asumsi kurs Rp15.441 per dolar AS)dalam 10 bulan pertama 2022.

Lonjakan ini menjadi angka terbesar di antara semua jenis pengeluaran pemerintah. Dari awal pandemi hingga April 2022, pemerintah telah melakukan 11,5 miliar tes di China. Tetapi jumlah sebenarnya berpotensi jauh lebih tinggi.

Naiknya biaya perawatan covid-19 tersebut membuat pemerintah daerah di China yang ditugasi melakukan tes massal covid-19 dan memberlakukan kebijakan lockdownterpaksa mengurangi layanan vital lainnya. Mereka mengaku kekurangan uang.

Associate di China Center Universitas Oxford George Magnus mengungkapkan risiko stabilitas keuangan akan meningkat jika lockdowndan tes massal terus dilakukan.

"Pemerintah daerah berada di bawah tekanan besar dari biaya mempertahankan nol-covid, dan kita sudah dapat melihat ini melalui keberlanjutan utang beberapa entitas. Termasuk (dalam) kasus di mana layanan publik dikurangi, aset atau layanan lokal dijual dan sebagainya," ujar George dilansir dari CNN Business, Senin (5/12).

Kurangnya uang yang dialami oleh pemerintah daerah salah satunya juga dipicu oleh minimnya pendapatan yang sangat bergantung pada penjualan tanah, yang kini berada di posisi lebih rentan dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Data Kementerian Keuangan China menyebutkan pemerintah daerah membelanjakan 11,8 triliun yuan (US,65 triliun setara Rp25.373 triliun, asumsi kurs Rp15.378). Angka ini lebih besar dari pendapatan yang mereka peroleh antara Januari dan Oktober.

Di sisi lain, lonjakan biaya perawatan covid-19 itu membuat utang pemerintah China membengkak dan berimbas langsung terhadap kesehatan ekonomi China.

Lonjakan utang tersebut Ini tidak hanya meningkatkan risiko gagal bayar utang kota, tetapi juga menekan kemampuan pemerintah untuk memacu pertumbuhan, menstabilkan lapangan kerja, dan memperluas layanan publik.

Selama tiga tahun terakhir, pemerintah daerah menanggung biaya pengendalian pandemi. Mereka harus membayar untuk pengujian massal reguler, karantina wajib, dan layanan lain selama lockdownyang sering terjadi. Hal ini mengakibatkan pengeluaran melonjak ketika pendapatan mengalami stagnasi.

Sementara, pada saat yang sama pemerintah daerah mengalami kekurangan pendapatan karena pengeluaran yang besar.

DBRS Morningstar, lembaga pemeringkat kredit global yang berbasis di Toronto, mengatakan awal bulan ini bahwa defisit pemerintah daerah yang tinggi menjadi perhatian utama.

Termasuk apa yang disebut utang tersembunyi. Sebab, sebagian dari utang ini tidak pernah diakui secara resmi di neraca pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Gadis ini akan menentang surga

Daftar Posisi Lowongan Kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka rekrutmen bersama. Ada banyak posisi lowongan kerjaRekrutmen Bersama BUMN Batch 2 yang tersedia.

Pada rekrutmen bersama ini, terdapat 30 instansi BUMN dengan lebih dari 890 posisi. Selain untuk jurusan-jurusan yang spesifik seperti teknik dan akuntansi, beberapa posisi yang dibuka dapat dilamar untuk segala lulusan.

Lihat Juga : Jadwal Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Jangan sampai Terlewat

Ilustrasi. Daftar posisi lowongan kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)

Berikut beberapa daftar posisi lowongan kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, dirangkum dari laman resmi Rekrutmen Bersama Forum Human Capital Indonesia.

1. Staf Teknologi, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
2. Staf Pengelolaan Proyek, PT industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
3. Staf Information Technology, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
4. Staf Quality Control Testing, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
5. Staf Purchasing, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
6. Staf Non-Management Trainee, PT Taspen: Jenjang D3
7. Data Analyst, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
8. Data Scientist, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
9. Sales Marketing, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
10. Staf IT, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
11. Staf Portofolio, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
12. Quantity Surveyor, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
13. Engineering Office, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
14. Staf Akuntansi, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
15. Staf Satuan Pengawasan Intern, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
16. Staf Akuntansi, PT Biofarma: Jenjang S1/D4
17. Laboran/Operator, Staf Akuntansi, PT Biofarma: Jenjang S1/D3
18. Staf Produksi, PT Biofarma: Jenjang S1/D4
19. Asisten Peneliti, PT Biofarma: Jenjang S1/D4
20. ATLM, PT Biofarma: Jenjang D3
21. Perawat, PT Biofarma: Jenjang D3
22. Staf HC Talent & Development, PT Bio Farma-PT Kimia Farma Tbk-PT Kimia Farma Apotek: Jenjang S1/D4
23. Staf Pelaksana HC Operation, PT Bio Farma-PT Kimia Farma Tbk-PT Kimia Farma Apotek: Jenjang S1/D4
24. Staf Finance, PT Bio Farma-PT Kimia Farma Tbk-PT Kimia Farma Apotek: Jenjang S1/D4
25. Asisten Peneliti Mikrobiologi, PT Biofarma-PT Kimia Farma Tbk: Jenjang D3
26. IT Officer, PT Bank Rakyat Indonesia: Jenjang S1/D3
27. Internal Audit, PT Danareksa: Jenjang S1/D4
28. Assistant Investment Manager (officer), PT Danareksa (Persero) - PT Perusahaan Pengelola Aset: Jenjang S1/D4
29. Pelaksana Reporting & Hubungan Stakeholer, PT Danareksa-PT Surabaya Insdutrial Estate Rungkut: Jenjang S1/D4
30. Pelaksana Penyedia Jasa Pekerjaan, PT Danareksa-PT Surabaya Insdutrial Estate Rungkut: Jenjang S1/D4
31. Business Analyst, PT Danareksa (Persero_- PT Danareksa Capital-PT Reksasentosa Dinamika: Jenjang S1/D4
32. Editor, PT Danareksa (Persero)-PT Balai Pustara: Jenjang S1/D4
33. Copywriter, PT Danareksa (Persero)-PT Balai Pustaka: Jenjang S1/D4
34. Business Development & Coorporate Planner: Jenjang S1/D4
35. Staf SDM, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
36. Staf SDM, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
37. Staf Komunikasi & Kelembagaan, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
38. Staf Bidang Hukum, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
39. Staf Keuangan & Akuntansi, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
40. Staf Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Perum Perhutani, Jurusan Kehutanan: Jenjang S1/D4
41. Staf Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Perum Perhutani, Jurusan Pertanian: Jenjang S1/D4
42. Staf Technology, Perum Perhutani, Jurusan Teknik Mesin: Jenjang S1/D4
43. Staf Komunikasi Perusahaan, Perum Perhutani: Jenjang D3
44. Staf Peneliti Riset & Inovasi, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
45. Staf Pengujian, QC, dan QA, Perum Perhutani: Jenjang D3
46. Staf Industri Hasil Hutan Bukan Kayu, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
47. Staf Asesor Kompetensi, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
48. Staf SDM, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
49. Staf Perpajakan, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
50. Staf Akuntansi, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
51. Staf Perancangan & Pengembangan Bisnis: Jenjang S1/D4
52. Staf Perencanaan Strategis, Perum Perhutani Jurusan Manajemen: Jenjang S1/D4
53. Staf Perencanaan Strategis, Perum Perhutani, Jurusan Manajemen Hutan: Jenjang S1/D4
54. Staf Perencanaan Strategis, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
55. Staf Pengelolaan Unit Manajemen Hutan. Perum Perhutani-PT Inhutani I: Jenjang S1/D4
56. Staf Pengelolaan Unit Industri Hasil Kayu, Perum Perhutani-PR Inhutani I. Jenjang S1/D4
57. Staf Pengelolaan Unit Manajemen Hutan Tanaman Industri Perum Perhutani, PT. Inhutani I: Jenjang S1/D4
58. Staf Pengelolaan Unit Industri Hasil Hutan Kayu, Perum Perhutani-PT inhutani I: Jenjang S1/D4
59. Staf Administrasi Keuangan, Perum Perhutani-PT Inhutani I: Jenjang S1/D4
60. Staf Pengelolaan Unit Manajemen Hutan, Perum Perhutani-PT Inhutani: Jejang D3
61. Staf Administrasi Keuangan, Perum Perhutani-PT Inhutani: Jejang D3
62. Staf Pengelolaan Unit Industri Hasil Hutan Kayu, Perum Perhutani-PT Inhutani: Jejang D3
63. Staf Hukum dan Kepatuhan, Perum Perhutani-PT Palawi Risorsis- PT Palawi Risosis: Jenjang S1/D4
64. Supervisor, PT Adhi Karya (Persero) Tbk: Jenjang D3
65. Surveyor, PT Adhi Karya (Persero) Tbk: Jenjang D3

Lihat Juga : Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Tersedia Ratusan Posisi

Demikian beberapa posisi lowongan kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2. Selain itu, masih banyak posisi lain yang tersedia. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengeceknya di laman resmi Rekrutmen Bersama. Semoga bermanfaat. 

Paus Bola Basket

Partai Buruh Tolak Mentah******

Partai Buruh menolak sikap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyetujui usulan pengaturan dan pengurangan jam kerja untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Partai Buruh juga menyebut Muhadjir menyepakati sistem no work no pay, atau buruh hanya mendapat upah sesuai dengan jam kerja. 

"Menteri PMK sebaiknya tidak berkomentar soal no work no pay, karena tidak memahami pokok persoalan," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/12). Ia juga menyatakan no work no paytidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pertama, menurutnya, karena bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kedua, upaya untuk menghindari PHK telah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, seperti mengurangi shift kerja, merumahkan, atau mengurangi jam kerja tanpa pemotongan upah. 

Ketiga, karena usulan ini merugikan buruh.

Said mengatakan upah buruh yang diterima sekarang masih kurang. Belum lagi jika dikurangi imbas sistem 'no work no pay'.

Sebelumnya usulan no work no pay ini sempat dilontarkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11) lalu.

"Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja," katanya,

Kemudian pada pekan ini, Muhadjir setuju dengan usulan pengaturan jam kera jika pengusaha dan pekerja sepakat. Muhadjir juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah.

"Boleh dilakukan, pemotongan jam kerja, pembagian shift, waktunya harinya, silahkan, dan yang penting mereka ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan," ungkap Muhadjir di kantornya, Kamis (1/12).

Saat itu Muhadjir tidak melontarkan istilah no work no pay.

Muhadjir mengatakan kini pihaknya tengah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk membuat payung hukum terkait kesepakatan tersebut. Selain itu, Ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

Keinginan Iblis

BKPM Sebut Ada 300 Aduan Soal OSS******

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan mengatakan pihaknya mendapat lebih dari 300 aduan terkait layanan Online Single Submission (OSS) per hari.

OSS merupakan sistem perizinan berbasis risiko, dengan mengandalkan teknologi informasi, yang mengintegrasikan proses perizinan di daerah dan pusat. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah kegiatan usaha atau investasi di tanah air.

"Kami juga mempunyai 300 per hari, orang-orang datang ke kantor kami untuk komplain. Kurang lebih 300 komplain datang ke kami," ujarnya dalam acara US-Indonesia Investment Summit, di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Adapun contoh keluhan tenis seperti tidak bisa memencet tombol. Menurutnya, keluhan seperti itu bisa ditangani lebih cepat.

Lalu, aduan lainnya adalah berupa kebiasaan investor yang ingin dilayani secara konvensional. Indra mengatakan ada saja investor yang merasa kurang nyaman jika pengurus perizinan secara online.

Menurutnya, aduan seperti ini tidak bisa diselesaikan cepat karena berkaitan dengan pandangan atau kebiasaan seseorang.

"Sesuatu mengenai budaya dan itu membutuhkan waktu," ujar Indra.

Saat pertama kali diluncurkan pada 2021, Presiden Jokowi mewanti-wanti agar jajaran kabinet Indonesia Maju dan pemerintah daerah untuk secara disiplin menggunakan OSS agar seluruh izin yang dikeluarkan memiliki standar yang sama.

Ia mengaku bakal mengecek langsung seperti apa implementasinya di lapangan. Jokowi ingin memastikan proses penerbitan izin usaha mudah, sederhana, efisien biaya, cepat, dan berstandar guna memudahkan investasi.

"Ini yang akan saya ikuti, kalau ini bisa kita laksanakan saya yakin investasi baik yang investasi skala mikro, skala kecil, menengah, dan besar akan meningkat di negara kita," katanya.

Jokowi kemudian memastikan bahwa OSS tidak mengebiri kewenangan daerah untuk urusan mengeluarkan izin usaha di daerahnya masing-masing.

Hanya saja, kalau dalam kurun tertentu izin tidak kunjung diterbitkan daerah, maka bisa dilakukan intercept atau pengambilalihan kewenangan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Investasi.

Dia menyebut layanan daring ini dikeluarkan untuk memangkas birokrasi yang selama ini terkenal berbelit-belit dan rawan suap. Jokowi juga mewanti-wanti agar tidak ada lagi aparat atau oknum yang curi-curi melakukan suap.

"Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba laporkan kepada saya," imbuh dia.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Bintang Kuno

IHSG Longsor ke 6.892 Bersama Bursa Saham Asing******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.987 pada Selasa (6/12) sore. Indeks saham melemah 94,76 poin atau minus 1,36 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp15,07 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30.358 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 122 saham menguat, 461 terkoreksi, dan 123 lainnya stagnan.

Lebih jauh, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB justru menguat 1.32 persen ke level Rp15.624 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia tampak mayoritas melemah. Tercatat hanya Nikkei 225 di Jepang yang meningkat 0,24 persen. Sementara indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,62 persen dan indeks Kospi di Korea Selatan juga loyo 1,08 persen.

Sebaliknya, bursa Amerika tampak dominan melemah. Indeks S&P 500 loyo 1,79 persen dan indeks NYSE Composite melemah 1,85 persen. Termasuk indeks NASDAQ Composite ikut merosot 1,93 persen.

Bursa saham Eropa juga ikut terpantau dominan melemah. Terpantau indeks DAX di Jerman melemah 0,56 persen dan indeks CAC 40 di Prancis berkurang 0,67 persen. Hanya indeks FTSE 100 di Inggris yang menguat 0,15 persen.

[Gambas:Video CNN]

Diluo

Stok Pangan Bulog Menipis, Akankah Indonesia Dilanda Krisis?******

Kepala Badan Pangan Nasional(BPN) Arif Prasetyo Adi mengungkapkan cadangan pangan di Bulogdan BUMNPangan sedang kritis.

Ia menjabarkan cadangan bahan pangan yang dimiliki pemerintah saat ini hanya beras, gula pasir, daging kerbau, dan sedikit minyak goreng.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit di minyak goreng," ujar Arif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Artinya, pemerintah hanya memiliki cadangan sebesar 21 persen dari kebutuhan nasional.

Untuk komoditas pangan lainnya, Bulog hanya memiliki 23.157 ton daging kerbau dan ID Food hanya memiliki 697 ton daging sapi. Pasokan tersebut hanya 40 persen dari kebutuhan bulanan nasional yang sebesar 60 ribu ton.

Sementara, pasokan Bulog dan BUMN Pangan untuk jagung, kedelai, cabai, daging ayam, bawang merah, dan bawang putih, serta telur ayam semuanya tidak mencapai 1 persen.

Padahal kebutuhan bulanan akan komoditas pangan tersebut cukup banyak. Untuk jagung dibutuhkan 1,2 juta ton, telur ayam 458 ribu ton, bawang merah 90 ribu ton, cabai 165 ribu ton, kedelai 247 ribu ton, dan daging ayam membutuhkan 266 ribu ton.

Untuk minyak goreng, pemerintah memiliki hanya 21.125 kl dengan kebutuhan nasional 332 ribu kl per bulan. Stok yang dimiliki ini hanya mampu memenuhi 4 persen kebutuhan nasional.

"Ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah yang selama ini kita punya hanya beras, sehingga paralel kita kerjakan stok komoditas lainnya," tutur Arif.

Melihat kondisi tersebut, apakah Indonesia bisa terancam krisis pangan?

Pakar Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi mengatakan krisis pangan terjadi bukan karena cadangan pemerintah yang menipis, melainkan jika banyak orang kelaparan, tidak bisa makan, atau tidak yakin apakah besok bisa makan.

Risiko krisis pangan terjadi jika harga-harga pangan naik tinggi sehingga banyak yang tidak mampu membeli pangan.

Lagi pula, BPN menyatakan cadangan pangan yang menipis merupakan milik pemerintah dan BUMN. Sedangkan cadangan pangan yang utama justru ada di masyarakat yaitu di produsen, distributor, eceran, rumah tangga, dan lainnya.

"Saat ini Indonesia tidak sedang krisis pangan. Peta kerawanan pangan menunjukkan secara umum daerah-daerah di Indonesia aman," ujar Bayu kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/12).

Menurut Bayu, kekhawatiran BPN akan stok pemerintah termasuk di BUMN bukan karena akan terjadi krisis pangan, melainkan karena dua hal.

Pertama, jika terdapat gangguan atau rawan pangan di beberapa daerah yang memang berisiko, pemerintah akan tidak leluasa mengatasinya.

Kedua, jika terjadi kenaikan harga pangan tertentu yang memberatkan kelompok masyarakat atau mendorong terjadinya inflasi pangan, bisa jadi pemerintah akan kesulitan melakukan intervensi.

Bayu menjelaskan menipisnya cadangan pangan pemerintah dan BUMN karena ada gangguan dalam rantai pasok global. Negara-negara membatasi ekspor sehingga ketersediaan pangan di pasar internasional menurun. Ditambah lagi, adanya kenaikan harga energi dan kenaikan harga pupuk.

Menurutnya pemerintah bisa melakukan pengendalian dan stabilitas harga yang baru dengan menggabungkan mekanisme pasar dan pola public service obligation (PSO) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

PSO merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas atau perbedaan harga pokok penjualan BUMN atau swasta dengan harga atas produk atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah agar pelayanan produk atau jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

"BUMN perlu diarahkan untuk mampu melaksanakan pola tersebut," kata Bayu.

Perlu Pendataan Stok Pangan Mulai dari Level Produksi