permainan slot yang lagi gacor

Jiuxiaojue

IHSG Loyo ke 7.365, Imbas 356 Saham Terkoreksi******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.365 pada Selasa (26/3). Indeks saham melemah 12,09 poin atau minus 0,16 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,42 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,10 miliar saham.

Mirip, bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,17 persen, indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,03 persen, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,04 persen.

Bursa Amerika serempak ditutup merah. Indeks S&P 500 turun 0,31 persen, indeks NYSE melemah 0,19 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,34 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.

Lin Han Lin Yao

Satgas Pangan Sebut Curang Distribusi Pupuk Biang Lonjakan Harga Beras******

Satgas Pangan Polri membongkar biang kerok yang menjadi pemicu lonjakan harga berasbelakangan ini. Biang kerok itu adalah kecurangan dalam distribusi pupukdan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Kecurangan itu memicu lonjakan biaya produksi beras. Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf mengatakan dalam lima tahun terakhir ada 47 perkara terkait penyelewengan distribusi pupuk subsidi yang menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah.

"Di 2024 saja ada tujuh perkara. Ada di Babel (Bangka Belitung), Kalbar (Kalimantan Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan beberapa daerah lain," katanya dalam Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri di Jakarta, Senin (1/4).

Akibatnya biaya produksi meningkat dan harga beras menjadi mahal.

"Imbasnya dibebankan kepada konsumen," katanya.

Tak hanya pupuk subsidi, ia mengatakan juga terjadi penyimpangan distribusi BBM subsidi yang menyebabkan kelangkaan. BBM subsidi yang harusnya masuk ke SPBU untuk kendaraan pengangkut hasil pertanian, justru masuk ke pertambangan.

Akhirnya petani menanggung biaya transportasi yang lebih tinggi.

"Akhirnya ini dibebankan juga ke konsumen. Jadi banyak elemen yang mempengaruhi kenaikan harga di petani," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.

Arief mengatakan pemerintah harus menjaga harga di tingkat petani maupun konsumen. Harga di petani katanya harus disesuaikan dengan agroinput dan margin yang cukup sehingga petani mau meningkatkan produksi. Namun, harga di hilir atau konsumen juga tetap harus dijaga.

"Jangan sampai di petani tinggi sekali misalnya GKP kemarin sampai Rp9.000, harga berasnya Rp20 ribu, kasihan yang di hilir. Kebalikannya pada saat ini harga beras yang cenderung turun jangan sampai di bawah Rp5.000 GKP-nya," katanya.

Arief mengatakan pemerintah tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun pemerintah berusaha menyeimbangkan harga di hulu, tengah, dan hilir.

"Izinkan kami review supaya harga ini juga jangan terlalu jatuh di tingkat petani tetapi di hilirnya harga yang masih bisa diterima masyarakat,"katanya.

Pemerintah menetapkan HPP lewat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dalam aturan itu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.

Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Dao Zhen Xinghe

Pupuk Indonesia Digitalisasi 27 Ribu Kios Demi Permudah Petani******

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia(Persero) Rahmad Pribadi mengatakan pihaknya telah mendigitalisasi 27 kios demi mempermudah petanimenebus pupuk subsidi.

Ia mengatakan hal ini dilakukan seiring dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pengambilan pupuk subsidi dipermudah. Ia menambahkan dengan digitalsiasi ini, petani yang ingin dapat pupuk subsidi cukup dengan membawa KTP.

"Maka Pupuk Indonesia selama satu bulan (Januari-Februari) berhasil mendigitalisasi 27 ribu lebih kios di seluruh Indonesia. Setiap bulan ini transsaksinya 3 juta transaksi," ucap Rahmad dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (3/4).

Rahmad menyebut petani cukup membawa KTP. Setelah itu, KTP akan dipindai dan petani langsung terdata.

Menurutnya, dengan sistem digital itu, semua proses penebusan bisa tercatat.

"Difota KTP nya, NIK ter-capture dan akan langsung tahu alokasinya berapa, dia (petani) bisa tebus di toko mana," kata Rahmad.

"Dan dia kalau tebus buktinya ada di situ. Itu real timebisa dilihat di command center," tambahnya.

Jokowi ingin petani petani dipermudah dalam mendapat pupuk. Kemudahan ia minta diberikan dengan memberlakukan syarat KTP saja dalam mendapatkan pupuk subsidi. 

Ia mengatakan pemerintah sudah menyiapkan 1,7 juta ton pupuk subsidi untuk membantu petani.

"Saya juga memastikan bahwa saat ini pembelian pupuk untuk petani telah dipermudah dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk menghadapi masa panen, pemerintah telah mempersiapkan 1,7 juta ton pupuk," katanya Rabu (3/1) seperti dikutip dari akun Instagramnya.

Jokowi mengatakan gelontoran pupuk itu dilakukan demi mendukung kegiatan tanam para petani. Jokowi mengatakan pada Desember kemarin, 1,4 juta hektare lahan sudah ditanami padi.

Januari ini ada 1,7 juta hektare dan Februari 1,4 juta hektare.

"Diharapkan ada peningkatan produksi beras kita di masa panen di bulan Maret-April yang akan datang,"katanya.

Pupuk di sejumlah daerah mengalami kelangkaan belakangan ini. Jokowi menjelaskan akar masalah pupuk langka itu.

Menurutnya, kelangkaan itu merupakan imbas perang Rusia-Ukraina.

[Gambas:Video CNN]

Peri dokter ajaib

1,36 Juta Wisatawan Asing Liburan ke Indonesia Sepanjang Februari 2024******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegaramencapai 1.036.037 pada Maret 2024.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut kunjungan itu naik 11,67 persen secara bulanan dan 38,24 persen secara tahunan.

Jumlah itu terdiri dari 890,86 ribu kunjungan via pintu masuk utama dan 145,17 ribu via pintu masuk perbatasan.

Ia mengatakan total kunjungan itu naik 26,87 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Meskipun terus pulih, Amalia mengatakan total kunjungan wisatawan mancanegara secara kumulatif di dua bulan pertama 2024 ini masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama sebelum pandemi.

"Masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama sebelum pandemi yaitu di Januari-Februari 2019 dan Januari-Februari 2020.

Amalia memaparkan kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari-Februari 2021 mencapai 2.445.731 orang. Sementara, pada periode yang sama 2020 mencapai 2.163.176 orang.

Amalia menuturkan jumlah wisatawan mancanegara terbanyak adalah berasal dari Malaysia, yakni 214,1 ribu kunjungan atau 20,7 persen.

Disusul oleh Singapura 112,8 ribu kunjungan atau 10,9 persen, Thailand 105,3 ribu kunjungan atau 10,2 persen, dan Australia 101,6 ribu kunjungan atau 9,8 persen.

Lalu, India 47,9 ribu kunjungan atau 4,6 persen, Timor Leste 43,2 ribu kunjungan atau 4,2 persen, Korea Selatan 32 ribu kunjungan atau 3,1 persen, AS 30,2 ribu kunjungan atau 2,9 persen, Inggris 25,4 ribu kunjungan atau 2,4 persen, dan Jepang 25 ribu kunjungan atau 2,4 persen.

Sementara dari negara lainnya mencapai 298,6 ribu kunjungan atau 28,8 persen.

Lebih lanjut, Amalia menuturkan jumlah penumpang seluruh moda transportasi naik secara tahunan pada Februari 2024. Sedangkan secara bulanan semuanya kompak turun.

Menurut Amalia, penurunan jumlah penumpang pada Februari terjadi karena pada bulan tersebut pada umumnya masih termasuk low season.

"Selain juga karena jumlah harinya yang relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah hari pada bulan Januari," katanya.

Tak hanya itu, kata dia, cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang masih terjadi turut mempengaruhi aktivitas penerbangan dan pelayaran.

Rinciannya, penumpang angkutan udara domestik mencapai 4,71 juta orang pada Februari 2024. Angka ini naik 6,94 persen secara tahunan. Sedangkan secara bulanan turun 2,65 persen.

Penumpang angkutan udara internasional mencapai 1,41 juta orang, naik 33,98 persen secara tahunan. Sedangkan, secara bulanan turun 4,66 persen.

Penumpang angkutan laut domestik mencapai 1,51 juta orang atau naik 14,95 persen secara tahunan. Adapun secara bulanan angka itu turun 9,68 persen.

Penumpang kereta api mencapai 31,91 juta orang pada Februari 2024. Angka ini naik 20,09 persen secara tahunan. Sedangkan secara bulanan turun 6,49 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tong menguasai dunia

Evergrande Dituduh Manipulasi Laporan Keuangan Rp1.227 T******

Komisi Regulasi Sekuritas China(CSRC) menuduh perusahaan properti raksasaEvergrande Group (EGRNQ) melakukan manipulasi laporan keuangan.

Otoritas menduga Evergrande melakukan penggelembungan pendapatan sebesar US miliar atau sekitar Rp1.227 triliun (asumsi kurs Rp15.731 per dolar AS) selama dua tahun.

CSRC menyebut skandal manipulasi laporan keuangan ini menjadi kasus penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Tiongkok. Sebab, berdasarkan volume penjualannya, Evergrande menempati posisi kedua terbesar di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Selain denda kepada perusahaan, pendiri sekaligus Bos Evergrande Xu Jiayin juga dihukum membayar 47 juta yuan atau sekitar Rp102 miliar. Mantan orang terkaya Tiongkok pun dilarang masuk ke pasar saham seumur hidup.

Nasib buruk itu sudah diprediksi oleh seorang ekonom dunia Diana Choyleva. Menurutnya, Evergrande akan mengalami keterpurukan yang berlanjut.

"Kami memperkirakan akan terjadi likuidasi yang berlarut-larut di Evergrande," kata Choyleva dikutip CNN Business, Rabu (20/3).

Evergrande resmi dinyatakan bangkrut pada kuartal III 2023. Pailit diputuskan usai perusahaan gagal membayar utang 0 miliar atau sekitar Rp5.348 triliun pada 2021 lalu.

Utang raksasa Evergrande menjadi lambang krisis yang telah berkecamuk selama bertahun-tahun di pasar properti China.

Tak lama kemudian, Evergrande diharuskan untuk likuidasi dan diambil paksa oleh pemerintah setempat pada awal 2024.

Kegagalan Evergrande memberikan dampak raksasa bagi negara berkekuatan ekonomi terbesar kedua dunia itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang nasib pemberi pinjaman dari luar negeri dan berpotensi memberikan dampak yang lebih besar terhadap bisnis asing yang beroperasi di Tiongkok.

[Gambas:Video CNN]