bonus new member 100 tanpa to

dunia yang berbakat

Konsultan Properti Sebut Pajak Hiburan 40 Persen Bebani Bisnis Hotel******

Konsultan properti Colliersmenyebut pajak hiburan 40 persen membebanihoteldi seluruh Indonesia yang mulai pulih dari pandemi covid-19.

Head of Advisory Services Colliers Monica Koesnovagril mengatakan kenaikan pajak untuk golongan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa itu jelas memberatkan.

"Secara umum ini agak berat karena hotel pada umumnya sekarang itu lagi mulai recoverysetelah pandemi. Pada saat pandemi hancur-hancuran, sekarang baru mulai naik, tiba-tiba dihantam lagi 40 persen rasanya akan berat. Dan ini kan berlakunya bukan cuma di Bali, seluruh Indonesia sebenarnya," katanya dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).

Akan tetapi, ia menyebut seberapa besar dampak yang akan muncul dari kenaikan tarif pajak ini harus dilihat lebih lanjut di lapangan.

"Artinya untuk semua kelas pun akan lebih berat. Pengeluaran orang akan jadi lebih tinggi. Sekarang hoteliers berusaha tarik orang-orang datang, tapi sekarang ada tambahan gitu (pajak 40 persen). Rasanya itu akan berpengaruh," tandas Monica.

Berdasarkan data Colliers, ada banyak hotel di Bali tutup pada 2020-2023. Meski ada yang akhirnya buka kembali, tak sedikit yang akhirnya gulung tikar.

Sejak covid-19 mulai reda, tingkat wisatawan domestik dan asing ke Bali diklaim terus meningkat, setidaknya mulai 2022. Tingkat keterisian dan harga hotel pun terus membaik dalam dua tahun terakhir.

Namun, tarif pajak untuk kelompok spa Cs terdampak kenaikan. Ini tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tak ada batas bawah dan hanya disebutkan batas maksimal pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya protes dengan tarif baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," ucap Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellnesskalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tegasnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," ucap Lydia kepada CNNIndonesia.com.

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Meng Hailan Ye Chengjun

Kemenhub Tegaskan Komitmen Indonesia Sentris Lewat PSN Perkeretaapian******

Pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Indonesia terus digenjot oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan transportasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan paradigma Indonesia Sentris.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyampaikan hal ini terlihat dari dua proyek strategis nasional (PSN) perkeretaapian yang telah diselesaikan, yaitu LRT Sumsel di Kota Palembang dan Kereta Api Makassar-Parepare rute Maros-Barru.

"Angkutan massal kereta api adalah angkutan masa depan. Setiap kota seyogyanya memiliki moda transportasi massal untuk mengurangi kemacetan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).

Saat ini, tersedia tujuh koridorfeeder, di mana dua di antaranya disediakan oleh Pemerintah Kota yang mengakomodir sampai ke komplek perumahan untuk mempermudah akses masyarakat menuju LRT Sumsel.

Sementara itu, proyek kedua, yaitu Kereta Api Makassar Pare-Pare, dengan nilai investasi pembangunan sekitar Rp9,28 triliun, yang berasal dari APBN, pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan APBD.

Adapun jalur yang sudah terbangun saat ini yakni sekitar lebih dari 110 km, terbentang dari Kabupaten Maros hingga perbatasan Kabupaten Barru melewati 10 stasiun.

"Kehadiran kereta api pertama di Sulawesi ini merupakan wujud nyata pembangunan secara merata di seluruh wilayah, yang dapat dinikmati berbagai lapisan masyarakat," tutur Menhub.

Sebagai informasi, dalam rentang waktu 2014-2023, berbagai pembangunan infrastruktur transportasi perkeretaapian dilakukan. Proyek ini meliputi peningkatan dan rehabilitasi jalur sepanjang 1.900,54 km'sp dan pembangunan jalur kereta api sepanjang 1.683,44 km'sp.

Beberapa di antaranya yaitu pembangunan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 152,46 km (jalur ganda), LRT Jabodebek sepanjang 49,21 km (jalur ganda), LRT Sumsel sepanjang 23,4 km (jalur ganda), serta LRT jakarta sepanjang 5,8 km (jalur ganda).

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

Kubu Ganjar Nilai Kinerja IHSG Era SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi******

Tim ekonomi pasangan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Irwan Ariston Napitupulu, mengatakan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik dibandingkan era Jokowi.

Dalam paparannya, ia mengatakan pada era SBY, IHSG tumbuh 489,29 persen dari 853,9 pada 2004 menjadi 5.028,95 pada 2014.

Sedangkan pada era Jokowi hanya tumbuh 46,17 persen dari 5.028,95 pada 2014 ke 7.350,62 pada 5 Januari 2024, padahal pembangunan banyak dilakukan di era Jokowi.

"Saya kan investor, begitu ada pembangunan infrastruktur ya saya beli lah (saham) perusahaan semen, baja, seperti itu, kok ternyata enggak seperti yang diharapkan," katanya dalam Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal dengan Apindo di Jakarta, Senin (8/1).

"Ternyata bajanya impor, enggak kena lah dampak perusahaan baja di sini. Semennya ternyata enggak pakai perusahaan yang sudah go public," imbuhnya.

Irwan berharap hal tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang. Pasalnya, rakyat berhak menerima dampak positif dari pembangunan termasuk lewat pasar modal.

Ia mengatakan kinerja IHSG era SBY juga lebih baik dibanding bursa saham AS S&P 500. Bursa saham AS tumbuh 71,02 persen dalam periode 2004 hingga 2014, sementara IHSG tumbuh 489 persen pada periode yang sama.

IHSG di era Jokowi pada 2014 hingga awal 2024, pertumbuhannya sebesar 46 persen, sedangkan bursa saham AS tumbuh lebih tinggi yakni 148 persen.

"Saya melihat ini apa yang salah sebenarnya? Saya akui kinerja Pak Jokowi bagus sekali, dampak pembangunan yang nyata. Tapi kenapa enggak ke pasar modal? Kita sebagai pelaku pasar modal juga bingung," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Wanita muda terkemuka

Kemenkop UKM Endus Parpol Pilih Belanja Peraga Kampanye di Luar Negeri******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengendus partai politik (parpol) lebih memilih membelialat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini. Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

Selain karena partai beli dari e-commerce, ia juga menduga penurunan penjualan UMKM terjadi karena lima faktor. Pertama, partai peserta pemilu sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra dari partai tersebut.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode pemilu sebelumnya masa kampanye 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga para peserta pemilu mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.

Terakhir, peserta pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Raja Laut Terkuat

MKMK putuskan Anwar Usman terbukti langgar kode etik******

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Toko Kelontong Dewa dan Setan

Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******

Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).

RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.

"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.

Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.

Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.

"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.

[Gambas:Video CNN]