situs slot depo 50 bonus 50

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

Pupuk Kaltim Pastikan Gas Bumi untuk Pabrik Urea di Papua Barat Aman******

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) memastikan pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat aman.

Hal ini menyusul penandatanganan Head of Agreement (HoA) untuk jual beli gas bumi antara PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL) di Sheraton Surabaya.

GOKPL merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang energi yang memiliki potensi sumber daya gas bumi yang cukup besar.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyambut baik penandatangan HoA ini sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam mendukung pembangunan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak Papua Barat.

"Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya penambahan potensi produksi gas di Lapangan Asap, Merah dan Kido wilayah Kasuri Papua Barat. Gas ini diperuntukkan untuk membangun satu pabrik pupuk di Papua," kata Arifin Tasrif, Rabu (8/2).

Arifin juga berharap HoA antara Genting Oil dan Pupuk Kalimantan Timur selalu memberikan nilai tambah. "Berkontribusi kepada penerimaan negara di masa mendatang untuk kemakmuran masyarakat kita," ujar Arifin.

Sementara Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi mengatakan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya pembangunan pabrik pupuk urea di Papua Barat sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah Indonesia. Yang kemudian diamanatkan kepada PKT.

"PKT tentunya siap melaksanakan tugas yang sudah diamanahkan. Kita harapkan dengan kerja sama ini, nantinya dapat dipastikan bahwa pasokan gas bumi aman guna memenuhi kebutuhan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak Papua Barat.

Menurut dia, pembangunan Pabrik Papua Barat ini menjadi langkah besar yang sudah ditargetkan PKT dalam fase pertumbuhan 40 tahun kedua.

"Insyaallah, pada HUT ke-50 nanti, pengantongan perdana Urea di kawasan industri ini bisa terealisasi," ujar Rahmad Pribadi.

Mengingat gas bumi merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan dalam industri petrokimia dan pupuk, kata dia, maka kerja sama antara PKT dan Genting Oil ini tentunya akan membantu memastikan stabilitas dan keberlanjutan produksi pupuk dalam negeri.

"Kami harapkan pembangunan pabrik ini akan menjadi salah satu penopang kemandirian pupuk dalam negeri dan memastikan tercapainya ketahanan pangan nasional," tambah Rahmad.

Foto: PT Pupuk Kaltim

Proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak Papua Barat ini nantinya akan memiliki kapasitas produksi pupuk Urea sebesar 1,15 juta ton dan 660 ribu ton untuk Amoniak.

Ini merupakan salah satu pengembangan di fase kedua pertumbuhan PKT, yang ditarget mampu terealisasi dalam lima tahun ke depan. Melalui proyek pembangunan ini juga diharapkan bisa membawa PKT menempati peringkat atas Pabrik Pupuk Urea di Asia Pasifik.

General Manager Genting Oil Kasuri Pte. Ltd., Ngakan Ketut Nurcahya Sentanu menyampaikan, kerja sama ini merupakan kerja sama yang baik untuk mendukung program pemerintah.

"Kami menyambut baik kerja sama ini, terutama dalam mendukung proyek strategis nasional di Papua. Tentunya kami berharap dari kerja sama ini nantinya bisa menjadi salah satu bagian yang menyukseskan terjadinya proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak Papua Barat ini," ujarnya.

"Kami berharap juga target-target yang sudah ada bisa berjalan dengan baik dan pasokan gas untuk pabrik di Papua Barat ini bisa tercukupi," katanya.

Yin Zu

Kreditur Minta Pengadilan Nyatakan Garuda Pailit******

Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company selaku kreditur PT Garuda Indonesia Tbk meminta Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat menyatakan maskapai pelat merah itu pailit.

Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan terdaftar dengan nomor perkara 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga Jkt.Pst pada 7 Februari.

Greylag juga meminta PN Jakarta Pusat membatalkan perdamaian proses homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Garuda.

Greylag juga meminta penunjukan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Garuda Indonesia dalam proses kepailitan.

Selain itu, perusahaan tersebut juga memerintahkan kurator untuk menyampaikan pengumuman putusan pailit terhadap Garuda Indonesia dalam berita di Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian dengan jangka waktu paling lambat lima hari setelah putusan diterima pemohon.

"Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditentukan kemudian setelah kepailitan berakhir; dan Menghukum Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk) untuk membayar biaya perkara a quo," ujar Greylag.

Sebelumnya Garuda Indonesia menggugat dua krediturnya yaitu Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company sebesar Rp10 triliun ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Nilai gugatan Rp10 triliun diajukan karena Garuda memandang perbuatan kedua tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian immaterial atas hilangnya keuntungan dan reputasi mereka

"Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk bersama-sama membayar secara tunai dan seketika seluruh kerugian immateril penggugat atas kehilangan keuntungan dan rusaknya reputasi penggugat yang tidak dapat dinilai dalam materi, paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah)," bunyi petitum dalam gugatan tersebut.

Sementara itu Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan langkah hukum ini merupakan upaya untuk memperkuat landasan hukum atas tahapan restrukturisasi yang telah dirampungkan perusahaan.

Menurutnya, putusan homologasi yang sudah ditetapkan pengadilan menjadi landasan utama proses restrukturisasi yang dilakukan Garuda, termasuk kepada Greylag Goose sebagai kreditur perusahaan.

"Upaya hukum ini harus kami tempuh dengan pertimbangan mendalam atas implikasi yang ditimbulkan oleh Greylag melalui langkah hukumnya," ujar Irfan melalui keterangan tertulis, Kamis (5/1).

Hingga berita ini diturunkan, CNNIndonesia.commasih berupaya meminta tanggapan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Suci yang Bangga

Sanksi Buat Pengembang Apartemen Nakal: Penjara hingga Denda Rp20 M******

Pemerintah punya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun) yang mengatur tentang pembangunan dan penjualan rumah susun aliasapartemen. Pengembang nakal bisa diancam pidana dipenjara 2 tahun hingga denda hingga Rp20 miliar.

Kasus pengembang apartemen nakal tengah marak, salah satunya apartemen Meikarta yang dikeluhkan konsumen. Pembeli tak kunjung mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019.

Alih-alih menemui titik terang, 18 konsumen malah digugat Rp56 miliar oleh pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) lantaran mempertanyakan hak mereka.

Lalu, Pasal 97 mempertegas kewajiban pembangunan rusun minimal 20 persen dari total luas lantai rumah susun komersial. Adapun soal sanksi diatur dalam Pasal 109 UU Rusun, yakni ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun hingga denda maksimal Rp20 miliar.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar," bunyi Pasal 109 UU tersebut.

Lihat Juga : Alasan Bahlil Berani Sebut Uni Eropa Penjajah Baru RI

Namun, ada beberapa perubahan di UU Rusun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), yang diterbitkan 30 Desember lalu.

Pasal 16 UU Rusun yang awalnya memuat kewajiban pengembang untuk menyediakan pembangunan rusun minimal 20 persen diubah menjadi alternatif kewajiban, yakni di ayat (4) Pasal 16 Perppu Cipta Kerja.

"Kewajiban menyediakan Rumah Susun Umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan Rumah Susun Umum," tulis ayat (4) Perppu tersebut.

Perubahan lainnya di Pasal 43 terkait kewajiban pengembang sebelum memasarkan unit properti. Kewajiban memiliki IMB diganti dengan persetujuan bangunan gedung, sebagaimana syarat berikut:

a. status kepemilikan tanah;
b. Persetujuan Bangunan Gedung;
c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
d. keterbangunan paling sedikit 20 persen; dan
e. hal yang diperjanjikan.

Mekanisme sanksi juga diatur dalam Pasal 117 Perppu Cipta Kerja. Ayat (2) Pasal 117 ayat 2 menyebut selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan status badan hukum.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke masa kecil

Kemnaker Buka Suara Soal PHK Dadakan Ratusan Karyawan Moladin******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons pemutusan hubungan kerja (PHK) mendadak yang dilakukan marketplace jual beli mobil, Moladin. Perusahaan mengumumkan pemecatan dalam town hall meeting dan notifikasi e-mailkaryawan di hari yang sama.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya belum menerima laporan terkait PHK Moladin. Kendati demikian, Kemnaker akan mencermati terlebih dahulu kasus tersebut.

"Kita cermati dulu. Jangan berasumsi dulu," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (9/2).

"Kalau pekerja menerima, ya nggak ada masalah," katanya.

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan mengatakan dalam Perppu Cipta Kerja, PHK harus diberitahukan 14 hari sebelumnya. Ada tiga hal yang harus dicermati dalam PHK antara lain prosedur, alasan PHK dan hak pekerja alias pesangon.

Ia melihat alasan efisiensi atau adanya kerugian perusahaan sehingga melakukan PHK dibolehkan dalam regulasi itu.

"Dari kacamata Cipta Kerja, PHK dipermudah khususnya alasan yang bisa dipakai perusahaan. Tapi Perppu Cipta Kerja memastikan jika pekerja di PHK harus dibayar pesangonnya," katanya.

Lihat Juga : Badai Pemecatan Berlanjut, Disney PHK 7.000 Karyawan

Hadi menekankannya dalam Perppu Cipta Kerja patokannya adalah pesangon. Urusan prosedur PHK dadakan bisa dinomorduakan asal pesangon dibayarkan dan pekerja yang dipecat menerimanya.

"(Perppu Cipta Kerja) menggunakan teoriflexibilty labour market. Mudah merekrut, mudah memecat, tapi harus bayar pesangon," ungkapnya.

Moladin melakukan PHK terhadap 400 hingga 600 dari total 1.600 karyawan. Berdasarkan informasi dari seorang sumberCNNIndonesia.com, PHK disampaikan mendadak dalam town halldan notifikasi e-mailkaryawan.

Sumber itu mengatakan setelahtown hall, notifikasi pemecatan langsung diterima oleh karyawan melalui e-maildi hari yang sama.

Moladin merupakan platform jual beli mobil bekas. Pada 2022 lalu, startupini baru saja memperoleh pendanaan seri B sebesar US juta yang dipimpin oleh DST Global.

Investor utama yang telah bergabung di putaran sebelumnya seperti East Ventures, Northstar Group, dan Sequoia Capital India juga berpartisipasi.

Sejak beralih ke pasar mobil bekas pada Juni 2021, Moladin memilih model yang sedikit berbeda dengan pesaingnya.

Daripada hanya fokus ke marketplace,startup ini mendukung para agen penjual mobil dengan aplikasi yang dikembangkan secara in-house.

[Gambas:Video CNN]

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Harga Kripto Makin Merah, Bitcoin Jatuh ke US Ribu******

Harga mayoritas kripto dengankapitalisasi pasar terbesar makin membara merah pada Kamis (9/2), melanjutkan pelemahan seperti perdagangansebelumnya.

Mengutip coinmarketcap, Bitcoin yang kemarin merosot ke US ribu, kini makin jatuh ke US.912 per koin. Bitcoin anjlok 3,1 persen dalam 24 jam dan 7 persen dalam sepekan.

Koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua, Ethereum, tergelincir 4,4 persen ke US.547 per koin.

Dogecoin dihargai USRI Buat Peta Hilirisasi Komoditas Strategis Sampai 2040******

Pemerintah bakal terus melakukanhilirisasi produk sumber daya alam (SDA) dalam negeri hingga memberikan nilai tambah. Setidaknya, ada 21 komoditas yang bakal disiapkan dalam peta jalan investasi untuk hilirisasinya hingga 2040 mendatang.

Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sudah melarang ekspor nikel sejak 2020. Lalu tahun ini akan dilanjutkan dengan bauksit dan tembaga. Ke depan, hilirisasi ini diperluas hingga mencakup 21 komoditas.

"Selain bauksit, tembaga, timah kita juga sudah bangun peta jalan hilirisasi bagi Indonesia sampai 2040. Itu ada 21 komoditas," ujarnya dalam webinar Indef, Rabu (8/2).

Menurutnya, ini adalah langkah dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk menambah pundi-pundi ke perekonomian. Hal ini terbukti dari larangan ekspor nikel mentah pada 2020 lalu yang memberikan nilai tambah sangat besar.

Pada 2017 sebelum larangan, ekspor produk besi dan baja Indonesia hanya US,3 miliar. Lalu, setelah larangan, maka pada 2022 realisasi ekspor produk besi dan baja tercatat sebesar US,8 miliar.

"Jadi ini adalah jalan, strategi, yang harus Indonesia lakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita, dorong jadi negara baik dan optimalisasikan sumber daya alam yang ada. Ini ada strategi negara," pungkasnya.

Berikut daftar 21 komoditas yang masuk peta hilirisasi hingga 2024:

1. Batu bara
2. Nikel
3. Timah
4. Tembaga
5. Bauksit
6. Besi baja
7. Emas perak
8. Aspal buton
9. Minyak bumi
10. Gas bumi
11. Sawit
12. Kelapa
13. Karet
14. Biofuel
15. Kayu log
16. Getah pinus
17. Udang
18. Perikanan
19. Rajungan
20. Rumput laut
21. Garam

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul artikel pada Rabu (8/2) jam 20.57 dan isi berita pada Rabu (22/2) terkait dengan pembaruan informasi dari pihak narasumber. 

Tether, USD Coin dan Binance USD masih setia sebagai koin berharga US. Trio satu dolar AS ini berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Polygon menjadi satu-satunya koin yang naik meski tipis 0,5 persen ke harga US,25 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

<句子>