live maxwin

Segera menjadi dewa

333hoki

Menelusuri daerah terisolir demi partisipasi pemilih di NTB******

Sumbawa, NTB (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penyelenggara pemilu di daerah, bertugas menyediakan dan mendistribusikan logistik pemilu, baik surat suara, tinta, maupun kotak suara.

Keseluruhan logistik itu harus didistribusikan demi memastikan dapat menjaring suara rakyat hingga ke ujung pelosok NTB, salah satunya di Kabupaten Sumbawa, yang berada di Pulau Sumbawa.

Wilayah pedalaman dengan kondisi geografis bergunung-gunung dan hutan di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa, sering kali menjadi kendala dalam pendistribusian logistik pemilu.

Untuk menyiasati kondisi itu, semua hal harus dilakukan. Belum lagi faktor cuaca yang terkadang kurang mendukung dalam proses distribusi.

Naik gunung turun gunung, lewati lembah, hutan, jalan berlumpur dan menyeberangi sungai hingga lautan harus ditempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu hingga sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Itu semua didekasikan demi melayani masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.


Prioritas

Untuk distribusi logistik pemilu, KPU memprioritaskan lebih dahulu ke daerah-daerah dengan medan yang sulit, terjauh, terpencil, terisolir, dan terdepan, khususnya pemilih yang tinggal di pulau-pulau.

KPU Sumbawa mencatat, meski saat ini belum masuk tahapan distribusi logistik ke TPS, untuk daerah tersulit dan terisolir ini diharapkan bisa terdistribusi dari KPU Sumbawa, paling cepat pada H-7 dan paling telat H-3 sebelum pencoblosan dilakukan pada 14 Pebruari 2024.

Salah satu lokasi terpencil dan terisolir itu ada di Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Di tempat ini terdapat 44 TPS yang tersebar di enam desa, dengan total daftar pemilih tetap (DPT) 8.896 orang.

Rata-rata desa di tempat itumerupakan daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Sumbawa. Dari enam desa itu, terdapat tiga desa disebut paling terisolir, terjauh, tersulit, dan tersusah dijangkau untuk distribusi logistik pemilu.

Wilayah itu berada di Desa Tangkam Pulit, Desa Baturotok, dan Desa Baodesa. ANTARA NTB berkesempatan menelusuri desa-desa terpencil di Kabupaten Sumbawa tersebut.

Baodesa bisa disebut sebagai desa di atas desa, karena lokasinya yang berada di atas pegunungan. Untuk mencapai desa itu dari pusat kota , yaitu Sumbawa Besar, dibutuhkan waktu 4 jam dengan kondisi jalan tanah dan berbatu. Itu pun kalau kondisi jalan sedang kering saat musim kemarau.

Bila masuk musim hujan seperti saat ini praktis waktu tempuh menjadi lebih lama, bisa sampai 7 atau 8 jam perjalanan dari pusat kota.

Sebelum sampai ke Desa Baodesa dari Kota Sumbawa Besar harus melewati tiga desa, yakni Klungkung, Batudulang dan Desa Tepal. Jalan yang sudah beraspal hanya sampai Desa Tepal.

Setelah itu ada dua desa lagi, sebelum menuju Baodesa, yakni Tangkam Pulik, dan Baturotok. Jalan ketiga desa ini saling melingkar.

Ada dua jalur ke Desa Baodesa. Pertama, melewati jalan Desa Tangkam Pulik dan Desa Baturotok baru sampai di Baodesa. Hanya saja perjalanan menjadi lebih jauh karena harus memutar.

Jalur kedua, melewati pertigaan di Dusun Musuk yang masuk dalam wilayah Desa Tangkam Pulik. Biasanya warga Baodesa lebih memilih melewati pertigaan jalan ini. Karena lebih dekat daripada harus melewati dan memutari jalan Tangkam Pulik dan Baturotok. Jalan masuk ke tiga desa itu, kondisinya sama-sama bertanah dan berbatu. 

Belum lagi untuk mencapai ketiga desa itu harus melewati satu sungai besar dengan lebar lebih dari 10 meter. Sampai saat ini belum ada jembatan permanen untuk menyeberangi sungai itu.

Memang ada jembatan kayu yang dibuat oleh warga. Hanya saja jembatan tersebut sifatnya darurat. Bila ketinggian air sungai naik, hanya bisa dilalui orang dengan jalan kaki.

Kalau memakai sepeda motor dan air sedang tinggi, biasanya warga harus menunggu air surut dulu baru bisa melewati sungai. Syukur-syukur kalau motor tidak macet di tengah sungai.

Karena sulitnya medan ini, rata-rata warga setempat harus memodifikasi motor. Modifikasi ini, utamanya di bagian roda belakang dengan cara memasang potongan rantai-rantai bekas yang sudah diikat sehingga bisa mengitari lingkaran roda.

Pemasangan rantai ini dimaksudkan agar roda motor bisa berputar di medan yang berlumpur. Jika tidak, sepeda motor akan sulit berjalan karena medan yang dilalui sangat licin dan berlumpur.

Kalau menggunakan kendaraan roda empat sangat susah, kalaupun bisa butuh keahlian khusus. Itu pun jenis-jenis mobil yang dipakai harus bermesin penggerak 4x4 atau offrod.


Pikul logistik

Sulitnya medan yang dilalui, berimbas pada upaya pendistribusian logistik pemilu yang harus dibawa dengan cara dipikul.

Jika memakai sepeda motor juga mengandung risiko. Logistik pemilu bisa rusak jika terjatuh, sehingga mengantisipasi itu biasanya personel kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setempat membawa dengan cara dipikul.

Untuk memikul material logistik itu petugas KPPS tidak bisa melakukannya sendiri, karena jumlah personel juga terbatas. KPPS harus membayar warga dengan memberi upah sampai Rp300 ribu per orang untuk sekali mengantar logistik.

Satu orang harus mengangkut dua kotak suara. Itu baru sampai di sekretariat KPPS dan belum dibawa ke TPS yang lokasinya berada di wilayah pelosok dan medannya sulit, naik gunung turun gunung, melewati lereng dan lembah.

Meski kondisi medan yang dilalui sangat sulit, tidak menyurutkan langkah-langkah anggota KPPS untuk membawa logistik pemilu sampai ke tujuan.

Ketua KPPS Desa Baodesa Supratmanto saat ditemui ANTARA mengakui kondisi medan yang sulit ini menjadi salah faktor kendala dalam distribusi logistik pemilu di wilayah itu.

Kondisi seperti itu sudah dialami sejak pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada NTB 2018 dan Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020.

Di Desa Baodesa, terdapat 5 TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 900 orang. Dari 5 TPS terdapat satu TPS yang sulit dijangkau, yakni di TPS Dusun Batutala. Di TPS ini terdapat 132 orang pemilih.

Bila kondisi hujan, semua logistik pemilu harus diangkut dengan cara berjalan kaki dan dipikul dari Sekretariat KPPS Baodesa menuju Dusun Batutala. Itu pun harus naik gunung turun gunung, melewati lembah dan jalan berlumpur, baru sampai ke lokasi TPS.

Sulitnya medan ini juga dirasakan petugas KPPS di Desa Baturotok. Ketua KPPS Baturotok Rusliadi mengaku di desa itu ada 10 dusun, dengan jumlah DPT 3.135 orang yang tersebar di 15 TPS.

Dari 15 TPS, ada 7 TPS dari empat dusun yang sulit dijangkau, terutama dari sisi transportasi. Salah satu contoh di TPS 6 yang berada di Dusun Fajar Bakti, sampai hari ini kondisi jalannya masih jalan setapak.

Naik gunung turun gunung melewati 2 sungai besar, tidak ada jembatan sama sekali, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan, baik roda empat dan roda dua.

Untuk distribusi logistik, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, baik 2019 maupun Pilkada 2020, semua material logistik harus dipikul. Kalau memakai sepeda motor dikhawatirkan logistik rusak.

Sistem pikul logistik ini juga terjadi di Dusun Mekar Sari, Dusun Kaduk, Dusun Benplas. Dari tiga dusun itu ada 3 TPS, yakni TPS 8 di Benplas, TPS 9 Mekar Sari dan TPS 15 di Dusun Kaduk. Jumlah pemilihnya hampir 400 untuk 3 TPS tersebut.

Untuk distribusi logistik, KPPS setempat harus membayar orang, mengingat keterbatasan petugas KPPS. Per satu kotak suara yang dipikul upahnya sebesar Rp200 ribu.

Upah itu di luar biaya angkut logistik lain, seperti bilik suara dan sebagainya. Pemikulnya, warga sekitar dan biaya yang dikeluarkan untuk memikul ini dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat.


Seberangi sungai

Kondisi yang sama juga didapati di TPS yang berada di Desa Tangkam Pulit. Di tempat ini dustribusi logistik juga harus dibawa dengan cara dipikul. Untuk mengangkut logistik ini anggota KPPS setempat harus membayar orang untuk memikul dengan biaya Rp300 ribu per orang.

Ketua KPPS Desa Tangkam Pulit Arrasyad mengatakan jumlah DPT di tempat itu sebanyak 1.247 orang pemilih yang tersebar di 6 TPS.

Untuk akses tersulit, berada di Dusun Sukamaju, dengan satu TPS dan 300 orang pemilih. Untuk sampai ke Dusun Sukamaju, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki karena hanya ada jalan setapak.

Butuh waktu hingga 4 jam ke Dusun Sukamaju, sehingga untuk membawa logistik butuh fisik yang prima, mengingat medan yang dilalui juga sangat sulit dan berat, serta berlumpur.

Belum lagi untuk mencapai TPS Dusun Sukamaju harus menyeberangi satu sungai yang arusnya sangat deras bila musim hujan seperti saat ini.

Oleh karena itu, untuk bisa menyeberangi sungai, anggota KPPS setempat harus menunggu arus air tenang dulu, baru bisa berjalan.

Usai menyeberangi sungai, perjalanan kembali dilanjutkan dengan jalan kaki, lagi-lagi medannya naik gunung turun gunung, melewati hutan dan lembah baru sampai ke lokasi TPS di Dusun Sukamaju.

Selain masalah transportasi, di tiga desa itu belum ada aliran listrik PLN. Kalau pun ada listrik, hanya bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), yang tidak semua warga terlayani.

PLTMH itu dibangun secara swadaya masyarakat, sehingga kalau malam tiba, praktis suasana desa gelap. Tidak hanya listrik, sinyal untuk telepon seluler pun susah. Kalau ada, sinyalnya naik turun. Di tiga desa itu sebetulnya menara telekomunikasi yang dibangun dari program Bakti Kominfo, tapi kondisinya sudah tidak berfungsi karena rusak.


Menggunakan perahu

Selain dipikul untuk menyeberangi sungai, distribusi logistik juga ditempuh melalui jalur laut menggunakan "speed boat" atau perahu nelayan. Di Kabupaten Sumbawa, ada dua lokasi yang pendistribusian logistiknya harus menggunakan jalur laut, yakni di Pulau Moyo dan Pulau Medang.

Secara geografis kedua pulau itu terpisah dari daratan Pulau Sumbawa. Secara administratif, dua pulau itu masuk dalam Kecamatan Labuan Badas. Di Pemilu 2024 ini, jumlah DPT di Labuan Badas mencapai 25.134 pemilih.

Sementara di Pulau Moyo dan Pulau Medang terdapat 4 desa. Dua desa di Pulau Moyo, yakni Desa Labuhan Aji ada 9 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.706 pemilih dan Desa Sebotok ada 6 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.284 pemilih.

Untuk Pulau Medang, ada dua desa, yakni Bajo Medang dengan jumlah 5 TPS dan DPT sebanyak 1.073 pemilih dan Desa Bugis Medang terdapat 5 TPS, dengan DPT 1.021 orang.

Untuk sampai ke Pulau Moyo dari Kota Sumbawa Besar, masyarakat setempat biasanya melalui Pelabuhan Badas.

Kalau warga Desa Sebotok hendak menuju kota menggunakan perahu khusus, yang biasa disebut nambang. Perahu nambang ini memiliki jadwal dua kali, yakni Minggu ke kota, dan kembali ke Moyo pada Senin malam. Selanjutnya perahu beroperasi pada Selasa dan kembali pada Rabu malam. Setelah itu tidak ada perahu karena dalam satu minggu hanya beroperasi dua perahu.

Biasanya warga setempat memakai dua rute, rute lewat depan dan rute lewat belakang Pulau Moyo. Kalau cuaca bagus, biasanya warga Pulau Moyo lewat rute depan bisa sampai 3-4 jam. Kalau lewat belakang biasanya waktu tempuh bisa sampai 7 jam karena harus memutari pulau.

Mengingat lokasi Desa Sebotok ini berada di sisi utara Pulau Moyo, kalau warga ada keperluan di Kota Sumbawa besar lewat dari jadwal kapal. Warga dua kali nyeberang dari Desa Sebotok.

Bila menyewa perahu kecil dengan biaya Rp300 ribu - Rp500 ribu. Baru turun di Labuan Haji, kemudian ke Sumbawa. Untuk persewaan ini, hampir setiap hari ada perahu yang tersedia.

Untuk mendistribusikan logistik ke Pulau Moyo dengan cuaca normal dibutuhkan waktu 2 jam mengarungi lautan. Sementara dengan kondIsi cuaca tidak bagus, ombak besar dan angin kencang bisa sampai 3 atau 4 jam. Itu pun harus menggunakan kapal yang ukurannya besar.

Sesampainya di kedua pulau itu, logistik pemilu lalu dibawa dengan kendaraan roda 4 menuju ke sekretariat KPPS kantor desa masing-masing. Pada Februari 2024 ini, cuaca di perairan Pulau Moyo, dalam satu minggu terakhir, sedang buruk.

Bila berkaca pengalaman Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020, saat cuaca buruk, tidak ada satu pun pemilik perahu nambang yang berani membawa logistik pemilu.

Saat itu penyelenggara pilkada bersyukur karena distribusi logistik sudah tiba di Moyo, setelah dibantu menggunakan kapal Bea Cukai dan Polres Sumbawa.

Karena cuaca buruk, logistik baru tiba malam hari. Mengingat saat itu logistik pemilu baru tiba pada hari pencoblosan, sempat membuat petugas KPPS kalang kabut.


Pengawasan

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami mengakui dalam catatan Bawaslu terdapat beberapa TPS yang sulit dijangkau, khususnya transportasi, karena lokasinya terpencil.

Untuk mencapai lokasi itu pun tidak mudah mengingat sulitnya medan yang harus dilalui oleh transportasi. Karena sulit ketiadaan infrastruktur jalan yang masih berupa jalan tanah. Kalau hujan praktis jalan yang dilalui berlumpur.

Lokasi TPS terisolir ini berada di Kecamatan Orongtelu, Batulante, Kecamatan Terano dan Labuan Badas meliputi Pulau Moyo dan Medang.

Untuk lokasi-lokasi tersulit ini, Bawaslu menitikberatkan pada pengawasan petugas panwas TPS yang berada di bawah, terutama saat pendistribusian logistik. Per TPS ditugaskan satu orang untuk mengawasi, dengan domisili di tempat tersebut.

Pengawas-pengawas itu ikut mengawal proses pendistribusian hingga ke lokasi TPS. 
Khusus di Dusun Mata, Kecamatan Terano, lokasinya cukup jauh dan KPU membuat TPS khusus di Kecamatan Ropang ada PT Sumbawa Juta Raya (SJR), sebuah perusahaan tambang.

Di mana informasi yang diperoleh perusahaan distribusi logistik harus melalui laut. Pada lokasi-lokasi ini yang menjadi perhatian Bawaslu agar distribusi logistik sampai ke TPS.

Untuk lokasi-lokasi terjauh dan tersulit ini, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan KPU agar mendahulukan H-7 atau H-4 logistik sudah harus sampai ke TPS.

Perjuangan petugas KPPS dalam mendistribusikan logistik pemilu patut diapresiasi demi melayani masyarakat dalam memberikan hak pilihnya di pemilu yang langsung, umum, bebas (luber) dan jujur dan adil (jurdil).

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Bab dari masa lalu

shio belut hk

BPS: Kenaikan harga beras akibat faktor cuaca dan akses infrastruktur******

karena kurangnya pasokan di beberapa wilayah terutama akibat dari faktor cuaca dan rusaknya beberapa akses jalan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan kenaikan harga komoditas pangan termasuk beras terjadi akibat faktor cuaca dan rusaknya beberapa akses infrastruktur.

"Salah satu pendorong kenaikan harga ini antara lain karena kurangnya pasokan di beberapa wilayah terutama akibat dari faktor cuaca dan rusaknya beberapa akses jalan dan hambatan distribusi komoditas pangan," ujar Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti saat menyampaikan Berita Resmi Statistik di Jakarta, Kamis.

Amalia menjelaskan secara umum kenaikan harga beras terjadi di 28 provinsi, sedangkan harga beras di 10 provinsi lainnya menunjukkan penurunan. Kemudian, seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali Nusra disebut mengalami kenaikan harga beras.

Lebih lanjut, Amalia menyampaikan tingginya harga beras dipengaruhi oleh suplai yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan permintaan yang tinggi.

Salah satu isu yang menyebabkan tingginya harga beras adalah beberapa negara penghasil beras menahan ekspornya sehingga menyebabkan pasar global relatif naik. Sedangkan faktor pendukung dari dalam negeri lantaran produksi beras terhalang oleh El Nino.

Baca juga: BPS: Beras alami inflasi 0,64 persen pada Januari 2024

Baca juga: BPS: Emas dan harga rumah penyumbang utama inflasi Januari 2024

"Kalau di dalam negeri, panen beras yang relatif lebih rendah karena faktor cuaca dan dampak fenomena El Nino berkepanjangan," kata Amalia.

Diketahui, untuk menjaga tingkat inflasi volatile (bergejolak), pemerintah melakukan Program Bantuan Pangan Beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program ini merupakan salah satu pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) 125 Tahun 2-22 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan Pangan Beras ini sudah dilakukan sejak awal 2023 dan dilanjutkan kembali hingga 2024. Bantuan Pangan Beras 2024 disalurkan mulai Januari hingga Maret kepada 22 juta KPM berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Bantuan tersebut juga diperpanjang pada Mei hingga Juni 2024 dengan catatan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memungkinkan.

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,04 persen pada Januari 2024

Baca juga: BPS Jambi tambah Kerinci jadi daerah penghitungan inflasi

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kecantikan hamil

syarat kredit hp akulaku

Bertemu Menlu Belanda, Retno bahas ekonomi hingga Palestina******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membahas berbagai isu mulai dari kerja sama ekonomi hingga Palestina, dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Belanda Hanke Bruins Slot di Den Haag pada Rabu (31/1).

“Belanda adalah salah satu mitra penting Indonesia di Eropa. Belanda merupakan mitra dagang terbesar pertama dari Eropa dan juga mitra investasi yang pertama terbesar di Eropa. Hal yang sama juga berlaku untuk bidang pariwisata,” kata Retno dalam pernyataan persnya yang diterima ANTARA, di Jakarta, Kamis.

Selama pertemuan, Retno menyampaikan harapan agar Rencana Aksi untuk 2024-2025 yang ditandatangani bersama dengan Menlu Hanke di Jakarta pada Oktober tahun lalu dapat diimplementasikan dengan baik.

Ia menekankan kembali beberapa prioritas kerja sama bilateral, antara lain transisi energi, industri digital, serta pengembalian barang-barang bersejarah Indonesia.

“Saya juga tekankan pentingnya kedua negara untuk terus bekerja sama di dalam memperkuat produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, 14 persen dari total ekspor Indonesia ke Belanda adalah berupa kelapa sawit,” kata dia.

Dalam konteks kerja sama bilateral, Menlu Belanda juga menyampaikan kembali komitmen untuk bekerja sama dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, terutama terkait dengan perairan dan sustainable city.

Belanda juga menyampaikan dukungan penuh bagi aplikasi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.

Selanjutnya, Retno membahas kerja sama antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Uni Eropa (EU), terutama menjelang pertemuan para menlu ASEAN-EU yang akan diselenggarakan pada 1-2 Februari di Brussels, Belgia.

Dengan penduduk lebih dari 650 juta, dia menyebut ASEAN memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan kerja sama dengan EU.

“Saya menyinggung di dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Hanke mengenai negosiasi yang sedang dilakukan Indonesia dengan EU terkait dengan CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement).Sejak 2016, sudah dilakukan 16 kali putaran perundingan dan diharapkan negosiasi akan dapat diselesaikan dalam waktu dekat,” tutur Retno.

Menyambut putaran ke-17 perundingan Indonesia-EU CEPA yang akan berlangsung di Indonesia, Retno menegaskan pentingnya prinsip saling menguntungkan agar dijadikan pedoman dalam negosiasi.

“Spirit ini lah yang perlu terus dijaga dalam penyelesaian negosiasi,” katanya.

Retno pun menyampaikan kembali beberapa kebijakan EU yang dinilai merugikan Indonesia, termasuk soal kelapa sawit dan Regulasi Bebas Deforestasi EU (EUDR).

“Saya juga menekankan bahwa komitmen untuk melakukan hilirisasi industri akan terus dilakukan oleh Indonesia. Saya berharap Belanda akan dapat terus memberikan dukungan terhadap negosiasi Indonesia-EU CEPA ini,” ujar dia.

Isu terakhir yang dibahas dalam pertemuan kedua menlu adalah soal Palestina, di mana Retno menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai semakin memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.

“Di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk ini, sangat disayangkan bahwa beberapa negara donor, termasuk Belanda, melakukan suspensedukungan keuangannya terhadap UNRWA,” tuturnya.

Oleh karena itu, Retno menegaskan pentingnya investigasi yang komprehensif, kredibel, dan transparan untuk segera dapat dilakukan sehingga semua tuduhan Israel terkait keterlibatan sejumlah personel badan PBB untuk pengungsi Palestina itu dalam serangan 7 Oktober 2023 bisa dibuktikan dengan jelas.

“Pembekuan dukungan keuangan terhadap UNRWA akan sangat memperburuk situasi kemanusiaan yang memang saat ini sudah sangat buruk,” kata dia

Di dalam diskusi, pentingnya investigasi juga ditekankan oleh Menlu Hanke dan Belanda menekankan dukungannya terhadap solusi dua negara.

Baca juga: Indonesia dan Belanda sepakat tingkatkan kerja sama siber
Baca juga: Indonesia-Belanda perkuat kerja sama di bidang maritim
Baca juga: Indonesia harap kerja sama dengan Belanda percepat transisi energi

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

kakek123

BPS catat total kunjungan wisman sepanjang 2023 capai 11,68 juta******

Naik 98,30 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara kumulatif jumlah wisatawan mancanegara (wisman) periode Januari-Desember 2023 mencapai 11,68 juta kunjungan.

"Naik 98,30 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022," ujar Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti saat pemaparan Berita Resmi Statistik di Jakarta, Kamis.

Amalia mengatakan jumlah tersebut sudah melewati jumlah kunjungan wisman secara total di 2022 yang hanya mencapai 5,89 juta kunjungan.

Pada Desember 2023, kunjungan wisman mencapai 1,14 juta atau naik sebesar 22,91 persen dibandingkan November 2023. Peningkatan jumlah kunjungan terjadi pada Desember 2023 setelah adanya penurunan jumlah wisman sejak September 2023.

Dibandingkan dengan Desember 2022, kunjungan wisman masih tetap mengalami kenaikan. Namun jumlahnya masih di bawah saat sebelum pandemi COVID-19 terjadi, pada Desember 2019 mencapai 1,38 juta kunjungan.

Wisman yang berkunjung ke Indonesia pada Desember 2023 didominasi oleh warga negara Malaysia (18,45 persen), Singapura (16,41 persen) dan Australia (11,87 persen).

Baca juga: BPS: Kenaikan harga beras akibat faktor cuaca dan akses infrastruktur

Baca juga: BPS: Beras alami inflasi 0,64 persen pada Januari 2024

Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan nasional (wisnas) selama tahun 2023 mencapai 7,52 juta perjalanan. Jumlah tersebut naik drastis sebesar 112,26 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3,54 juta perjalanan.

"Peningkatan jumlah perjalanan wisnas sudah mulai terlihat pada awal 2022. Di tahun 2023, jumlah perjalanan wisnas tercatat selalu di atas 500 ribu perjalanan setiap bulan," kata Amalia.

Jumlah perjalanan wisnas tertinggi tercatat di bulan Juli 2023 sebanyak 816,08 ribu perjalanan, sedangkan jumlah wisnas terendah tercatat di bulan Juni 2023 sebanyak 508,25 ribu perjalanan.

Lebih lanjut, negara-negara di Asia tenggara masih mendominasi daftar 10 negara paling banyak dikunjungi oleh wisatawan nasional dari Indonesia.

Malaysia menjadi negara tujuan utama wisnas dalam melakukan perjalanan ke luar negeri, yaitu sebesar 27,98 persen. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain itu, diikuti oleh sembilan negara lainnya yang menjadi tujuan perjalanan wisnas terbanyak, yaitu Arab Saudi, Singapura, Kamboja, Timor Leste, Thailand, Jepang, Tiongkok, Australia dan Korea Selatan.

Arab Saudi menjadi negara tujuan terbanyak kedua setelah Malaysia, yaitu sebesar 17,41 persen.

Negara tujuan terbanyak ketiga yaitu Singapura, sebesar 17 persen wisnas selama tahun 2023. Rata-rata lama Perjalanan wisnas di tahun 2023 adalah 15,05 malam per perjalanan.

Baca juga: BPS: Emas dan harga rumah penyumbang utama inflasi Januari 2024

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,04 persen pada Januari 2024

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

rekomendasi slot

Brad Pitt dikabarkan akan bintangi film karya Quentin Tarantino******

Jakarta (ANTARA) - Aktor asal Amerika Serikat Brad Pitt dikabarkan sedang dalam tahap pembicaraan untuk membintangi film terakhir dari Sutradara Quentin Tarantino bertajuk “The Movie Critic”. Variety, Kamis (1/2) waktu California, Amerika Serikat, melaporkan Tarantino masih bungkam mengenai kabar bergabungnya Pitt dan rincian mengenai filmnya. Namun, film “The Movie Critic” rencananya akan dibuat berlatar tempat di California Selatan, Amerika Serikat pada tahun 1970-an dan berpusat pada seorang pengulas film yang sinis. Kabarnya, film ini terinspirasi dari kehidupan Pauline Kael, seorang penulis New Yorker dan salah satu kritikus film paling berpengaruh pada masanya. Saat menghadiri Festival Film Cannes pada tahun 2023 di Cannes, Prancis, Tarantino menghindari pertanyaan tentang “The Movie Critic” miliknya.

Baca juga: "Bullet Train" balut aksi dan kejutan di dalam kereta cepat Jepang “Saya tidak bisa memberi tahu kalian (apa pun) sampai Anda menonton filmnya. Saya tergoda untuk melakukan beberapa monolog karakter tersebut saat ini, tetapi saya tidak akan melakukannya. Mungkin jika kamera videonya lebih sedikit. Anda hanya perlu menunggu dan melihat,” kata Tarantino kepada penonton saat itu. Pitt diperkirakan akan menghabiskan sebagian tahun 2024 untuk syuting film tentang balap mobil Formula Satu dari sutradara “Top Gun: Maverick”, Joseph Kosinski. Dalam film tersebut, dia berperan sebagai seorang pengemudi hewan yang keluar dari masa pensiunnya untuk bersaing bersama seorang pembalap pemula dan para raksasa olahraga tersebut. Jadi, jika pembicaraan untuk “The Movie Critic” sudah selesai, kemungkinan produksinya baru akan dimulai pada pertengahan tahun 2024 atau lebih. Sementara ini tidak ada studio yang terikat pada film tersebut, yang akan syuting di California dan menerima anggaran dari subsidi pajak oleh pemerintah California sebesar 20 juta dolar US atau sekitar Rp313 miliar khusus untuk film “The Movie Critic”.

Baca juga: Brad Pitt akan ke Korea Selatan untuk promosi film "Bullet Train" Pitt dan Tarantino sebelumnya telah bekerja sama dalam film “Inglourious Basterds” tahun 2009 dan “Once Upon a Time… in Hollywood” tahun 2019. Berkat film tersebut, Pitt berhasil mendapatkan Piala Oscar untuk nominasi aktor pendukung terbaik. Film “Once Upon a Time… in Hollywood” ini juga dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Margot Robbie. Menariknya, film tersebut berhasil mencetak box office dengan pendapatan sebesar 377 juta dolar US atau sekitar Rp5 triliun secara global. Tarantino telah menyatakan niatnya untuk pensiun dari pembuatan film setelah filmnya yang ke-10, atau film “The Movie Critic” jika jadi dibuat. Tarantino pertama kali debut dengan menggarap film drama kriminal independen berjudul “Reservoir Dogs” pada tahun 1992 dan diikuti dengan “Pulp Fiction” yang memenangkan Palme d'Or pada tahun 1994. Tarantino juga menyutradarai sejumlah film lainnya, yakni “Jackie Brown”, “Kill Bill: Volume 1” dan “Kill Bill: Volume 2”, “Death Proof”, “Django Unchained”, dan “The Hateful Eight”.

Baca juga: Hamilton tak akan beradu akting di film F1 yang dibintangi Brad Pitt

Penerjemah: Vinny Shoffa Salma
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Penyihir terhebat di dunia sihir

rtp bocoran admin jarwo

KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Hal tersebut didalami KPK dalam pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali menerangkan awalnya Ari diperiksa soal pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo oleh Siska Wati.

"Saksi Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dugaan ihwal dilakukannya pemotongan dana insentif di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ali kemudian mengungkapkan salah satu materi lainnya yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Ari Suryono adalah soal dugaan penggunaan uang hasil korupsi tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo.

"Pelibatan tersangka SW sebagai bendahara pengumpul dan penerima uang potongan dana insentif dari para ASN, termasuk didalami dugaan penyerahan potongan uang tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo," ujar Ali.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap tersebut.

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Untuk diketahui, Penyidik KPK pada Senin (29/1/2024) telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

Baca juga: Mantan Bupati Sidoarjo divonis 5 tahun penjara

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024