info slot gacor

Aku bukan Yae Rin

Twitter Digugat Karyawan Usai PHK Massal dari Elon Musk******

Para karyawan Twittermenggugat perusahaannya imbas rencana pemilik baru, Elon Musk, yang ingin melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada setengah karyawannya atau 3.700 orang.

Dikutip Reuters, karyawan Twitter telah melayangkan gugatan terhadap perusahaan di pengadilan federal San Fransisco.

Mereka berargumen keputusan PHK Twitter melanggar WARN Act. Aturan ini mengatur perusahaan yang memiliki 100 karyawan atau lebih wajib memberi tahu karyawannya tentang pemutusan hubungan kerja 60 hari sebelumnya.

Perusahaan juga harus memberikan upah pesangon selama 60 hari kepada pekerja.

Pengacara penggugat juga tengah menyelidiki kemungkinan ada diskriminasi dalam pemilihan karyawan yang bakal di PHK tersebut.

Pihak Twitter tidak menanggapi permintaan komentar. Namun pada Jumat (4/11) malam, Musk berkicau mengenai persoalan ini.

"Semua orang yang keluar ditawari tiga bulan uang pesangon, artinya 50 persen lebih banyak dari yang diwajibkan secara hukum," cuit Musk di akun Twitternya @elonmusk.

[Gambas:Twitter]

Ambisi Rhodes

Zulhas Sebut Bulog Impor 350 Ribu Ton Kedelai Imbas Harga Selangit******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Perum Bulogakan mengimpor 350 ribu ton kedelai untuk mengatasi lonjakan harga komoditas tersebut. Sebab, gara-gara kenaikan harga kedelai, harga tempe dan tahu juga ikut terkerek.

"Kedelai memang naik. Ini pasti belinya pada Juli-Agustus, karena mahal. Untuk itu, Presiden Joko Widodo langsung perintahkan pada rapat kemarin untuk Bulog impor kedelai," kata Zulkifli seusai meninjau harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Bukateja, Purbalingga, dikutip dari Antara, Jumat (4/11).

Zulkifli mengatakan kenaikan harga kedelai dipengaruhi oleh harga internasional yang naik dan pelemahan rupiah.

Selanjutnya pada 1 Juli 2022 harganya menjadi Rp14.200 per kg. Harga kedelai impor terus naik menjadi Rp14.300 per kg pada 29 September 2022.

Zulkifli menjelaskan, Bulog akan mengimpor kedelai dengan harga sekitar Rp11 ribu per kg dan akan dijual di dalam negeri sebesar Rp10.000 per kg, sehingga pemerintah mensubsidi sisa harganya.

Ia menambahkan, kedelai tersebut akan diimpor dari beberapa negara, di antaranya Amerika Serikat dan Kanada.

"Perjalanan hingga sampai ke Indonesia kira-kita 40-50 hari. Jadi, Desember 2022 kita sudah punya kedelai murah, yakni Rp10.000 per kg," ujar Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]

Setan Langit Bersayap Hitam

Waroeng SS Diberi Waktu 3 Hari Batalkan Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS (Spesial Sambal) untuk membatalkan pemotongan gajibagi pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain. Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

Sebelumnya, Disnakertrans Yogyakarta telah menegaskan bahwa pemotongan gaji/upah karyawan WSS penerima BSU telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Ia menambahkan Disnakertrans Yogyakarta telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada hari Minggu (30/10) kemarin. Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati ada pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Pemotongan BSU Waroeng SS ini mencuat setelah surat berisi kebijakan tersebut viral di media sosial.Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu disebut yang menjadi pertimbangan memotong gaji karyawan bagi penerima BSU, yaitu demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

Moratenlindo Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo******

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsipenyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Perusahaan mengklaim tidak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dalam proyek tersebut.

"Oleh karenanya perseroan bukan merupakan suatu pihak yang pernah menjalin kerja sama dengan BAKTI Kemkominfo di dalam proyek tersebut dan tidak pernah menandatangani perjanjian ataupun dokumen-dokumen dalam bentuk apapun di dalam proyek tersebut serta bukan merupakan suatu pihak yang terlibat dalam peran apapun yang berkaitan dengan pengadaan proyek tersebut," ungkap Moratelindo melalui keterangan resmi, Kamis (3/11).

Moratelindo menyatakan pihaknya hanya berpartisipasi dalam proyek Palapa Ring yang merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas pemerintah pusat.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah pusat dengan anak perusahaan Moratelindo, yaitu PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika.

Kedua perusahaan itu bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kemkominfo ke tahap penyidikan.

Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan kasus ini ditingkatkan statusnya berdasarkan hasil gelar perkara.

"Berdasarkan hasil ekspose itu, kita naikkan dari penyelidikan ke penyidikan," kata Kuntadi.

Penyidikan dalam kasus ini fokus pada proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada BAKTI Kemkominfo. Paket-paket itu diketahui terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia, yaitu Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.

Kuntadi mengungkapkan pihaknya telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait perkara ini sejak Senin (31/10) lalu.

Beberapa lokasi yang digeledah yakni kantor PT Fiberhome Technologies Indonesia, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sansasine Exindo, PT Moratelindo, PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri, dan PT ZTE Indonesia.

"Adapun hasil penggeledahan banyak menemukan dokumen-dokumen penting terkait ini dan masih dipelajari," ucap Kuntadi.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan langit

Pengusaha Pasrah Cukai Rokok Naik, Asalkan Rokok Ilegal 'Dijegal'******

Pengusaha rokokgolongan kecil di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pasrah dengan kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokokmenjadi 10 persen di 2023.

Bahkan, pemilik pabrik rokok Kondang Jaya Putra Agung Prasetyo mengaku bisa memahami jika harga jual rokok nantinya akan lebih mahal di pasaran.

"Kami tidak mempermasalahkan kenaikan tarif cukai rokok tersebut, karena tidak mungkin menolak melaksanakan. Apapun kebijakan pemerintah, tentu pengusaha akan melaksanakannya," imbuh dia dilansir Antara, Jumat (4/11).

Ujung-ujungnya, omzet pengusaha berkurang. Meskipun, sifatnya hanya sementara. Penjualan biasanya akan kembali normal saat peredaran rokok ilegal bisa ditekan.

"Berbeda halnya ketika peredaran rokok ilegal justru semakin masif, sehingga rokok yang legal yang kalah bersaing lantaran harga jual rokok ilegal lebih murah," jelasnya.

Ia mencontohkan rokok filter 16 harga normal bisa dijual hingga Rp28 ribu per bungkus, sedangkan rokok ilegal yang tidak ada pajaknya hanya dijual di pasaran Rp7.000 per bungkus. Konsumen rokok yang daya belinya rendah tentu akan memilih rokok ilegal karena murah.

Oleh karena itu, ia berharap, keseriusan Bea Cukai dalam memberantas, sehingga pasar rokok ilegal bisa diisi dengan produk rokok legal.

Selain itu juga agar produsen rokok, terutama golongan III bisa tetap berproduksi dan turut membantu penerimaan negara lewat cukai.

Sementara itu, pemilik pabrik rokok Rajan Nabadi Kudus Sutrisno mengungkapkan hal yang sama bahwa pihaknya tidak bisa menolak ketika ada kebijakan untuk menaikkan tarif cukai.

Sebagai perusahaan rokok golongan kecil, kata dia, hanya bisa mematuhi dan mengikuti kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Terlebih lagi, kenaikan tarif cukai rokok merupakan hal biasa karena sudah sering terjadi.

[Gambas:Video CNN]

Pengubah saya yang tidak terbatas

YLKI Usul Sederhanakan Cukai Agar Rokok Murah Tak Banjiri Pasar******

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno menyarankan penyederhanaan layercukaiagar rokok murahtidak membanjiri pasar. Hal ini menyusul maraknya rokok murah legal yang bebas ditemukan di pasaran.

Ia menjelaskan bahwa layer cukai di Indonesia beragam, mulai dari sigaret kretek mesin (SKM) hingga sigaret putih mesin (SPM).

"Masalahnya adalah, misal SKM 1 dan SKM 2 itu ada selisih cukai per batangnya cukup tinggi. Makanya, perusahaan rokok downgrading. Jadi memproduksi rokok dengan harga lebih murah. Industri-industri rokok besar pun sekarang mengeluarkan produk baru dengan harga lebih murah, untuk menyiasati itu (layer cukai)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/11).

"Jadi kalau sekarang ada 10 (layer cukai), disederhanakan jadi 4. Jadi SKM A dan B, SPM A dan B. Ini harganya bisa dikendalikan, jadi antara harga rokok terkenal dan baru tidak berbeda jauh. Kalau sekarang kan harganya jadi agak tinggi. Ini jadi permasalahan regulasi yang akhirnya disiasati industri," jelas Agus.

"Kalau disederhanakan, permasalahan hilang. Jadi meski turun kelas pun, harga yang dipasarkan di lapangan tidak akan jauh beda dan negara tetap akan mendapatkan keuntungan. Jadi cukai yang masuk ke negara akan dalam struktur yang tinggi," sambungnya.

Persoalan layer cukai dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Dalam aturan tersebut ada 9 golongan pengusaha pabrik hasil tembakau, mulai dari sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan (SKT), sigaret putih tangan (SPT), sigaret kretek tangan filter/sigaret putih tangan filter (SKTF/SPTF), tembakau iris (TIS), klobot (KLB), sigaret kelembak kemenyan/klobot (KLM), hingga cerutu (CRT).

SKM, SPM, dan KLM terbagi ke dalam 2 golongan, lalu SKT atau SPT mempunyai 3 golongan, sedangkan sisanya tanpa golongan.

Untuk urusan tarif cukai per batang, tertinggi adalah CRT dengan harga jual eceran (HEJ) per gram/batang lebih dari Rp198 ribu dipatok cukai per batang atau gramnya Rp110 ribu. Sedangkan yang paling murah adalah TIS dengan HEJ Rp55 hingga Rp180 dipatok cukai seharga Rp10 per batang.

Untuk SKM golongan 1 tarif cukai per batangnya adalah Rp985 dan golongan 2 Rp600, SPM golongan 1 Rp1.065 dan golongan 2 Rp635, SKT atau SPT golongan 1 di angka kisaran Rp345 hingga Rp440 dan golongan 2 Rp205, lalu golongan 3 Rp115 per batang. Sedangkan SKTF atau SPTF dikenakan tarif cukai Rp985 per batang.

Sementara itu, penyederhanaan layer tarif cukai sudah sempat disinggung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

"Penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara bertahap mulai 2018 sampai dengan 2021," bunyi Pasal 18 ayat 1 PMK tersebut. 

Adapun dalam pasal 18 ayat 2 dirinci sebagai berikut: 10 (sepuluh) strata tarif mulai 2018; 8 (delapan) strata tarif mulai 2019; 6 (enam) strata tarif mulai 2020; 5 (lima) strata tarif mulai 2021.

[Gambas:Video CNN]