qqraya

Raja rutin Kyushu

Mediasi Pontjo Sutowo vs Pengelola GBK soal Kisruh Hotel Sultan Buntu******

Proses mediasi damai gugatan perdata PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo terhadap Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait sengketa lahan Hotel Sultanmenemui jalan buntu.

Setelah mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (21/11), itu gagal, kedua belah pihak akan melanjutkan perkara ke persidangan.

"Mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada titik temu. Lanjut ke proses persidangan kembali, rencana Selasa 28 November 2023," ujar Tim Kuasa Hukum PPKGBK Kharis Sucipto seperti dikutp detikcom.

"Dari mereka langsung menyampaikan tidak ada titik temu, ya sudah diserahkan ke mediator, langsung dinyatakan mediasi gagal sehingga prosesnya lanjut di persidangan," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Namun, Yosef tak merinci alasan menolak skema yang ditawarkan itu.

"Mediasi tidak ada titik temu, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara," ucap Yosef.

Perusahaan sendiri sebenarnya sudah mengajukan proposal mediasi ke PPKGBK terkait Hotel Sultan. Namun, proposal itu tidak direspons.

"PT Indobuildco sudah ajukan proposal mediasi dan itu yang tidak ditanggapi oleh PPKGBK," ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tegas tetap menolak perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Pontjo Sutowodi Hotel Sultan.

"Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (Pontjo Sutowo di Hotel Sultan). Sudah selesai," tegas Hadi usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10) lalu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga telah membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Transmart Full Day Sale Dimulai Lho, Cus ke Gerai Terdekat Sekarang!******

Gebyar diskon seharian Transmart Full Day Sale sudah dimulai nih dari jam buka toko sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Transmart Full Day Sale kali ini cuma berlangsung selama satu hari pada Minggu (22/10) di seluruh gerai se-Indonesia lho.

Lihat Juga : Transmart Jual Motor Listrik Subsidi untuk Masyarakat Indonesia

Pelanggan juga bisa mendapat diskon tambahan 20 persen khusus untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Langsung aja ke Transmart terdekat di kotamu sekarang juga ya, jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Menikah dengan iblis

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

Asosiasi Klaim Harga Cabai di Depok Tembus Rp100 Ribu per Kilo******

Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) mengungkapkan harga cabai rawitdi pasar kini sudah menembus Rp100 ribu per kilogram (kg).

Ketua AACI Abdul Hamid mengatakan data tersebut dihimpunnya langsung dari kunjungan ke pasar di Depok, Jawa Barat, hari ini. Menurutnya, harga cabai yang makin pedas imbas hujan yang belum kunjung tiba.

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Pangan Pekan Ini, Cabai Rawit Melesat dan Beras Mulai Mandek

Meski begitu, Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga cabai rawit merah di level pedagang eceran belum menembus Rp100 ribu per kg. Cabai jenis ini memang naik Rp1.530 per kg alias 2,47 persen dibandingkan Minggu (22/10), tetapi masih di level Rp63.350 per kg.

Sedangkan harga cabai merah keriting meroket 3,13 persen alias Rp1.470 per kg ke posisi Rp48.380 per kg.

Di lain sisi, Informasi Pangan Jakarta mencatat harga cabai rawit merah berada di Rp74.214 per kg. Harga ini naik Rp2.928 per kg dibandingkan hari sebelumnya.

Lalu, cabai merah keriting meroket Rp1.619 per kg menjadi Rp56.142 per kg dan cabai merah besar melesat Rp1.450 per kg ke level Rp57.725 per kg.

Lihat Juga : Anak Buah Sri Mulyani: Harga Beras Jadi Masalah Besar di Seluruh Dunia

Gelombang naga di zaman makmur

PT DI Ekspor 6 Pesawat Senilai Rp1,25 T ke Filipina******

PT Dirgantara Indonesia(PTDI) mengekspor enam unit pesawat terbangNC212i ke Department of National Defense/Armed Forces of Philippines (DND/AFP) Filipinasenilai US juta atau setara Rp1,25 triliun (asumsi kurs Rp15.851 per dolar AS).

Ekspor ini pun didukung oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE).

Dukungan LPEI tersebut tertuang dalam Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Ekspor antara LPEI dan PTDI untuk pengadaan 6 pesawat NC212i, Rabu (18/10).

Direktur Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi mengatakan ekspor enam pesawat ini merupakan kebanggaan Indonesia. Sebab, PTDI dapat memproduksi produk industri strategis yang bernilai teknologi tinggi.

"Ekspor pesawat terbang akan meningkatkan reputasi Indonesia di mata global, terutama perusahaan Indonesia yang tergabung dalam industri strategis kedirgantaraan yang sarat dengan teknologi tinggi," kata Maqin melalui keterangan resmi, Kamis (19/10).

Ia menjelaskan, LPEI melaksanakan program PKE dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan industri kedirgantaraan Indonesia agar memiliki daya saing yang tinggi.

"Hal ini sejalan dengan strategi LPEI untuk memperkuat ekosistem ekspor Indonesia", katanya.

PKE merupakan mandat yang diberikan pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan, penjaminan dan/atau asuransi untuk transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan.

Namun, proyek atau transaksi itu dianggap sangat penting oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional.

Sampai saat ini, LPEI telah menyalurkan program PKE senilai Rp12 triliun untuk mendukung ekspor lebih dari 80 produk ke lebih dari 100 negara.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia PTDI Wildan Arief memberikan apresiasi tinggi atas dukungan LPEI.

Wildan menyebut Filipina telah memesan pesawat terbang produksi PTDI untuk kedua kalinya. Menurutnya, hal ini merupakan bukti pesawat terbang produksi PTDI memiliki performa yang tinggi dan andal.

Wildan juga berharap adanya solusi pembiayaan dari LPEI dapat menjadi keran pembuka ekspor pesawat terbang produksi PTDI lebih banyak lagi ke negara-negara lain. Ia mengatakan peningkatan ekspor itu pada akhirnya dapat meningkatkan devisa Indonesia.

"Kami harap PTDI dapat bangkit kembali, terbang tinggi melintasi langit, dan terus berkibar," imbuh Wildan.

Pesawat NC212i merupakan pesawat angkut ringan dengan sistem avionik modern full glass cockpitdan autopilot. Pesawat ini dilengkapi dengan winglet, ramp door dan memiliki ukuran kabin yang luas dibandingkan pesawat sekelasnya.

Sejak 2014, PTDI merupakan satu-satunya industri manufaktur pesawat terbang di dunia yang memproduksi pesawat NC212i.

Hingga saat ini terhitung sebanyak 123 unit pesawat NC212 series yang telah diproduksi dan dikirimkan PTDI ke berbagai customer, baik dalam maupun luar negeri, dari total sebanyak 606 unit populasi pesawat NC212 series di dunia.

[Gambas:Video CNN]

Wanita muda terkemuka

Erick Thohir Respons Ganjar soal Banyak BUMN Bangkrut******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons pernyataan calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo soal banyak perusahaan pelat merah bangkrut.

Ganjar menyebut banyak BUMNkarya bangkrut, karena tidak bekerja secara efisien.

Erick sendiri meyakini pernyataan Ganjar itu bukan hal yang negatif. Ia menilai Ganjar menyatakan kritik itu agar BUMN bisa lebih baik lagi.

"Bagaimana penugasan di jalan tol sekarang transparan, mana yang feasible, mana yang kurang feasible. Kalau yang feasible tentu kita lakukan aksi korporasi. Kalau kurang feasible ya pemerintah hadir," imbuhnya.

Lebih lanjut, Erick mengaku terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan semua pihak. Apalagi, saat ini sudah masuk tahun politik. Ia pun yakin capres lain bakal memberikan pernyataan atau kritik terhadap kondisi BUMN saat ini.

"Tapi saya yakinkan kepada para calon presiden, empat tahun terakhir ini BUMN sudah ke arah yang sangat bagus, hasilnya sudah ada, tetapi apakah masih ada kekurangan? Ya pasti ada, yang namanya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, jadi saya terbuka," tutur Erick.

Ganjar mengatakan banyak BUMN karya bangkrut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Rabu (8/11). Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan panelis terkait BUMN yang sulit balik modal karena menggarap proyek infrastruktur yang dibebankan pemerintah kepada mereka.

"Sudah ada berapa perusahaan, BUMN bangkrut, yang karya-karya karena ngurus ini? Banyak. Inefisien kuncinya," kata Ganjar.

Ia mengatakan hal itu terjadi karena tata kelola yang tidak baik dalam BUMN. Ia mengatakan perusahaan pelat merah seharusnya bisa menilai proyek yang akan dikerjakan.

"Kalau kemudian dipaksakan dan kapasitasnya enggak ada, masa iya sih BUMN kita sudah mengerti tidak feasibledia tidak melaporkan?," ucapnya.

Ganjar juga menyindir BUMN yang kemudian akhirnya harus disuntik modal negara. Ia mempertanyakan apakah ada sanksi bagi BUMN yang tak efisien.

"Akhirnya APBN disuntik terus, disuntik terus gitu kan. Ada nggak sih penaltinya ke mereka kalau kamu tidak perform kamu tidak gajian?," ujarnya.

Ke depan, Ganjar mengatakan akan me-reviewperusahaan-perusahaan BUMN yang bermasalah jika terpilih dalam Pilpres 2024.

"Artinya, ketika kita menangani hal-hal semacam ini, ini yang sebelah sini sudah terlanjur ugal-ugalan, yang di sini sudah terlanjur depend onjadi utang. Tugas kita menyelesaikan tak perlu menyalahkan," kata Ganjar.

[Gambas:Video CNN]