cara ngasilin uang dari hp 338Jutaan kata 473962Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot sedang gacor hari ini》
Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******Jakarta, CNN Indonesia--
Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.
Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.
"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.
Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.
Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.
Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.
Lihat Juga :TKN Prabowo Sindir Eropa, Anti Energi Kotor Tapi Ngemis Batu Bara RI |
Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.
Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.
Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.
Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.
Lihat Juga :ANALISISKenapa Sih Uni Eropa Suka Ganjal Ekspor RI, Ada Masalah? |
Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.
Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.
Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.
Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.
Lihat Juga :Timnas AMIN Kritik Hilirisasi Nikel Jokowi: Pasar Tak Mau Disandera |
"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).
"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.
Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.
"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.
Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.
Lihat Juga :Budi Waseso Buka Suara Usai Dicopot dari Dirut Bulog |
"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.
Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.
Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.
Argentina Batal Gabung BRICS******Jakarta, CNN Indonesia--
Argentina batal bergabung dengan BRICS. Sinyal pembatalan muncul usai presiden yang baru terpilih, Javier Milei, tampak tak tertarik dengan blok ekonomi negara-negara berkembang tersebut.
BRICS merupakan akronim dari lima negara yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelimanya membuat blok ekonomi baru dengan tujuan mempromosikan dialog dan kerja sama antarnegara-negara berkembang.
Argentina termasuk di antara enam negara yang diundang untuk menjadi anggota baru BRICS pada pertemuan puncak, yang diadakan di Afrika Selatan pada Agustus lalu.
"Kami belum paham apa manfaatnya (bergabung dengan BRICS) bagi Argentina saat ini. Kalau nanti ternyata ada manfaatnya, kami akan analisa," ujarnya kepada kantor berita Rusia RIA, dikutip Reuters, Selasa (21/11).
Namun, China belum mengetahui putusan Argentina tersebut.
"Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mekanisme kerja sama BRICS merupakan platform penting bagi pasar negara berkembang dan untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama serta menjunjung kepentingan bersama," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning.
China dan Rusia mendorong perluasan kelompok BRICS untuk melawan dominasi ekonomi Barat.
Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir dan Uni Emirat Arab adalah lima negara lainnya yang diundang pada KTT bulan Agustus untuk bergabung dengan BRICS.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)3 Komponen Perhitungan Upah Buruh di Aturan Baru Jokowi******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) terbaru.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan aturan berbentuk PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Ida mengatakan salah satu poin penting yang diatur dalam pp itu; variabel penetapan upah. Menurutnya, ada tiga variabel yang digunakan dalam menentukan upah buruh.
Ketiga, indeks tertentu. Ida mengatakan indeks tertentu ditentukan Dewan Pengupahan Daerah.
Indeks ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah. Indeks katanya, juga ditentukan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.
"Dengan ketiga variabel itu, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (10/11) malam.
Ida mengklaim aturan baru ini memberikan kepastian soal kenaikan upah buruh.
"Ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," kata Ida.
[Gambas:Video CNN]
Label:4d slot gacor、demo slot mpo777、rajacuan situs slot online deposit pulsa gampang maxwin 2022
Terkait:new member to kecil、qqcuan、lancar123 slot、demo slot kaisar888、nama situs slot terbaru、perbandingan bunga kredivo dan akulaku、babawin、website slot tergacor、play vipbet88、mataharibet88
bab terbaru:borneo338(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《slot sedang gacor hari ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,magnum cambodia paito warnaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot sedang gacor hari ini》bab terbaru。