pinjaman online lewat dana

Dunia monster

Nelayan Pertanyakan Rencana Menteri KKP Batasi Kuota Penangkapan Ikan******

Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.

"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.

Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.

"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.

Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.

Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.

Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Khawatir Keluar Uang Tambahan

Infinity dimulai dengan horor

Kripto Bervariasi, Bitcoin Masih Loyo******

Harga sebagian besar aset kripto teratas bervariasi pada siang ini. Penguatan dipimpin oleh XRP.

Mengutip coinmarketcap.com, Selasa (27/12), XRP naik 3,25 persen menjadi USRemaja Perokok Naik 10 Persen, YLKI Dukung Larangan Jual Rokok Eceran******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung wacana presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melarang penjualan rokokketengan. Pasalnya, jumlah perokok pemulaterus mengalami kenaikan. Pada 2020, perokok baru berusia remaja naik 10 persen.

Jumlah tersebut mengacu pada data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan.

"Riskesdas mencatat hingga 2020 sebanyak 10,61 persen remaja mulai merokok," kata Pengurus Harian YLKI Agus Suyatno kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/12).

Menurutnya, industri rokok akan menentang wacana ini. Meski begitu, Agus meminta pemerintah tidak mengendorkan sikap terkait kebijakan ini.

"Penjualan ketengan adalah shortcutmeremajakan konsumennya. Mereka menggaet perokok baru menggantikan perokok lama yang sudah sakit-sakitan," katanya.

Tak cuma melarang penjualan rokok ketengan, Agus menyebut kebijakan pengendalian rokok lainnya perlu dilakukan demi efektivitas kebijakan.

"Contohnya pelarangan iklan rokok secara total, penerapan kawasan tanpa rokok, kenaikan cukai dan perluasan peringatan kesehatan bergambar," imbuh Agus.

Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023.

Ini diketahui dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Larangan penjualan rokok ketengan itu menjadi satu dari tujuh pokok materi muatan dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik.

"Pelarangan penjualan rokok batangan," bunyi Keppres yang diunggah di situs Kementerian Sekretariat Negara.

Selain memuat larangan menjual rokok batangan, ada enam poin yang diatur antara lain ketentuan rokok elektronik, pembesaran ukuran gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau.

Lalu penegakan dan penindakan, serta pengaturan kawasan tanpa rokok juga akan diatur. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.

"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari keppres itu.

Aturan baru rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Regulasi ini merupakan turunan dari Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, cardano (ADA) menanjak 1,19 persen ke USViral Monopoli Taksi Halim, Lebih Mahal dan Kena Surcharge Bandara******

Sebuah utas yang mengeluhkan harga taksi di Bandara Halim Perdanakusuma mendadakviral. Pembuat utas tersebut, Sylvi Kartika, menceritakan terbatasnya pilihan kendaraan dari bandara Halim. Dalam cuitannya, Sylvi mengungkapkan hanya ada tiga opsi kendaraan yaitu taksi Puskopau, Grab Puskopau, dan Gojek Puskopau.

Sylvi menyebut kisaran harga dari bandara ke rumahnya jika menggunakan Blue Bird berkisar Rp60 ribu hingga Rp80 ribu. Namun, saat menggunakan Grab Puskopau ia harus membayar Rp118 ribu. Belum lagi, ia diminta membayar biaya tambahan atau surcharge bandara.

"Semua yang ada Puskopau ini harganya mark-up. HLP-rumah gueitu kisaran Rp60an ribu-Rp80an ribu. Grab gue(harganya) Rp118 ribu. Udahgitu penumpang disuruh bayar lagi surchargeRp15 ribu," ujarnya melalui akun twitter @sylvkartika, dikutip Selasa (27/12). CNNIndonesia.comtelah mendapatkan izin untuk mengutip utas tersebut.

Sylvi menilai jika memang tujuan mark-upongkos taksi ini untuk maintenancebandara, semestinya pihak bandara membebankan biaya tersebut kepada maskapai. Jika demikian, maka biaya tersebut sudah termasuk di dalam tiket pesawat yang dibeli penumpang.

[Gambas:Twitter]

Meskipun ia mengakui surchargejuga berlaku di Bandara Soekarno-Hatta, namun menurutnya masih terdapat opsi taksi lain seperti Blue Bird dengan harga yang normal.  

Sylvi pun mempertanyakan kenapa penumpang harus membayar surchargedan alasan tak ada Blue Bird di Bandara Halim. Jika alasan yang diberikan oleh Bandara Halim masuk akal, ia tak keberatan untuk menerima biaya tersebut.

"Keluhan gueini cuma keluhan warga yang mau pelayanan publik itu lebih baik, bukan berarti gueharus jalan keluar dulu. Kita punya KPPU yang mengatur tentang monopoli usaha, katanya negara hukum. So let's use that as the basis," tutur Sylvi.

Sejauh ini, CNNIndonesia.comtelah menghubungi VP of Corporate Communications Angkasa Pura II Cin Asmoro selaku operator pengelola Bandara Halim. Namun, pihak terkait belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Berikutnya, Ethereum naik 0,2 persen jadi US.223 per koin dalam 24 jam terakhir dan 2,76 persen dalam sepekan.

Sementara itu, harga Bitcoin turun 0,07 persen menjadi US.875,91. Dalam sepekan, koin kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar ini menguat 0,96 persen.

Pelemahan juga terjadi pada dogecoin dan BNB masing-masing sebesar 1,37 persen dan 0,36 persen.

Sementara itu, tether, USD coin dan Binance USD stabil di US per keping.

Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar kripto naik 0,09 persen ke US2,85 miliar dalam sehari.

Saat ini, kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Ruang tamu iblis

Ekonomi Vietnam Melesat 8,02 Persen, Laju Tercepat Sejak 1997******

Ekonomi Vietnam tumbuh 8,02 persen pada 2022. Pendorong utamanya adalah ekspordan penjualan ritel yang kuat. Ini merupakan kenaikan tercepat sejak 1997.

Angka pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tersebut lebih tinggi dari target resmi pemerintah, yakni sebesar 6,0 persen hingga 6,5 persen.

Lajunya juga lebih kencang dari tahun lalu yang hanya 2,58 persen akibatlockdownyang turut menekan perekonomian mereka, serta berdampak pada aktivitas pabrik-pabrik di sana.

"Kinerja ekonomi patut dicatat di tengah ketidakpastian dan tantangan ekonomi dan politik global," kata Badan Pusat Statistik Vietnam (GSO), dikutip Reuters, Kamis (29).

GSO melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat sebesar 5,92 persen, melambat dari pertumbuhan kuartal ketiga, yakni 13,71 persen.

Adapun ekspor Vietnam tercatat naik 10,6 persen atau senilai US1,85 miliar, sementara penjualan ritel juga naik 19,8 persen.

"Harga konsumen pada Desember naik 4,55 persen dari tahun sebelumnya," imbuh laporan GSO.

[Gambas:Video CNN]

Pendekar Binatang

Hanya Tersisa 7 Karyawan, Jokowi Restui Pembubaran PT PANN******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan dibubarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) cuma punya tujuh pegawai. Jumlah tujuh pegawai yang tersisa ini sudah mencakup direksi dan komisaris.

Jumlah karyawan PANN baru terungkap pada 2020, ketika PANN mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2020 sebesar Rp3,76 triliun. Dalam rapat di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Komisi IV DPR Sonny Danaparmita mempertanyakan kinerja PANN yang terus merugi. Ia juga heran perusahaan yang didirikan pada 1974 itu ternyata hanya memiliki 7 karyawan. 

"(Usaha) PANN hampir semua rugi, pegawainya tinggal 7 orang. Corebisnisnya tidak jelas, banyak yang diurusi," ujar Sonny pada rapat Februari 2020 lalu.

"Jadi kalau memang tidak ada pilihan, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kalau harus dilikuidasi ya memang harus dilikuidasi. Kalau tidak, akan menjadi beban berkelanjutan yang akhirnya tidak ada jalan keluar," kata Menteri BUMN Erick Thohir pada 21 Februari 2020 lalu.

Akhirnya, opsi likuidasi yang dipilih Jokowi. Restu pembubaran itu tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

"Pengaturan mengenai Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Keppres No. 25/2022 tersebut, dikutip Senin (26/12).

Peraturan yang bakal diterbitkan untuk memayungi pembubaran tersebut sudah disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional.

Alas hukumnya adalah Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang akan diprakarsai oleh Kementerian BUMN.

[Gambas:Video CNN]

Hati Naga dan Ambisi

<句子>

Aroma dingin kamar kerja musim semi

<句子>