trik slot rezeki nomplok

Tuan Surgawi Bintang Kutub

vegas99bet

Kemarin, masih soal ambang batas sampai sidang Andhi Pramono******

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal,"

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/3) menjadi sorotan, diantaranya penjelasan berbagai pihak termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keputusan menghapus ambang batas parlemen empat persen sampai sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa eks pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan Andhi Pramono.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik kembali dibaca:

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Selengkapnya baca di sini.

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Selengkapnya baca di sini.

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Huangmen

omega slot 77

Niat Saudi dirikan paviliun dekat makam Napoleon picu kehebohan******

Jakarta (ANTARA) - Arab Saudi sedang berunding untuk membangun paviliun nasional selama Olimpiade Paris di kompleks Invalides yang di dalamnya terdapat makam Napoleon, kata Kementerian Pertahanan Prancis pada Kamis. Rencana ini dikritik sejumlah anggota parlemen Prancis.

“Ada diskusi yang sedang berlangsung atas permintaan Saudi,” kata Kementerian Pertahanan yang menjadi pemilik gedung dan pekarangan The Invalides.

“Ada persyaratan ketat yang belum dipenuhi oleh pihak Saudi,” tambah Kementerian Pertahanan Prancis.

Banyak negara mendirikan paviliun sementara selama Olimpiade 2024 untuk promosi nasional serta ruang penggemar dan acara-acara resmi.

Anggota parlemen berhaluan kanan Nathalie Serre mengangkat masalah ini di parlemen pada Rabu.

Dia menyebut Invalides sebagai “harta arsitektur, penuh simbolisme dan sejarah negara kita”. Dia mengingatkan bahwa bangunan tersebut juga berisi rumah sakit militer.

“Arab Saudi membawa masalah khusus karena catatan hak asasi manusianya, tapi meskipun desa tersebut berada di Denmark atau Kanada, masalah sama bakal terjadi,” kata dia kepada AFP pada Kamis waktu setempat.

“Ada hal yang tak boleh dijual atau demi menghasilkan uang, dan menurut saya Invalides adalah salah satunya.”

Baca juga: Kampung atlet Olimpiade Paris diresmikan lebih awal

Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa setiap dana yang terkumpul dari proyek ini akan disalurkan ke museum tentara dan rumah sakit di dalam Invalides yang kubah emasnya merupakan salah satu fitur paling menarik dalam cakrawala Paris.

Jenazah Napoleon dimakamkan di sana pada 1861, empat puluh tahun setelah kematiannya di pulau terpencil Saint Helena di tengah samudera Atlantik.

Monumen tersebut memang sudah dijadikan tempat kegiatan peragaan busana, namun Serre mengatakan berbeda jika disewakan ke pihak asing.

Menteri Urusan Veteran Patricia Miralles menandaskan segalanya masih belum pasti sehingga tidak ada yang harus dilakukan.

Olimpiade Paris diadakan pada 26 Juli-11 Agustus, yang kemudian diikuti Paralimpiade pada 28 Agustus-8 September.

Baca juga: Prancis Alami Lonjakan Permintaan Perjalanan Menjelang Olimpiade Musim Panas 2024-Terbanyak dari Amerika
Baca juga: Empat atlet surfing Indonesia berburu tiket Olimpiade di Puerto Rico

Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

eden307

Kemenko Marves dukung kerja sama PT Inaro dan YCP dalam gelaran BIAS******

pelaksanaan BIAS memberi dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mendukung kerja sama yang dilakukan PT Inaro Tujuh Belas selaku penyelenggara Bali International Air Show 2024 (BIAS) dengan Yayasan Care Peduli (YCP). Kerja sama kedua belah pihak diharapkan mampu membantu mengatasi persoalan kesehatan terutama kekerdilan atau stunting di daerah yang membutuhkan intervensi. “Dari kolaborasi ini kita ingin menunjukkan bahwa pelaksanaan BIAS memberi dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi dalam sesi temu wartawan di Jakarta, Jumat. Ia menambahkan kegiatan itu tak hanya berpengaruh pada eksistensi industri aviasi namun juga mendorong industri tak hanya fokus pada sisi ekonomi, namun juga berkontribusi langsung pada pemerintah melalui program-program yang langsung menyasar pada penanganan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Kemenko Marves: Harga nikel perlu diseimbangkan agar dorong hilirisasi Rencananya, program penanganan stunting digelar di wilayah Nusa Tenggara Timur pada September mendatang. Pendekatan yang akan dilakukan dalam kegiatan ini meliputi pendekatan holistik yang memberdayakan kelompok perempuan di desa yang dipilih menjadi lokasi program. Chief Executive Officer Yayasan Care Peduli Abdul Wahid Situmorang menuturkan dengan melibatkan kelompok perempuan dalam penyediaan makanan untuk anak-anak penderita stunting, sementara kehadiran Puskesmas untuk memastikan asupan gizi yang diberikan sudah tepat. “Sehingga ada interaksi dengan kader dengan si ibu, sehingga ada proses pembelajaran di situ,” ujarnya.

Baca juga: Kemenko Marves dorong produksi baterai LFP dan NMC di dalam negeri

Baca juga: Kemenko Marves soroti ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Pembayaran super

kecurangan slot pragmatic

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Karier hiburan Nona Hou Fu

sedaptogel

Satu orang meninggal dunia akibat kebakaran di Bulungan******

Tanjung Selor (ANTARA) - Kebakaran melanda lima rumah warga di Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dan menyebabkan satu korban jiwa. "Selain lima unit rumah, kebakaran juga menghanguskan satu kios warga dan satu bangunan sarang burung," kata Kapolresta Bulungan, Kombes Pol. Agus Nugraha di Tanjung Selor, Jumat. Kebakaran yang berlokasi di RT 2, Jalan Kasimuddin Kecamatan Tanjung Palas itu terjadi pada Jumat (1/3/2024) sekitar pukul 03.00 dinihari. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 04.30 pagi oleh petugas kebakaran Pemprov Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, dan BPBD Bulungan. Hingga Jumat siang, aparat kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menemukan penyebab pasti musibah kebakaran tersebut. Adapun warga terdampak kebakaran, sementara masih mengungsi ke tempat keluarga dan dalam penanganan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Polisi juga masih melakukan pendataan korban kebakaran dan kerugian materil. Selain itu, melakukan penyelidikan seperti meminta keterangan saksi-saksi. Dari keterangan saksi-saksi, sumber api berasal dari kamar FT, korban meninggal dunia. Korban diduga kehabisan oksigen serta dalam kondisi sakit hingga diduga tidak dapat menyelamatkan diri. "Untuk penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan," tutur Kapolresta.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

situs judi slot pasti menang

Penumpang Commuter Line Basoetta bisa naik******

Penyesuaian tersebut lebih cepat sekitar 3-4 menit dari awal pemberangkatan sebelumnya dari Stasiun Bandara Soetta

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter menguji coba penambahan layanan pemberhentian perjalanan Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) untuk naik turun penumpang di Stasiun Rawa Buaya, Jakarta Barat, mulai 1 Maret 2024.

Sebelumnya, pemberhentian perjalanan Commuter Line Basoetta hanya dilayani di Stasiun Manggarai, Stasiun BNI City, Stasiun Duri, Stasiun Batuceper dan Stasiun Bandara Soetta.

"Untuk meningkatkan layanan perjalanan Commuter Line khususnya perjalanan Commuter Line Bandara Soekarno Hatta. Mulai 1 Maret 2024, KAI Commuter lakukan uji coba penambahan layanan pemberhentian perjalanan Commuter Line Bandara Soetta untuk naik turun pengguna di Stasiun Rawabuaya," kata Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Anne mengatakan selain penambahan stasiun pelayanan untuk naik dan turun pengguna tersebut, KAI Commuter juga menyesuaikan jadwal keberangkatan dan kedatangan perjalanan Commuter Line Bandara Soetta di Stasiun Bandara Soetta.

"Penyesuaian tersebut lebih cepat sekitar 3-4 menit dari awal pemberangkatan sebelumnya dari Stasiun Bandara Soetta dan sekitar lebih lama 4-5 menit untuk tiba di Stasiun Bandara Soetta," ungkapnya.

Baca juga: Damri uji coba rute Stasiun KA Cepat Halim-Bandara Soetta

Baca juga: KAI Daop 8 buka pemesanan tiket KA arus balik lebaran pada 27 Februari

Selama masa uji coba tersebut, lanjut Anne, KAI Commuter memberikan tarif promo, nantinya di Stasiun Rawa Buaya pengguna bisa menggunakan layanan Commuter Line Bandara Soetta untuk tujuan Stasiun BNI city atau Stasiun Manggarai dengan tarif sebesar Rp15.000.

"Sedangkan tujuan Stasiun Bandara Soetta dengan tarif Rp25.000, Sementara itu untuk tarif promo dari Stasiun Rawa Buaya menuju Stasiun Duri atau sebaliknya sebesar Rp10.000," ucap Anne,

KAI Commuter juga menambah fasilitas layanan berupa kursi di area tunggu pemberangkatan Commuter Line Bandara Soetta serta pemutakhiran gerbang elektronik di Stasiun Rawa Buaya sehingga bisa melayani transaksi KMT maupun tiket Commuter Line Bandara Soetta.

"Selain itu, secara bertahap menambah fasilitas layanan lainnya seperti penambahan toilet, parkir sepeda, kipas angin, dan penambahan fasilitas dispenser air minum gratis," ujar Anne.

Dengan melayani sebanyak 56 perjalanan tiap harinya, KAI Commuter memprediksi Stasiun Rawa Buaya melayani pengguna Commuter Line Bandara yang naik maupun turun sebanyak 1.029 orang per harinya.

Adapun di Stasiun Rawa Buaya setiap harinya melayani sebanyak 124 perjalanan Commuter Line Tangerang dengan rata-rata volume pengguna sebanyak 7.000 pengguna pada hari kerja.

"Dengan penambahan pemberhentian stasiun ini, diharapkan Commuter Line Bandara Soetta bisa menjadi alternatif pilihan transportasi lain bagi masyarakat di sekitar wilayah Tangerang untuk melakukan mobilisasi ke bandara ataupun ke wilayah-wilayah pusat perkantoran di sekitar Sudirman dan Manggarai atau pun sebaliknya," tuturnya.

Baca juga: KAI Commuter minta maaf atas gangguan sarana KRL di Stasiun Cikini

Baca juga: KAI sebut 1.579 tiket mudik Lebaran 2024 sudah terjual

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024