bidadari29

Puncak Valoran

agen126

Perubahan Jalur Peron di Stasiun Manggarai Bakal Berlaku Selamanya******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menyebut jalur penumpang KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta, yang berubah karena adanya switch over (SO) ke-7 akan berlaku selamanya.

"Kayaknya enggak (akan berubah). Ini sudah yang terbaik," katanya di kantor Kemenhub, Rabu (20/12).

Risal menjelaskan dengan alur penumpang yang saat ini berlaku pergerakan orang akan lebih mudah.

Alur penumpang kereta api di Stasiun Manggarai mengalami perubahan mulai Rabu (20/12) ini seiring dengan dilakukannya switch over (SO) ke-7. Perubahan itu mengakibatkan beberapa dampak.

Pertama, pengguna line KRL Cikarang tujuan Tanah Abang atau Kampung Bandan yang dulu dilayani di peron antara jalur 6 dan 7 menjadi beralih ke peron di antara jalur 1 dan 2.

Kedua, pengguna KRL Cikarang tujuan Bekasi atau Cikarang yang semula dilayani di peron jalur 8, akan dipindah ke peron antara jalur 3 dan 4.

Ketiga, pengguna commuter line feeder tujuan Tanah Abang atau Kampung Bandan yang semula dilayani di peron jalur 6 dan 7, akan dialihkan ke peron antara jalur 1 dan 4.

Keempat, pengguna Kereta Bandara Soetta yang semula dilayani pada jalur 9 akan dialihkan ke jalur 7 dan 8.

Kelima, penumpang KRL tujuan Bogor, Nambo, Jakarta Kota tidak berubah tetap di peron 9,10,11 dan 12.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/pta)

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

maxxqq

Pemerintah revisi target TKDN kendaraan listrik untuk tarik investasi******

perhitungan nilai TKDN minimal 40 persen yang sebelumnya dipatok hingga 2024, diperpanjang sampai 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah merevisi target nilai kandungan lokal atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada perakitan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) guna menarik lebih banyak investasi dan mempercepat pasar KBLBB di Indonesia.

Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Hendro Martono, dalam jumpa pers di Jakarta pada Jumat, mengatakan perhitungan nilai TKDN minimal 40 persen yang sebelumnya dipatok hingga 2024, diperpanjang sampai 2026.

Selanjutnya, komposisi TKDN naik menjadi minimal 60 persen pada 2027--2029, dan minimum 80 persen pada 2030 dan seterusnya.

“Perhitungan kandungan lokal atau TKDN untuk kendaraan listrik diusulkan diubah menjadi: pada periode 2020-2029, untuk komponen utama 50 persen, sedangkan pada 2030 seterusnya meningkat menjadi 60 persen,” kata Hendro.

Berdasarkan skema perhitungan, bobot TKDN untuk komponen pendukung tetap 10 persen. Sementara itu, bobot TKDN untuk kegiatan pengembangan dan riset akan diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen pada 2030.

Baca juga: Kemenperin: Industri manufaktur tetap kuat walau hadapi resesi global

Baca juga: Kemenperin pastikan stok gula hingga minyak aman jelang Ramadhan

Sebaliknya, bobot TKDN untuk komponen perakitan justru naik dari 10 persen menjadi 20 persen.

Hendro menjelaskan perhitungan TKDN dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penciptaan pasar sampai 2026 untuk menarik investasi baru melalui perakitan KLBB dalam bentuk terurai lengkap(completely knocked down/CKD),

Kedua, penetrasi industri pada 2027-2029 yang dilakukan dengan cara mewajibkan penggunaan paket baterai dan modul untuk industri KBLBB dalam negeri.

Ketiga, pendalaman industri pada 2030 dan seterusnya yang dilakukan dengan cara mewajibkan penggunaan komponen utama, yaitubattery cells dari dalam negeri.

“Jadi pemerintah melakukan penyesuaian dalam perhitungan TKDN pada aspek pengecatan dan penyambungan sehingga industri KBLBB dapat lebih mudah mencapai proporsi nilai TKDN pada aspek perakitan dengan maksimal,” ucap Hendro.

Pemerintah memberikan berbagai insentif bagi industri kendaraan listrik. Insentif yang diberikan, antara lain tax holidayatau pembebasan pajak penghasilan badan untuk perusahaan yang memproduksi KBLBB.

Kemudian, tax allowance atau pengurangan pajak penghasilan badan untuk perusahaan yang melakukan investasi di industri KBLBB dan insentif bea masuk 0 persen untuk impor komponen KBLBB.

Insentif juga diberikan kepada konsumen yang membeli kendaraan listrik roda dua berupa potongan harga Rp7 juta per unit.

Baca juga: Kemenperin: IKI lebih tinggi bila HGBT diperluas

Baca juga: Kemenperin siapkan Penghargaan Upakarti guna tingkatkan daya saing IKM

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Planet terbelah menjadi dua

situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1 di indonesia

Pengusaha Ungkap 61 Persen UMKM Kesulitan Dapat Pinjaman Modal******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan lebih dari 60 persenUMKM masih kesulitan mendapatkan pinjaman modal alias pendanaan. Padahal, sektor ini berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan UMKM berkontribusi 61,9 persen terhadap perekonomian dan menciptakan lapangan kerja paling besar hingga 97 persen dari sektor lainnya.

Meski kontribusinya besar, sektor UMKM masih kurang diperhatikan sehingga menjadi kendala dalam mendorong ekonomi lebih tinggi lagi.

Selain itu, penyebab lainnya kinerja UMKM belum maksimal adalah karena 47,5 persen kelompok bisnis ini tidak berencana melakukan ekspansi dalam 5 tahun ke depan karena kekurangan modal. Artinya, masih banyak yang hanya terpaku pada satu jenis usaha saja.

Lalu, ada 55 persen UMKM yang mengaku kesulitan menghadapi persaingan di tengah gempuran barang impor ke dalam negeri. Kemudian, 22,9 persen UMKM mengungkapkan peluang yang ada di depan mata terbatas.

"Jadi ini adalah tantangan yang dihadapkan kepada UMKM," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran agar memudahkan syarat mendapatkan pinjaman bagi pelaku UMKM. Salah satunya menghilangkan syarat agunan atau jaminan apabila prospek usahanya bagus.

"Saya kira Pak menteri BUMN nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya yang harus diperbaiki karena tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan, memiliki collateral," ujarnya di JCC Senayan, Kamis (7/12).

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Yuan Zun

gudang gacor situs slot

Ditjen Hubla tingkatkan kompetensi melalui pembinaan keprotokolan******

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di Unit Pelaksana Teknis yang masih terbatas

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Keprotokolan dan Master of Ceremony (MC) sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungannya.

"Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di Unit Pelaksana Teknis yang masih terbatas," kata Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Wisnu Wardana dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia menyinggung bahwa peran protokol dan MC sangat penting sebagai ujung tombak serta menentukan keberhasilan sebuah acara.

Lebih lanjut Wisnu menggarisbawahi, keprotokolan yang tepat membantu menegaskan otoritas dan profesionalisme instansi, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan kerja sama.

Baca juga: Ditjen Hubla diseminasi pendokumentasian tingkatkan layanan publik

"Keprotokolan yang tepat juga memberikan kesan yang positif kepada para pemangku kepentingan bahwa acara berjalan secara tertib dan teratur" tambahnya.

Sedangkan peran MC, lanjut Wisnu, menjadi kunci dalam mempertahankan kelancaran acara, menciptakan suasana yang profesional, serta memperkuat citra positif organisasi.

"Melalui kegiatan pembinaan protokol dan MC yang berkelanjutan, diharapkan dapat melahirkan bakat-bakat pegawai yang profesional dan sigap untuk berkontribusi bagi Ditjen Perhubungan Laut" ujarnya.

Kegiatan penyuluhan dan pembinaan keprotokolan dan MC yang digelar selama 3 hari mulai dari tanggal 29 Februari-2 Maret ini turut dihadiri oleh 60 peserta dari Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Hubla yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Baca juga: Kemenhub gelar "boarding officer" untuk keselamatan pelayaran

Baca juga: Kemenhub-Bea Cukai kerja sama layanan VTS di Palembang

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kebangkitan industri militer

apk kredit

KPU Lampung telah klarifikasi pada oknum KPU terima uang caleg******

Bandarlampung (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menyatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi internal terhadap oknum KPU Bandarlampung yang diduga menerima sejumlah uang dengan kesepakatan tertentu dari calon legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan.

"Kami sudah panggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi, terkait kebenaran informasi tersebut," kata Ketua KPU Lampung Erwan Bustami di Bandarlampung, Jumat.

Dia menyampaikan bahwa salah satu komisioner KPU Bandarlampung tersebut diklarifikasi ataupun dimintai keterangan secara internal oleh Divisi Hukum, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Wakil koordinator Wilayah (Korwil) Bandarlampung.

"Saat diklarifikasi, yang bersangkutan membantah menerima uang tersebut. Hasil lengkap klarifikasi belum bisa kami sampaikan tapi yang jelas yang bersangkutan membantah terima uang," kata dia.

Menurut Erwan, pemanggilan oknum Komisioner KPU Bandarlampung tersebut adalah tindak lanjut dari adanya informasi bahwa yang bersangkutan telah dilaporkan ke Bawaslu Lampung, karena diduga menerima uang sebesar Rp530 Juta dari Caleg DPRD Bandarlampung Dapil IV dari PDIP M. Erwin Nasution.

"Mendapati informasi itu kami juga langsung berkirim surat ke Bawaslu untuk mengklarifikasi secara langsung dan dibalas, ternyata laporan caleg tersebut sudah dicabut," katanya.

Selain itu, terkait dugaan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kedaton yang juga menerima uang dari caleg PDIP, ia mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan KPU Bandarlampung dalam mengklarifikasi.

"Untuk klarifikasi Ketua PPK Kedaton yang namanya juga disebut menerima uang oleh Caleg PDIP, itu jadi kewenangan KPU Bandarlampung," kata dia.

Diketahui, Caleg DPRD Bandarlampung Dapil IV dari PDIP M. Erwin Nasution telah melaporkan salah satu Komisioner KPU Bandarlampung ke Bawaslu karena telah menerima sejumlah uang dengan kesepakatan tertentu pada Senin (26/2). Namun Rabu (28/2) M. Erwin Nasution mencabut laporannya di Bawaslu Lampung.
 

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Crape Myrtle Yunani

kerja online yang menghasilkan uang

Jadwal Pembatasan Operasi Truk Barang di Tol dan Non Tol Saat Nataru******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah akan membatasi operasi angkutanbarang di tol dan non tol pada 22-24 Desember, 26-27 Desember, 29-30 Desember dan 1-2 Januari mendatang.

Pembatasan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Perhubungan, Korlantas, Polri dan Kementerian PUPR.

Pembatasan akan diberlakukan mulai pukul 08.00 waktu setempat.

Pembatasan dilakukan demi memperlancar arus kendaraan saat musim libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Meski demikian, pembatasan angkutan barang tidak akan dilakukan secara menyeluruh.

Kendaraan angkutan barang yang mengangkut sembako, BBM atau BBG, antaran uang, hewan pakan ternak, dan  pupuk akan dikecualikan dari pembatasan itu.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan angkutan sembako tidak akan dilarang beroperasi selama momentum Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Namun ada pembatasan pada hari puncak arus mudik dan balik.

"Angkutan sembako tidak dibatasi, namun pada hari tertentu dan jenis tertentu kami membatasi truk-truk pada hari H puncak mudik dan arus balik untuk mengurangi antrean kemacetan," kata Budi, Selasa (19/12) seperti dikutip dari Antara.

Budi berharap pengusaha transportasi dan angkutan bisa melakukan penyesuaian operasi terkait kebijakan itu. Ia mengatakan kebijakan itu ditempuh agar mudik natal dan tahun baru berjalan lancar, aman dan selamat.

Selain membatasi operasi angkutan barang, untuk memastikan mudik natal dan tahun baru lancar, pihaknya juga menggelar sosialisasi dengan menginfokan titik kemacetan, contra flowhingga pembentukan posko Natal dan tahun baru di berbagai sektor.

"Kita harus memberikan info dengan sosialisasi. Tentu lakukan bahu-membahu. Dari koordinasi ini kita harapkan kita laksanakan dengan tertib dan dalam posko-posko itu memiliki arti jangan posko asal ruangnya di sini, tidak ada orang yang kompeten dan mengakibatkan aspek sosialisasi. aspek koordinasi tidak terdapat di dalam kegiatan," tegas dia.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)