imbaslit

Pembayaran super

Menaker Akan Cabut Tiga Aturan Demi Perbaikan Tata Kelola PMI******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mencabut tiga aturan demi perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia(PMI).

Pertama,Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Ida menjelaskan dengan dicabutnya aturan itu, pemerintah akan membuka kembali penempatan PMI sektor domestik di Timur Tengah.

Sesuai dengan UU 18/2017 ini, maka ketentuan penempatan PMI harus memenuhi tiga syarat;

1. Negara tujuan harus mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

2. Negara penempatan harus memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia.

3. Negara tujuan penempatan harus memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

"Selain tiga syarat tersebut, juga perlu adanya sebuah kesepakatan untuk memiliki sistem yang terintegrasi antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan di Timur Tengah," jelasnya.

Kedua,Ida akan mencabut dan mengubah Keputusan Menaker Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

"Perubahan ini kami tegaskan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) dapat mengikuti SPSK, yakni dengan mengubah persyaratan P3MI yang dapat ikut serta dalam program SPSK penempatan PMI sektor domestik di Arab Saudi," jelas Ida.

Ketiga,aturan yang akan dicabut adalah Keputusan Menaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Ida menyebutkan saat ini pihaknya bersama kementerian dan lembaga lainnya tengah menyusun draft perbaikan atau perubahan tiga aturan tersebut.

"Kemnaker juga telah melakukan tindak lanjut perbaikan tata kelola penempatan PMI dengan melakukan Rapat Koordinasi Teknis untuk Menyusun Tim Teknis dan Petunjuk Teknis guna mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa," pungkasnya.

Adapun dengan pencabutan tiga aturan tersebut, pemerintah akan merujuk pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Baize

Menaker Akan Cabut Tiga Aturan Demi Perbaikan Tata Kelola PMI******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mencabut tiga aturan demi perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia(PMI).

Pertama,Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Ida menjelaskan dengan dicabutnya aturan itu, pemerintah akan membuka kembali penempatan PMI sektor domestik di Timur Tengah.

Sesuai dengan UU 18/2017 ini, maka ketentuan penempatan PMI harus memenuhi tiga syarat;

1. Negara tujuan harus mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

2. Negara penempatan harus memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia.

3. Negara tujuan penempatan harus memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

"Selain tiga syarat tersebut, juga perlu adanya sebuah kesepakatan untuk memiliki sistem yang terintegrasi antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan di Timur Tengah," jelasnya.

Kedua,Ida akan mencabut dan mengubah Keputusan Menaker Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

"Perubahan ini kami tegaskan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) dapat mengikuti SPSK, yakni dengan mengubah persyaratan P3MI yang dapat ikut serta dalam program SPSK penempatan PMI sektor domestik di Arab Saudi," jelas Ida.

Ketiga,aturan yang akan dicabut adalah Keputusan Menaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Ida menyebutkan saat ini pihaknya bersama kementerian dan lembaga lainnya tengah menyusun draft perbaikan atau perubahan tiga aturan tersebut.

"Kemnaker juga telah melakukan tindak lanjut perbaikan tata kelola penempatan PMI dengan melakukan Rapat Koordinasi Teknis untuk Menyusun Tim Teknis dan Petunjuk Teknis guna mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa," pungkasnya.

Adapun dengan pencabutan tiga aturan tersebut, pemerintah akan merujuk pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Gadis biasa yang mencari keabadian

Pluang PHK 10 Persen Karyawan di 3 Negara, Termasuk Indonesia******

Startup finansial Pluang mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 persen karyawannya di Indonesia, Singapura, dan India.

Co-Founder Pluang Claudia Kolonas mengaku perusahaan tidak kebal dengan situasi dan kondisi makroekonomi yang tidak menentu.

Tingginya tingkat inflasi disertai menurunnya daya beli membuat permintaan produk-produk investasi semakin rendah.

"Kami juga memberikan perpanjangan masa asuransi bagi karyawan dan keluarganya serta dukungan untuk mendapatkan kesempatan bekerja di luar Pluang," imbuhnya.

Claudia mengatakan keputusan PHK ini sudah berdasarkan evaluasi Pluang. Ia menyebut perusahaan sudah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap tujuan strategis Pluang, mulai dari pemantapan bisnis, penyusunan ulang prioritas, hingga restrukturisasi organisasi.

Ia berharap serangkaian upaya ini bisa memberikan Pluang ruang gerak yang cukup untuk mengantisipasi tantangan dan ketidakpastian ekonomi global. Claudia ingin terus menjaga masa depan pertumbuhan dan kinerja perusahaan yang berkesinambungan.

Pluang pertama kali hadir di Indonesia pada 2019. Ini adalah perusahaan rintisan berbasis aplikasi investasi multiaset yang menyediakan akses terhadap berbagai kelas aset secara praktis.

[Gambas:Video CNN]

Agen Ratu: Selir Backgammon

Domino's Pizza di Rusia Bangkrut, Tutup 142 Gerai******

Domino's Pizza akan menutup seluruh 142 gerainya di Rusiausai mengajukan kebangkrutan terkait cabangnya di Negeri Beruang Merah.

DP Eurasia, perusahaan pemegang hak waralaba Domino's Pizza di Rusia, Turki, Azerbaijan, dan Georgia, mengajukan kebangkrutan untuk cabangnya di Rusia, DP Rusia pada Senin (21/8).

"Dengan lingkungan yang semakin menantang, perusahaan induk DP Rusia kini terpaksa mengambil langkah ini, yang akan menghentikan bisnis DP Rusia yang pada akhirnya juga menghentikan kehadiran bisnis ini di Rusia," bunyi pernyataan DP Eurasia melalui pernyataan seperti dikutip CNN.

Domino's Pizza merupakan bisnis pizza terbesar ketiga di Rusia. Sebelum menutup usaha ini, DP Eurasia telah mengatakan pihaknya sedang meninjau ulang bisnis Domino's Pizza di Rusia.

Saat itu, DP Eurasia juga telah mengumumkan akan menjual bisnisnya di Rusia. DP Eurasia menuturkan gerai Domino's Pizza mungkin akan tetap beroperasi di Rusia namun dengan kepemilikan dan merek baru.

Domino's Pizza menjadi jaringan makanan cepat saji besar asal Amerika Serikat ketiga yang menutup bisnis di Rusia sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022 lalu.

Melalui pernyataan, induk Domino's Pizza Inc (DPZ) yang berbasis di New York, AS memang telah mengatakan pihaknya berhenti memberikan dukungan apa pun untuk pasar Rusia.

Selain Domino's Pizza, tahun lalu, McDonald's dan Starbucks telah lebih dulu menutup bisnis mereka di Rusia. Kedua merek makanan itu kini juga diambil alih oleh pemain lokal dengan mengganti brand setelah perusahaan induk keluar dari Rusia.

Starbucks menjadi Stars Coffee dan McDonald's menjadi "Vkusno i Tochka"yang diterjemahkan menjadi "Enak, titik."

Sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina, bisnis perusahaan Barat makin sulit di Rusia. Kremlin memang menerapkan sejumlah aturan yang makin "mencekik" perusahaan-perusahaan tersebut salah satunya mempersulit menjual bisnis mereka di Rusia.

Dalam beberapa kasus, Rusia bahkan mengambil alih kendali aset lokal perusahaan asing seperti yang terjadi pada perusahaan pembuatan bir Denmark Carlsberg (CABGY) dan pembuat yogurt asal Prancis Doanoe (DANOY).

Menurut para peneliti di Universitas Yale, lebih dari 1.000 perusahaan asing telah keluar atau menangguhkan operasinya di Rusia sejak Kremlin melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina.

Sementara itu, sebanyak 378 perusahaan lainnya dari seluruh dunia terus melakukan bisnis di Rusia, meskipun sekitar setengahnya telah menangguhkan investasi baru dan mengurangi operasi mereka di negara tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Master Kustomisasi Mecha

IHSG Bisa Terjungkal Hari Ini Gara******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi lesu pada perdagangan Selasa (22/8).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai ada potensi tekanan jangka pendek yang akan membayangi gerak IHSG, termasuk derasnya arus modal keluar (capital outflow). Ia menyebut risiko koreksi wajar harus diwaspadai para investor.

"Di sisi lain, adanya potensi teknikal rebound masih terlihat hingga saat ini mengingat support level masih dapat dipertahankan di tengah tekanan yang berlangsung," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan GGRM, BMRI, ITMG, ASII, BBRI, UNVR, BSDE, dan AKRA.

Tak jauh beda, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menyebut IHSG berpotensi melemah hari ini. Rentang gerak indeks diperkirakan ada di level 6.840-6.885.

"IHSG akan reboundjika tetap di atas 6.823. Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bearish (pelemahan)," ungkapnya.

Awal pekan ini, IHSG naik ke posisi 6.866. Indeks menguat 6,12 poin atau plus 0,09 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,74 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,13 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

akun profesional kaisar

Penyerapan Tenaga Kerja Jadi PR Pemerintah yang Belum Tuntas******

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan masih banyak pekerjaan rumah 'PR' pemerintah yang belum terselesaikan sampai saat ini, salah satunya penyerapantenaga kerja yang lebih besar.

Menurut Aviliani, total investasi yang masuk sampai kuartal II/2023 sebesar Rp349,8 triliun, tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerjanya yang hanya 464.289 orang. Hal ini dikarenakan investasi yang masuk ke dalam negeri lebih ke sektor teknologi bukan pada karya.

"Kredit investasi tinggi tapi masalahnya banyak pada teknologi atau pada bidang-bidang yang tak menyerap tenaga kerja. Nah ini mungkin PR nya adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja itu mulai dipikirkan," ujarnya dalam Diskusi Agustusan Ekonom Perempuan, Senin (21/8).

Peningkatan skill dinilai menjadi modal penting agar pekerja Indonesia bisa bersaing. Karenanya, program yang digagas sejak sebelum pandemi tersebut diharapkan bisa diawasi dengan baik agar memberikan manfaat nyata.

"Jadi memang PR pemerintah adalah kebijakan dalam skill atau Kartu Prakerja perlu diperbaiki karena ini ada hubungannya nanti dengan penyerapan tenaga kerja," jelasnya.

Lihat Juga : Melihat Sisa Saham Bos BCA Usai Hibahkan Rp74 M ke Anak

Selain itu, Aviliani juga meminta pemerintah untuk memperhatikan kondisi global seperti penurunan harga komoditas yang dalam dua tahun terakhir menjadi andalan perekonomian dalam negeri. Di mana jika harga komoditas terus menurun, maka pemerintah harus menyiapkan motor penggerak lain untuk meningkatkan perekonomian, selain konsumsi.

"Intinya, penurunan komoditas mempengaruhi perekonomian Indonesia. Jadi harus betul-betul diperhatikan," pungkas Aviliani.

[Gambas:Video CNN]