slot gacor besok

Warisan serba profesional dari dunia lain

nusantara77

Menlu: Eropa harus akui negara Palestina untuk akhiri konflik******

Antalya, Turki (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki pada Sabtu menekankan bahwa negara-negara Eropa harus mengakui negara Palestina untuk mencapai solusi terhadap perang yang sedang berlangsung.

“Negara-negara seperti itu (negara-negara Eropa) harus mengambil inisiatif sendiri dan mereka harus mulai dengan mengakui negara Palestina,” kata al-Maliki saat konferensi pers di Forum Diplomasi Antalya di Turki.

Al-Maliki mencatat bahwa Irlandia harus menjadi yang terdepan dalam melakukan hal ini.

Ia mengatakan rakyat Irlandia telah menuntut hal tersebut, begitu juga parlemen Irlandia telah mengadopsi hal itu, dan saat ini bergantung pada pemerintah Irlandia untuk mengambil inisiatif tersebut.

Pejabat Palestina itu juga menekankan bahwa satu-satunya otoritas sah yang akan beroperasi dan akan terus beroperasi di Gaza adalah Otoritas Palestina.

“Netanyahu bukan warga Gaza dan bukan pemimpin terpilih rakyat Palestina di Gaza, agar (dia) dapat memutuskan dan menentukan siapa yang akan memerintah Gaza,” ujar Maliki.

Al-Maliki juga meminta agar dunia Muslim dan komunitas internasional untuk mengambil sikap yang jelas, dan menggagalkan upaya Israel selama berabad-abad untuk mengubah situasi.
Baca juga: Kebencian anti-Muslim di Eropa naik dampak konflik Israel-Palestina

ia mengatakan Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan mengunjungi Ankara pada Selasa mendatang. Kunjungan tersebut, dikatakannya, merupakan “refleksi dari hubungan kerja yang sangat baik yang terjalin antara kedua negara.”

“Turki telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan hal ini sangat kami hargai,” ujar Al Maliki, sambil memuji tentang posisi politik Turki sebelumnya yang mengutuk kekejaman, kejahatan, dan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza.

Setidaknya 30.320 warga Palestina telah terbunuh dan 71.533 lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan Jalur Gaza, menyebabkan penduduknya, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

Perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituntut karena melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Ribuan pendemo di Prancis, Swiss, Jerman tuntut gencatan senjata Gaza
Baca juga: Retno: EU harus konsisten hormati hukum internasional dalam isu Gaza

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Memasuki jalan iblis

situs slot terbaru gacor

Jabar: Solusi terbaik dicarikan untuk warga korban tanah bergerak KBB******

yang utama adalah keselamatan warga

Bandung (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa solusi terbaik akan dicarikan untuk warga korban terdampak bencana tanah bergerak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

"Terkait dengan relokasi atau apakah mereka boleh kembali, kita menunggu hasil asesmen dari BNPB, BMKG dan juga PVMBG. Besok hari Senin dari hasil itu dilihat apakah direlokasi atau tetap di sana tetapi tetap yang utama adalah keselamatan warga," kata Bey saat meninjau lokasi, Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu.

Bey mengharapkan hasil asesmen itu cepat keluar agar masyarakat segera mendapatkan kepastian. Apabila hasilnya nanti para warga harus direlokasi, Bey mengaku telah berkorban dengan Kepala BNPB dan akan membantu relokasi hunian.

"Saya berkoordinasi dengan Kepala BNPB setelah hasil quickasesmen seperti apa akan memberikan bantuan juga ke masyarakat yang terdampak. Terutama kalau relokasi, BNPB akan membantu untuk membangun rumah," ucap Bey.

Dalam peninjauannya ke lokasi pergerakan tanah di Desa Cibedug dan Desa Cibitung, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Bey menemukan bahwa pergeseran tanah di Desa Cibedug, terjadi pada tanggal 19 Februari 2024 dan terjadi pergeseran susulan pada 29 Februari 2024.

Baca juga: Tanggap Darurat diberlakukan di Cigombong KBB terkait tanah bergerak
Baca juga: Badan Geologi paparkan analisis pergerakan tanah di Bandung Barat
Baca juga: Tanah bergerak di Kandangan telah dilaporkan ke Badan Geologi

Sementara di Desa Cibitung, Bey mengungkapkan bahwa terjadi juga pergerakan tanah yang hampir serupa.

Meskipun dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun puluhan rumah dan fasilitas umum terdampak, termasuk bangunan sekolah yang hancur dan jalan kampung retak, sehingga 192 warga mengungsi.

"Sejak ada tanda-tanda pergeseran (tanah) itu mereka (warga) sudah mengungsi jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa," ucapnya.

Atas hal tersebut, Bey mengapresiasi kesadaran masyarakat Desa Cibedug dan Desa Cibitung yang mau mengungsi setelah adanya tanda-tanda akan terjadinya pergerakan tanah, hingga membuat tidak adanya korban jiwa dalam kejadian tersebut.

"Dan ini salah satu contoh bagaimana masyarakat sudah mengantisipasi jadi kesadaran akan terjadinya bencana dan sudah mau masyarakat itu bersama sama untuk mengamankan bahwa yang utama adalah keamanan yang penting masyarakat langsung mau untuk mengungsi setelah adanya tanda tanda akan terjadinya pergeseran tanah," tutur Bey.

Tidak lupa, Bey mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan cuaca ekstrem, mengingat BMKG memprediksi curah hujan tinggi akan terjadi sampai Maret-April.

"Sejak awal BMKG memprediksi bahwa curah hujan ekstrem akan terjadi sampai April. Nah itu memang harus berhati-hati, kurangi kegiatan di luar ruang terutama kalau sedang terjadi hujan," tuturnya menambahkan.

Baca juga: PVMBG: Waspada bencana tanah bergerak saat musim hujan
Baca juga: Longsor dan pergerakan tanah landa sejumlah wilayah di Sukabumi
Baca juga: Warga bongkar rumah di area bencana tanah bergerak Banjarnegara

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Departemen Penelitian Non Ilmiah

info link slot gacor

Bangka Tengah gencarkan program padat karya atasi kemiskinan ekstrem******

Koba, Babel, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggencarkan pelaksanaan program padat karya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Program padat karya ini melibatkan masyarakat secara langsung, pelatihan keterampilan, bantuan kredit usaha rakyat, dan bantuan peningkatan usaha," kata Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman di Koba, Sabtu.

Bupati mengatakan hal itu menyikapi angka kemiskinan berdasarkan data BPS pada 2023 tercatat sebesar 5,29 persen atau meningkat jika dibandingkan data pada 2022 sebesar 4,86 persen.

"Kita juga mengutamakan bantuan untuk kelompok desil 1-4 dan terus memantau dan mengevaluasi bantuan yang disalurkan kepada warga untuk memastikan tepat sasaran," ujarnya.

Baca juga: Pemkab se-Babel terbitkan aturan kriteria kemiskinan ekstrem

Bupati menjelaskan desil merupakan kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan desil memiliki empat tingkat yang berbeda.

Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10 persen dan merupakan kelompok dengan tingkat paling rendah kesejahteraannya dihitung secara nasional.

Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20 persen dihitung secara nasional, desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21-30 persen dihitung secara nasional, dan desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31-40 persen dihitung secara nasional.

Baca juga: Banten prioritaskan penanganan kemiskinan ekstrem

Pemkab Bangka Tengah terus meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat di desil 1-4 melalui berbagai program, termasuk menyalurkan bantuan sembako.

"Kita berharap langkah ini dapat menurunkan angka kemiskinan," ujarnya.

Pemkab Bangka Tengah juga berupaya menekan harga beberapa kebutuhan pokok yang terus naik, terutama beras dan beberapa komoditas lainnya.

Baca juga: Pemkot Bengkulu fokus turunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem

"Menjelang Ramadhan memang harga bahan pokok cenderung naik dan ini perlu kita antisipasi untuk memperkuat ketahanan pangan dan menekan inflasi," ujarnya.

Pewarta: Ahmadi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Pengubah saya yang tidak terbatas

gacor57

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Game ini menyerang dunia lain

bandar369

Banjarmasin siap sambut tujuh negara pada gelaran MTQ Antar Bangsa******

“Kita berupaya mendorong kemajuan islam dan melayu dengan berbagai kegiatan, termasuk melalui pelaksanaan MTQ antar bangsa ini,”

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin siap menyambut para peserta perwakilan dari tujuh negara pada gelaran kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Antar Bangsa yang dilaksanakan pada 28-31 Maret 2024.

“Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dari pusat datang ke Banjarmasin beberapa waktu lalu. Selain membicarakan gelaran MTQ antar bangsa, kami membahas tentang upaya memajukan islam di kota multikultural seperti Banjarmasin,” kata Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di Banjarmasin, Sabtu.

Ia menyebutkan pada pertemuan itu, BKPRMI pusat memintanya aga menjadi penasehat pengurus organisasi Dunia Melayu dan Dunia Islam (DMDI) Kalimantan Selatan.

“Kita berupaya mendorong kemajuan islam dan melayu dengan berbagai kegiatan, termasuk melalui pelaksanaan MTQ antar bangsa ini,” ujarnya.

Ibnu Sina menyatakan Pemkot Banjarmasin mendukung penuh kegiatan yang berkaitan kemajuan islam di Kalimantan Selatan khususnya di daerah yang berjuluk “Kota Serbu Sungai” tersebut.

Ia mengungkapkan Kota Banjarmasin merupakan daerah yang sangat toleransi terhadap perbedaan, yang mana memiliki sebanyak 34 etnis suku bangsa dan beragam agama.

Keberagaman suku dan agama itu, kata dia, merupakan warisan sejarah yang luar biasa dan telah terpelihara sejak dahulu sehingga kerukunan antar golongan masih terjaga dengan harmonis.

Lebih lanjut, keberagaman itu pula yang mengantarkan Kota Banjarmasin memperoleh predikat sebagai kota toleran.

Ibnu Sina menekankan meskipun Banjarmasin dinobatkan sebagai kota toleran, tetapi harus belajar lebih banyak lagi dari daerah lain dalam upaya mencegah konflik sosial agar tidak terjadi gesekan kecil yang dapat menimbulkan perpecahan.

“Saya mengajak semua pihak khususnya kepala daerah di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan untuk menyukseskan acara MTQ antar bangsa yang akan digelar pada akhir bulan ini,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPKRMI Said Aldi Alaydrus saat silaturahmi dengan Wali Kota Banjarmasin, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh MTQ antar bangsa yang akan digelar di Kota Banjarmasin.

Dia menyebutkan Wali Kota Banjarmasin merupakan kepala daerah yang mendukung penuh kegiatan islam, bahkan DMDI akan menganugerahi Wali Kota Banjarmasin penghargaan Tun Perak yang rencananya diberikan saat kegiatan di Bangkok, Thailand, pada September mendatang.

“Wali Kota Banjarmasin telah memberikan dedikasi terhadap kemajuan islam, sehingga perlu diberikan apresiasi berupa penghargaan,” kata Said.
Baca juga: Kalsel jadi contoh sukses gelar MTQ Nasional di tiga kota
Baca juga: 34 provinsi ikuti kompetisi hapal Al-Quran 10-20 juz MTQN ke-29
Baca juga: 13 provinsi ikut cabang hafal Al-Quran 30 juz di MTQN ke-29 Kalsel

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2024

Pangeran Neraka dari dunia lain

ling ling slot

Petugas evakuasi pohon tumbang yang menutup jalan Garut******

Tasikmalaya (ANTARA) - Petugas gabungan dari unsur kepolisian, TNI, siaga bencana, dan masyarakat mengevakuasi pohon besar yang tumbang menutup badan jalan Garut-Tasikmalaya tepatnya di Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, agar arus lalu lintas kendaraan kembali normal, Sabtu sore.

Wakil Ketua Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Tasikmalaya Ayatulloh mengatakan pihaknya setelah mendapatkan informasi ada pohon tumbang langsung melakukan proses evakuasi berkoordinasi dengan petugas terkait lainnya, sehingga pohon yang melintang di badan jalan bisa cepat disingkirkan.

Baca juga: Damkar Jaksel evakuasi pohon beringin tumbang

"Kami melakukan proses evakuasi bersama tim gabungan polisi, TNI, BPBD, relawan, dan masyarakat setempat," kata Ayatulloh.

Ia menuturkan pohon berukuran besar yang tiba-tiba tumbang itu diduga karena faktor usia, kemudian dipicu turunnya hujan dan angin yang cukup kencang melanda wilayah Tasikmalaya.

Petugas gabungan, kata dia, membutuhkan waktu berjam-jam untuk bisa mengevakuasi pohon tumbang yang membentang di jalan dan menimpa sebagian bangunan rumah warga di Desa Sukasukur, Kecamatan Mangunreja.

Baca juga: BPBD Kudus evakuasi tiga pohon tumbang yang timpa mobil dan toko

"Pemotongan pohon dilakukan bertahap karena ukurannya cukup besar," katanya.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya AKP Yudiono mengatakan arus lalu lintas kendaraan di Jalan Raya Garut-Tasikmalaya sempat terganggu, namun akhirnya sekitar pukul 16.30 WIB jalur mulai normal.

Pohon tumbang itu, kata dia, tidak menimpa warga sekitar maupun pengguna kendaraan yang melewati jalur tersebut.

Baca juga: Wali Kota Mataram pantau evakuasi pohon tumbang

"Pohon tumbang ke jalan sehingga menutupi jalan dan arus kendaraan tersendat," katanya.
 

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024