top 13 slot demo

Yulingzhenxian

Luhut, Mimpi BBM Sawit di 2045 dan Ancaman 'Mematikan' Bagi Petani******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan punya ambisi; Indonesia bisa setop impor bahan bakar fosil dan beralih ke BBM sawit di 2045.

Ia yakin ambisi itu bisa tercapai. Dan bahkan keyakinannya menyatakan minyak sawit RI bakal digunakan untuk pangan dan BBM.

"Kami sedang riset soal minyak kelapa sawit, karena kami percaya pada 2045 bisa produksi sekitar 100 juta ton minyak sawit. 30 persennya akan diarahkan untuk pangan dan sisa 70 persennya kami bisa lakukan riset dan bikin etanol. Jadi tidak perlu mengimpor minyak fosil pada saat itu," kata Luhut, Selasa (17/1) waktu setempat.

'Menteri serba bisa' itu menyebut pengembangan bahan bakar alternatif menjadi satu dari lima pilar ekonomi hijau yang tengah digenjot Indonesia.

Kemudian, empat pilar lainnya adalah dekarbonisasi sektor kelistrikan, transportasi rendah karbon yang salah satunya berupa adopsi kendaraan listrik, industri hijau, serta carbon sinksyang meliputi carbon capturedan carbon offset market.

Menanggapi ambisi Luhut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mempertanyakan dasar perhitungan tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan Luhut baru sebatas keinginan di masa depan.

"Saya tidak tahu asumsi yang dipakai Pak Luhut. Dengan kondisi sekarang di mana produksi mencapai 46 juta ton sampai 48 juta ton, meningkatkan produksi 100 juta ton berisiko menaikkan deforestasi," ujar Fabby kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/1).

Fabby mengutip sebuah kajian dari Institut Lingkungan Stockholm (Stockholm Environment Institute/SEI) yang menemukan bahwa setiap kenaikan 1.000 ton crude palm oil(CPO) bisa menaikkan risiko deforestasi atau kerusakan hutan sebesar 3,24 hektare.

Selain itu, ia skeptis soal permintaan CPO di masa mendatang. Fabby mempertanyakan apakah memang ada permintaan 100 juta ton minyak sawit di 2045 atau bahkan 2050, terlebih untuk penggunaan bahan bakar jika melihat perkembangan teknologi kendaraan sekarang.

Fabby menekankan tidak paham dengan asumsi perhitungan Luhut, meski menilai sang Menko Marinves tampaknya mengantongi data-data yang membuat pede target itu bisa tercapai. Namun, ia mengingatkan sederet faktor yang harus dipertimbangkan pemerintah.

Ia menyinggung soal bagaimana ketersediaan lahan untuk menggenjot produksi minyak sawit sebesar itu, dampak pada deforestasi, hingga permintaan CPO untuk bahan pangan, oleochemical, dan bahan bakar, serta faktor-faktor lain.

"Menurut saya, yang perlu dilakukan adalah tidak saja menetapkan target, tapi mempertimbangkan faktor-faktor yang membatasi pencapaian target itu dan dampak sosial, lingkungan, ekonomi dari pencapaian target tersebut," tegasnya.

Bicara soal dampak lingkungan hingga ekonomi, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat wacana ini sarat akan peluang deforestasi.

Yusuf menilai beberapa kalangan mengatakan pembukaan lahan sawit merupakan salah satu bentuk dari deforestasi. Kendati, ia menganggap tuduhan tersebut bisa diperdebatkan.

"Namun, saya pikir pemerintah dan juga pelaku usaha masih bisa menggunakan lahan sawit yang sudah ada tanpa harus membuka lahan baru sehingga ini bisa sedikit meminimalisir tuduhan deforestasi yang selama ini memang ditujukan ke sektor kelapa sawit," saran Yusuf.

Sementara itu, Yusuf menilai dari sisi ekonomi rencana kebijakan pemerintah ini harus dijalankan berbarengan dengan kolaborasi antara pengusaha dan petani sawit. Terlebih, sektor perkebunan menjadi salah satu yang didorong produk hilirisasinya dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan asumsi terjadi kolaborasi antara pengusaha besar dan petani sawit, Yusuf menilai pembuatan BBM sawit bakal menguntungkan kedua belah pihak. Tidak hanya digunakan untuk pembuatan etanol sebagai campuran solar, tetapi juga pemrosesan produk turunan lainnya.

Namun, ia menyinggung soal harga CPO yang cenderung fluktuatif. Ketika ada gejolak harga komoditas, harga CPO bakal meningkat. Yusuf mewanti-wanti adanya aksi cari cuan dari para pengusaha.

"Ketika (harga CPO) meningkat, berdasarkan pengalaman, para pelaku usaha tentu akan mempunyai kecenderungan untuk mengekspor produksi mereka dibandingkan dengan menjual di dalam negeri karena harganya lebih menguntungkan," ungkap Yusuf.

Selain itu, Yusuf menilai kebijakan CPO kerap kali berubah dan berada pada rentang waktu yang pendek. Ia menilai akan banyak faktor yang bisa mengubah suatu kebijakan untuk rentang waktu yang lebih panjang, termasuk perubahan kepemimpinan pemerintahan.

Petani sawit pun terbelah dengan bola liar yang disampaikan Luhut. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengatakan target 100 juta ton minyak sawit adalah target realistis. Tapi, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai rencana Luhut tidak masuk akal.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung menilai rencana ini bisa menyetarakan petani sawit dengan korporasi. Dengan catatan, produktivitas tinggi harus didukung harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang melejit tajam serta diserap efisien untuk sektor pangan dan energi.

"Katakan saja luas (perkebunan) sawit Indonesia di 2045 tetap sama dengan tahun ini 16,38 juta hektare dan luas tanaman menghasilkan (TM) 70 persen, maka 100 juta ton itu mudah tercapai," ujar Gulat.

Namun, Gulat mensyaratkan rata-rata produksi TBS per bulan adalah 3 ton dan rendemen TBS sebesar 24 persen hingga 26 persen. Catatan tersebut masih perlu didukung capaian target program peremajaan sawit rakyat (PSR) minimal 70-80 persen dalam lima tahun ke depan.

Gulat juga menegaskan soal pentingnya strategi intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas 2-3 kali lipat tanpa harus menambah luas lahan. Menurutnya, roh intensifikasi terlaksana melalui program PSR yang digalakkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Jika kita bersepakat dengan strategi intensifikasi dan menerapkan good agricultural practices (GAP), maka interaksi industri hulu-hilir sawit dari 3 dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan akan semakin terjaga," katanya.

Di lain sisi, Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto mengatakan target produksi 100 juta ton minyak sawit per tahun bisa terwujud dengan asumsi produktivitas CPO 6 ton per hektare. Sedangkan saat ini luas kebun sawit RI 16,8 juta hektare dengan rata-rata produktivitas CPO 2,5 ton per hektare.

Jika produktivitas tetap tidak berubah pada 2045, maka harus ada penambahan sekitar 20 juta hektare lahan sawit untuk memenuhi target yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan.

"Akan ada lahan baru, tapi Luhut bilang mau menaikkan produktivitas sampai 8-10 ton per hektare, entah caranya gimana ini yah. Hampir mayoritas perusahaan tidak akan bisa penuhi ini, apalagi kalau lahan replanting dan kelas tanah yang berbeda-beda. Tidak masuk akal," kritik Darto.

Darto menilai akan banyak tantangan memenuhi ambisi tersebut. Ia menyoroti standar keberlanjutan perkebunan sawit RI yang masih sangat minim serta tidak kompatibel dengan permintaan pasar global. Bahkan, banyak konflik sosial dengan masyarakat adat hingga konflik perusahaan dengan petani.

Ia menuntut pemerintah menyiapkan roadmap serius jika ingin mewujudkan rencana tersebut. Darto skeptis dengan target 100 juta ton yang dipatok Luhut dan mempertanyakan bagaimana kondisi pasar di masa mendatang.

"Kalau tidak ada pasar, 100 juta ton itu sama halnya membunuh petani sawit karena over produksi. CPO melimpah, tapi tanpa pembeli atau terserap akhirnya buah sawit petani tidak ada lagi yang beli. Akhirnya petani tergerus kemiskinan permanen," jelasnya.

Ancaman Merusak Visi Indonesia Emas 2045

Raja Surgawi yang Tak Tertandingi

DPR Duga 'Preman Asuransi' Permainkan Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182******

Ketua Komisi VDPRRI Lasarus menyebut ada praktik 'preman' yang mempersulit keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182dalam mendapatkan hak ganti rugi Rp1,25 miliar atas tragedi tersebut.

Praktik premanisme itu ia langsung sampaikan ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1) ini. Praktik ia ketahui dari sejumlah pengaduan keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 ke Budi

Karena praktik itu, ia mengatakan proses pembayaran ganti rugi ke keluarga kecelakaan dipersulit. Pasalnya, keluarga korban harus menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak tertentu jika ingin dana ganti rugi cair.

Dari hasil konfirmasi itu, ternyata syarat tersebut diberikan oleh pihak asuransi.

"Ini korban sudah meninggal, keluarganya hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak berwenang untuk mengganti. Hak dia mau menuntut pihak mana pun, hak dia. Tapi kalau dia dipaksa untuk tidak menuntut pihak mana pun baru dibayar, ini sama dengan main preman. Kerjaan preman ini, bukan kerjaan bernegara. Saya keberatan Pak Menteri," katanya.

Lasarus meminta masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Ia menyampaikan kepada Budi bahwa seharusnya pihak asuransi jangan mengatur negara.

"Saya berharap ini bisa diselesaikan. Minta ke asuransi itu jangan ngatur-ngatur negara ini. Kok asuransi bisa ngatur negara ini? Sampai tadi pihak Sriwijaya Air minta saya panggil sekalian pihak OJK dan asuransi. Ini negara hukum bukan negara preman," sambungnya.

Ia meminta Kemenhub segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Meski tidak merinci berapa jumlahnya, Lasarus mengatakan masih banyak keluarga korban yang belum mendapat ganti rugi.

Menurutnya, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak disyaratkan soal kewajiban menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak mana pun jika ingin mendapatkan ganti rugi.

"Negara melindungi rakyat. Urusan rakyat adalah kepada negara karena kita diatur oleh negara. Regulasi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua, termasuk kita-kita yang ada di sini. Jadi tidak boleh ada persyaratan ditambahkan ke situ," tegas Lasarus.

Kendati demikian, Budi tidak menanggapi langsung informasi yang disampaikan Lasarus dalam raker tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Dewan Komisioner Sriwijaya Air Chandra Lie, CEO Sriwijaya Air Ardhana Sitompul untuk meminta penjelasan soal keluhan ganti rugi keluarga yang belum dibayar itu. Tetapi, sampai berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Kecelakaan maut menimpa Sriwijaya Air SJ 182 dengan rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Supadio, Pontianak pada 9 januari 2021 lalu. Pesawat yang mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak itu jatuh di Perairan Kepulauan Seribu, empat menit setelah tinggal landas.

[Gambas:Video CNN]

Akibat kecelakaan itu, 62 orang yang berada di dalam pesawat tewas. Kemenhub sebelumnya mengatakan Sriwijaya Air bakal dikenakan sanksi jika tak membayarkan hak keluarga korban kecelakaan SJ 182.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Permenhub Nomor PM 77 Tahun 2011 tertulis bahwa Direktur Jenderal di Kemenhub dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Lalu, Pasal 26 Ayat 2 berbunyi sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Jika peringatan tidak ditaati, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk waktu 14 hari kalender..

Makanan Tiandao

Pemerintah Ubah Skema Prakerja 2023, Pelatihan Online 3 Jam per Hari******

Pemerintah mengubah skema Kartu Prakerja 2023 di mana peserta akan belajar baik secara daring maupun luring. Skema normal ini akan dimulai pada gelombang ke-48.

Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem Kartu Prakerja Kurniasih Suditomo mengatakan tujuan pelatihan pada skema normal adalah memberikan kesempatan lebih luas bagi para penerima program untuk mengikuti ragam pelatihan dalam rangka peningkatan dan/atau penyesuaian kemampuan.

"Untuk pelatihan online, semua pelatihan harus dilakukan secara webinar. Tidak ada lagi yang seluruhnya video," katanya di Jakarta, Rabu (18/1).

Dwina juga mengatakan ada perubahan minimal waktu pelatihan yang semula hanya 6 jam menjadi 15 jam.

Ada perbedaan maksimal jam pelatihan antara moda online dan offline. Moda online atau daring dibatasi hanya boleh 3 jam per hari, tidak boleh lebih. Sedangkan moda offline atau luring maksimal 8 jam per hari.

Namun, moda pelatihan secara luring baru akan digelar di 10 kota besar yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk moda online atau daring masih sama seperti sebelumnya, yakni bisa diikuti oleh semua penerima Kartu Prakerja dari seluruh provinsi.

"Dimulai dari Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura," kata Dwina soal moda luring Kartu Prakerja 2023.

Nantinya, untuk pelatihan daring bakal menitikberatkan pada webinar dengan waktu 30 menit untuk pengerjaan tugas di akhir sesi. Jumlah peserta maksimalnya adalah 150 orang dengan rasio 1:50 antara tenaga pelatih dengan peserta.

Sementara itu, jumlah peserta maksimal di moda luring adalah 40 orang dengan rasio 1:20 antara tenaga pelatih dan peserta. Peserta luring akan melakukan evaluasi akhir berupa uji keterampilan dengan waktu sekitar 120 menit hingga 180 menit.

[Gambas:Video CNN]

Kota super terapung

6 Beda Program Kartu Prakerja Dulu dengan Tahun Ini******

Pemerintah mengubah skema Kartu Prakerja 2023 jadi normal sehingga peserta bisa belajar baik secara daring maupun luring.

Skema normal ini akan dimulai pada gelombang ke-48.

Melalui akun instagramnya (@prakerja.go.id), ada enam perbedaan program pada Kartu Prakerja 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut daftar perbedaan Program Prakerja terbaru:

1. Kartu Prakerja bukan lagi program bantuan sosial

Sejak awal dimulai 2020-2022, Program Kartu Prakerja menjalankan misi ganda sebagai program peningkatan kompetensi angkatan kerja dan bantuan sosial. Untuk itu, program ini disebut semi-bansos

Kini, mulai 2023, Program kartu Prakerja hanya akan fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja.

2. Penerima bantuan sosial kini bisa mendaftar Kartu Prakerja

Karena tidak lagi menjadi program semi-bansos, penerima bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan lainnya bisa mendaftar jadi peserta Kartu Prakerja.

3. Nilai manfaat lebih besar

Mulai 2023 total nilai manfaat mencapai Rp4,2 juta. Secara rinci, nilai manfaat itu diperuntukkan bantuan biaya pelatihan Rp3,5 juta, biaya pengganti transportasi dan internet Rp600 ribu, serta insentif pengisian survei Rp100 ribu.

4. Opsi pelatihan luring (offline) dan bauran

Program ini mulai melaksanakan kegiatan luring dan bauran di 10 provinsi untuk tahap pertama. Mereka adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT, Bali, Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Utara.

[Gambas:Video CNN]

5. Pelatihan online tidak lagi berbentuk video

Pelatihan online pada skema normal akan berbentuk webinar secara langsung, sehingga tidak hanya menampilkan video semata.

6. Standar minimal waktu pelatihan

Sepanjang 2020-2022 waktu minimal pelatihan hanya 6 jam saja. Mulai tahun ini waktu minimal ini ditingkatkan menjadi 15 jam.

"Standar waktu pelatihan menjadi lebih panjang untuk memastikan ilmu yang didapat penerima manfaat betul-betul menyeluruh dan semakin berkualitas," dikutip dari akun @prakerja.go.id, Kamis (19/1).

Rencana Promosi Pakan Meriam

Harga Beras Hingga Cabai Turun Awal Pekan Ini******

Mayoritas harga pangandi seluruh pasar tradisional Indonesia turun pada awal pekan ini, Senin (23/1). Beberapa komoditas pangan yang harganya melandai di antaranya beras, bawang, telur, hingga cabai.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Selasa (23/1), harga beras kualitas medium II turun 0,4 persen menjadi Rp12.600 per kilogram (kg).

Sementara, beras kualitas bawah II turun 1,32 persen menjadi Rp11.250 per kg. Adapun harga beras kualitas super stagnan di level Rp13.750 per kg.

Lalu, cabai merah turun 1,15 persen menjadi Rp55.650 per kg, cabai merah besar turun 2,75 persen menjadi Rp38.850 per kg, cabai merah keriting turun 2,6 persen menjadi Rp39.350 per kg, cabai rawit merah turun 1,15 persen menjadi Rp55.650 per kg, dan cabai rawit hijau turun 4,1 persen menjadi Rp46.800 per kg.

Selanjutnya, bawang merah ukuran sedang turun 0,97 persen menjadi Rp40.950 per kg, bawang putih ukuran sedang turun 0,67 persen menjadi Rp29.600 per kg, telur ayam ras segar turun 0,5 persen menjadi Rp30 ribu per kg, dan daging ayam ras segar turun 0,29 persen menjadi Rp34.950 per kg.

Di sisi lain, harga daging sapi kualitas 2 naik 1,36 persen menjadi Rp130.700 per kg. Sedangkan, daging sapi kualitas 1 naik 1,78 persen menjadi Rp140.200 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada beras kualitas super I. Komoditas itu naik 0,71 persen menjadi Rp14.250 per kg.

Lalu, beras kualitas bawah I naik 0,43 persen menjadi Rp11.700 per kg, beras kualitas medium I naik 0,39 persen menjadi Rp12.900 per kg, dan gula pasir kualitas premium naik 0,32 persen menjadi Rp15.900 per kg.

Sementara itu, Info Pangan Jakarta (IPJ) mencatat harga beras IR I turun menjadi Rp11.941 per kg, beras muncul turun menjadi Rp12.760 per kg, dan minyak goreng turun menjadi Rp15.439 per kg.

Kemudian, cabai rawit merah turun menjadi Rp60.744 per kg, cabai merah besar turun menjadi Rp48.044 per kg, bawang merah turun menjadi Rp43.851 per kg, dan bawang putih turun menjadi Rp30.319 per kg.

Harga daging ayam broiler juga turun menjadi Rp38.800 per kg. Lalu, telur ayam ras turun menjadi RP28.446 per kg, daging sapi murni turun menjadi Rp141.276 per kg, daging sapi has turun menjadi Rp145.681 per kg, dan daging kambing turun menjadi Rp143.888 per kg.

Adapun sejumlah komoditas pangan yang harganya naik seperti cabai merah keriting menjadi Rp49.413 per kg, cabai rawit hijau menjadi Rp56.565 per kg, beras IR II menjadi Rp11.167 per kg, dan beras setra I menjadi Rp12.873 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Cermin iblis serba bisa

5 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Terendah, Bali Paling Sejahtera******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sebanyak 26,36 juta atau 9,57 persen orang miskindi Indonesia per September 2022.

Jumlah orang miskin ini naik 0,03 persen atau 200 ribu orang dibandingkan data Maret 2022, yakni sebanyak 26,16 juta.

Berdasarkan data BPS yang dikutip Rabu (18/1), ada lima provinsi dengan jumlah orang miskin terendah di Indonesia per September 2022. Berikut daftarnya:

Jika dilihat dari angkanya, jumlah penduduk miskin di Bali sebanyak 205,36 ribu orang. Angka ini turun tipis dari akhir Maret 2022 yang sebanyak 205,68 ribu orang.

2. Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta dan Kalsel

Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terendah kedua ada di Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan yang masing-masing sebesar 4,61 persen.

Untuk Bangka Belitung, jumlah orang miskinnya naik 4,45 persen dibandingkan Maret 2022. Sedangkan, DKI Jakarta jumlah orang miskinnya turun tipis dari 4,69 persen di akhir Maret 2022.

Lalu, Kalimantan Selatan jumlah penduduk miskinnya naik dari sebelumnya 4,49 persen atau 195,70 ribu orang menjadi 201,95 ribu orang.

3. Kalimantan Tengah

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah tercatat sebesar 5,22 persen atau 144,52 ribu orang dari total warga yang dimiliki.

Jumlah ini turun tipis dari sebelumnya 5,28 persen atau 145,10 ribu orang per akhir Maret 2022.

4. Kepulauan Riau

Kepulauan Riau memiliki jumlah penduduk miskin terendah keempat di Indonesia dengan angka 6,03 persen atau 148,89 ribu orang.

Jumlah ini mengalami penurunan dari sebelumnya 6,24 persen atau 151,68 ribu orang per akhir Maret 2022.

5. Sumatera Barat

Penduduk miskin di Sumatera Barat tercatat sebesar 6,04 persen atau naik dari sebelumnya hanya 5,92 persen dari total warga yang dimiliki.

Jika dilihat dari angkanya, orang miskin di Sumatera Barat sebanyak 343,82 ribu orang per akhir September, naik dari sebelumnya 335,21 ribu orang di akhir Maret 2022.

[Gambas:Video CNN]