idn89 27Jutaan kata 254932Orang-orang telah membaca serialisasi
《syarat kredit akulaku》
OIKN: 10 tahun ke depan pembangunan Kota Nusantara tidak perlu APBN******
Kalau asumsi atau prediksi itu tepat dan benar, maka tidak diperlukan lagi dana APBN untuk pengembangan pembangunan Kota Nusantara.Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memprediksi 10 tahun ke depan Kota Nusantara mulai operasional sepenuhnya sesuai target Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan pengembangan pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia itu tidak memerlukan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Prediksi kami, berkaitan ketertarikan investor terhadap Kota Nusantara terus mengalami peningkatan," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono ketika dihubungi dari Penajam, Kalimantan Tmur (Kaltim), Minggu. Menurut dia lagi, dalam kurun waktu enam bulan, investasi di Kota Nusantara mencapai lebih kurang Rp50 triliun, yang terhitung mulai periode September 2023 sampai dengan Februari 2024. "Dan kami prediksi sepanjang tahun ini (2024) investasi yang masuk ke Kota Nusantara sekitar Rp55 triliun," ujarnya lagi. Sehingga perkiraan pencapaian investasi itu melebihi dari yang ditargetkan OIKN lebih kurang Rp100 triliun sampai akhir tahun ini. Jika pencapaian investasi selama enam bulan itu diakumulasikan dalam jangka 10 tahun Kota Nusantara mulai operasional sepenuhnya sesuai target Presiden Jokowi, kata dia, maka investasi akan mencapai lebih kurang Rp1.000 triliun. "Kalau asumsi atau prediksi itu tepat dan benar, maka tidak diperlukan lagi dana APBN untuk pengembangan pembangunan Kota Nusantara," ujarnya pula. Pada tahun ini, kata dia lagi, China (Tiongkok) dan Malaysia akan tanamkan modal sektor properti di Kota Nusantara yang dibangun pada wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, yakni di Kecamatan Sepaku itu. Nilai keseluruhan investasi yang tercatat bakal direalisasikan kedua negara tersebut di Kota Nusantara sekitar Rp40 triliun. Kemudian investasi Ciputra Group juga akan direalisasikan pada tahun ini, dengan mengembangkan kota mandiri lengkap dengan sejumlah fitur, seperti perumahan, komersil, lapangan golf dan janapada di kawasan Kota Nusantara, namun nilai investasi belum diketahui. Proyek pembangunan properti dari dua investor asing dan Ciputra Group itu masih dalam proses evaluasi studi kelayakan, ditargetkan mulai melakukan tender sekitar April 2024, demikian Agung Wicaksono.Baca juga: Presiden Jokowi tinjau Pusat Komando IKN dan Studio Mini TVRI
Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK******
"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).
Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.
Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.
Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.
Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.
Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.
Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024
Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada
Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Uni Eropa kecam pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan oleh Israel******
Dalam pernyataannya, Borrell mengingatkan serangan terbaru Israel terhadap warga sipil di wilayah kantung yang terkepung itu, dan menyebutnya "tidak dapat dibenarkan."
Pasukan Israel pada Kamis melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga Palestina yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di Gaza, menyebabkan 112 orang tewas dan 760 lainnya terluka.
"Kami meminta penyelidikan internasional yang tidak memihak atas tragedi ini sehingga memberi gambaran jelas mengenai peristiwa tersebut dan tanggung jawabnya,” katanya, sambil mendesak Israel untuk mematuhi aturan hukum internasional dan melindungi distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil.
Dia mengatakan pertempuran yang tidak mereda dan pengabaian terhadap hukum kemanusiaan internasional akan menyebabkan “kekacauan total” yang membuat distribusi bantuan kemanusiaan tidak mungkin dilakukan.
"Tanggung jawab peristiwa ini ada pada pembatasan yang diberlakukan militer Israel dan hambatan yang dilakukan oleh ekstremis kekerasan terhadap pasokan bantuan kemanusiaan,” tambah Borrell.
Dia mendesak Israel untuk "bekerjasama penuh" dengan lembaga-lembaga PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya yang terlibat dalam tanggap kemanusiaan dan untuk memungkinkan akses kemanusiaan yang bebas, tanpa hambatan dan aman melalui semua titik perbatasan.
“Kami mengutuk pembatasan yang diberlakukan Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan dan pembukaan titik penyeberangan,” kata Borrell.
Borrell juga mengatakan bahwa EU mendesak Israel untuk segera menghilangkan hambatan di penyeberangan Kerem Shalom, dan membuka akses di utara. di penyeberangan Karni dan Erez, dan untuk membuka pelabuhan Ashdod bagi bantuan kemanusiaan serta memungkinkan koridor kemanusiaan langsung dari Yordania.
“Jeda kemanusiaan segera, yang mengarah pada gencatan senjata jangka panjang, sangat diperlukan untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar dan perlindungan warga sipil di Gaza.”
Lebih dari 30.000 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza sejak serangan 7 Oktober oleh kelompok Palestina Hamas. Serangan ini juga menyebabkan pengungsian massal, kehancuran dan kekurangan kebutuhan pokok.
Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, dan keputusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan yang menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Kepala kebijakan luar negeri UE mengaku ngeri atas serangan Israel
Baca juga: Uni Eropa minta Israel hentikan serangan ke Rafah
Baca juga: Borrell desak Israel tidak melakukan serangan darat ke Rafah
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
Label:aplikasi kredit hp termurah、mutiaraslot88、vivo4d
Terkait:doyan303、cicil hp di akulaku、situs terbaik dan terpercaya、joker77、erek19、pinjol shopee legal atau ilegal、situs slot qqindobet、slot x500 maxwin、permainan slot terpercaya、dewa138
bab terbaru:aerox88(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Setiap hari 12 tim kita turunkan ke lapangan untuk menangani perbaikan jalanKota Bogor (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Jawa Barat, membentuk Tim Orange yang bertugas untuk mendata dan memperbaiki jalan rusak yang ada di wilayahnya.
Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
Dua bendungan ini dibangun untuk pengendalian banjir di hilir Sungai Citarum, seperti di Muara Gembong, Bekasi dan Karawang.Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) membangun Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mengurangi titik-titik rawan banjir di Kabupaten Bekasi dan Karawang.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024
《syarat kredit akulaku》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjaman online 10 juta langsung cairHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《syarat kredit akulaku》bab terbaru。