slot yang ada game booming

cara mendapatkan uang di shopee 30Jutaan kata 698622Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot yang ada game booming》

Faisal Basri Sebut TKA China di Smelter Nikel Tak Punya Visa Kerja******

Ekonom Senior Faisal Basri mengungkap banyak tenaga kerja asing (TKA) asal China di smelter nikel Indonesia yang tak memiliki visa kerja.

Dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Faisal mengungkapkan banyak skandal yang harus dibongkar di balik kebijakan hilirisasi nikel.

Skandal mulai dari masalah TKA nonskill asal China yang masuk tanpa visa/paspor kerja hingga keuntungan dari hilirisasi yang didominasi oleh Negeri Panda itu.

Selain masalah tenaga kerja, Faisal juga menyinggung soal keuntungan dari hilirisasi ekspor nikel yang didominasi oleh China.

Ia menyebut kebijakan hilirisasi nikel adalah sebuah ketololan yang luar biasa.

Pasalnya, harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai.

"Kenapa saya bilang tolol? Pertama,harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," jelasnya.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Kedua,trader hingga surveyor ditentukan oleh pihak smelter.

"Karena tambang enggak bisa dijual langsung ke smelter harus lewat trader, tradernya dia yang menentukan. Lalu sebelum menentukan trader harus lewat surveyor, surveyornya dia yang menentukan," katanya.

Faisal mengungkapkan hampir semua modal dalam proses hilirisasi dilakukan oleh pemerintah.

"Modalnya dari mereka, keuntungannya ke China semua dan dia mengeruknya luar biasa, cadangan kita 12 juta ton, sungguh ketololan yang luar biasa. Mereka gak tolol tapi mereka bersiasat tapi mereka berkolaborasi," katanya.

Sebab itu, Faisal berharap skandal ekspor nikel itu harus dibongkar usai selesainya rezim Presiden Joko Widodo.

"Kalau pak Jokowi sudah enggak berkuasa, dan penerusnya bukan orangnya dia, ini skandal wajib dibongkar," tukasnya.

Sementara itu Dirjen Imigrasi Silmy Karim membantah pernyataan Faisal Basri soal TKA China yang tak memiliki visa kerja tersebut. Ia mengatakan sejauh penelusuran Ditjen Imigrasi TKA China yang bekerja di proyek smelter masuk sesuai aturan.

Sejauh yang saya tahu sudah sesuai dengan aturannya. Jika ada yang melanggar tentu kami tindak," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

Erick Thohir Merasa Banyak Utang Budi ke Basuki Hadimuljono******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengaku banyak utang budi ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Dengan PUPR saya banyak utang budi. Karena saat Asian Games (2018) ketika kita mau dicabut (status tuan rumah) dipindahkan ke China, Pak Basuki (Menteri PUPR) ini figur sentral yang menjanjikan, 'Jangan, Indonesia bisa!" ungkap Erick dalam Akad Massal Serentak KPR BTN di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten, Selasa (8/8).

"Akhirnya membangun Wisma Atlet dalam 9 bulan. Alhamdulillah Wisma Atlet juga pada saat covid digunakan sebagai rumah sakit covid terbesar saya rasa di Asia Tenggara," sambungnya.

Iwan membacakan naskah sambutan Menteri PUPR Basuki. Dalam teks sambutannya, Basuki mengingatkan pentingnya memberantas backlog alias kepemilikan rumah yang masih kurang dari kebutuhan.

"Dalam data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2021, backlog ada 12,7 juta dengan pertumbuhan keluarga baru mencapai 700-800 keluarga per tahun," kata Iwan membacakan teks sambutan Basuki.

Sementara itu, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditargetkan rumah layak huni bisa terus meningkat. Kementerian PUPR menargetkan 70 persen akses rumah layak huni dicapai pada 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Garuda Indonesia Menang Sengketa Lawan 2 Lessor Pesawat di MA******

PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).

"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).

Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.

Lihat Juga : Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, FAO Waswas Inflasi

"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.

Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.

Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Label：slot gacor yang sering menang、okeyplay777、kelinci777

Terkait：tutorial cara pasang togel、cara pinjam uang di mandiri、trik maxwin pragmatic、bola888、limit maksimal shopee pinjam、maxswin138、enakbet、tafsir mimpi 4d bergambar lengkap、slot online tergacor、41 di erek erek

bab terbaru：pendekarqq（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04