bumi4d togel

Berubah menjadi peri

Selain Low Tuck Kwong, Dewi Kam Juga Raup Cuan Luber dari Batu Bara******

Dewi Kam dinobatkan sebagai wanita terkaya di Indonesia oleh Forbes, dan menjadi pendatang baru dalam daftar konglomerat Indonesia. 

Mengutip Forbes, Rabu (28/12), Dewi Kam menduduki urutan ke-21 dalam daftar 50 konglomerat Indonesia pada 2022 ini. Hartanya mencapai US miliar atau setara Rp31,54 triliun (asumsi kurs Rp15.774 per dolar AS).

Sama seperti Low Tuck Kwong, wanita 72 tahun itu mendapatkan sebagian besar pundi-pundi uang dari saham di perusahaan tambang batu bara PT Bayan Resources Tbk. Ia tercatat memiliki saham minoritas sebesar 10 persen di emiten berkode BYAN itu.

Mengutip RTI, saham BYAN dalam setahun terakhir meroket hingga 731,11 persen secarayear on year(yoy). Harga saham BYAN masih Rp2.580 pada 28 Desember 2021 sebelum melonjak ke Rp24.800 per Rabu (28/12).

Selain Bayan, Dewi Kam juga eksis di sektor pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.

Ia adalah pemilik PT Sumbergas Sakti Prima (SSP) yang bermitra dengan PT Bosowa Energi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2020, Dewi Kam juga terlibat dalam PLTU Cilacap di Desa Karangkandri, Cilacap, Jawa Tengah.

Selain itu, Dewi Kam terdaftar sebagai pemegang saham Birken Universal Corporation Virgin Islands Inggris.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bunga dan Selir Iblis

Tahun Depan, Mancing Ikan di Laut Dikuota******

Mulai Januari 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kuota memancingikan di laut.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menekankan program kuota penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi ikan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Penangkapannya harus diatur. Di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya.

Ia mengatakan ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda).

KKP hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau. Nantinya, KKP membagi kuota berdasarkan tiga kategori.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Pertama, adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Ke depan, KKP akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal dan menggantinya dengan sistem kuota. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat. Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Ketiga, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal. Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Rasul Laut

Menteri KKP Akan Batasi Kuota Penangkapan Ikan Mulai Januari 2023******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menerapkan kuota penangkapan ikan mulai Januari 2023.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat.

Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

"Penangkapannya harus diatur, di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya dalam Bincang Bahari Edisi Spesial, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Kementerian KKP.

Lebih lanjut, Trenggono menekankan program penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi perikanan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik. Menurutnya, jumlah kapal yang beredar di laut Indonesia saat ini ada 23 ribu kapal, tetapi hanya 6 ribu yang berizin.

Ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda). Trenggono menegaskan pihaknya hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau.

Kendati, saat ini sudah bisa dipantau melalui satelit dan dimonitor oleh Kementerian KKP. Oleh karena itu, Trenggono menekankan indikator kesuksesan program penangkapan terukur, antara lain pengawasan intens serta patroli dari kapal dan tim air surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSKP) Kementerian KKP.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Yang pertama adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Dengan begitu, Trenggono menegaskan pemerintah akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Kapan mau diterapkannya, kami berharap awal Januari (2023) sudah bisa diterapkan. Tapi tentu payung hukumnya semua harus bisa selesai, sampai hari ini belum. Sedang menunggu persetujuan Presiden. Kalau dalam minggu-minggu ini Presiden tanda tangan, saya kira sudah bisa ditindaklanjuti," pungkas Trenggono.

Kemudian, Trenggono mengharapkan di seluruh kapal penangkap ikan bisa dipasang suatu teknologi penunjang monitoring. Dua poin utama yang bakal diawasi adalah berapa jumlah ikan yang diambil serta posisi kapal tersebut. Poin terakhir bermanfaat agar Kementerian KKP bisa tanggap memberikan pertolongan jika kapal mengalami kerusakan atau kendala di tengah laut.

[Gambas:Video CNN]

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Kemenperin soal Wacana Larangan Jual Rokok Batang: Harus Hati******

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Edy Sutopo mengungkapkan pemerintah mesti berhati-hati jika ingin menerapkan kebijakan larangan jual rokok batanganatau ketengan. 

Ia menilai kebijakan tersebut berarti memperketat  industri hasil tembakau (IHT) yang saat ini pun tidak dalam kondisi baik.

"Wacana revisi PP 109/2012 perlu ekstra hati-hati, kalau kita tidak ingin dampak yang lebih buruk terjadi," ujar Edy saat dihubungi CNNIndonesia.com,Rabu (28/12).

Pasalnya, saat ini industri rokok sedang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif dari dampak covid-19, dan kenaikan cukai bertubi-tubi sejak 2020. Besaran cukai pada 2020 naik 23 persen, kemudian 2021 12,5 persen, dan 2022 sebesar 12 persen.

"Oleh karena itu, adalah tidak tepat melakukan kebijakan pengetatan terhadap industri rokok yang saat ini masih dalam keadaan suffer. Pengetatan itu akan menambah buruk iklim usaha pada IHT, yang berpotensi mematikan industri tersebut," kata Edy.

Ia menambahkan tanpa revisi, PP tersebut telah memberikan keseimbangan bagi kepentingan industri, kesehatan, dan penerimaan negara. Nantinya, jika pelarangan jual-beli rokok batangan diresmikan, besar kemungkinan produk impor atau produk IHT dari pasar gelap yang akan mendominasi.

"Apabila hal itu yang terjadi, maka dampak negatif dari IHT akan malah bertambah dan dampak positifnya justru akan berkurang atau bahkan bisa hilang," tegasnya.

Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023. Hal tersebut diketahui dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Larangan penjualan rokok ketengan itu menjadi satu dari tujuh pokok materi muatan dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik. "Pelarangan penjualan rokok batangan," bunyi Keppres yang diunggah di situs Kementerian Sekretariat Negara.

[Gambas:Video CNN]

Paranormal Azeroth

Berminat Buka Gerai Mixue? Siapkan Modal Rp800 Juta untuk Jadi Mitra******

Es krim Mixue belakangan ini viral lantaran gerainya ada di mana-mana. Meskipun harga es krimnya murah, ternyata biaya waralaba atau franchiseMixue cukup mahal, mencapai Rp800 juta.

Berdasarkan keterangan PT Zisheng Pacific Trading yang dikutip dari detikcom per 20 September 2022, calon mitra harus menyiapkan modal Rp700 juta sampai Rp800 juta untuk membuka satu outlet.

Biaya investasi awal untuk membuka gerai ini bervariasi, tergantung lokasi pembukaan gerai.

PT Zisheng Pacific Trading menerapkan sistem waralaba Mixue sebagai usaha mandiri. Artinya, setiap mitra diharuskan mengelola tokonya sendiri.

Pembeli franchiseharus mengurus manajemen karyawan, perizinan, pajak, promosi dan sosial media, namun dengan mengikuti pedoman dari pusat.

Mitra Mixue juga tak dikenakan biaya royalti. Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh murni untuk mitra sendiri. Mitra cukup membayar biaya manajemen per tahun saja.

[Gambas:Video CNN]

langit keputusasaan

Jokowi Minta Menhub Seleksi 166 Permintaan Penerbangan Internasional******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk menyeleksi dengan hati-hati 166 permintaan penerbangan internasional.

Budi mengatakan penerbangan internasional pada 2022 sudah pulih 33 persen jika dibandingkan dengan data 2019. Menurutnya, hal tersebut sudah cukup baik mengingat penerbangan internasional belum relatif banyak.

Ia merinci ada peningkatan permintaan penerbangan internasional, yakni dari Qatar Airways, Turkish Airlines, Philippine Airlines, Chatay Pacific dari Hong Kong, Qantas dari Australia, VietJet Air dari Vietnam, Uzbekistan Airways, hingga Singapore Airlines.

Jika tidak efisien, Presiden Jokowi memerintahkan Budi untuk tidak memberikan kesempatan penambahan penerbangan internasional tersebut.

Ia juga menekankan kemampuan dari bandara, terutama Bandara Soekarno-Hatta yang harus diperbaiki atau disesuaikan dengan peningkatan jumlah penerbangan.

"Sehingga Bandara Soekarno-Hatta bisa melayani dengan baik, tidak ada ekses yang terjadi karena keterlambatan, keterlambatan barang, atau kepenuhan, dan sebagainya. Kami akan koordinasikan lebih lanjut arahan Bapak Presiden," tegas Budi.

Budi memastikan apa yang dilakukan saat ini dalam masa transisi pandemi covid-19 ke endemi agar pelayanan di bandara-bandara internasional RI bisa terlaksana dengan baik.

[Gambas:Video CNN]