unggutoto

Pedang Teratai Hijau

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.

Lahan pertanian yang indah

Apa Kata Pakar soal Hilirisasi Digital yang Jadi Program Gibran?******

Sejumlah pengamat merespons pernyataan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Rakasoal hilirisasi digital.

Gibran berulang kali menyampaikan istilah hilirisasi digital dalam debat cawapres Pilpres 2024, Jumat (22/12).

"Kami akan lanjutkan hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain," ucap Gibran.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Izzudin Al Farras Adha mengatakan tidak ada istilah hilirisasi digital dalam dunia akademik.

"Saya tidak tahu karena tidak ada istilah hilirisasi digital di dalam berbagai literatur akademik maupun dokumen laporan terkait," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (23/12).

Izzudin lantas mengatakan yang sebaiknya menjelaskan terkait hilirisasi digital adalah tim sukses Prabowo-Gibran.

Senada, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengaku heran dengan istilah hilirisasi digital ala Gibran tersebut. Ia menyebut apa yang disampaikan Gibran tidak jelas dan hanya diucapkan untuk kepentingan kampanye semata.

"Hilirisasi digital itu program yang tidak jelas, tidak terarah, hanya untuk strategi kampanye menyasar pemilih yang terkesima dengan jargon-jargon hilirisasi dan digital. Tapi jadi bahan tertawaan masyarakat lainnya," katanya.

Lihat Juga : Budiman Sebut Prabowo-Gibran Komitmen Genjot Infrastruktur Digital

Nailul menjelaskan hilirisasi biasanya proses pengolahan bahan baku atau raw material menjadi barang yang memiliki nilai tambah tinggi.

"Apa yang mau dihilirisasi dari digital? Teknologinya, manusianya, atau apa? Ini dari digital apa yang raw material? Nilai tambahnya di mana?" katanya.

Sementara Founder Drone Emprit Ismail Fahmi juga baru mendengar istilah hilirisasi digital seperti yang disampaikan Gibran.

"Baru dengar istilah itu. Musti tanya ke tim 02 apa yang mereka maksud," kata Ismail.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga mengatakan hilirisasi yang disampaikan Gibran agak rancu karena digital merupakan jasa, bukan barang industri atau komoditas.

Padahal terminologi hilirisasi, kata Bhima, biasanya melekat pada penciptaan nilai tambah pada sektor berbasis komoditas atau industri.

"Kalau yang dimaksud Gibran seperti AI kemudian blockchain dan web3 itu lebih tepatnya inovasi digital. Maksudnya mungkin pengembangan digitalisasi karena saat ini sudah sampai pada tahap web4 di mana teknologi internet tidak hanya terdesentralisasi tapi juga tersebar luas," kata Bhima.

Sedangkan Praktisi Teknologi Informasi, Ainun Nadjib berpendapat bahwa yang Gibran ucapkan tidak realistis karena belum ada ekosistem yang mendukung Indonesia menguasai hulu sampai ke hilir di sektor digitalisasi.

"Hilirisasi itu kan ketika kita menguasai hulu, tapi tidak menguasai hilir, misalnya tambang bahan mentah kita punya, tapi belum bisa mengolah," ucap Ainun.

"Lah digital itu kita tidak menguasai hulunya, China saja tidak menguasai hulunya. Justru karya-karya anak bangsa adanya hilir semua, aplikasi2 yang langsung dipakai masyarakat sebagai produk akhir," ucap Ainun kemudian.

[Gambas:Twitter]

Lihat Juga : Budiman Jelaskan Hilirisasi Digital ala Gibran di Debat Cawapres

Penjelasan kubu Gibran

Sementara itu, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Budiman Sudjatmiko mengatakan hilirisasi digital yang disampaikan Gibran dimaknai dalam dua hal.

Pertama, hilirisasi digital sebagai bentuk pembangunan ekosistem digital atau digitalisasi rantai pasok.

"Dari hulu sampai hilir berupa produk alat teknologi atau technological devices seperti laptop, smartphone, komputer personal untuk berbagai sektor industri," katanya.

Artinya, sambung Budiman, membangun ekonomi digital tidak cukup hanya pengembangan aplikasi saja tetapi juga mempersiapkan infrastruktur jaringan atau konektivitas internet serta membangun industri perangkat digitalnya pula.

Pengembangan hilirisasi digital dengan pendekatan ekosistem itu, katanya sering diistilahkan dengan Device, Network and Application (DNA).

"Sumber daya apa yang dibangun dalam ekosistem ini dan bernilai tambah tinggi? Data. Karena itu tepat sekali ketika Mas Gibran juga mengingatkan pentingnya membangun sistem Cyber Security dan Cyber Defense saat bicara ekonomi digital, karena pada akhirnya, data dan pengolahan data secara digital (dengan menggunakan teknologi AI atau Blockchain) yang memiliki nilai tambah ekonomi terbesar," katanya.

Lihat Juga : DEBAT CAWAPRESGibran Janji Lanjutkan Hilirisasi Banyak Sektor Jika Menang Pilpres

Pemaknaan kedua terkait hilirisasi digital, kata Budiman, adalah melakukan digitalisasi secara intensif dalam suatu rantai pasok industri. Hal itu terkait potensi teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses industri di semua lini.

"Sebagai contoh untuk rantai pasok pangan, maka hilirisasi digital dimaknai dengan penerapan teknologi digital sejak pengembangan pupuk dan bibit unggul, proses produksi melalui IOT Smartfarming, digitalisasi logistik dan distribusi, digitalisasi pengolahan hasil pertanian hingga pengembangan e-commerce sektor pangan," katanya.

Budiman mengatakan hilirisasi digital telah diterapkan di China dan Amerika Serikat (AS). China, katanya, membangun ekonomi digitalnya dengan lengkap mulai dari teknologi chips, industri perangkat digital, teknologi internet, hingga pengembangan aplikasi-aplikasi berbasis AI yang sangat canggih.

Sementara AS, memiliki kapasitas teknologi yang kuat di pengembangan teknologi chips, perangkat digital dan teknologi satelit.

"Kedua negara tersebut kemudian dengan mudah melakukan digitalisasi di berbagai sektor industrinya," kata Budiman.

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

Kenapa Sih Uni Eropa Suka Ganjal Ekspor RI, Ada Masalah?******

Uni Eropa (UE) seolah mencari masalah dengan Indonesia lewat perdagangan internasional. Pasalnya, Benua Biru itu selalu saja mengganjal produk eksporRI masuk ke wilayah mereka dengan sejumlah dalih ekonomihingga isu lingkungan.

Kali ini, UE bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat atau baja tahan karat dari Tanah Air. Buntutnya, Pemerintah Indonesia pun menggugat UE ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

BMAD adalah pungutan negara terhadap barang impor yang dijual lebih rendah dari nilai normalnya. Bea masuk ini kerap dikenakan sebagai proteksi terhadap industri dalam negeri.

BMP yang dikenakan kepada Indonesia sebesar 21 persen dan India 7,5 persen. Lalu, BMAD yang dikenakan Uni Eropa ke Indonesia sebesar 10,2 sampai 31,5 persen sejak 2021.

Eropa sendiri merupakan produsen baja terbesar kedua dunia, setelah China. Lima anggota UE yang merupakan produsen baja terbesar adalah Jerman, Italia, Perancis, Spanyol dan Polandia.

Di Eropa, industri baja menjadi tulang punggung perekonomian lantaran terkait erat dengan berbagai sektor industri seperti otomotif, konstruksi, elektronik, dan energi terbarukan.

Menurut The European Steel Association (EUROFER), industri besi dan baja menempati urutan ketiga nilai produksinya dibandingkan dengan sektor lain. Nilainya mencapai 132 juta euro pada 2020.

Adapun baja nirkarat (stainless steel cold-rolled flat/SSCRF) lebih dikenal dengan stainless steel. Material ini kerap digunakan sebagai bahan baku pembuatan alat dapur, medis hingga alat berat.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan mengungkapkan alasan UE meneganakan BMAD ke Indonesia.

Ia menyebut UE menuding Indonesia menerima subsidi dari pemerintah China. Pasalnya, Tiongkok mendirikan perusahaan baja di Tanah Air.

"Bagi UE itu unfair practices. Jadi sama saja UE membeli produk China, tapi pabriknya di Indonesia, tapi disubsidi oleh Pemerintah China," katanya saat berbincang di Timika, Papua Tengah, seperti dikutip dari Antara, Minggu (13/12).

Bara menyampaikan saat ini permintaan ekspor stainless steelIndonesia ke Eropa sedang meningkat.

Dengan adanya BMAD dan BMP, kerugian yang dialami Indonesia dalam setahun bisa mencapai 40 juta euro atau Rp569,1 miliar.

Pengetatan aturan UE terhadap produk Indonesia juga sebelumnya ditujukan untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), kakao, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya. Hal ini dilakukan melalui memberlakukan Undang-undang (UU) Antideforestasi sejak 16 Mei 2023.

Dengan adanya aturan itu, UE akan menutup ekspor bagi produk pertanian atau perkebunan yang dianggap menyebabkan deforestasi, termasuk sawit dan kopi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU Antideforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS) dari sisi ekspor.

Ia juga menyebut kebijakan itu akan berdampak pada 15 juta-17 juta perkebunan Indonesia.

Kembali menyoal baja nirkarat, Indonesia dan UE soal 'perang' dalam perdagangan. Maklum, Eropa juga menggugat Indonesia karena melarang ekspor bijih nikel sejak 2020, yang merupakan bahan baku pembuatan baja.

Indonesia, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia, menyetop ekspor nikel mentah dan mendorong hilirisasi logam ini agar memberi nilai tambah ekonomi.

Namun, langkah ini diprotes UE. Blok tersebut menilai kebijakan setop ekspor bijih nikel oleh RI membuat harga nikel di pasar melejit, sehingga memukul Uni Eropa dan negara pengguna nikel lainnya.

Eropa lantas meminta konsultasi dengan RI melalui WTO pada 2019. Tak ada kata sepakat, Eropa pun mengajukan gugatan pada 2021.

Hasilnya, panel WTO menyatakan tindakan Indonesia tak sesuai aturan WTO. Artinya, Indonesia kalah gugatan. Namun, setelah 'vonis' tersebut keluar, Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022.

Lantas, kenapa sih Uni Eropa selalu mencari masalah dagang dengan Indonesia. Punya masalah apa mereka?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai langkah Eropa mengenakan bea masuk antidumping pada baja nirkarat adalah sesuatu yang lumrah. Menurutnya, upaya itu juga tak berkelindan dengan langkah politik UE.

Dalam perdagangan luar negeri, kata Piter, semua negara akan berupaya meningkatkan surplus perdagangan. Salah satunya dengan mengurangi impor.

"Caranya dengan menerapkan apa yang disebut sebagai non tarif barrier seperti mengaitkan isu lingkungan dan lain-lain," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/12).

Ia menyebut Eropa juga mengatakan aturan dagang internasional demi melindungi industri dalam negeri mereka yang bisa terancam oleh produk-produk impor.

Oleh karena itu, Piter berpendapat Indonesia harus terus menggunakan jalur-jalur diplomasi perdagangan seperti melalui WTO dan berbagai perundingan bilateral untuk melunakan UE.

"Di sisi lain memang Indonesia perlu mengubah sedikit di kebijakan impor. Tekanan terhadap barang-barang Eropa juga harus dilakukan. Agar imbang dalam perundingan," imbuh Piter.

Ia menilai selama ini kebijakan impor Indonesia terlalu polos dan mudah. Hampir tidak ada hambatan terutama hambatan non tarif.

"Hampir semua produk impor yang masuk ke Indonesia sekarang ini tidak ada barrier-nya," kata dia.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan ada tiga motif Eropa mengenakan bea masuk antidumping baja nirkarat.

Pertama, motif proteksionisme. Ronny mengatakan UE mulai mengetatkan aturan untuk jenis komoditas ekspor tertentu dari Indonesia.

Ia mencontohkan pembatasan impor CPO. Aturan pengetatan lewat UU Antideforestasi mengindikasikan UE sedang melindungi minyak rapeseed dari gempuran CPO Indonesia dan Malaysia.

"Pasalnya, biaya produksi minyak rapeseed yang jauh lebih mahal dibanding minyak goreng dari bahan baku CPO," kata Ronny.

kedua, motif perlindungan lingkungan. Tak dipungkiri bahwa UE adalah kawasan yang paling ketat dalam urusan perlindungan lingkungan.

Oleh sebab itu, Ronny memandang UE mempersulit beberapa komoditas ekspor Indonesia masuk karena perusakan lahan yang cukup masif di Tanah Air.

Menurutnya, Eropa menilai RI melakukan deforestasi perkebunan sawit.

Ketiga, motif kecilnya interdependensi ekonomi antara Indonesia dan UE. Ronny menuturkan nilai perdagangan Indonesia-UE tidak terlalu besar, bahkan kalah dari nilai perdagangan Vietnam-UE.

Ucapan Ronny ini bukan isapan jempol. Berdasarkan data yang dipaparkan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury, volume perdagangan Indonesia-UE sebesar US miliar atau sekitar Rp723,3 triliun pada 2022.

Angka ini masih jauh tertinggal jika dibandingkan nilai perdagangan Vietnam-UE yang melebihi US miliar atau sekitar Rp1.478 triliun.

Ronny menyebut kecilnya nilai perdagangan Indonesia-UE ini, membuat Eropa tak kehilangan saat membatasi impor produk RI.

"Uni Eropa tak terlalu banyak kehilangan insentif ekonomi jika melakukan tekanan terhadap Indonesia, termasuk melakukan pelarangan atas beberapa komoditas ekspor Indonesia," tuturnya.

RI Tak Perlu Kobarkan Perang Dagang dengan Uni Eropa

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

IHSG Diproyeksi Menguat Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi pada perdagangan hari ini, Selasa (19/12).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai indeks saham masih terlihat berada dalam rentang konsolidasi wajar di tengah minimnya sentimen dari dalam negeri.

Sedangkan, peluang investasi terutama untuk saham-saham berfundamental kuat tentunya masih terbuka lebar. Hal itu tak lepas dari kondisi perekonomian yang cukup stabil.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support7.002 dan resistance7.231 hari ini. William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni KLBF, HMSP, TLKM, ICBP, UNVR, WIKA, PTPP, ISAT, dan TBIG.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham ada dalam kondisi netral.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) dalam kondisi netral," ucap Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Ia pun memproyeksi IHSG bergerak di rentangsupport6.965 dan resistance7.300 hari ini.

IHSG ditutup melemah 71,46 poin atau minus 0,99 persen ke level 7.119 pada perdagangan Senin (18/12) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,36 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28,84 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Bingung Para Pakar Bab Hilirisasi Digital Gibran: Tak Ada di Literatur******

Beberapa pengamat kebingungan soal hilirisasi digitalyang dijanjikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka saat debat calon presiden Jumat (22/12) lalu.

Kebingungan bahkan dialami oleh pakar ekonomi digital. Salah satunya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda.

Sebagai pengamat ekonomi digital, Nailil mengaku heran dengan istilah hilirisasi digital ala Gibran tersebut. Ia juga secara jujur mengaku tidak mengerti maksud hilirisasi digital yang dikatakan oleh putra sulung Jokowi tersebut.

"Hilirisasi digital itu program yang tidak jelas, tidak terarah, hanya untuk strategi kampanye menyasar pemilih yang terkesima dengan jargon-jargon hilirisasi dan digital. Tapi jadi bahan tertawaan masyarakat lainnya," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Nailul menjelaskan hilirisasi biasanya proses pengolahan bahan baku atau raw materialmenjadi barang yang memiliki nilai tambah tinggi. Nah kalau hilirisasi digital katanya, tidak diketahui apa yang mau disasar.

"Apa yang mau dihilirisasi dari digital? Teknologinya, manusianya, atau apa? Ini dari digital apa yang raw material? Nilai tambahnya di mana?," katanya.

Segendang sepenarian dengan Nailul, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga mengatakan hilirisasi yang disampaikan Gibran rancu karena digital merupakan jasa, bukan barang industri atau komoditas.

Padahal terminologi hilirisasi, kata Bhima, biasanya melekat pada penciptaan nilai tambah pada sektor berbasis komoditas atau industri.

"Kalau yang dimaksud Gibran seperti AI kemudian blockchain dan web3 itu lebih tepatnya inovasi digital. Maksudnya mungkin pengembangan digitalisasi karena saat ini sudah sampai pada tahap web4 dimana teknologi internet tidak hanya terdesentralisasi tapi juga tersebar luas," kata Bhima.

Dihubungi terpisah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Izzudin Al Farras Adha mengatakan tidak ada istilah hilirisasi digital dalam dunia akademik.

"Saya tidak tahu karena tidak ada istilah hilirisasi digital di dalam berbagai literatur akademik maupun dokumen laporan terkait," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (23/12).

Izzudin karena itu mengatakan yang sebaiknya menjelaskan pengertian hilirisasi digital ala Gibran adalah tim sukses Prabowo-Gibran.

Gibran berulang kali menyampaikan istilah hilirisasi digital dalam debat cawapres Pilpres 2024, Jumat (22/12).

"Kami akan lanjutkan hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain," ucap Gibran.

"Hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli block chain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto," imbuhnya.

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Budiman Sudjatmiko mengatakan hilirisasi digital yang disampaikan Gibran dimaknai dalam dua hal.

Pertama, hilirisasi digital sebagai bentuk pembangunan ekosistem digital atau digitalisasi rantai pasok.

[Gambas:Video CNN]

"Dari hulu sampai hilir berupa produk alat teknologi atau technological devices seperti laptop, smartphone, komputer personal untuk berbagai sektor industri," katanya.

Artinya, sambung Budiman, membangun ekonomi digital tidak cukup hanya pengembangan aplikasi saja tetapi juga mempersiapkan infrastruktur jaringan atau konektivitas internet serta membangun industri perangkat digitalnya pula.

Ia menilai pengembangan hilirisasi digital dengan pendekatan ekosistem sering diistilahkan dengan Device, Network and Application (DNA).

"Sumber daya apa yang dibangun dalam ekosistem ini dan bernilai tambah tinggi? Data. Karena itu tepat sekali ketika Mas Gibran juga mengingatkan pentingnya membangun sistem Cyber Security dan Cyber Defense saat bicara ekonomi digital, karena pada akhirnya, data dan pengolahan data secara digital (dengan menggunakan teknologi AI atau Blockchain) yang memiliki nilai tambah ekonomi terbesar," katanya.

Pemaknaan kedua terkait hilirisasi digital, kata Budiman, adalah melakukan digitalisasi secara intensif dalam suatu rantai pasok industri.

Hal itu terkait potensi teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses industri di semua lini.

Strategi Nanchen

Melihat Konsorsium Bentukan Gibran yang Diklaim Perbaiki SMK di Solo******

Calon wakil presiden nomor urut 2 sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengatakan telah membentuk konsorsium untuk mengawal perbaikan fasilitas SMK di daerah yang ia pimpin tersebut.

Konsorsium tersebut, katanya, dibentuk dengan menggandeng beberapa perusahaan besar dengan harapan SMK di Solo nantinya bisa sejalan dengan perkembangan dunia industri.

Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi Pondok Pesantren Assshiddiqiyah, Tangerang, Senin (4/12). Saat itu, salah satu santriwati mengeluhkan teknologi yang tersedia di pondok pesantren tidak sesuai dengan perkembangan di dunia kerja.

"Mohon maaf komputernya masih jadul, atau alat-alatnya itu masih sangat tidak ter-update. Ini kita update semuanya," imbuhnya.

Dalam kesempatan lain, Ganjar menanggapi sentilan putra sulung Jokowi tersebut. Menurutnya, sarana dan prasarana yang dianggap jadul di SMK di Jawa Tengah itu terbukti bisa menghasilkan lulusan yang siap bekerja.

"Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern," kata Ganjar usai mengunjungi Pasar Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12).

Lihat Juga : TKN soal Kubu AMIN Kritik Hilirisasi: Tom Lembong Tak Tahu Nikel

Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya dan Gibran sebenarnya telah membentuk konsorsium perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan sarana prasarana di SMK.

Lantas seperti apa konsorsium yang diklaim dibentuk Gibran untuk memperbaiki kualitas SMK di Solo?

Mengutip situs resmi Pemkot Surakarta, Gibran sempat menghadiri audiensi Konsorsium Dunia Usaha, Industri dan Dunia Kerja (Dudika) pada 2021 lalu. Saat itu, ia mengapresiasi berdirinya ruang laboratorium multimedia, yang merupakan bantuan bakti sosial dari perusahaan Sinarmas dan Astra.

"Bapak, Ibu, saya berterima kasih atas bantuannya, ini sudah jadi yang di SMK 2, SMK 5, SMK 6. Ini butuh uluran tangan, kerja sama dan sentuhan dari industri, terima kasih atas bantuannya untuk pendidikan di Kota Solo" ujarnya.

Gibran berharap perbaikan infrastruktur harus diimbangi dengan peningkatan skill sumber daya manusia (SDM). Ia ingin lebih banyak lagi SMK yang terbantu dengan adanya konsorsium itu.

"Harapannya SMK-SMK lain disentuh juga. Kami tidak ingin SMK jadi pabrik pencetak pengangguran. Selesai sekolah bisa langsung bekerja, tidak perlu di training lagi, selesai sekolah bisa langsung jadi wirausahawan" katanya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo juga sempat meresmikan program revitalisasi SMK hasil komitmen Konsorsium Pengusaha Peduli Sekolah Vokasi RI (Konsorsium Pengusaha RI) pada Maret 2023 lalu.

Konsorsium Pengusaha RI itu terdiri atas 10 perusahaan yaitu Indofood, Sinar Mas, Yayasan Bakti Barito, iForte, Wings, Agung Sedayu, Triputra, Garudafood, Ciliandra, dan Astra. Konsorsium didirikan sejak 2021.

Hingga awal 2023, Konsorsium Pengusaha RI telah merevitalisasi 10 SMK di Jawa Tengah yaitu SMKN 2, 4, 5, 6, 8 Surakarta, SMK Mandala Bhakti Surakarta, SMKN 2 Sukoharjo, SMKN 3 Semarang, SMKN 2 Kendal, dan SMK Tunas Harapan Pati.

Kemudian enam SMK baru yang akan direvitalisasi di antaranya SMKN 1 Warungasem, SMKN Jateng Purbalingga dan SMK Theresiana Semarang, dan tiga SMK lain sedang dalam proses seleksi.

Sehingga pada akhir 2023 akan ada 16 SMK yang direvitalisasi dengan total biaya Rp58 miliar.

[Gambas:Video CNN]