pinjol untuk ibu rumah tangga

Ujung pedang

unyil4d

Hari Bhakti Imigrasi, Ditjen Imigrasi gelar pelayanan paspor di GBK******

Pelayanan paspor sebanyak 1.074 satu hari ini. Ini kita memecahkan rekor juga

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar layanan pembuatan paspor baru maupun perpanjangan paspor di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, dalam rangka perayaan Hari Bhakti Imigrasi ke-74.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim mengatakan pihaknya menyediakan pelayanan paspor untuk 1.074 pemohon. Hal itu, katanya, sekaligus membuktikan bahwa Ditjen Imigrasi bisa melayani ribuan pemohon paspor dalam satu hari sekaligus.

"Pelayanan paspor sebanyak 1.074 satu hari ini. Ini kita memecahkan rekor juga. Dan juga di sini, saya bersama jajaran, membuktikan bahwa kita bisa melayani di hari Minggu dan juga dengan ribuan paspor," tutur Silmy kepada wartawan.

Dijelaskan-nya, gelaran tersebut melayani pembuatan semua jenis paspor, baik paspor biasa, elektronik, maupun polikarbonat. Gelaran yang sama, kata Silmy, juga dilaksanakan di provinsi lainnya di Indonesia.

“Kita selenggarakan di seluruh Indonesia, serupa, tapi yang pusatnya di sini. Jadi memberikan pelayanan di setiap ulang tahun (Imigrasi), kita berikan pelayanan ekstra untuk juga mengejar menumpuk-nya kuota permohonan,” tutur Silmy.

Baca juga: Dirjen Imigrasi targetkan 1.000 peminat Golden Visa di 2024

Baca juga: Imigrasi keluarkan visa multiple entry 5 tahun untuk bisnis dan wisata

Menurut Silmy, layanan pembuatan paspor ini juga untuk mengurai antrean pembuatan paspor di Indonesia karena meningkatnya animo di masyarakat. Bahkan dia menyebut, rata-rata permohonan paspor di Indonesia setiap bulan-nya mencapai 400.000.

"Karena kan memang antrean cukup panjang, karena yang berminat untuk mendapatkan paspor itu pascapandemi dan mungkin juga karena tren masyarakat milenial ataupun juga gen z. Setiap bulan itu permohonan paspor tidak kurang 400.000, sehingga antrean itu panjang," ujar dia.

Selain melayani pembuatan paspor, Ditjen Imigrasi juga menggelar Imigrasi Run dan jalan santai di GBK. Tercatat, sebanyak 4.000 pelari dan pejalan kaki mengikuti gelaran tersebut.

"Kebahagiaan ini merupakan kebahagiaan kita semua, tadi juga penyelenggaraan daripada Imigrasi Run berjalan lancar sukses, peserta-nya cukup banyak, dan kita juga monitor tadi masyarakat bergembira juga dalam hal menunggu pelayanan paspor," ucap Dirjen Imigrasi.

Baca juga: Komisi III apresiasi Ditjen Imigrasi untuk program inovatif

Sebelumnya, Upacara Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-74 dilaksanakan di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/1). Usai upacara, Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan pihaknya bertekad untuk melakukan ekspansi sistem digitalisasi dalam layanan keimigrasian di Indonesia.

"Jadi, saya minta supaya transformasi ini terus menggunakan strategi digitalisasi yang lebih state of the art (mutakhir, red.), saya kira bisa kita melakukan itu," ujar Yasonna.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Novel Qin Feng dan Lin Xue

yang lagi gacor slot hari ini

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pesta Kematian Para Dewa

buku mimpi 2d berurutan

Ribuan warga Israel tuntut pembubaran pemerintah dan pemilu segera******

Netanyahu sedang menghadapi serangan kritik dari rakyat Israel dan beberapa politisi akibat krisis sandera Israel di Gaza dan gagal menemukan cara untuk memastikan keamanan mereka kembali ke Israel.

Yerusalem (ANTARA) - Ribuan warga Israel pada Sabtu berdemo di sejumlah kota menuntut pembubaran pemerintah, bersamaan dengan aksi protes keluarga sandera yang ditahan di Gaza di depan kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Menurut harian Yedioth Ahronoth, "ribuan warga Israel melakukan aksi protes di kota Haifa, di persimpangan Horev, menentang pemerintah, menuntut pemilu segera."

"Aksi tersebut dimulai dari kawasan Carmel di kota Haifa ke pusat protes di persimpangan Horev, ' tambah harian itu.

Sementara di kota Kfar Saba, dekat Tel Aviv, ratusan pendemo menyerukan slogan "Pemilu Sekarang," sebut koran itu.

Para pengunjuk rasa menuntut pemecatan Netanyahu dan pemilu segera, menurut Yedioth Ahronoth.

Ratusan warga juga berdemo di kota Ra'anana dekat Tel Aviv, menyerukan pembubaran pemerintah.

Netanyahu sedang menghadapi serangan kritik dari rakyat Israel dan beberapa politisi akibat krisis sandera Israel di Gaza dan gagal menemukan cara untuk memastikan keamanan mereka kembali ke Israel.

Puluhan keluarga sandera di Gaza berdemo di depan kediaman Netanyahu di kota Caesarea (utara) menuntut pembebasan mereka.

Yedioth Ahronoth mengatakan "untuk minggu kedua berturut-turut, keluarga sandera di Gaza telah melakukan protes di depan rumah Netanyahu di Caesarea.”

Baca juga: Keluarga sandera Israel adakan aksi duduk di depan kantor PM Netanyahu

Pejabat Israel memperkirakan ada sekitar 136 sandera yang masih ditahan di Gaza sejak Hamas melakukan serangan ke titik militer Israel dan pemukiman dekat Gaza pada 7 Oktober.

Faksi perlawanan Palestina, yang dipimpin Hamas, menangkap sekitar 239 orang di kota-kota dekat Gaza dan pada November lalu melakukan pertukaran puluhan orang tahanan dengan Israel selama jeda kemanusiaan tujuh hari.

Sebagai imbalan, institusi tahanan Palestina melaporkan bahwa Israel membebaskan 240 tahanan Palestina dari penjara mereka, termasuk 71 tahanan wanita dan 169 anak-anak.

Meskipun ada keputusan Mahkamah Internasional, Israel terus melakukan serangan gencar di Jalur Gaza yang menewaskan sedikitnya 26.257 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 64.797 orang terluka sejak 7 Oktober, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Palestina sambut baik putusan Mahkamah Internasional terhadap Israel
Baca juga: Pascaputusan ICJ, Netanyahu tegaskan 'komitmen suci' membela Israel

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Mulailah berlatih dari dasar laut

cara belanja di akulaku tanpa dp

Presiden Jokowi ubah nomenklatur libur Isa Al Masih jadi Yesus Kristus******

Ini usulan dari umat Kristen dan Katolik agar nama-nama nomenklatur itu diubah menjadi bagian dari yang mereka yakini bahwa itu adalah kelahiran Yesus Kristus, wafatnya Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) yang mengubah nomenklatur istilah Isa Al Masih menjadi Yesus Kristus untuk penamaan hari libur nasional.

Berdasarkan dokumen salinan dari Sekretariat Presiden (Keppres) di Jakarta, Selasa, menginformasikan bahwa keputusan itu tertuang dalam Keppres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur yang ditandatangani Presiden Jokowi per 29 Januari 2024.

Pada huruf a dokumen itu disebutkan tiga pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut yakni pengaturan mengenai hari-hari libur saat ini tersebar di beberapa Keppres, sehingga perlu penyelarasan pengaturan tentang hari-hari libur.

Huruf b menyebutkan bahwa pengaturan tentang hari-hari libur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengakomodasi dan menyesuaikan perkembangan dinamika masyarakat dan hukum.

Pertimbangan huruf c menyebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keppres tentang Hari-Hari Libur.

Baca juga: Nama Isa Al Masih diusulkan jadi Yesus Kristus di hari libur nasional

Dengan pertimbangan itu, maka pada diktum kesatu angka 7, 8, 9, dan 10, mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kelahiran Yesus Kristus, Wafat Yesus Kristus, Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah), dan Kenaikan Yesus Kristus.

Nomenklatur terbaru itu termaktub bersama 16 rangkaian hari libur, antara lain 1 Januari Tahun Baru Masehi, 1 Muharam Tahun Baru Islam Hijriah, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri (dua hari), Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka), Hari Raya Waisak, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus, Hari Lahir Pancasila 1 Juni, dan Hari Buruh Internasional 1 Mei.

Selanjutnya pada diktum keempat disebutkan pada saat Keppres tersebut berlaku, maka Keppres Nomor 10 Tahun 1971 tentang Hari Wafat Isa Al-Masih dinyatakan sebagai hari raya atau hari libur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sementara itu Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki mengatakan perubahan nomenklatur Isa Al masih menjadi Yesus Kristus pada penamaan hari libur nasional itu berdasarkan usulan umat Kristen dan Katolik.

"Ini usulan dari umat Kristen dan Katolik agar nama-nama nomenklatur itu diubah menjadi bagian dari yang mereka yakini bahwa itu adalah kelahiran Yesus Kristus, wafatnya Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus," katanya.

Baca juga: KWI sambut perubahan nomenklatur Yesus Kristus

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Mendekonstruksi dunia lain

epicwin138

Menkeu: Inflasi pangan bergejolak jadi fokus pemerintah jaga daya beli******

Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Kami terus memfokuskan karena pangan bergejolak, selain berkontribusi signifikan terhadap inflasi inti, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Jadi, kami akan terus merumuskan langkah APBN sebagai shock absorberdalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada saat momentum perekonomian global melemah, kita harus melindungi dari sisi domestik,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa.

Seperti diketahui, perekonomian global diproyeksikan bakal melambat. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari sebelumnya 3 persen pada 2022 menjadi hanya 2,5 persen pada 2023 dan kembali melemah menjadi 2,4 persen pada 2024 ini. Dengan demikian, situasi pada 2024 lebih lemah dibandingkan 2023.

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu instrumen. Pada 2023, anggaran bansos mencapai Rp476 triliun, lalu naik sebesar Rp20 triliun menjadi Rp496 triliun pada 2024.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.

Menkeu mengatakan peningkatan anggaran bansos senilai Rp20 triliun itu telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui menjadi Undang-Undang (UU) APBN.

Meski begitu, Sri Mulyani menggarisbawahi intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.

Anggaran itu digunakan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, mengembangkan sentra-sentra produksi, hingga menguatkan cadangan pangan nasional.

“Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN,” kata Menkeu.

Baca juga: TPIP perkuat ketahanan pangan jaga inflasi 2024 sebesar 2,5-1 persen
Baca juga: Jaga inflasi, Menko Airlangga: Bantuan beras diberikan hingga Juni

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Pistol Tuhan menangis darah

wigobet

Gus Yahya tegaskan PBNU tak terlibat dukung capres di Pemilu 2024******

tetapi secara pribadi-pribadi silakan

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

"PBNU sudah sejak awal menyatakan bahwa kami tidak terlibat dalam dukung-mendukung, sebagai organisasi, sebagai lembaga tidak terlibat dalam dukung-mendukung," kata Gus Yahya usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin.

Gus Yahya tidak memungkiri beberapa pengurus PBNU maupun aktivis NU memang ada yang terlibat, bahkan menjadi tim sukses kampanye resmi peserta Pemilu 2024. Namun, dia memastikan PBNU telah memberlakukan kewajiban cuti dari kepengurusan politis tersebut.

"Jadi, PBNU tetap dalam posisi tidak terlibat dalam dukung-mendukung. Kami akan berusaha menjalankan peran meniru Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X ini untuk menjaga kebersamaan masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Gus Yahya tegaskan sekadar pelaksana keputusan Syuriah PBNU

Dia juga menepis anggapan bahwa PBNU mengarahkan jajaran pengurus struktural organisasi tersebut untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana disampaikan cendekiawan NU Nadirsyah Hosen.

"Rais a'am (PBNU) sama sekali tidak melakukan apa-apa, saya juga tidak. Jadi, kalau yang lain-lain kemudian terdorong oleh pernyataan yang dibuat oleh pihak lain terkait dengan ini, kemudian membuat gerakan atau tindakan masing-masing, ya, kami bisa apa? Ya, silakan saja, karena kami juga tidak akan menghalangi sepanjang tidak mengatasnamakan lembaga," jelasnya.

Selain itu, Gus Yahya juga menegaskan bahwa pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang menyebut pengikut rais a’am dan ketua umum bergerak memenangkan Prabowo-Gibran sebagai imbas dari ucapan Nadirsyah Hosen, bukanlah arahan resmi dari PBNU.

"Itu arahan pribadi (Gus Ipul). Walaupun saya sendiri kalau secara pribadi, kalau kepada sekjen ini sami'na wa atho'na (patuh); tetapi itu arahan pribadi beliau, bukan resmi dari PBNU, tidak atas nama organisasi," kata Gus Yahya.

Dia pun mempersilakan seluruh warga NU untuk menyampaikan aspirasi masing-masing. Namun, tegasnya lagi, secara organisasi PBNU tetap memegang teguh pendirian dalam posisi netral pada Pemilu 2024.

"Monggo,silakan saja, semua orang kanboleh menyampaikan aspirasi masing-masing. PBNU mau menyerukan apalagi? Kami sudah mengumumkan sejak awal, bahwa secara organisasi, PBNU tidak terlibat; tetapi secara pribadi-pribadi silakan," ujar Gus Yahya.

Baca juga: Wapres: Penonaktifan fungsionaris PBNU konsekuensi aturan organisasi

Sebelumnya, Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir menyampaikan bahwa PBNU secara struktural memihak ke pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, lanjut Nadir, PBNU tidak pernah memberikan arahan, kecuali pemetaan politik dengan pilihan diserahkan masing-masing pribadi Nahdliyin.

Secara blak-blakan, Gus Nadir menyampaikan bahwa struktural PBNU mendapatkan arahan untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Arahan itu diungkap dalam sebuah pertemuan PBNU di Surabaya, Jawa Timur.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024