petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Thailanddan Vietnamdiuntungkan tatkala masyarakat Indonesia beribadah haji dan umrah ke Arab Saudi.
Menurutnya, hal tersebut terjadi karena perjanjian dagang Thailand dan Vietnam dengan Arab Saudi telah terjalin mesra.
Zulhas mengatakan lauk pauk dari konsumsi jemaah Haji RI dipasok dari Thailand dan Vietnam.
"Yang haji kita, yang untung Vietnam dan Thailand," imbuh Zulhas.
Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong perjanjian dagang dengan Arab Saudi.
Zulhas mengatakan pihaknya telah melakukan misi dagang ke Arab Saudi pada Januari 2023 lalu. Dari misi dagang itu sebut dihasilkan kontrak senilai US5,7 juta atau sekitar Rp2,41 triliun (asumsi kurs Rp15.495 per dolar AS).
Adapun misi dagang ke Arab Saudi itu dikhususkan untuk memasukkan produk UMKM ke negara tersebut.
"Misi dagang merupakan komitmen Kemendag untuk melakukan promosi pada pasar-pasar tujuan ekspor non tradisional," ucap Zulhas.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/agt)
MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******
Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut
Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.
Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.
"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.
"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.
Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.
"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.
MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.
Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.
Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.
Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.
Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".
MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.
"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.
SpaceX diduga memecat 8 karyawannya usai mengkritik bos perusahaan,Elon Musk, dengan sebutan 'gangguan' dan 'memalukan'.
Klaim ini disampaikan oleh agen tenaga kerja di Amerika Serikat (AS). Akar masalahnya terjadi imbas serangkaian cuitan Musk di Twitter, kini X, sejak 2020 lalu.
Cuitan tersebut dianggap banyak bernuansa seksual. Pada akhirnya, sejumlah karyawan mengutuk pernyataan tersebut karena tidak sejalan dengan kebijakan SpaceX.
Deborah Lawrence selaku salah satu karyawan yang dipecat buka suara. Menurutnya, ada 'budaya beracun' di SpaceX yang menoleransi pelecehan, terutama kepada pekerja perempuan.
"Kami menulis surat terbuka kepada pimpinan bukan karena niat jahat, tetapi karena kami peduli dengan misi dan orang-orang di sekitar kami," ucap pembelaan Lawrence, dikutip dari Reuters, Kamis (4/1).
Pemerintah AS pun turun tangan melalui Dewan Hubungan Perburuhan Nasional (NLRB). Salah seorang pejabat regional menerbitkan keluhan resmi soal klaim perusahaan Musk menyalahi Undang-undang Ketenagakerjaan untuk bersatu dan mengadvokasi kondisi kerja yang lebih baik.
Jika SpaceX tidak segera menyelesaikannya, kasus ini akan disidangkan oleh hakim administratif yang dijadwalkan pada 5 Maret 2024.
Nantinya, keputusan persidangan masih bisa diajukan banding ke dewan, lalu ke pengadilan banding federal.
NLRB bisa memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali para pekerja dan membayar gaji. Asalkan, pemecatan yang dilakukan Musk terbukti melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan.
Di lain sisi, SpaceX berpotensi menghadapi hukuman yang lebih berat jika benar melanggar hukum.
Kementan siapkan lahan Sumsel jadi penyangga pangan demi tekan impor******
Kalau khusus Sumsel, ini bukan swasembada, tetapi ini (untuk) penyangga pangan nasional, jadi bukan lagi swasembada. ....
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan lahan rawa di Sumatera Selatan (Sumsel) untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian produktif sehingga bisa menjadi penyangga pangan nasional dan menekan impor beras.
“Kalau khusus Sumsel, ini bukan swasembada, tetapi ini (untuk) penyangga pangan nasional, jadi bukan lagi swasembada. Kalau swasembada pas-pas nanti, ini adalah penyangga pangan nasional,” kata Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Amran menekankan bahwa upaya optimalisasi lahan rawa secara modern di Sumsel bukan hanya untuk mencapai swasembada pangan, terutama di Sumatera Selatan, melainkan untuk menjadi penyangga pangan nasional.
Baca juga: Mentan dorong peningkatan produksi pangan lawan rawa di Sumsel
Selain menjadi penyangga pangan nasional, pengembangan sektor pertanian di Sumatera Selatan juga diarahkan untuk mengurangi impor beras hingga 30 persen. Dengan begitu dapat memberikan solusi signifikan terhadap masalah impor pangan yang dihadapi negara.
“Dan ini bisa menyelesaikan 30 persen persoalan negara, masalah impor. Hanya Sumatera Selatan,” ujar Amran.
Kementerian Pertanian berupaya mengoptimalkan lahan rawa yang ada di wilayah Sumatra Selatan sebagai alternatif untuk meningkatkan produksi padi.
Amran mengatakan pengembangan lahan rawa merupakan komitmen Kementan untuk mempercepat kebutuhan masa tanam.
Dia menuturkan pengembangan lahan rawa di daerah tersebut akan dikelola melalui optimasi lahan yang diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas.
Amran menambahkan optimasi lahan rawa difokuskan pada perbaikan infrastruktur air dan lahan. Dengan penataan sistem tata air dan lahan, diharapkan lahan rawa bisa menjadi lahan pertanian produktif.
Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Ali Jamil menyampaikan bahwa lahan sawah rawa di Sumatera Selatan seluas 340.486 hektare.
Ali menyebut pada 2024 kegiatan optimasi lahan rawa di Sumsel seluas 98.400 hektare dengan rincian di Kabupaten Banyuasin 22.000 hektar, Kabupaten Ogan Komering Ilir 65.000 hektar; Kabupaten OKU Timur 5.000 hektare; Kabupaten Ogan Ilir 4.000 hektare, dan Kabupaten Muara Enim 2.400 hektare.
Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Muchtar Luthfi Mutty dari jajaran dari jajaran komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo.
Pencopotan Luthfi tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-2/MBU/01/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Keputusan itu diteken Erick pada 3 Januari 2024.
"Memberhentikan saudara Muchtar Luthfi Mutty sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia," tulis pernyataan resmi Pelindo, Rabu (3/1).
"Dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut," bunyi penggalan keputusan tersebut.
Namun, Erick tak mengangkat orang anyar. Ia menunjuk Sudung Situmorang yang semula menjabat komisaris Pelindo untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Luthfi.
Ada juga nama baru, yakni Andus Winarno yang diangkat menjadi komisaris Pelindo.
Sementara itu, Komisaris Utama Pelindo Agus Suhartono yang ditunjuk sejak 19 Mei 2023 mendapatkan tugas baru dari Erick. Agus juga diperintahkan untuk rangkap jabatan sebagai komisaris independen.
Berikut jajaran Dewan Komisaris Pelindo terbaru:
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Agus Suhartono Komisaris Independen: Sudung Situmorang Komisaris Independen: Heru Sukanto Komisaris: Didi Sumedi Komisaris: Andus Winarno Komisaris: Arif Toha Tjahjagama Komisaris: Jodi Mahardi
Terlepas dari perombakan dewan komisaris Pelindo, Muchtar Luthfi Mutty sebelumnya tergabung dalam Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) di Pilpres 2024. Namanya diumumkan sebagai wakil deputi penggalangan eks kepala daerah pada November 2023 lalu.
Akan tetapi, ada kabar yang menyebutkan bahwa Luthfi mengundurkan diri dari jajaran Timnas AMIN.
CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Luthfi Mutty soal posisinya saat ini, apakah masih tergabung dalam Timnas AMIN atau tidak. Namun, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini tayang.
MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******
Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut
Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.
Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.
"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.
"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.
Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.
"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.
MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.
Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.
Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.
Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.
Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".
MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.
"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.
Erick Thohir Panggil Bos Waskita dan WIKA******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanggil direksi PT Waskita Karya(Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA untuk rapat di kantornya.
Ia mengungkapkan pemanggilan petinggi dua BUMN Karya tersebut untuk membahas kelanjutan transformasi bisnis perusahaan.
"Kami membahas langkah-langkah strategis dalam bentuk roadmap, untuk melanjutkan program transformasi bisnis," tulis Erick melalui akun Instagramnya, Rabu (3/1).
Selain itu, Erick juga mendorong agar para BUMN karya ini bisa lebih mandiri dan berdiri sendiri. Meskipun ada tambahan Penanaman Modal Negara (PMN), bisa digunakan untuk proyek lainnya.
"Kami terus mendorong BUMN karya memiliki siklus kegiatan operasional yang lebih sustainable agar berdampak positif bagi perusahaan," jelasnya.
Selanjutnya, Erick juga berharap Waskita dan WIKA menyusun roadmap proyek yang akan dijalankan. Tidak hanya dalam satu tahun, tapi beberapa tahun ke depan.
"Saya ingin minta untuk Waskita dan WIKA, kita ada roadmap nya. Tahun ini seperti apa, dua tahun seperti apa, tiga tahun seperti apa," pungkas Erick dalam video singkat tersebut.
AHY sebut IKN jadi representasi Indonesia semakin maju******
IKN ini akan dibangun secara bertahap dan progresif, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan tetapi juga sebagai pusat ekonomi,...
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi representasi Indonesia yang semakin maju dan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
AHY menyampaikan hal tersebut di sela kegiatan lari pagi di IKN pada Jumat, sebagaimana unggahan yang telah dikonfirmasi Antara di Jakarta.
“IKN ini akan dibangun secara bertahap dan progresif, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan tetapi juga sebagai pusat ekonomi, pusat kebudayaan, pusat pendidikan dan semua representasi Indonesia semakin maju, Indonesia Emas 2045,” kata AHY dalam videonya di akun resmi @agusyudhoyono yang telah dikonfirmasi.
Baca juga: Menteri ATR/BPN: BPN harus jadi instansi lebih dipercaya masyarakat
AHY menunjukkan dari bukit di mana dia berdiri, dia bisa melihat pemandangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Istana Kepresidenan, lapangan upacara HUT RI, dan kompleks perkantoran termasuk kompleks kementerian/lembaga.
Ia menceritakan pengalaman lari pagi di IKN dengan pemandangan alam yang indah, cuaca yang sejuk, serta dikelilingi bukit-bukit hijau. AHY meyakini IKN akan semakin hijau jika pembangunan telah rampung.
“Kita sangat senang dan bangga jika kita punya visi kebudayaan, peradaban, dan juga karena visi misi Presiden Jokowi dan kita semua pemerintah adalah menghadirkan ibu kota yang cerdas, smart city, forest citykarena bukan hanya nanti akan menjadi kota cerdas tapi juga sangat ramah lingkungan,” ujar AHY.
Menurut AHY, pemerintah melalui pembangunan IKN ingin menampilkan kehidupan di tengah-tengah hutan dengan ekosistem yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya.
“Sudah saatnya Indonesia mengedepankan energi terbarukan. Mengapa ? Karena kita harus menjadi warga dunia yang bertanggung jawab, untuk bisa hadapi krisis iklim, perubahan cuaca yang sangat ekstrem yg membuat bumi kita semakin kering dan juga banyak masalahnya,” ujar dia.
Baca juga: Presiden Jokowi tinjau Pusat Komando IKN dan Studio Mini TVRI
AHY memastikan akan terus mendukung pembangunan IKN.
"Kita tahu ini butuh waktu, butuh proses, tapi kita harus punya progres, punya kemajuan, tahapan yang dilalui selama ini luar biasa, di tengah kesulitan waktu itu recoverydari pandemi, tetapi juga tetap dengan dedikasi dan komitmen ada belasan ribu yang tengah bekerja sebagai pekerja konstruksi, ini luar biasa karena harus diorkestrasi dengan baik.
Kita semua harus mendoakan dan beri support terbaik agar IKN bisa terwujud,” AHY.
KLHK susun instrumen pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan******
Daya tampung daya dukung lingkungan hidup ini memang diperlukan sebagai arahan bagaimana sumber daya alam digunakan
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun instrumen tata lingkungan melalui daya dukung dan daya tampung untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Hanif Faisol di Jakarta Jumat mengatakan, pihaknya terus mendorong percepatan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. "Daya tampung daya dukung lingkungan hidup ini memang diperlukan sebagai arahan bagaimana sumber daya alam digunakan," katanya. KLHK memproyeksikan konsumsi sumber daya alam akan terus meningkat hingga pada suatu waktu mencapai kondisi melampaui. Karena itu, untuk mencegah kondisi tersebut dibutuhkan suatu instrumen untuk mengetahui ambang batas lingkungan hidup, yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atau D3TLH. Pendekatan daya dukung dan daya tampung berfungsi sebagai alat ukur untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan sumber daya alam. Hanif menjelaskan, ada lima fokus utama D3TLH yang bisa diperbaharui untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni air, lahan, biodiversitas, udara, dan laut. Namun, udara dan laut belum rampung karena Modern ya masih disusun dan ditargetkan bisa disampaikan pada tahun depan. "Kita selama ini bicara tambang, bicara lingkungan hutan, bicara industri, tetapi kita belum pernah memikirkan untuk mempunyai pegangan yang konkret terkait itu, sehingga hari ini kami hadirkan," kata Hanif. "Daya dukung dan daya tampung merupakan rangkaian yang menjadi bagian dari rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dimandatkan oleh Undang-Undang 32 Tahun 2009," katanya.
《link slot online terpercaya》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,paitohongkongHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《link slot online terpercaya》bab terbaru。